Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri peringatan HUT ke-26 SMA Negeri 4 Banjarbaru, pada Senin (20/10).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman sekolah ini turut dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Hadeli Rosyaidi, para guru, alumni, serta seluruh siswa-siswi SMAN 4 Banjarbaru, yang dengan penuh antusias ikut memeriahkan acara tersebut.

Dalam sambutannya, Ariadi Noor menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kiprah SMAN 4 Banjarbaru, yang selama 26 tahun telah berkontribusi besar dalam mencetak generasi muda Banua yang berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Ia berharap SMAN 4 Banjarbaru, terus menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi, serta mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecintaan terhadap daerah dan bangsa.

“Usia dua puluh enam tahun menunjukkan pengalaman dan asam garam dalam menjalani setiap langkah kebijakan pendidikan. Saya yakin, kepala sekolah beserta jajarannya dapat belajar dari suka duka masa lalu dan menjadikannya pembelajaran untuk hari ini dan masa depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur melalui Ariadi Noor, menekankan pentingnya dunia pendidikan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan dan pembaruan, terutama dalam menghadapi dinamika kurikulum yang terus berkembang.

Ia juga mendorong seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 4 Banjarbaru agar meningkatkan kreativitas, inovasi, serta daya saing, sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Saya mengapresiasi kerja keras bapak, ibu, dan adik-adik sekalian dalam mengharumkan nama sekolah, bahkan nama Provinsi Kalimantan Selatan. Semangat berprestasi harus terus dijaga, apapun tantangannya dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Ariadi juga mengajak seluruh warga sekolah untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan menebarkan hal-hal positif di lingkungan pendidikan, serta menjadikan momentum HUT ke-26 sebagai wadah memperkuat rasa persaudaraan dan keharmonisan antarwarga sekolah.

“Mari tebarkan hal-hal positif di lingkungan sekolah dan teruslah menjaga semangat berprestasi, juga merawat rasa persaudaraan,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan masuk dalam zona biru pengendalian inflasi pada Oktober 2025. Berdasarkan data inflasi bulanan (month to month), Kalsel mencatat angka 2,09 persen, lebih rendah dibanding target nasional yang ditetapkan sebesar 2,65 persen.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa capaian ini menjadi bukti bahwa berbagai langkah konkret yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, seperti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penguatan distribusi pangan, telah memberikan hasil positif dalam menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Kalsel saat ini berada di zona biru dalam pengendalian inflasi. Artinya, kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah sejauh ini efektif dalam menjaga harga tetap stabil dan pasokan pangan terjaga,” ungkap Chair, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (20/10).

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran pasokan bahan pokok menjelang akhir tahun, agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan juga akan menggelar kegiatan Pasar Murah di seluruh kabupaten/kota mulai 4 November hingga 4 Desember 2025.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menjelaskan, bahwa pasar murah akan dilaksanakan secara bergiliran di setiap daerah, menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula dengan harga di bawah pasar.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menekan laju inflasi pangan di daerah. Selain itu, pasar murah ini juga menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, di mana permintaan bahan pangan biasanya meningkat cukup tinggi,” ungkap Bagiawan.

Ia menambahkan, pelaksanaan pasar murah ini tidak hanya bersifat intervensi harga sesaat, tetapi juga bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat rantai pasok dan menstabilkan harga bahan pokok secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di pelosok daerah pun bisa merasakan manfaatnya. Karena itu, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara bergilir di 13 kabupaten/kota, agar distribusi barang berjalan adil dan merata,” lanjut Bagiawan.

Bagiawan juga menegaskan, bahwa keberhasilan pengendalian inflasi di Kalsel merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, Bulog, hingga masyarakat. Ia berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga hingga akhir tahun.

“Dengan kombinasi strategi pengendalian harga dan upaya nyata di lapangan, kami optimistis dapat mempertahankan capaian positif inflasi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Banua,” tutup Bagiawan. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Bandara Internasional Syamsudin Noor, resmi membuka penerbangan perdana rute Banjarmasin–Kuala Lumpur, Senin (20/10). Rute internasional ini dinilai menjadi pintu baru yang menghubungkan Kalsel dengan dunia.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, bersama Director of Government Relations AirAsia Malaysia, Zamani bin Mohd Rafique, Ketua DPRD Kalsel, dan Wali Kota Banjarbaru.

Membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Sekda Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan maskapai AirAsia, dan Kementerian Perhubungan yang telah membuka jalur penerbangan internasional dari Banjarmasin ke Kuala Lumpur.

Menurutnya, penerbangan internasional ini bukan sekadar pembukaan rute, tetapi simbol kesiapan Kalimantan Selatan untuk memperluas konektivitas di tingkat dunia.

“Dengan dibukanya rute Banjarmasin-Kuala Lumpur ini, Kalimantan Selatan semakin siap menjadi pintu gerbang ekonomi dan pariwisata,” ujarnya.

