Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, ketersediaan bahan pokok tetap aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta momen 5 Rajab yang tahun ini jatuh berdekatan. Masyarakat diminta untuk tidak panik dan tetap berbelanja secara wajar.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menyampaikan, bahwa hasil pemantauan di sejumlah kabupaten/kota menunjukkan stok bahan pokok masih mencukupi hingga akhir tahun 2025.

“Atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, kami terus mengawal ketersediaan bahan pokok agar tetap tercukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi momen Nataru dan 5 Rajab,” ujarnya di Banjarbaru, Senin (10/11).

Untuk menjaga stabilitas harga, Dinas Perdagangan Kalsel akan menggelar pasar murah selama satu bulan penuh, dimulai dari akhir November hingga akhir Desember.
Program ini akan diselenggarakan di berbagai titik strategis di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

“Kami menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Salah satunya minyak goreng sebanyak 500 hingga 600 liter di setiap lokasi, yang akan dijual seharga Rp 14.700 per liter,” jelasnya.

Selain minyak goreng, bahan pokok lain seperti beras, gula pasir, dan tepung terigu juga akan disediakan melalui kegiatan pasar murah tersebut untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang akhir tahun.

Bagiawan menegaskan, kenaikan harga pada periode tertentu seperti Nataru merupakan hal yang wajar, akibat meningkatnya permintaan. Namun, Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Kenaikan harga di momen-momen seperti ini adalah hal yang lumrah, karena hukum pasar berlaku, semakin tinggi permintaan, harga akan ikut naik. Yang penting stok tetap aman, jadi masyarakat tidak perlu melakukan pembelian dalam jumlah besar,” tegasnya.

Pemprov Kalsel melalui Dinas Perdagangan juga akan memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan, Bulog, dan distributor utama untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar.

“Pengawasan harga di pasar tradisional dan ritel modern akan dilakukan secara rutin agar fluktuasi harga dapat dikendalikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (10/11) siang.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah aspirasi dan mempertanyakan kejelasan, terkait isu dana anggaran daerah yang disebut-sebut mengendap di Bank Kalsel.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, turun langsung menemui massa untuk memberikan penjelasan terbuka.

Ia menegaskan bahwa informasi mengenai adanya dana mengendap tidaklah benar dan merupakan bentuk kesalahpahaman publik terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Informasi bahwa dana tersebut mengendap tidak benar. Dana sebesar Rp4,7 triliun itu memang disimpan di Bank Kalsel, terdiri dari giro dan deposito sebesar Rp3,9 triliun,” jelasnya.

Muhidin menegaskan, penyimpanan dana pemerintah di bank merupakan prosedur yang resmi dan diawasi lembaga keuangan negara.

“Kalau dana itu disimpan di tempat lain, apalagi di luar sistem perbankan, bisa langsung diperiksa penyidik karena dianggap tidak aman. Jadi penempatan di bank adalah langkah yang benar dan transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan, bahwa bunga yang dihasilkan dari dana deposito tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dan langsung masuk ke kas daerah.

“Dari bulan lalu, bunga deposito yang sudah diterima sekitar Rp90 miliar. Itulah alasan kenapa kami menempatkan sebagian dana di deposito, bukan di giro, karena bunga deposito lebih tinggi dan memberikan PAD yang lebih besar bagi daerah,” tuturnya.

Muhidin menambahkan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan bunga hasil giro untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan daerah.

“Jika kontrak deposito selesai, kita juga akan menggunakan hasil bunganya. Sampai sekarang, sekitar Rp200 miliar sudah digunakan dari hasil bunga giro dan deposito,” bebernya.

Menurutnya, langkah penempatan dana di bank daerah juga bertujuan memperkuat likuiditas Bank Kalsel sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.

“Kita ingin uang daerah tetap aman, produktif, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Semua dilakukan sesuai aturan keuangan yang berlaku,” tegasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang kini telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja.

