Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Kota Banjarmasin masuk sebagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami gagal panen beras, dan ini sudah berlangsung selama dua tahun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Makhmud mengatakan, gagal panen tersebut, dikarenakan kondisi alam yang terjadi. Bukan, disebabkan kendala teknis.

“Kita sudah mengalami gagal panen beras lokal dalam 2 tahun terakhir ini,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Gagal panen tersebut, lanjut Makhmud, bukan dikarenakan masih teknik. Namun, terjadi karena faktor alam, seperti hujan terus menerus, banjir, serta terserang hama.

“Sistem pertanian di Kota Banjarmasin sampai saat ini, masih menggunakan teknik tadah hujan. Dengan hasil panen satu kali dalam setahun,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Makhmud, untuk kedepannya sistem pertanian di Kota Banjarmasin, akan diubah, dengan sistem dapat melakukan panen dua kali dalam setahun.

“Nantinya petani dapat melakukan penanam padi unggul selama 6 bulan, kemudian 6 bulan berikutnya ditanam padi lokal,” jelasnya.

Dengan sistem seperti itu, maka pada saat melakukan penanaman bibit padi tidak lagi menunggu sistem tadah hujan tersebut.

*Sedangkan untuk ketersediaan bibit padi, Kota Banjarmasin mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Makhmud lebih lanjut.

Makhmud menjelaskan, diberikannya bantuan bibit padi tersebut, merupakan bentuk keperdulian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Kota Banjarmasin.

Bantuan bibit tersebut, digunakan untuk perubahan sistem pertanian di Kota Banjarmasin, dengan hasil panen dua kali dalam setahun tersebut.

“Bantuan bibit padi diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk lahan pertanian sebanyak 10 hektar di Kota Banjarmasin. Terdiri dari jenis bibit padi unggul serta lokal,” ucap Makhmud. (SRI/RDM/RH)

SEMARANG – Dalam rangka peningkatan smart city di Kota Banjarmasin, maka Dinas Komunikasi dan Statistik kota tersebut mengikuti Best Practice Smart City di Kota Semarang, Senin (27/8).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika, saat di Semarang pihaknya melihat di Kota Semarang sudah menerapkan cctv di kawasan RT dan RW yang jumlahnya sepuluh ribu titik.

“Smart City yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan memasang sepuluh ribu titik CCTV,” ungkap Windi.

Maka dengan begitu, lanjutnya, Pemko Banjarmasin dalam studi tiru yang dilakukan di Kota Semarang, akan memperbanyak CCTV.

Diakui Windi, era sekarang ini keberadaan CCTV merupakan suatu keharusan dalam rangka menjaga keamanan ketertiban di masyarakat. Sehingga diperlukan memasang CCTV di Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang memberikan saran kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, agar tidak takut melakukan inovasi, untuk kemajuan di Kota Banjarmasin.

Selain itu, mereka juga memberikan saran dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

“Untuk peningkatan pendapatan asli daerah, kami menyarankan, agar Pemko Banjarmasin tidak takut untuk memberikan pemotongan pembayaran kepada wajib pajak,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang Soenarto.

Soenarto mengatakan, salah satu upaya dari Pemerintah Kota Semarang, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yakni, melakukan inovasi dalam hal pembayaran pajak.

Adanya pemotongan pembayaran pajak ini, meningkatkan pembayaran dari wajib pajak tersebut.

“Pemotongan pembayaran pajak merupakan salah satu cara untuk peningkatan pendapatan asli daerah mereka. Yang dapat ditiru oleh Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)

SEMARANG – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Diskominfotiknya serta Pressroom Balaikota Banjarmasin melakukan kunjungan studi tiru ke Pemko Semarang, Senin (27/2).

Studi tiru dipimpin Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika, di sambut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang Soenarto beserta jajarannya.

Windi menjelaskan, tujuan studi tiru ini yang mereka laksanakan kali ini, untuk mengetahui tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Mengingat tema yang diangkat, optimalisasi pendapatan.

“Oleh karena itu, kami mengajak SKPD penghasil yang ada di lingkup Pemko Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

SKPD penghasil yang mengikuti kegiatan Studi Tiru ke Pemko Semarang, yakni, BPKPAD, PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, serta lainnya.

“Dengan mengajak beberapa SKPD Dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut, untuk bersama sama meningkatkan pengetahuan tentang peningkatan pendapatan asli daerah, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang,” jelas Windi lebih lanjut.

Sehingga, lanjutnya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah mereka tersebut, dapat diimplementasikan di Kota Banjarmasin.

“Semoga Kota Banjarmasin dapat meniru apa yang dilakukan oleh Kota Semarang kedepannya,” ucap Windi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang Soenarto mengatakan, Pemko Semarang memberikan apresiasi terhadap kunjungan yang dilakukan oleh Pemko Banjarmasin.