Syarifuddin menambahkan, penerbangan perdana kali ini mencatat tingkat keterisian penuh dengan potensi penumpang sekitar 3.500 orang dari Banua menuju Malaysia.

“Dari informasi yang beredar juga ada sekitar dua juta warga keturunan Banjar yang tersebar di 10 negara bagian di Malaysia. Mudah – mudahan banyak juga yang akan berkunjung ke Kalsel,” katanya.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan, penerbangan langsung Banjarmasin–Kuala Lumpur akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya sektor pariwisata.

“Kalimantan Selatan memiliki keunggulan pada sektor wisata religi. Rute ini akan memudahkan warga Banjar di Malaysia berkunjung ke tanah asalnya, terutama saat Haul Guru Sekumpul yang dihadiri jutaan jemaah setiap tahun,” jelasnya.

Hasnuryadi juga berharap, penerbangan ini menjadi momentum memperluas peluang kerja sama dagang, investasi, dan pengembangan UMKM lokal.

“Saya harap penerbangan ini akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” harapnya.

Penerbangan perdana AirAsia dengan nomor AK-442 disambut meriah dengan prosesi water salute di apron Bandara Syamsudin Noor. Pesawat Airbus A320-300 yang membawa 79 penumpang dari Kuala Lumpur mendarat pukul 09.30 WITA dan langsung disambut dengan tarian khas Banjar Japin Sigam.

Setiap penumpang yang tiba dikalungi kain sasirangan dan diberikan cinderamata sebagai simbol penyambutan hangat di Banua.

General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya.

“Terima kasih atas sinergi dan kerja keras seluruh pihak hingga penerbangan perdana internasional ini dapat terlaksana dengan lancar,” ungkapnya.

Pada penerbangan sebaliknya, sebanyak 172 penumpang diberangkatkan menuju Kuala Lumpur dengan nomor penerbangan AK-441 pukul 11.00 WITA, diiringi Tari Japin Persembahan yang menambah suasana haru dan kebanggaan.

“Harapan kami, rute ini bisa terus beroperasi dengan lancar dan menjadi awal bagi pembukaan jalur-jalur internasional lain dari Bandara Syamsudin Noor,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka dalam menghadapi pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA), yang dijadwalkan berlangsung awal November mendatang.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, mengatakan, pelaksanaan TKA merupakan langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mulai menerapkan TKA secara nasional, pada tahun ajaran 2026.

“Ini tahun pertama pelaksanaan TKA, dan kami berharap para orang tua dapat membantu anak-anak mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dukungan moral dan perhatian dari rumah sangat berpengaruh pada kesiapan belajar mereka,” ujar Galuh Tantri di Banjarbaru, Senin (6/10).

Menurutnya, sekitar 85 persen sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB-C di Kalsel sudah mendaftar untuk mengikuti TKA, termasuk Madrasah Aliyah (MA) dan sekolah kesetaraan. Walau belum bersifat wajib, tes ini akan menjadi komponen penting bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“TKA bisa menjadi bahan pembanding antara nilai rapor dan hasil tes. Bahkan, ke depan, hasil TKA dapat menjadi dasar pemberian beasiswa maupun pertimbangan dalam melamar pekerjaan,” tambahnya.

Untuk memastikan kesiapan sekolah dan peserta, Disdikbud Kalsel akan melaksanakan simulasi TKA pada 6–12 Oktober 2025. Dalam simulasi ini, siswa akan mengerjakan tiga mata pelajaran wajib, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, serta dua mata pelajaran pilihan sesuai minat masing-masing.

Kepala Bidang SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat menuturkan, bahwa simulasi difokuskan pada kesiapan teknis dan infrastruktur, sementara soal ujian disiapkan langsung Kemendikdasmen dan diawasi secara daring.

“Disdikbud Kalsel juga telah menyiapkan tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan lancar dan sesuai standar,” ungkap Dedi. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Tingkat Nasional (MTQMN) XVIII Tahun 2025 resmi dibuka, di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, pada Senin (6/10).

Kegiatan berskala nasional ini akan berlangsung hingga 9 Oktober 2025, diikuti 1.506 kafilah dari 194 perguruan tinggi se-Indonesia yang memperebutkan 138 piala dari 15 cabang musabaqah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada ULM yang telah dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ Mahasiswa Nasional tahun ini.

“Terselenggaranya kegiatan ini merupakan kehormatan bagi Banua kita, sekaligus bukti bahwa Kalimantan Selatan senantiasa berkomitmen meneguhkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan secara harmonis,” ujarnya.

Ia menambahkan, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam dan kemajuan teknologi, tetapi kualitas manusia yang beriman dan berilmu. Karena itu, kegiatan seperti MTQ Mahasiswa Nasional dianggap berperan penting, membangun karakter insan kampus berlandaskan nilai-nilai Qur’ani.

“Melalui ajang ini, saya berharap tumbuh semangat ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan kebangsaan di kalangan mahasiswa dari seluruh Indonesia,” harapnya.