Rombongan dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, dan diterima Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/11).

Badikenita menjelaskan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan kebijakan pangan di daerah, terutama dalam konteks ketersediaan pangan nasional dan kesiapan daerah menghadapi program strategis pemerintah pusat.

“UU ini memang sudah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja, namun masih terdapat sejumlah pasal yang relevan dengan ketersediaan pangan yang perlu kami dalami. Karena itu, kami datang ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaannya,” ungkapnya.

Menurutnya, Kalimantan Selatan dipilih karena merupakan daerah surplus pangan, khususnya pada komoditas beras yang telah mencapai lebih dari 100 persen kebutuhan daerah.

Kelebihan produksi ini menjadikan Kalsel berpotensi menjadi penopang kebutuhan pangan wilayah sekitarnya, seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

“Kami juga mencatat, pengawasan pangan berkaitan erat dengan kesiapan daerah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan pada tahun 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Sentra Pangan dan Pangan Gizi (SPPG), sebagai infrastruktur pendukung program MBG, di mana sebagian besar pendanaannya akan melibatkan pihak swasta. Saat ini, di Kalsel sudah terdapat sekitar 1.000 SPPG yang beroperasi dan jumlahnya akan terus ditingkatkan.

Lebih lanjut, Badikenita menyoroti pentingnya pemanfaatan bahan baku lokal, untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan daerah.

“Kami berharap pengolahan pangan di SPPG dapat menggunakan bahan baku dari daerah setempat agar nilai tukar petani meningkat dan ekonomi lokal tumbuh,” ujarnya.

Sementara itu, Plh. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menyambut baik kunjungan kerja Komite II DPD RI tersebut. Ia menilai, momentum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki tata kelola pangan nasional.

“Kami berharap kunjungan ini menjadi jembatan komunikasi yang baik untuk penyempurnaan tata kelola pangan, utamanya dalam pelaksanaan program MBG,” tuturnya.

Ia menegaskan, program MBG merupakan anugerah besar bagi daerah karena berpotensi menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan apabila pemerintah daerah mampu menyiapkan sektor hulunya dengan baik.

“Jangan sampai program ini justru menjadi beban karena kita tidak siap dari sisi produksi. Tata kelola harus dibangun dari hulu ke hilir agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ariadi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan agar tata kelola pangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kolaborasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus betul-betul sinergis. Pemerintah daerah perlu memiliki ruang intervensi yang jelas agar hasilnya tidak hanya berputar di pasar, tapi benar-benar menggerakkan ekonomi masyarakat lokal,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Tradisi permainan bagasing kembali digelar di halaman Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Melalui kegiatan Lomba Edukatif Kultural Adu Putar Gasing Pengantin Kalsel 2025, museum di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel itu, berupaya memperkenalkan kembali warisan budaya lokal kepada masyarakat, khususnya generasi muda, Sabtu (8/11).

Permainan tradisional yang dulu akrab di lingkungan masyarakat Banjar ini, kini diangkat kembali sebagai media edukatif sekaligus bentuk pelestarian budaya daerah.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Sekretaris, Hadeli Rosyaidi menyebut, lomba ini merupakan upaya nyata museum dalam menjadikan permainan tradisional, sebagai sarana pendidikan karakter.

“Lomba ini bukan hanya tentang siapa yang paling kuat atau paling lama memutar gasing, tetapi tentang bagaimana kita menghargai nilai-nilai ketepatan, keseimbangan, dan sportivitas yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.

Menurutnya, bagasing bukan sekadar hiburan rakyat, tetapi juga simbol filosofi kehidupan masyarakat Banjar yang menekankan ketenangan dan kendali diri.

Di sisi lain, Hadeli menegaskan, Museum Lambung Mangkurat kini bertransformasi menjadi ruang edukasi terbuka bagi publik.

“Museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda lama, tetapi ruang belajar yang hidup. Di sinilah masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan warisan budayanya,” katanya.