“Kami mendengar untuk pengelolaan smart city serta pendapatan keuangan di Kota Banjarmasin saat ini sudah baik serta maju,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Soenarto, Pemko Semarang memaknai pertemuan yang dilakukan saat ini merupakan forum sharing.

“Sebagaimana arahan dari Pemerintah Pusat untuk dapat bersama sama saling berbagi pengalaman serta lainnnya, untuk kemajuan bersama,” ucap Soenarto. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menyepakati pelaksanaan kegiatan reses di tahun 2023 ini secara perorangan.

Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat paripurna internal Dewan yang digelar di ruang rapat paripurna pada Rabu (22/2).

Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya menjelaskan hasil rapat paripurna internal, terkait penyampaian usulan reses antara perkelompok atau sistem perorangan, tujuh fraksi mengusulkan secara perorangan, hanya satu fraksi berkelompok, sehingga pelaksanaan reses Dewan akan dilaksanakan secara perorangan.

“7 Fraksi mengusulkan reses sistem perorangan, yaitu Fraksi PAN, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Fraksi Restorasi Bintang Pembangunan gabungan (PPP Nasdem PBB), serta Golkar. Sedangkan Fraksi Demokrat mengusulkan secara berkelompok,” katanya, usai memimpin rapat paripurna internal, kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/2).

Disampaikan Harry, untuk kegiatan reses nanti akan digelar masa sidang pertama tahun 2023, yaitu antara bulan Maret atau April mendatang, dikarenakan saat ini pihak Sekretariat Dewan harus mempersiapkan kegiatan tersebut.

“Kita sudah berkoordinasi dengan bagian Persidangan Sekretariat Dewan untuk menyusun jadwal, paling lambat dilaksanakan April 2023,” ungkapnya.

Lebih lanjut Harry menambahkan, sistem reses perorangan ini dengan cara membuat kegiatan, mengundang masyarakat sesuai daerah pemilihan masing-masing, kemudian menerima aspirasi untuk nanti akan ditindaklanjuti.

“Warga yang diundang sesuai konstituen dapilnya,” terang Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Banjarmasin itu.

Untuk diketahui, masa reses adalah waktu anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau Daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. (NHF/NRH/RH)

BANJARMASIN – Festival Bola Voli Piala Paman Birin Tahun 2023 digelar di Gedung Bola Voli Mulawarman Kota Banjarmasin. Digelar untuk mencari bibit muda prestasi.

Kabid Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini, diikuti perwakilan tim bola voli Se Kalimantan Selatan.

“Tujuan digelarnya Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini, dalam rangka mencari bibit atlet bola voli berusia muda, yang dapat memberikan prestasi bagi Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, Jumat (17/2).

Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini digelar selama 4 hari, dari tanggal 17 sampai 20 Februari 2023. Dan diikuti sebanyak 32 Tim Bola Voli dari 13 Kabupaten dan kota di Kalsel.

“Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini, merupakan kegiatan dari Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, yang sudah dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Budiono, Festival Bola Voli ini dijadikan agenda tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pihaknya.

Budiono berharap, dengan adanya Festival Olahraga Bola Voli Piala Paman Birin ini, semakin meningkat olahraga tersebut, di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap olahraga Bola Voli semakin maju dan meningkatkan di Kalsel,” ucap Budiono. (SRI/RDM/APR)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin mendukung penuh, gerakan membersihkan seribu kolong rumah atau dikenal “Babarasih”.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Komisi IV DPRD Banjarmasin, Mathari, kepada wartawan, pada Jumat (17/2).

Mathari menjelaskan, kegiatan dari lima Kecamatan, melalui gerakan masyarakat membersihkan Seribu Kolong Rumah, sangat tetap dilaksanakan, karena cuaca saat ini masih mengalami musim penghujan dan mencegah bersarangnya nyamuk aides aigepty.

“Gerakan ini hendaklah dilaksanakan secara kontinue,” katanya.

Disampaikan Mathari, dengan kegiatan ini
semua elemen masyarakat turut terlibat, untuk saling bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, yaitu berbagai tumpukan sampah. Dengan demikian mulai sekarang bersama-sama, melakukan penanganan sampah secara masif dan terarah.

“Kami ingin kolong rumah warga bersih dari sampah,” pintanya

Lebih lanjut Mathari menyarankan, selain
gerakan masyarakat membersihkan Seribu Kolong Rumah, nantinya juga ke anak sungai, karena banyak anak-anak sungai yang tidak berfungsi lagi diakibatkan banyak tumpukan sampah.

