Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin, masih melakukan koordinasi dalam menangani anak yatim piatu, diakibatkan pandemi COVID-19.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Iwan Fitriadi, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (16/11), pihaknya masih menjalin koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal pendataan.
Data sementara yang terhimpun di 52 Kelurahan ada sebanyak 129 anak, yang mengalami yatim piatu, akibat pandemi COVID-19, sejak tahun 2020 lalu.

“Dari 5 Kecamatan, paling banyak terdapat di Kecamatan Banjarmasin Utara,” katanya.

Iwan menjelaskan, saat ini pihaknya masih mengalami kendala, dari 129 anak yatim piatu, hanya sebagian memiliki nomor induk keluarga, padahal dalam syarat pemberian bantuan, wajib memiliki NIK, sehingga ini akan terus diupayakan, dalam pendataan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, agar nanti tidak mengalami persoalan dikemudian hari, ketika disalurkan bantuan.

“Bentuk bantuan bukan dalam uang, namun berupa makanan bergizi, dan keperluan alat tulis sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut Iwan menyampaikan, dari 129 anak yatim piatu, rata rata lebih banyak berusia antara 4 – 9 tahun, dan yang paling sedikit berkisar berumur 15 – 16 tahun. Terkait yang merawat anak yatim piatu, kebanyakannya nenek dan saudara dari salah satu orangtua mereka, sedangkan bagi anak yatim ataupun piatu, masih tetap dirawat baik ayah maupun ibu kandungnya masing-masing.

“Kita apresiasi dengan warga di kota ini, kebanyakan anak yatim piatu dari warga tidak mampu. Namun salah satu baik dari orangtua, atau nenek, tetap peduli sepenuh hati untuk merawat, karena perkembangan anak sangat penting, dengan orang terdekat, untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik,” tutup Iwan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, menjalin koordinasi dengan Bulog, terkait tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar, kepada wartawan di ruang kerjanya pada Senin (15/11), saat ini memang terjadi kenaikan harga minyak goreng secara signifikan, disebabkan naiknya harga bahan baku minyak mentah sawit atau CPO di pasar internasional.

“Kenaikan CPO ini mempengaruhi harga minyak goreng dalam negeri,” ucapnya

Ichrom menjelaskan, di pasaran harga minyak goreng bervariasi sesuai jenis dan merk, yaitu sebelumnya minyak goreng curah seharga Rp14.500per liter kini menjadi Rp17.000 perliter, begitupun dengam minyak goreng kemasan dulunya Rp15.000 perliter, kini dikisaran Rp18.000 – Rp19.000 perliter.

“Kami biasanya melakukan pemantauan di 13 pasar rakyat yang menjual sembako setiap hari Senin, dan sementara ini tidak ada ditemukan kecurangan, untuk harga minyak goreng,” jelasnya

Lebih lanjut Tezar (sapaan akrabnya) menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan surat ke Bulog, terkait jalinan koordinasi untuk membantu dalam waktu dekat ini, agar digelar operasi pasar, yang diprioritaskan bagi tujuh kelurahan.

“Ke 7 Kelurahan itu diantaranya Pasar Lama, Sungai Lulut, Teluk Dalam, Pelambuan, Kelayan Dalam, Kuripan dan Kuin Cerucuk,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke 57 secara sederhana dengan melaunching ambulan terapung. Upacara peringatan dilaksanakan panggung Siring Pemko Banjarmasin, Jumat (12/11). Dengan mengangkat tema peringatan HKN tahun ini Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku.

Pada Peringatan HKN di Kota Banjarmasin dihadiri langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

Dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh tenaga medis di Kota Banjarmasin, setelah berkorban memberikan waktu, tenaga, bahkan nyawa, dalam berjuang memerangi penyebaran COVID-19 di Kota Banjarmasin.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis yang telah berjuang untuk bersama Pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan penghargaan kepada seluruh tenaga medis di Kota Banjarmasin.

“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga medis di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin juga melaunching ambulan terapung di Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi mengatakan, dengan dilaunching ambulan terapung di Kota Banjarmasin ini, maka ambulan terapung siap beroperasi didaerahnya perairan di kota ini.