Hadeli juga menilai, kegiatan seperti ini penting di tengah arus modernisasi yang sering membuat generasi muda melupakan permainan rakyat dan nilai kebersamaan di dalamnya.

Lomba ini terbuka untuk pelajar dan masyarakat umum. Puluhan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berpartisipasi, menandakan tingginya minat terhadap permainan tradisional yang sempat nyaris terlupakan.

“Awalnya kita targetkan ada 100 peserta, tetapi beberapa peserta dari luar daerah tidak dapat hadir karena kendala perjalanan,” jelasnya.

Hadeli berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, agar anak-anak tidak hanya mengenal budaya lewat buku, tetapi juga melalui pengalaman langsung.

“Pelestarian permainan tradisional seperti bagasing bukan hanya tentang menjaga warisan masa lalu, tetapi juga memperkuat jati diri masyarakat Banjar di masa depan,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

BANJARBARU – Setelah melalui proses perbaikan selama beberapa bulan, Jembatan Sungai Ulin di Jalan Ahmad Yani Km 31 Kota Banjarbaru, akhirnya kembali dibuka untuk pengguna jalan pada Jumat (31/10) sore.

Sebelumnya, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor PW.04-01-Bpjn13.6.1/232, jembatan direncanakan dibuka pada Sabtu (1/11). Namun, jadwal pembukaan dimajukan sehari lebih awal, untuk mengurai kemacetan, terutama pada jam sore dan akhir pekan.

Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Banjarbaru, Ipda. Heriyadi, mengatakan pembukaan lebih awal dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan kelancaran lalu lintas.

“Sudah bisa dilewati oleh pengguna jalan, tetapi ke depan akan ada aturan jam operasional untuk pengendara, khususnya angkutan berat,” jelasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Provinsi Kalimantan Selatan Dirjen Bina Marga, Anton Survianto menuturkan, bahwa meski jembatan telah dibuka, proses penyelesaian masih terus berjalan.

“Pemeliharaan nanti selama 365 hari atau satu tahun. Untuk bagian samping jalan sudah kami akomodasi, dan kabel yang menjuntai juga masih kami follow up ke provider sambil berjalan,” ujarnya.

Anton menambahkan, pemerintah juga akan memperbaiki akses jalan permukiman yang selama ini menjadi jalur alternatif warga selama proses perbaikan jembatan.

Dari sisi rekayasa lalu lintas, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Adi Royan menjelaskan, sejumlah penyesuaian yang akan dilakukan pasca pembukaan jembatan.

“Yang pertama kami akan menyesuaikan lagi durasi lampu merah di dua titik, yakni di Brimob dan traffic light Km 33, karena saat pengerjaan jembatan dulu dilakukan sedikit modifikasi,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam satu hingga dua hari setelah pembukaan jembatan, operasional traffic light Adipura yang sebelumnya dihentikan karena rekayasa lalu lintas juga akan kembali dijalankan, terutama pada jam-jam sibuk.

Selain itu, jalur putar balik (u-turn) yang sebelumnya ditutup untuk mendukung rekayasa lalu lintas juga akan kembali dibuka. Dishub Banjarbaru juga berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk Dinas Perkim dan Dinas Kominfo, terkait pemasangan kembali tiang PJU serta penataan kabel optik di sekitar jembatan.

“Kami berharap tiang penerangan jalan umum segera dipasang kembali demi keselamatan pengguna jalan. Untuk kabel optik, nanti akan kami koordinasikan dengan Diskominfo, meski sebagian kewenangannya berada di tingkat provinsi,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama jelang musim hujan. Upaya tersebut dilakukan melalui dua langkah utama, yakni pembaruan rutin peta risiko bencana dan pengaktifan pos-pos siaga di wilayah rawan banjir serta angin kencang.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya secara rutin memperbarui peta risiko bencana hidrometeorologi setiap pekan. Langkah ini dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Menurut Bambang, pembaruan ini penting untuk memastikan sistem peringatan dini (early warning system) dapat direspon cepat dan tepat oleh petugas di lapangan.

