Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengadakan seminar nasional dengan tema Peran Geospacial Management terhadap potensi wisata dan pertambangan nasional, di Command Center Setaprov Kalsel, Senin (8/11). Mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat membuka seminar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalsel Syaiful Azhari menyampaikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, masih didominasi Sektor Pertambangan.

Disampaikan Syaiful Azhari, Pertumbuhan ekonomi kalsel masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian selama beberapa puluh tahun terakhir, sehingga potensi sumber daya alam yang dimiliki kalsel memerlukan sistem pengelolaan data spasial yang optimal. Data pada sektor pertambangan yang terdiri dari perijinan kawasan, eksplorasi, pemetaan batas, hingga reklamasi, perlu disusun secara rapi, akurat, dan aman dalam penyimpanan.

“Sektor pertambangan saat ini menuju hilirisasi industri, hilirisasi sektor pertambangan memerlukan data spasial yang akurat, agar setiap pertimbangan dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan,” ucap Saiful Azhari.

Mewakili Gubernur Kalsel, Syaiful Azhari juga turut menyampaikan,bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel, berencana mengembangkan Sektor Pariwisata menjadi sektor unggulan. Rencana pengembangan Sektor Pariwisaga menjadi sektor unggulan dilakukan untuk meningkatkan perekonomian provinsi kalsel, berbagai potensi wisata mulai wisata alam dan buatan, sudah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata.

“Dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan, maka diharapkan dapat mengejar sektor pertambangan dari segi pendapatan, ungkap Saiful Azhari.

Diungkap Saiful, pemanfaatan informasi Geospasial sangat berguna, sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan untuk mengoptimalkan pembangunan diberbagai sektor, khususnya dalam mengelola Sumber Daya Alam, Penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi bisnis perekonomian, serta penentuan garis batas wilayah.

“Kami mengharapkan dengan diadakannya seminar Geospasial, maka pembangunan daerah di sektor pariwisata dan pertambambangan yang sedang dalam pemekaran, dapat lebih berkelanjutan,” tutup Saiful. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Dunia maya atau Cyber Space saat ini sangat mudah terkoneksi dengan media elektronik melalui teknologi digital seperti adanya komputer dan internet sehingga bisa berkomunikasi langsung secara cepat tanpa bertatap muka.

Demikian dikatakan Andy salah satu narasumber webinar literasi digital untuk wilayah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (08/11/2021)pagi.

Webinar ini mengusung tema “Literasi Digital itu Mudah! Kenali Aturan Mainnya” dimoderatori Septi D Ajeng menghadirkan Keynote Speech Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, Key Opinion Leader Aktris Marsha Risdasari dan beberapa narasumber seperti Restu Triandy seorang Musisi, Vokalis Band/rif, Eko Suhartono seorang Kepala SMK Telkom Banjarbaru serta Valerian Ezra Vyanza yang juga seorang Guru SMK Telkom Banjarbaru.

Menurut Musisi Band Rif tersebut Rekam Jejak Digital adalah semua aktivitas kita yang ada di media sosial (medsos) berupa unggahan atau data secara nyata seperti konten konten, komentar bahkan transaksi digital bisa terekam menggunakan perangkat digital.

“Semua kegiatan kita yang menggunakan perangkat digital, tanpa kita sadari semuanya akan terekam dan tersimpan di internet”, ungkapnya.

Lebih jauh Andy mengimbau agar masyarakat menggunakan internet sebagai sarana untuk mencari, berbagi, bertukar informasi atau hiburan bahkan mengembangkan pengetahuan baik di dunia pendidikan dan pekerjaan serta unggah hal hal yang berbau positif, bermutu juga menarik.

“Apapun yang diunggah dan diinformasikan dalam berinternet harus selalu menggunakan etika, bahasa yang santun agar tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan”, tutupnya.

Adapun topik yang dibahas adalah tentang “Dunia Maya dan Rekam Jejak Digital” yang termasuk dalam kerangka literasi digital yaitu Keamanan Digital.(*)

BANJARBARU – Sebagai tanda syukur serta kecintaan kepada junjungan umat muslim Nabi Muhammad SAW, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H di kantor Abdi Persada FM, Sabtu (6/11) pagi.