Sementara itu, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, atas kepercayaan yang diberikan kepada ULM sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQMN XVIII.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh kafilah di bumi Lambung Mangkurat. MTQMN bukan sekadar ajang perlombaan membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an, melainkan strategi untuk mewujudkan masyarakat Qur’ani Indonesia, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa,” ucapnya.

Ahmad berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi Qur’ani yang menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam memimpin dan membangun bangsa.

“Kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai generasi Qur’ani yang membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diwakili Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Khairul Munadi, juga menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ULM serta Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Kehadiran para kafilah dari Sabang sampai Merauke menunjukkan semangat ukhuwah dan kecintaan mahasiswa Indonesia kepada Al-Qur’an,” katanya.

Khairul menegaskan bahwa MTQMN merupakan ruang pembelajaran batin bagi sivitas akademika untuk menyatukan ilmu dan iman, akal dan akhlak.

“Dengan semangat Qur’ani dan persaudaraan antarperguruan tinggi, MTQMN XVIII diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wahana memperkuat karakter, spiritualitas, dan intelektualitas mahasiswa Indonesia di era modern,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyelenggarakan Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Air Pasang Tinggi dan Gelombang Pasang (rob) Kalimantan Selatan Tahun 2025, bertempat di Aula Kantor BPBD Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/10). Kegiatan dibuka secara resmi Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, yang diwakili Sekretaris BPBD, Iswantoro.

Dalam sambutannya, Iswantoro menyampaikan bahwa penyusunan dokumen rencana kontinjensi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait menghadapi potensi bencana rob di wilayah pesisir Kalimantan Selatan.

“Upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak melalui pendekatan berbagai pihak, agar upaya penanganan bencana berjalan terpadu dan menyeluruh,” ungkap Iswantoro.

Melalui kegiatan penyusunan dokumen rencana kontinjensi ini, Iswantoro berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi nyata dalam memetakan potensi, sumber daya, dan sarana prasarana yang bisa dimobilisasi dalam penanganan darurat bencana di Kalimantan Selatan.

“Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, dengan enam jenis bencana utama, yaitu banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang pasang (ROB),” tambah Iswantoro.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha. Karena itu, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi dan forum peduli bencana di Banua.

“Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak dalam menentukan langkah-langkah strategis penanggulangan darurat bencana di daerah kita,” tutup Iswantoro. (BPBD.KALSEL/MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Selatan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/10), disambut langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala BPBD Kalsel, BAZNAS Kalsel, Badan Wakaf Indonesia, serta perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, BPKH, dan BPJPH.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program – program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di daerah.

“Pertemuan ini penting karena kami ingin memastikan kebijakan nasional dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Kami juga ingin mendengarkan aspirasi dan masukan dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selain membahas isu sosial dan kebencanaan, Komisi VIII DPR-RI juga menyoroti pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan. Hingga kini, kawasan ekonomi khusus halal belum ada di wilayah Kalimantan, padahal potensinya sangat besar karena mayoritas penduduk beragama Islam.

“Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertua dan terdepan di Kalimantan seharusnya bisa menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” tegas Abidin.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Kalsel, Sudian Noor, menambahkan, bahwa dukungan Pemprov Kalsel menjadi kunci agar gagasan tersebut dapat terwujud. Menurutnya, kawasan ekonomi khusus yang ada di Kalsel, terutama di Tanah Bumbu, dapat menjadi basis pengembangan industri halal berskala besar.

“Dengan dukungan dari Provinsi Kalsel, mudah-mudahan di Kalsel bisa hadir kawasan industri halal. Di daerah lain memang sudah ada, tapi tidak sebesar potensi yang kita miliki. Harapan kita, Kalsel bisa menjadi role model industri halal, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga Asia Tenggara,” ungkap Sudian Noor.

Sudian Noor menegaskan, salah satu langkah strategis dalam mendukung kawasan industri halal adalah melalui program satu desa dua Juru Sembelih Halal (Juleha) yang digagas bersama BPJPH. Dengan program ini, setiap desa akan memiliki tenaga juru sembelih tersertifikasi untuk menjamin standar halal pada produk hewan maupun unggas.

“Nanti kita minta ke Pemprov Kalsel agar rumah potong hewan dan unggas bisa terintegrasi. Dengan begitu, prosesnya lebih terjamin sesuai standar halal nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai pengembangan kawasan industri halal dan program sertifikasi Juleha akan memberi dampak signifikan bagi perekonomian daerah.

“Dengan sertifikasi dan label halal, produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas, memiliki jaminan kehalalan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Ini sejalan dengan visi Kalsel sebagai pintu gerbang ekonomi yang berdaya saing,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya infrastruktur religi. Salah satunya terkait usulan penyediaan toilet portabel untuk mendukung pelaksanaan Haul Guru Sekumpul yang setiap tahun dihadiri jutaan jamaah.

“Tadi Komisi VIII DPR RI sudah meminta BNPB untuk memberikan bantuan berupa toilet portabel untuk jamaah. Mudahan-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)