Melalui data yang diperbarui secara berkala, BPBD dapat memantau potensi banjir, tanah longsor, dan angin kencang dengan lebih akurat, sehingga tindakan mitigasi bisa segera dilakukan sebelum bencana terjadi.

“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi, terutama menjelang musim hujan yang diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun ini,” ungkap Bambang, baru – baru ini.

Selain memperbarui peta risiko, BPBD Kalsel juga telah mengaktifkan sejumlah pos siaga bencana di wilayah yang tergolong rawan banjir dan angin kencang, khususnya di daerah dataran rendah serta sekitar bantaran sungai.

Pos-pos siaga ini berfungsi untuk mempercepat respon tanggap darurat, memastikan jalur komunikasi dan koordinasi antarpetugas tetap berjalan lancar, serta menjadi pusat informasi bagi masyarakat terdampak.

“Pengaktifan pos siaga dilakukan secara bertahap bersama BPBD kabupaten dan kota, dengan melibatkan relawan serta aparat desa setempat,” lanjut Bambang.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan kesiapsiagaan ini diiringi dengan peningkatan ketersediaan logistik dan peralatan evakuasi, agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi saat kondisi darurat terjadi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap potensi risiko akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru — Suasana khidmat mewarnai pelaksanaan Apel Hari Santri Tahun 2025, yang digelar di halaman Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Banjarbaru, Selasa (22/10).

Dalam momentum penuh makna tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman secara resmi memasangkan selempang kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kemenag Kalsel, Lita Ariani Tambrin, sebagai Ayah dan Bunda Santri Tahun 2025.

Acara pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri yang tahun ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.”

Pemasangan slempang Ayah dan Bunda Santri merupakan simbol komitmen bersama dalam memperkuat peran keluarga dan pesantren dalam menumbuhkan generasi muda yang berkarakter, berilmu, dan berakhlak karimah.

Dalam wawancaranya, Muhammad Tambrin menyampaikan rasa syukur dan harunya atas amanah yang diberikan.

“Penyelempangan pita sebagai ayah dan bunda santri Kalsel ini kami maknai sebagai amanah mulia untuk terus berkontribusi dalam pembinaan karakter dan keagamaan para santri. Kami memiliki santri yang spritual yang jumlahnya ribuan santri di Kalsel ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, gelar Ayah Santri bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjadi teladan bagi para santri.

“Kami sangat bersyukur dan terhormat atas kepercayaan ini. Gelar Ayah dan Bunda Santri bukan kebanggaan pribadi, melainkan tanggung jawab untuk menebar kebaikan dan semangat pembinaan umat,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, Tambrin menegaskan akan terus mendukung kegiatan pembinaan santri di berbagai daerah, baik melalui pendampingan moral, dukungan program pesantren, maupun kegiatan pembinaan keagamaan lainnya.

“Insya Allah, kami akan terus hadir dan berkontribusi dalam setiap kegiatan pembinaan santri dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Lita Ariani Tambrin mengungkapkan, bahwa peran Bunda Santri menjadi ruang bagi dirinya untuk lebih dekat dengan dunia pesantren dan para santri.

“Menjadi Bunda Santri berarti menjadi sosok yang menghadirkan kasih sayang, memberikan motivasi, dan menumbuhkan keikhlasan dalam jiwa para santri. Kami ingin terus mendukung tumbuhnya karakter kuat dan berakhlakul mulia di lingkungan pesantren,” ucapnya.

Lita selanjutnya menyampaikan harapan, agar momentum Hari Santri menjadi energi baru bagi seluruh santri untuk terus berprestasi dan menebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

“Kami berharap para santri menjadi generasi berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah, serta mampu membawa nilai Islam yang menyejukkan di tengah masyarakat,” tutur Lita.