Peringatan maulid nabi ini menghadirkan penceramah yang merupakan pimpinan Majelis Ta’lim, Dzikir dan Maulid Al Mubaraak, Al Ustadz M Fahriani.

Rangkaian peringatan diawali dengan melantunkan shalawat Habsyi oleh grup Maulid Himpora dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran.

Direktur LPPL Abdi Persada FM, Ibnu Min Haji dalam sambutannya mengharap dengan terlaksananya kegiatan ini, dapat memberikan berkah dan keselamatan dunia akhirat.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, kami selaku jajaran LPPL Abdi Persada FM mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan terutama Al Ustadz Muhammad Fahriani,” ucap Direktur yang akrab disapa Ibe.

Sementara dalam tausiahnya, M Fahriani yang aktab disapa guru Fahri menyampaikan bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini jika diartikan yaitu bulan musim penghujan. Yang jika dikorelasikan bulan Rabiul Awal dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi orang banyak.

“Perumpamaannya, jika pohon ataupun tanaman yang ditanam pada musim hujan pasti akan tumbuh subur. Itulah keberadaan Nabi kita yang terlahir pada bulan Rabiul Awal, dimana hikmah dan akidahnya untuk memberikan manfaat bagi umatnya,” terang Fahriani.

Orang yang hidup di dunia, lanjut Fahriani, pasti selalu berada dalam masalah. Namun jika di hadapi dengan tenang, ungkap Fahriani, masalah sebesar apapun akan terasa ringan. Sebaliknya, sekecil apapun masalah jika dihadapi dengan kepanikan maka masalah tersebut akan terasa berat.

“Bahkan rumah tangga Nabi kita belum tentu sunyi dari masalah, namun karena beliau menghadapinya dengan tenang, maka masalah tersebut menjadi kecil,” ungkap Fahriani.

Dalam peringatan hari ini, kegiatan juga di rangkai dengan pembacaan Manaqib (riwayat hidup) Sunan Ampel. Seluruh tamu undangan yang hadir, khidmat mengikuti rangkaian kegiatan yang tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini. (TR21-01/RDM/HDR)

BANJARBARU – Untuk memberikan pelayanan yang merata kepada warganya, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru berencana mempersiapkan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota (Pemko), khusus untuk masyarakat beragama non muslim yang ada di kota ini.

“Kemarin ada proposal permintaan dari warga untuk pembangunan TPU non muslim ini dan sudah kita tindak lanjuti, pada prinsipnya pak wali kota juga setuju dengan pembangunan ini,” ucap Kepala Bidang Pertamanan Pemakaman dan PJU Disperkim kota Banjarbaru, Sartono pada Kamis (4/11).

Sartono menyebut rencana pembangunan akan beracuan pada kebutuhan dan permintaan warga yang memerlukannya. Termasuk ujarnya soal lokasi ataupun luasan lahan yang akan dibangun.

“Lokasinya akan kita koordinasikan ke warga yang non muslim, sehingga mereka sendiri yang menentukan dimana yang sekiranya kondusif,” katanya.

Karena sudah akan direncanakan, maka Pemko khususnya melalui Disperkim, lanjut Sartono setidaknya akan menyiapkan lahan seluas 2 hektare. Hal ini menurutnya juga telah diatur dalam Perda terkait pembangunan TPU baru milik pemerintah.

“Pada intinya Pemko akan menyiapkan dan menyesuaikan permintaan warga yang memerlukan. Kita pada dasarnya melayani semua warga di Banjarbaru, jadi tidak ada diskriminasi tertentu,” tegasnya.

Hingga saat ini, Pemko Banjarbaru sudah memiliki 3 TPU yang terletak di kecamatan Cempaka, Sungai Ulin, dan Landasan Ulin. Namun dijelaskan Sartono, saat ini yang sudah beroperasi yaitu TPU yang terletak di kecamatan Cempaka.

Dimana TPU Cempaka tersebut, ungkap Sartono memang bertujuan untuk melayani masyarakat, bahkan akan digratiskan untuk warga yang kurang mampu.

“Karena tidak ada unsur membebani masyarakat, keluarga yang kurang mampu asalkan mendapat surat keterangan dari RT dan Kelurahan akan digratiskan, dan bagi warga yang mampu hanya akan dikenakan biaya operasional,” bebernya.

