Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Kepala Desa (Kades) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan turut serta melakukan sosialisasi nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Isra Ismail ketika melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di hadapan puluhan Kades di Kabupaten Banjar, Sabtu (9/4).

Pasalnya, menurutnya, maksud dan tujuan sosialisasi itu dalam rangka menumbuhkembangkan pemahaman kepada semua elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia.

“Dengan tujuan agar terbentuknya kader-kader Pancasilais guna menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.

Oleh karenanya, lanjut Politisi Partai Golkar itu, perlu adanya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat untuk menjaga agar kehidupan berbangsa berjalan dengan baik sesuai keinginan bersama.

“Karena Pancasila sebagai Filsafat Negara dan Ideologi pemersatu bangsa,” tegasnya.

Ditambahkan Isra, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai jadi diri dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dan keselamatan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Selain Kades di Kabupaten Banjar, soswasbang Anggota Komisi III DPRD Kalsel itu juga dihadiri pengurus kecamatan Partai Golkar serta menampilkan nara sumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banjar. (NRH/RDM/APR)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kalsel, memberikan bantuan alat angkut panen kepada dua kelompok tani di Kota Banjarbaru.

Bantuan berupa kendaraan roda tiga senilai Rp32 juta ini, diserahkan oleh Kepala Dinas TPH Kalsel, Syamsir Rahman, di halaman kantor Dinas TPH Kalsel, Senin (11/4) pagi.

“Karena hasil produksi mereka kemarin juga sangat bagus, jadi Pak Gubernur memberikan bantuan ini sebagai reward,” ucap Syamsir.

Selain itu, bantuan ini diharapkan dapat membantu mempermudah para petani untuk mengangkut lebih banyak hasil panen mereka.

Peruntukannya pun, lanjut Syamsir, tidak semata-mata untuk petani saja. Melainkan dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan.

“Syaratnya, pemberian dari Gubernur ini harus betul-betul dipelihara. Jangan dibiarkan enak dipakai didepan, tapi rusak dibelakang. Kemudian dicuci, dibersihkan, agar bisa bermanfaat,” pesannya.

Syamsir berharap di bulan suci Ramadhan yang masih diselimuti oleh pandemi ini, tidak menyurutkan semangat para petani untuk tetap menjaga ketahanan pangan di provinsi ini.

“Pangan untuk banua, pangan untuk negeri. Petani adalah pahlawan,” tuturnya.

Ditempat sama, petani penerima bantuan, Sagim sangat berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan Gubernur Kalsel melalui Dinas TPH ini.

“Mudah-mudahan bantuan ini akan menambahkan berkah bagi kami,” harapnya.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Pembelian terhadap kendaraan baru mulai menunjukkan ke arah yang cukup baik. Terbukti, hal ini mampu terlihat melalui tren penerimaan di triwulan I pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rusma Khazairin, mengakui, kenaikan penerimaan ini memang dipicu adanya tren mobilitas masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru mulai mengalami peningkatan.

“Kita lihat dari penerimaan hingga Maret 2022 kemarin total keseluruhan mencapai Rp153 miliar lebih atau sudah tercapai 28,32 persen,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Senin (11/4).

Meski sebelumnya cukup terpukul akibat COVID-19 selama dua tahun terakhir. Namun, dia mengungkapkan, hasil ini telah menunjukkan perkembangan ke arah positif.

“Berharap semoga penerimaan ke bulan berikutnya terus meningkat seiring perekonomian masyarakat berangsur-angsur mulai tumbuh,” ungkapnya.

Disamping itu, dirinya mengungkapkan, Pendapatan BBN-KB pada Januari 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp55,2 miliar lebih.

“Berbeda dengan Februari 2022 dengan realisasi sekitar Rp43 miliar lebih, hal ini karena rentang waktu bulannya cukup singkat,” bebernya.

Sedangkan, Rusma menyebutkan, penerimaan pada Maret 2022 kemarin kembali melonjak seiring digencarkannya program vaksinasi dan menurunnya angka kasus COVID-19 di Kalsel.

“Yakni sekitar Rp55 miliar lebih yang tentu menutup penerimaan di triwulan I tahun 2022,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, merespon keluhan para sopir yang mengaku sulit untuk mendapatkan BBM subsidi terutama solar.

