Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Provinsi Kalimantan Selatan memiliki puluhan kekayaan intelektual, yang sampai saat ini masih belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari satu daerah tertentu di Banua. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM provinsi Kalsel, menggelar Diseminasi dan Promosi Indikasi Geografis tahun 2024, untuk mengedukasi pemerintah daerah mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Diseminasi dan Promosi Indikasi Geografis tahun 2024 ini, digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (22/1). Acara ini dibuka Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemprov Kalsel, Sulkan. Turut hadir Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, yang didaulat menjadi narasumber pada kegiatan ini, bersama Sekretaris Dirjen Kekayaan Negara Kemenkumham RI, Sucipto.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sulkan, Gubernur Paman Birin mengapresiasi jajaran Kanwil Kemenkumham yang telah secara konsisten melaksanakan diseminasi dan promosi, serta pelayanan kekayaan intelektual kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kalsel.

Menjadi kebanggaan dan kebahagiaan pula, ujarnya, bahwa saat ini kain Sasirangan, yang menjadi kebanggaan masyarakat Banjar, telah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal milik Kalsel.

“Namun lebih besar dari itu, tentunya semua berharap dapat melindungi identitas masyarakat Banjar ini dan membawa kain Sasirangan dikenal di lingkup internasional, adalah dengan mendaftarkannya sebagai Indikasi Geografis,” harap Paman Birin.

Oleh karena itu, Paman Birin mendorong seluruh pemerintah kabupaten / kota di Kalsel, mendukung dan mengupayakan pendaftaran Indikasi
Geografis didaerahnya masing-masing, minimal satu potensi setiap daerah.

Sementara itu, menurut Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalsel, Faisol Ali, hingga saat ini baru satu potensi kekayaan intelektual di Banua, yang sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Yakni cabai Hiyung asal desa Hiyung kabupaten Tapin.

“Tahun ini kami berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, menargetkan dapat mendaftarkan dua potensi kekayaan intelektual Kalsel, sebagai Indikasi Geografis. Yakni kain Sasirangan dan gula habang atau gula aren,” jelasnya kepada wartawan.

Faisol menambahkan, setidaknya Kalsel memiliki sekitar 23 potensi kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

Perlu diketahui, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, dan atau produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi , kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Contohnya, cabai Hiyung yang menunjukkan identitas asal dari produk pertanian tersebut, yakni kabupaten Tapin. (RIW/RDM/APR)

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin saat ini telah, menerapkan layanan berakhlak di tempat mereka.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi menjelaskan, berdasarkan arahan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para guru yang berurusan di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, hendaknya dapat dilayani dengan baik.

“Berdasarkan arahan tersebur maka kami menerapkan, layanan berakhlak dan beretika tersebut diterapkan dilingkup Disdik Kota Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Menurut Nuryadi, layanan berakhlak tersebut sudah diterapkan dalam layanan IQRA atau Integritas, Kualitas, Responsif, serta Akuntabilitas.

Dalam kesempatan tersebut Nuryadi juga mengungkapkan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerima permintaan layanan sampai 300 orang setiap harinya.

“Kami menerima kunjungan sebanyak 150 sampai 300 orang, untuk berurusan di Disdik Banjarmasin,” ujarnya.

Kunjungan tersebut dilakukan oleh masyarakat serta guru.

“Untuk warga biasanya meminta layanan perbaikan kesalahan penulisan ijazah serta lainnya,” ucap Nuryadi.

Sedangkan, lanjutnya, para guru berurusan, seperti gaji, kenaikan pangkat, serta lainnya. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelanggarakan penandatanganan Perjanjian Kinerja, Penetapan Indikator Kinerja Utama, Pakta Integritas sebagai salah satu bentuk komitmen pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN).

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti di aula kantor Disnakertrans Kalsel, Senin (22/01) yang dihadiri pejabat struktural di lingkungan Disnakertrans Kalsel, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kalsel serta Kepala Balai Pengawasan I, II, III dan IV Provinsi Kalsel.

Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti mengatakan acara ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

“Penandatanganan ini diikuti sebanyak 176 orang ASN dan 130 orang tenaga kontrak,” jelasnya.