Di lahan seluas 3,6 hektare, Sartono mengaku TPU di kecamatan Cempaka dapat menampung hingga 8.000 liang lahat dengan konsep modern yang ramah lingkungan, dan diperkirakan TPU tersebut akan penuh dalam waktu 15 tahun kedepan. (TR21-01/RDM/APR)

BANJARBARU – Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) akan mulai dicanangkan di Kalsel. Layanan resmi milik Kops Lalu Lintas (Korlantas) Polri tersebut didesain untuk lebih memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran.

Sejak diluncurkan SIGNAL pertama kali di Jakarta. Aplikasi tersebut kini sudah diunduh lebih dari puluhan ribu pengguna di Indonesia.

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji mengatakan, layanan aplikasi SIGNAL yang mampu terintegrasi secara baik melalui smartphone android diharapkan bukan hanya mampu digunakan oleh kaum millenial tetapi juga seluruh kalangan.

“Peluncuran aplikasi tersebut sudah mulai kami canangkan bersama mitra kerja dari Polda Kalsel, semoga cepat diresmikan agar layanan SIGNAL bisa digunakan masyarakat di banua Kalimantan Selatan,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Ia menyebutkan, aplikasi ini juga diakui sangat membantu penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran khusus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk satu tahunan dalam satu sentuhan melalui smartphone.

“Tentu ini tidak membuat susah payah wajib pajak untuk melakukan pembayaran, hanya tinggal satu klik sudah bisa dengan mudah digunakan oleh pengunduh aplikasi ini,” jelasnya.

Akan tetapi, khusus untuk Kalimantan Selatan, peresmian diluncurkannya aplikasi ini masih menunggu arahan dari Kepolisian Daerah (Polda) melalui Dirlantas Polda Kalsel.

“Hebatnya lagi pengesahan STNK tahunan sudah bisa melalui aplikasi SIGNAL ini,” pungkasnya.

Selain untuk transaksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), SIGNAL juga mampu dimanfaatkan sebagai pengesahan STNK tahunan. Bahkan, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

Untuk diketahui, aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang telah dilucurkan oleh Korlantas Polri ternyata merupakan hasil dari penyempurnaan aplikasi Samsat Online Nasional (SAMOLNAS) yang baru bisa digunakan 28 provinsi. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalimantan Selatan mencatat sepanjang September – Oktober 2021 aduan yang sering diterima pihaknya adalah keterlambatan pembayaran upah dan gaji tidak sesuai aturan hingga permasalahan jaminan kesehatan.

Diakui Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalsel Tamrin, tak hanya dua bulan terakhir ini menjadi catatan pihak petugas pengawas tetapi masalah tersebut sebelumnya juga sudah terjadi pada 2019 lalu.

“Ada juga kelebihan jam kerja namun tidak mendapat upah, setelah itu, tidak adanya aturan perusahaan untuk memberikan jaminan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (4/11) siang.

Selanjutnya laporan lain yang juga sering menjadi aduan para pegawai atau karyawan perusahaan yang menjadi wilayah tanggung jawab Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalimantan Selatan antara lain slip gaji tidak dibagikan hingga perjanjian kerja yang tidak sesuai.

“Itulah yang menjadi tuntutan mereka agar memberikan pembinaan kepada perusahaan agar dapat memberikan hak-hak pegawainya dengan harapan dapat dipenuhi,” jelasnya lagi.

Terkait tindaklanjut aduan, ia menuturkan akan difasilitasi oleh pihaknya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

“Yang jelas, kami akan membuat kesepakatan antara perusahaan dan tenaga kerjanya agar yang hak mereka tidak dirugikan dengan menerjunkan para petugas pengawas ketenagakerjaan,” tuturnya.

Tamrin juga mengungkapkan, lingkup tanggung jawab wilayah II Kalsel diketahui meliputi, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin dan Tanah Laut dengan menugaskan 10 pengawas ketenagakerjaan yang tersebar di daerah tersebut.

“Rata-rata yang mengadukan hal ini kebanyakan dari karyawan yang bekerja di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru,” pungkasnya. (RHS/RDM/HDR)

BANJARBARU – Meskipun sudah hampir satu bulan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) gelombang pertama, pelaksanaan PTM gelombang kedua di kota Banjarbaru masih belum mendapat persetujuan.