Diakuinya, beberapa waktu lalu Pertamina sempat mengalami kesulitan untuk memenuhi suplai BBM subsidi ini akibat adanya permintaan yang mendadak meningkat dikarenakan kegiatan ekonomi yang juga mengalami peningkatan.

“Sekarang ini mudah-mudahan bisa kita kendalikan sehingga suplai untuk kendaraan yang memang berhak mendapatkan solar subsidi, itu bisa dipenuhi,” ucapnya saat meninjau salah satu SPBU di Kabupaten Banjar, Kalsel, pada Kamis (7/4) siang.

Setiap tahun, lanjutnya, pemerintah telah memberikan jatah solar subsidi ke setiap daerah sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Namun karena disparitas harga yang mencapai Rp8.000 dengan solar non subsidi, banyak oknum yang seharusnya tidak berhak mendapatkan solar subsidi, tetapi malah ikut menikmatinya.

“Akibatnya masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan subsidi ini malah jadi tidak kebagian,” terangnya.

Karena itu, Arifin menghimbau kepada masyarakat yang memang seharusnya sudah mampu agar segera menggunakan BBM non subsidi. Sehingga penyaluran subsidi BBM benar-benar tepat sasaran.

“Apalagi akibat konflik Rusia dan Ukraina, harga minyak dunia jadi meningkat dan susah didapat,” terangnya lagi.

Disamping itu, Arifin memastikan kuota BBM tercukupi hingga lewat Idul Fitri. Dirinya bahkan siap menambah kuota BBM hingga lebih dari 10 persen, jika memang diperlukan.

“Yang penting masyarakat harus menjaga jangan sampai BBM subsidi ini bocor, bisa jebol anggaran, karena subsidinya bisa sampai Rp 300 triliun, bahkan kita juga telah over kuota hingga 10 persen,” ungkapnya.

Airifn menambahkan, pihaknya juga akan mengevaluasi penyaluran di SPBU. Terutama perbaikan pompa pengisian BBM, mulai dari tata letak hingga perhitungan waktu pengisian.

“Supaya mempercepat proses pengisian dan mengurangi antrean panjang,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU –  Selain untuk mempublikasikan kegiatan pemerintah, videotron milik Pemprov Kalsel akan disewakan kepada pihak swasta.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengungkapkan, kucuran dana dari pusat dari tahun ke tahun semakin berkurang. Dan untuk memaksimalkan pembangunan, menurutnya Pemprov Kalsel perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Salah satunya melalui pemanfataan videotron ini,” ungkapnya.

Roy menilai, videotron milik Pemprov ini juga berada pada lokasi strategis, yaitu di tengah kota, halaman kantor SKPD, hingga perempatan jalan.

“Mungkin saja lokasi ini akan sangat berarti bagi pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya agar bisa jadi perhatian masyarakat,” terangnya.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Roy bahkan meminta instansi terkait untuk segera membuat regulasi atau Perda terkait penyewaan videotron ini.

“Kita perlu Perda tentang pajak dan tarif sewa, agar kedepannya tidak terjadi masalah,” jelasnya.

Tak hanya videotron yang ada, Roy membeberkan, Pemprov Kalsel juga akan menambah jumlah videotron ini, agar PAD Kalsel semakin meningkat.

“Kita sudah minta Diskominfo Kalsel untuk mengkaji titik-titik strategis yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan swasta. Dan kita juga minta pemilihan waktu strategis untuk menampilkan informasi strategis atau pengiklanan,” bebernya.

Untun diketahui, SKPD yang sudah memiliki videotron diantaranya Diskominfo, Dispersip, Dinas Pariwisata, Disdikbud, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas PPPA, BKD, Badan Penghubung, BPSDMD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan RSJD Sambang Lihum.(SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diajak untuk mengembangkan usaha kerajinan lokal dalam rangka mengembangkan dan menggerakkan sektor ekonomi mereka.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Isra Ismail ketika melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalsel Tahun 2018-2038 di hadapan warga Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (5/4).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan Perda tersebut sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri serta pedoman bagi perangkat daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan industri dan pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun Industri daerah.

“Tujuannya mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesimbangunan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah secara merata dan berkeadilan,” jelas Isra.

Sementara itu, lanjut Isra, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Hal tersebut tentunya dengan mengembangkan industri unggulan atau kearifan lokal yang ada di Kalsel yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan produktif sehingga mempunyai nilai tambah bagi masyarakat.