“Tentu keberadaan ambulan terapung ini diperlukan di Kota Banjarmasin, untuk memberikan pelayanan kesehatan ke daerah daerah pinggiran sungai di Kota Banjarmasin,” ucap Machli.

Machli berharap, keberadaan ambulan terapung ini dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan legislatif mengklaim, target program legislasi tahun 2021, tidak tercapai dengan maksimal.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif, kepada wartawan pada Kamis (11/11).

Arufah menjelaskan, tahun 2021 ini pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin menargetkan pembahasan perda sebanyak 21 buah. Namun tidak mampu tercapai maksimal, disebabkan masih dalam suasana pandemi COVID-19.

“Dari 21 buah raperda hanya terealisasi 10 buah,” ucapnya

Disampaikan Arufah, selain pandemi COVID-19, juga ketatnya aturan Pemerintah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level empat, sejak Juli hingga Oktober 2021, dengan demikian otomatis membuat kesulitan dalam setiap menggelar rapat.

“Seluruh kegiatan masyarakat hingga legislatif telah dibatasi, untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona,” katanya

Arufah menambahkan, dari 10 buah yang dibahas, dan sudah disahkan, karena dinilai sangat penting diantaranya, Raperda APBD Perubahan 2021, Raperda APBD murni 2022, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Perda Revisi rencana tata ruang wilayah atau (RTRW).

“Sebagian Raperda yang berproses dibahas, yaitu Revisi Perda nomor 13 tahun 2008 tentang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran Kota Banjarmasin, Perda Revisi perubahan status PDAM Bandarmasih menjadi Perseroda, dan Revisi Perda nomor 9 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Kita berupaya sebelum akhir tahun 2021 ini, akan menjadi Perda,” tutupnya panjang lebar. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, menggelar rapat dengar pendapat, terkait proyek pengerjaan jembatan HKSN, di Kecamatan Banjarmasin Utara yang belum selesai.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini, kepada wartawan pada Rabu (10/11) menjelaskan, penyelesaian Jembatan HKSN dinilai tidak sesuai jadwal, karena proses pengerjaan masih terkendala lahan, yang belum sepenuhnya dibebaskan, maka digelar rapat dengar pendapat, untuk mengetahui sejauh mana proses pembebasan lahan tersebut.

“Kami gelar RDP dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Isnaini menjelaskan, keterlambatan proses pembebasan lahan ini, ke depan jangan lagi terulang dikemudian hari, agar tidak menjadi penilaian buruk bagi Pemerintah Kota Banjarmasin. Setiap perencanaan pembangunan, harus memprioritaskan kondisi lahan yang akan dibebaskan.

“Kalau sampai ini terulang kembali , kami tidak akan lagi menganggarkan pembangunan,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jembatan, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Thomas Sigit Mugianto menyampaikan, pihaknya hingga sekarang masih melakukan pengerjaan jembatan, begitupun dengan pembebasan lahan.

Saat ini diakuinya, memang ada tiga bangunan di Jalan Kuin Ceruruk, yang belum tercapai kesepakatan, terkait jumlah pembayaran ganti untung, dengan alasan terlalu kecil.

“Proses pengerjaan tetap jalan, sambil menyelesaikan pembebasan lahan, dan pihaknya melibatkan tim Apresial dalam melakukan kajian, kita percaya penilaian berdasarkan bangunan,” tutupnya, setelah mengikuti RDP dengan Komisi III.

Untuk diketahui, rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini, didampingi Wakil Ketua Afrizaldi, Sekretaris Aliansyah bersama anggota Hilyah Aulia, Sukrowardhi dan Wakhid Husaini, yang bertempat di ruang mini Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Pajak BPHTB dan Pajak Sarang Burung Walet, untuk para pengusaha sarang burung walet, notaris, serta lainnya.