Kepala Dinas Pendidikan kota Banjarbaru, M Aswan mengungkapkan, sebelumnya pihaknya sudah memberikan usulan kepada Wali kota M Aditya Mufti Ariffin terkait hal ini. Namun usulan tersebut menurutnya, masih belum mendapat persetujuan dari pemimpin kota ini.

“Kita sudah mengusulkan, namun Pak Wali kota masih meminta kita untuk mengevaluasi sekolah yang melaksanakan PTM pada gelombang pertama,” ungkap Aswan pada Kamis (4/11).

Evaluasi tersebut dijelaskan Aswan, tentunya agar pelaksanaan PTM di kota ini tidak menjadi pemicu munculnya klaster COVID-19. Terlebih, tidak sedikit sekolah di beberapa daerah lain yang sudah melaksanakan PTM akhirnya ditutup sementara akibat menjadi sarang virus yang belum ditemukan obatnya ini.

“Saat ini kita sudah melakukan pengevaluasian kepada sekolah yang sudah menggelar PTM, dan akan melaporkan hasilnya ke Wali kota,” ungkapnya lagi.

Meski belum mendapat persetujuan, Aswan mengaku pihaknya sudah melakukan persiapan dengan memverifikasi sekolah yang belum terverifikasi untuk mengikuti PTM pada gelombang pertama kemarin.

“Kita akan melakukan usulan kembali nantinya dengan menunjukkan hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan hampir satu bulan ini,” tutup Aswan.

Sebelumnya, sebanyak 54 sekolah dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Banjarbaru sudah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) gelombang pertama sejak Senin 11 Oktober lalu. (TR21-01/RDM/HDR)

BANJARBARU – Menghadapi cuaca hujan yang sering terjadi belakangan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Banjarbaru telah menetapkan siaga kebencanaan.

Berdasarkan pengamatan data terbaru suhu permukaan laut di Samudera Pasifik. Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, di bulan bulan terakhir tahun 2021 sejumlah daerah termasuk kota Banjarbaru, akan merasakan dampak dari badai La Nina seperti intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang.

Merespon peringatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD kota Banjarbaru, Zaini Syahranie mengatakan telah melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang kemungkinan terjadi, dengan berkoordinasi bersama relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tersebar di beberapa kelurahan di kota ini, Selasa (2/11).

“Kami (BPBD) juga melakukan pembinaan serta memberikan sarana dan prasarana kepada gerakan Masyarakat Peduli Bencana di 10 (sepuluh) kelurahan di kota ini. Agar masyarakat dapat melakukan pertolongan dini saat terjadi bencana,” ungkap Zaini.

Zaini melanjutkan, BPBD kota Banjarbaru juga telah berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya mengurangi resiko terjadinya bencana banjir seperti beberapa tahun terakhir.

“Untuk mencegah terjadinya banjir, di waktu yang singkat ini, kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR kota Banjarbaru untuk melakukan pembersihan sungai serta drainase agar dapat mengalir ke embung yang ada di Kecamatan Cempaka,” lanjut Zaini.

Selain melakukan pencegahan, dikatakan Zaini, BPBD kota Banjarbaru juga telah menyiapkan logisitik yang cukup jika terjadi suatu bencana di kota berjuluk kota Idaman ini. Bahkan Zaini menjamin BPBD kota Banjarbaru akan selalu siap membantu Dinas Sosial dalam hal keperluan dapur umum.

“Jika warga di Kelurahan perlu, lapor ke BPBD, kami jamin peralatan dapur umum. Kami siap memenuhi keperluan dapur umum untuk 20 kelurahan di kota ini,” tegas Zaini.

Zaini menghimbau kepada masyarakat, agar turut melakukan kewaspadaan terhadap hujan deras disertai angin kencang. Dengan salah satunya memangkas ranting pohon dan memastikan kebersihan resapan air di sekitar rumah guna mengurangi dampak yang disebabkan.