Irfan menjelaskan Pakta Integritas adalah untuk memperkuat komitmen Disnakertrans Kalsel dalam menjaga kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pihaknya mengatakan penandatanganan ini juga sebagai bentuk komitmen sebagai ASN dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, dalam memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

Oleh karena itu, Irfan berharap untuk seluruh pejabat memahami apa saja yang dimaksud dalam perjanjian kerja dan pakta integritas tersebut, sehingga dua hal tersebut dapat menjadi komitmen dalam bekerja.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2024, pemberian penghargaan kepada ASN Lingkup Disnaketrans Kalsel beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (NRH/RDM/APR)

Banjarmasin – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar In House Training Pengambilan Sampel Mikrobiologi Tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari yaitu 22-24 Januari 2024 itu dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Labkesda Kalsel, Nurul Ahdani, di kantor Labkesda Kalsel, Senin (22/1).

Nurul Ahdani mengatakan pelatihan ini menindaklanjuti hasil Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang mengacu pada standar nasional SNI ISO/IC 17025 untuk pengujian dan kalibrasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2023.

Dari hasil survei ditemukan ketidaksesuaian pada persyaratan umum kualifikasi personel Laboratorium Lingkungan dan pelatihan yang diwajibkan bagi analis uji parameter lingkungan.

“Oleh karena itu, pada tahun 2024, Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya tindak lanjut dengan mengadakan In House Training yang dimaksud, untuk memenuhi syarat dan aturan SNI ISO/IC 17025,” katanya.

Nurul menjelaskan pelatihan ini sangat penting dilakukan agar kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Laboratorium Kesehatan Kalsel semakin berkualitas, sehingga pelayanan ke masyarakat dapat lebih maksimal. Apalagi Labkesda Kalsel ini sudah terakreditasi nasional dimana pelayanan pengujian sudah terjamin mutunya.

Nurul berharap dengan adanya pelatihan, maka temuan yang sebelumnya sudah dipastikan akan terpenuhi, sehingga akreditasi bisa dipenuhi pada uji mikrobiologi dan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Labkesda Kalsel yang akan berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi akreditasi kita akan bagus. Bahkan dengan adanya akreditasi ini otomatis pelayanan kita akan lebih baik sehingga masyarakat percaya melakukan pemeriksaan ke Labkesda,” pungkasnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian di Banjarbaru dan diikuti oleh 10 orang Analis Labkesda Kalsel. (NRH/RDM/APR)

Banjarmasin – Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (PP-KBB) Sa-dunia, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menerima rombongan Pengurus Wilayah KBB Kalimantan Tengah di Mahligai Pancasila, pada Sabtu malam (20/1) untuk bersilaturahmi.

Jamuan rombongan yang didampingi Ketua PW KBB Kalteng, Khairuddin Halim ini berlangsung setelah Paman Birin melakukan futsal persahabatan dengan warga Desa Antasan Senor (Pasar Papan) Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, yang dikoordinir Kepala Desa /Pembakal setempat, Jamaluddin.

Para bubuhan Banjar itu pun nampak gembira bisa bertatap muka dan berbincang-bincang langsung dengan Paman Birin, sambil menyantap bingka dan makanan yang disediakan.

Paman Birin menyampaikan selamat datang kepada rombongan ini di Bumi Pangeran Antasari.

Dikatakan, sampai saat ini, Paman Birin sudah mengukuhkan PW KBB di 14 provinsi di Indonesia dan dua kepengurusan tingkat dunia.

“Ternyata, bubuhan Banjar itu ada dimana-mana dan tinggalnya tidak jauh dari masjid,” ujar Paman Birin.

Khairuddin Halim pun atas nama bubuhan Banjar yang telah gabung dalam PW KBB Kalteng, menyampaikan terima kasih yang dalam atas kesediaan Paman Birin menyambut kedatangan mereka yang berjumlah 16 orang, ditambah anggota KBB Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau Provinsi Kalteng, total 32 orang.

“Kami merasa berbahagia dan senang disambut bapak Gubernur Paman Birin,” ujarnya yang datang dari Kota Palangka Raya itu.

Silaturahmi diisi dengan tukar cenderamata oleh Paman Birin dengan Ketua PW KBB Kalteng dan ditutup foto bersama. (Biroadpim-RIW/RDM/APR)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mendorong penanganan sampah di kota ini, agar lebih baik lagi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi.