Lebih lanjut, keduanya sepakat bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri masa kini.

“Keluarga adalah madrasah pertama. Peran orang tua sangat menentukan agar nilai-nilai pesantren tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak kita,” ungkapnya.

Menutup wawancara, mereka berpesan kepada seluruh orang tua agar terus mempercayai dan mendukung pendidikan berbasis pesantren.

“Mari kita sinergikan peran keluarga dan pesantren agar lahir generasi yang tangguh dalam iman, cerdas dalam ilmu, dan luhur dalam akhlak,” pesan mereka berdua.

Momentum pengukuhan Ayah dan Bunda Santri di Hari Santri Nasional ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, keluarga, dan pesantren dalam mencetak generasi penerus bangsa yang religius dan berdaya saing global. (KemenagKalsel-RIW/APR)

Banjarbaru – Dalam upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di lingkup Pemprov Kalsel, yang berlangsung disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Selasa (21/10).

Sosialisasi ini dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy.

Dalam sambutannya, Hasnan menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan SPBE khususnya di bidang kearsipan, serta bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mensosialisasikan langkah-langkah teknis penerapan aplikasi Srikandi di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Aplikasi ini bukan hanya sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan langkah konkret untuk memodernisasi sistem tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, di era digital seperti saat ini, kecepatan dan ketepatan informasi kearsipan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif. Melalui penerapan Aplikasi Srikandi, berbagai kendala dalam manajemen persuratan berbasis kertas dapat diatasi, seperti potensi kehilangan arsip, keterlambatan disposisi, hingga kurangnya transparansi proses administrasi.

“Dengan penerapan teknologi ini, kita dapat menghindari potensi kehilangan arsip, meningkatkan transparansi proses disposisi, serta memastikan otentikasi arsip digital secara hukum melalui tanda tangan elektronik (TTE),” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasnan menyampaikan, Pemprov Kalsel terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui percepatan implementasi SPBE. Penggunaan sistem persuratan manual dinilai sudah tidak relevan dan sering menghambat efisiensi birokrasi.

“Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Aplikasi Srikandi ditetapkan sebagai aplikasi wajib bagi seluruh instansi pemerintah dalam tata naskah dinas dan pengelolaan arsip elektronik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kalsel, Muhammad Dong menuturkan, bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

“Kami ingin memastikan setiap SKPD memiliki pemahaman yang sama dan kemampuan teknis yang memadai dalam menjalankan aplikasi ini. Implementasi Srikandi tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital yang memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalsel,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, diwakili Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 8.000 debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (21/10).

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, dan turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.

Program nasional ini merupakan langkah konkret pemerintah, memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, diharapkan KUR dan KPP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung penuh pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.

“Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang kita luncurkan hari ini, merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri,” ungkap Ariadi.

Ia menambahkan, KUR telah terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Ariadi menegaskan, bahwa Kalimantan Selatan siap menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat kecil dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya saing.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Di Kalimantan Selatan, sektor ini menjadi penopang utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan melalui program KUR dan KPP merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan,” sahut Ariadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai mengungkapkan, pihaknya menyambut baik peluncuran program KUR dan KPP ini, karena diyakini dapat memberikan dorongan besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pelaku UMKM dapat semakin terbantu dengan adanya program KUR ini. Akses pembiayaan yang lebih mudah akan membantu mereka memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja baru,” ucap Rifai.

Rifai menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, yang telah menyatakan komitmennya untuk turut membantu pelaku UMKM melalui subsidi bunga KUR.

Dengan skema tersebut, pelaku UMKM hanya perlu membayar cicilan pokok pinjaman, sementara bunganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah di Kalsel tidak hanya mendorong kemandirian UMKM, tetapi juga memberikan dukungan langsung agar mereka bisa tumbuh dan bertahan di tengah tantangan ekonomi,” tutup Rifai. (MRF/RIW/APR)