Sosialisasi ini dilaksanakan, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, pada Rabu (10/11) dan dibuka oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang diwakili Sekda Kota Banjarmasin Sugito Said.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sugito mengatakan, walikota Banjarmasin memberikan apresiasi dan dukungan kepada Bakeuda Kota Banjarmasin atas dilaksanakannya, Sosialisasi Pajak BPHTB dan Pajak Sarang Burung Walet ini.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi kepada Bakeuda Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan sosialisasi pajak BPHTB dan Pajak Sarang Burung,” ucapnya.

Ibnu mengharapkan, dengan adanya sosialisasi ini kedepannya dapat menambah pendapatan asli daerah untuk Kota Banjarmasin.

“Diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin dapat bertambah dari sektor pajak BPHTB dan Pajak Sarang Burung Walet ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin Subhan Noor Yaumil mengatakan, digelarnya sosialisasi ini dalam rangka menyampaikan, adanya perpindahan pengelolaan pajak sarang burung walet dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian ke Bakeuda Kota Banjarmasin.

“Karena saat ini Bakeuda Kota Banjarmasin telah menerima pelimpahan penanganan pajak sarang burung walet, maka kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan.

Sehingga, lanjut Subhan, saat ini dan kedepannya pajak sarang burung walet dikelola oleh Bakeuda Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan-nya melaksanakan Gebyar Kader Posyandi se Kota Banjarmasin.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, digelarnya Gebyar Kader Posyandu ini dalam rangka rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasinonal Tahun 2021 serta persiapan kerja kader posyandu, setelah status PPKM level 2 di Kota Banjarmasin.

“Pada saat berlangsungnya pandemi COVID-19 dan Kota Banjarmasin berada pada status PPKM level 4, banyak pekerjaan kader posyandu yang tidak berjalan,” ungkap Ibnu, usai membuka Gebyar Kader Posyandu Se Kota Banjarmasin, kepada sejumlah wartawan, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (8/11).

Karena saat ini, lanjut Ibnu, status PPKM sudah turun di Kota Banjarmasin, maka Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mempersiapkan kader-kader posyandu ini, untuk mendukung kinerja posyandu tersebut.

Ibnu mengharapkan, dengan dilaksanakannya Gebyar Kader Posyandu Se Kota Banjarmasin ini, maka kader kader posyandu siap menjalankan tugas mereka dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Tentunya kami berharap kader kader posyandu siap bekerja untuk mensukseskan program vaksinasi untuk anak-anak di Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu.

Selain itu, para kader posyandu di Kota Banjarmasin ini juga disiapkan, untuk mensukseskan program Pemerintah Pusat terkait vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 tahun keatas.

Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi.

“Pada pekan Gebyar Kader Posyandu Se Kota Banjarmasin ini, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, mempersiapkan kader kader posyandu ini, untuk menjalankan program Pemerintah Pusat, untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi anak anak usia 6 tahun keatas,” ungkapnya.

Maka, lanjut Machli, nantinya pelaksanaan kegiatan vaksinasi tidak hanya di sekolah sekolah tetapi juga dilaksanakan di posyandu posyandu di Kota Banjarmasin.

“Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 tahun keatas akan dilaksanakan di posyandu posyandu selain di sekolah-sekolah,” ucapnya.

Machli mengatakan, oleh karena itu saat ini Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meningkatkan pengetahuan para kader kader posyandu tentang vaksinasi COVID-19. (SRI/RDM/APR)

BANJARMASIN – Sejak diumumkannya pendaftaran Calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2021-2025, oleh Tim Penjaringan beberapa waktu lalu. Kini, memasuki tahapan penyerahan blanko pendaftaran kepada calon pendaftar atau yang mewakilinya.

Demikian disampaikan Anggota Tim Penjaringan Calon Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan Baktiansyah, didampingi Fathuliansyah, dan Farida, di Kantor KONI Provinsi Kalsel, Senin Sore (8/11).

“Mewakili Ketua Tim Penjaringan saat ini kami telah menjalankan proses penjaringan pendaftaran Calon Ketua KONI Kalsel, yaitu penyerahan blanko pendaftaran untuk calon pendaftar,” ucapnya.

Menurut Bariansyah, blanko yang diserahkan tersebut berisikan pemberitahuan syarat syarat yang harus dipenuhi calon pendaftar tersebut.