“Pohon besar dan tinggi kami imbau untuk dipangkas sedini mungkin supaya tidak roboh atau tumbang, resapan-resapan air agar diperhatikan dan dibersihkan untuk menghindari penyumbatan dan terhindar dari bencana banjir,” tutup Zaini. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARBARU – Hasil realisasi penerimaan yang dilaksanakan oleh UPPD Samsat Banjarbaru, pada Oktober 2021 lalu berhasil melampaui target pendapatan dengan total pencapaian hingga Rp8.705.839.097,41.

Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Tommy Hariadi mengatakan, capaian tersebut diakui merupakan hasil kerja keras selama masa diberlakukannya kebijakan relaksasi potongan 50 persen yang berjalan dari 9 Agustus – 9 September 2021.

“Alhamdulillah, selama berjalannya masa kebijakan tersebut realisasi dari pendapatan 9.9 Bauntung di Kota Banjarbaru berhasil tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan oleh Bakeuda Kalsel sekitar Rp8,7 miliar lebih,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (2/11) siang.

Ia menjelaskan, Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terdaftar yang ditetapkan oleh Pemprov Kalsel untuk UPPD Samsat Banjarbaru diketahui sebesar Rp7.909.903.747,41.

“Ini target yang ditetapkan selama masa relaksasi, tentunya sangat jauh sekali realisasi yang ada,” terang mantan pejabat Bakeuda Kota Banjarmasin itu.

Dia memaparkan, khusus penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengalami pergerakan positif sebesar 66,21 persen pada Triwulan ke III dengan nilai pendapatan sebanyak Rp 43.298.996.800.00 yang terhitung dari Juli, Agustus dan September tahun 2021.

“Kalau Triwulan ke II UPPD Samsat Banjarbaru hanya menerima realisasi sekitar Rp16.028.288.800,00. Tren positif ini dipengaruhi melandainya COVID-19 dan PPKM sudah mulai dilonggarkan,” ungkapnya.

Jika dilihat dari hasil penerimaan tertinggi di tingkat Kalimantan Selatan, UPPD Samsat Banjarbaru berada di posisi kedua setelah UPPD Samsat Banjarmasin II yang juga berhasil meraih realiasasi pendapatan di posisi pertama sebesar Rp12.239.835.977,00 dari Pokok PKB terdaftar Rp10.697.777.927,00. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah kota (Pemko) Banjarbaru berencana membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di dua titik wilayah di kota Idaman ini pada tahun 2022.

JPO ini nantinya akan di bangun di wilayah yang memiliki kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi yaitu di Jalan A Yani KM 34 tepatnya di samping SPBU Coco kelurahan Loktabat Utara dan di Landasan Ulin tepatnya di depan pondok pesantren Al-Falah Putera.

“Meliat kepadatan lalu lintas di kota Banjarbaru terutama di jalan Ahmad Yani dan titik rawan lain serta banyak warga penyeberang jalan, maka untuk kelancaran lalu lintas dan keselamatan penyeberang jalan, Pemko berencana akan membangun JPO,” ucap Wali kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin pada Jumat (29/10).

Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Banjarbaru, M Adi Maulana mengatakan meskipun Dana Insentif Daerah (DID) sudah di keluarkan, pemko Banjarbaru masih menunggu perijinan dari Balai Jalan Nasional.

“Karena melintasi jalan Nasional maka secara aturan, pembangunan maupun pemanfataan jalan yang menjadi ruas jalan milik Nasional kita harus meminta ijin kepada mereka (Balai Jalan Nasional),” jelas Adi.

Menurut Adi, secara prinsip pembangunan JPO diperbolehkan oleh Balai Jalan Nasional. Namun harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu salah satunya tidak adanya unsur komersil.

“Tidak boleh ada program semacam CSR (Corporate Social Responsibility) ataupun memakai dana dari swasta dengan perjanjian diperbolehkan memasang iklan justru malah sangat dilarang,” jelasnya lagi.

Meski begitu lanjut Adi, JPO nantinya tetap akan di bangun sebagus dan seindah mungkin. Karena selain untuk keselamatan penyeberang jalan, juga sebagai ikon yang baru untuk kota Banjarbaru.

“Jika sudah mendapatkan ijin, harapan kami bulan Maret tahun 2022 pembangunan JPO sudah mulai dapat dikerjakan, sehingga dapat diperkirakan pada bulan Oktober 2022 pembangunannya sudah selesai,” tutup Adi. (TR21-01/RDM/RH)