Yamin mengatakan, guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, pihaknya akan terus mendorong penanganan sampah yang lebih bagus lagi. Salah satunya memiliki alat berat untuk memudahkan proses pengangkutan sampah, di tempat-tempat penampungan sementara, karena masih terbatas, kalau mengandalkan sumber daya manusia.

“Alat berat untuk mempercepat angkutan sampah, agar tidak meluber ke jalanan dan proses waktunya tidak kesiangan, karena harus menuju ke tempat pembuangan akhir di wilayah Basirih,” pintanya

Disampaikan Yamin, pihaknya mengapresiasi adanya rumah kompos, yaitu sampah dipilah menjadi organik dan diolah pupuk kompos. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah di kota seribu sungai. Ia berharap, dapat terus dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Banjarmasin.

“Rumah kompos ini, sebagai salah satu untuk antisipasi volume sampah,” jelas Yamin

Lebih lanjut Yamin berharap, persoalan sampah harus ditangani lebih maksimal lagi. Mengingat sekarang mulai memasuki musim penghujan, dengan cara saling terintegrasi di lapangan antara Lurah, Camat dan Ketua RT setempat.

“Komunikasi dan koordinasi intens, agar tercipta lingkungan bersih, bebas dari tumpukan sampah dan menyehatkan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di Kota Banjarmasin mengalami penurunan. Hal ini disampaikan Kepala DP3A Kota Banjarmasin Ramadhan melalui Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin Susan. Menurutnya, ini berdasarkan data yang ada di UPTD PPA Kota Banjarmasin.

“Untuk kejadian kekerasan fisik di Tahun 2022 sebanyak 45 kasus, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 21 Kasus,” ungkap Susan.

Sedangkan, lanjutnya, kejadian kekerasan psikis terdapat 59 kasus di tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 32 kasus.

“Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat angka kasus di Kota Banjarmasin mengalami penurunan,” ujarnya.

Menurut Susan, turunnya kasus ini berkat upaya dari Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam peningkatan kesadaran masyarakat, agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Untuk mempertahankan angka kasus KDRT di Kota Banjarmasin tetap rendah di 2024 ini. Maka, warga Kota Banjarmasin diminta untuk dapat melaporkan, kejadian kekerasan dilingkungan tempat tinggalnya.

Susan mengatakan, di tahun 2024 ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada warga Kota Banjarmasin, stop kekerasan dalam rumah tangga.

“Dengan terus dilakukan sosialisasi tersebut, angka kasus KDRT di Kota Banjarmasin akan mengalami penurunan,” ucap Susan.

Sosialisasi yang mereka laksanakan dikawasan Kelurahan, serta sekolah sekolah yang ada di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mendukung rencana Pemerintah Kota, menaikkan tarif parkir di ritel-ritel modern di kota ini.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada wartawan pada Senin (15/1).

Awan menjelaskan, saat ini Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah disahkan. Dimana, tarif parkir mengalami kenaikan. Dengan demikian untuk menambah pemasukan kas daerah, pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota Banjarmasin, yang merencanakan kenaikan tarif parkir di seluruh ritel-ritel modern di kota ini.

“Kenaikan tarif parkir ini dapat mendorong capaian penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah,” jelas Awan

Awan menilai, selama ini tarif parkir di ritel-ritel modern memang gratis untuk para pengunjung, dan dibebankan kepada pemiliknya. Namun, seiring ramai pembeli, tentu tidaklah memberatkan, karena sebelumnya membayar pajak perbulan Rp500 ribu rupiah, dan direncanakan sebesar Rp1 juta rupiah. Ia meminta, meski mengalami kenaikan, parkir tetap gratis bagi pengunjung di ritel tersebut.

“Dari data sementara yang diketahui, ada sekitar 90 ritel-ritel modern beroperasi, di kota seribu sungai,” ungkapnya

Lebih lanjut Awan menambahkan, selama ini sektor pendapatan hanya mengandalkan pajak dan retribusi daerah. Sehingga, tahun 2024 ini harus mampu meningkatkan untuk kemajuan yang lebih baik lagi terutama dari segi keseluruhan pembangunan di Kota Banjarmasin.

“Dengan tercapai PAD optimal, maka dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)