“Semua persyaratan sebagai pendaftar calon Ketua KONI Provinsi Kalsel ada didalam blanko yang diserahkan saat ini,” ujarnya.

Untuk pengambilan blanko sendiri, lanjut Bariansyah, bisa diambil sendiri. Atau diwakili oleh utusan calon pendaftar Ketua KONI Provinsi Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, Bariansyah juga mengatakan, saat ini sudah ada beberapa orang yang mengambil blanko pendaftaran tersebut.

Sementara itu, salah satu pengambil blanko pendaftaran dari perwakilan calon Enly Hadiyanor mengatakan, saat ini pihaknya mewakili calon pendaftar Ketua KONI Provinsi Kalsel, untuk mengambil blanko pendaftaran.

“Kami mengapresiasi pelayanan Tim Penjaringan dan Penyaringan dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi para pendaftar calon Ketua KONI Kalsel,” ucapnya.

Sedangkan untuk nama calon yang diwakilkan olehnya, Enly mengatakan bahwa akan ada waktunya untuk dipublikasikan mengenai calon tersebut.

“Pada waktunya nanti kami akan mempublikasikan siapa yang mencalonkan diri sebagai Calon Ketua KONI Kalsel Periode 2021-2025,” ujar Enly.

Seperti diketahui, Pendaftaran Calon Ketua KONI Kalsel periode 2021-2025 dibuka pada 8 Oktober hingga 18 November 2021 mendatang. Persyaratan yang harus dipenuhi Calon Ketua KONI Kalsel harus mendapat dukungan minimal 3 dari 13 KONI kabupaten/kota. Calon Ketua KONI Kalsel juga pernah menjadi pengurus di cabor atau pengurus KONI baik Kota/Kabupaten dan Provinsi. (SRI/RDM/APR)

BANJARMASIN – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan Economic Debate Competition HMJM Day’s 2021 Piala Gubernur Kalsel, yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia.

“Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, mahasiswa dapat menyampaikan pendapat dengan bebas namun tearah melalui Kompetisi Ekonomi Debat Piala Gubernur Kalsel,” kata Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam Sambutannya saat Pembukaan Economic Debate Competition HMJM Day’s 2021 Piala Gubernur Kalimantan Selatan, yang dibacakan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, di aula STIE Indonesia, Senin (8/11)

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, dengan adanya kompetisi ini, diharapkan para mahasiswa dapat belajar untuk mengungkapkan pikiran dan melakukan debat yang terarah.

“Kompetisi ini hendaknya juga dapat menjadikan mahasiswa untuk dapat menyampaikan pikiran secara lisan, dan meyakinkan kepada kalayak tetang pendapat yang disampaikan tersebut,” ucapnya.

Paman Birin juga mengingat bahwa mahasiswa yang cerdas tidak semuanya, bisa menyampaikan pendapatnya secara lisan kepada publik. Oleh karenanya, dengan adanya kompetisi ini dapat menjadi tempat belajar bagi mahasiswa, untuk mengungkap pendapat melalui kompetisi debat tersebut.

Sementara itu, Ketua STIE Indonesia Yanuar Bachtiar mengatakan, diselenggarakannya kompetisi tingkat Kalimantan ini, berdasarkan arahan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang meminta agar kompetisi ini diselenggarakan secara regional atau tingkat Kalimantan.

“Pada awalnya kompetisi ini hanya tingkat Kalsel saja. Namun, atas saran Paman Birin yang meminta agar dilaksanakan secara regional atau tingkat Kalsel,” ungkapnya.

Menurut Yanuar, untuk peserta debat ekonomi ini cukup banyak diwakili oleh perwakilan dari beberapa provinsi di Kalimantan seperti, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, serta lainnya.

“Kami berharap kedepannya kompetisi ini dapat dilaksanakan secara nasional,” ujarnya.

Pada debat ekonomi ini, lanjut Yanuar, semua kebijakan ekonomi yang ada saat ini, akan dijadikan bahan pada kompetisi debat ekonomi tahun ini. (SRI/RDM/APR)