“Pemukiman warga dan sungai bersih, mari bersama-sama kita wujudkan,” tutupnya.
(NHF/RDM/APR)

Banjarmasin – Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriyah atau 2023 Masehi dengan rata-rata 90 juta Rupiah per jemaah haji reguler. Terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata 49,8 juta (55,3 persen) dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar 40,2 juta (44,7 persen). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar 8 juta rupiah.

Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Muhammad Tambrin mengatakan, bahwa angka ini turun dibandingkan dengan usulan sebelumnya, pada 19 Januari 2023. Dimana pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar 98,8 juta dengan komposisi Bipih sebesar 69 juta (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar 29,7 juta Rupiah (30 persen).

“Penurunan itu ada di beberapa komponen, seperti pada harga akomodasi di Mekah, uang saku jemaah karena adanya penurunan kurs Dollar, kemudian penurunan biaya sewat pesawat dan lainnya,” katanya.

Selanjutnya Tambrin mengatakan, proses berikutnya akan dikeluarkan Keputusan Presiden tentang biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) per embarkasi.

“Termasuk untuk penetapan kuota secara resmi kita masih menunggu Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang penetapan kuota dan KMA tentang rincian Bipih serta jadwal pelunasan. Mekanisme penetapan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi ini, biasanya sudah ditetapkan sepekan setelah kesepakatan ini”, ujar Tambrin saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Tahun 2022, rata-rata Bipih yang dibayar jemaah haji reguler adalah sebesar 39, 8 juta Rupiah. Selanjutnya berdasarkan Keppres untuk jemaah haji embarkasi Banjarmasin sebesar 41,2 juta Rupiah. (RIW/RDM/APR)

Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan mampu meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Anggota DPRD Kalsel, Gusti Rosyadi Elmi mengatakan keperpustakaan dan pemudayaan literasi sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan dan penunjang pembelajaran sepanjang hayat di daerah, yang merupakan wahana pemenuhan kebutuhan pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian khazanah budaya lokal.

“Tentu literasi tidak hanya sekedar membaca, menulis dan berhitung, tetapi penalaran dan pemahaman itu penting bagi anak didik generasi mendatang,” jelasnya kepada wartawan, belum lama tadi.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel ini mengapresiasi sasaran dari pelaksanaan Raperda Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan.

“Sedangkan tujuan pembangunan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat,” ungkapnya.

Ditambahkan Rosyadi, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, pada tahun 2022, angka IPM Kalsel mencapai 71,84. Angka itu meningkat 0,79 persen dibandingkan capaian tahun 2021 di angka 71,28.

“Tentu keperpustakaan dan pembudayaan literasi ini terus dimasifkan di seluruh pelosok kota sampai desa di penjuru Kalsel sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan formal dan informal, serta penunjang pembelajaran sepanjang hayat warga Banua,” jelasnya. (NRH/RDM/APR)

Banjarmasin – Setiap jenis perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 11 harus memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SPN). Untuk dapat memenuhi standar tersebut, setiap jenis perpustakaan harus melewati proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Nurliani Dardie melalui Sekretaris Dispersip Kalsel, Endang Camsudin mengatakan dari tahun 2011 sampai 2022, perpustakaan di Kalsel berjumlah 183 buah yang sudah diakreditasi oleh Perpusnas RI.

“Dengan rincian perpustakaan yang terakreditasi dua tahun terakhir ini, hanya berjumlah 98 buah, yang terdiri dari 66 perpustakaan sekolah, 5 perpustakaan perguruan tinggi, 24 perpustakaan umum dan dua perpustakaan khusus,” jelas Endang kepada wartawan, Rabu (15/2).

Sedangkan peringkat pertama kabupaten/kota yang telah banyak melaksanakan akreditasi perpustakaan yaitu Kabupaten Kotabaru, disusul peringkat kedua Kota Banjarmasin dan peringkat ketiga Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Endang mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam hal akreditasi perpustakaan ini, antara lain terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perpustakaan yang memenuhi standar kompetensi dan profesional, anggaran perpustakaan yang terbatas yang berimplikasi terhadap pengarahan koleksi.

“Selain itu, sarana dan prasarana perpustakaan, termasuk masih rendahnya pemahaman arti dan manfaat terhadap penerapan SPN dan akreditasi perpustakaan oleh pimpinan induk perpustakaan,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Endang, setiap tahun Dispersip Kalsel terus berupaya agar semua jenis perpustakaan di Kalsel lebih banyak lagi mengikuti akreditasi sehingga dalam pengelolaannya dapat memenuhi SPN dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Kalsel bisa lebih baik lagi di masa mendatang.

Untuk diketahui, Dispersip Kalsel melaksanakan sosialisasi akreditasi perpustakaan di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (15/2). Selain menghadirkan pembicara dari Dispersip Kalsel, kegiatan ini juga mengundang perwakilan Perpustakaan Nasional RI sebagai narasumber. (NRH/RDM/APR)