“Dengan mengolah bahan baku lokal seperti tanaman purun yang tumbuh di air alam bebas yg dapat dimanfaatkan untuk dianyam membuat tas, bakul, tudung sehingga dapat mengembangkan usaha pengrajin Industri dalam rangka menggerakkan sektor ekonomi masyarakat,” terangnya.

Isra menambahkan bentuk lain pengembangan industri lokal misalnya kain sasirangan dan banyak lagi kearifan lokal yang dapat dikembangkan seperti enceng gondok (ilung) dan sebagainya.

Dalam kegiatan sosper kali ini juga menghadirkan Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Hasan Talaohu sebagai narasumber dan turut hadir tokoh masyarakat Sungai Sipai, Fadiyah. (NRH/RDM/APR)

Banjarbaru – Menjelang berbuka puasa, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyapa warga Cempaka, Selasa (5/4) sore.

Paman Birin, sapaan Sahbirin Noor yang kebetulan melintas kawasan Cempaka, secara spontan berhenti tepat di warung-warung warga yang menjajakan jajanan maupun lauk pauk untuk berbuka puasa.

Begitu keluar dari mobil, Paman Birin langsung menuju warung dan membeli aneka makanan. Semua aneka jajanan atau kue dan makanan pun dibeli semua serta langsung diberikan kepada warga sekitar.

Melihat kedatangan Paman Birin, warga pun mendekat dan dilayani oleh pedagang untuk membungkus kue maupun lauk pauk persiapan berbuka puasa.

Paman Birin pun tak segan-segan turut melayani warga dan juga ikut membakarkan ikan hingga masak.

“Alhamdulilah, sore ini bisa menyapa warga Cempaka. Semoga Ramadhan ini, membawa berkah bagi warga yang sedang berjualan dan laris hingga akhir puasa,” kata Paman Birin.

Mendapat kedatangan Paman Birin, Acil Atul salah satu pedagang jajanan/kue berbuka mengaku senang.

“Terimakasih Paman Birin yang memborong semua kue ini dan diberikan kepada warga. Sekali lagi terimakasih,” kata Atul.

Senada dengan Atul, pedagang di warung makan Abwa pun menyampaikan hal serupa. Selain mendapatkan pembeli langsung Paman Birin, mereka juga senang aneka lauk pauknya habis dan dibagikan kepada warga.

“Senang semua diborong Paman Birin. Kami senang, warga yang dapat gratis juga senang,” ujar Ninik, pedagang warung Abwa. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

BANJARBARU – Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kalsel tahun 2021 mencapai 78,91. Meningkat sebesar 0,42 persen dibanding tahun 2020, yaitu sebesar 78,49.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Sulkan, usai menghadiri penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementrian PAN-RB secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, pada Selasa (5/4).

Meski dapat dikatakan hasil tersebut belum meningkat secara signifikan, namun SAKIP Kalsel masih berada pada kategori BB (Sangat Baik).

“Pada dasarnya akuntabilitas kinerja kita semuanya meningkat, tidak ada yang turun dibanding tahun 2020, namun peningkatannya masih sedikit. Nah kita mau tahun 2022 ini terjadi lompatan yang signifikan. Sehingga berubah dari BB menjadi A,” ucapnya.

Sulkan membeberkan, ada 5 indikator yang menentukan hasil evaluasi SAKIP ini. Diantaranya akuntabilitas perencanaan, akuntabilitas pengukuran, akuntabilitas pelaporan, dan akuntabilitas evaluasi internal, serta akuntabilitas capaian kinerja.

“75 persen SKPD kita harus mendapat nilai A agar hasil evaluasi SAKIP Kalsel juga berubah jadi A,” terangnya.

Sehingga dilanjutkannya, perlu komitmen seluruh pimpinan SKPD untuk memperbaiki semua kriteria yang direkomendasikan oleh Kementrian PAN-RB dalam laporan hasil evaluasi ini.

“Untuk itu, segera nanti mungkin dirapatkan dibawah pimpinan pak Sekda untuk lebih fokus lagi untuk memperbaiki target kinerja kedepan,” ungkapnya.

Dalam penyerahan tersebut juga diketahui, atas pembinaan Pemprov Kalsel, Kabupaten HSS berhasil meraih predikat A pada SAKIP tahun 2021.

“Ini merupakan cambuk bagi kita semua, utamanya para SKPD untuk lebih fokus lagi meningkatkan akuntabilitas ini dalam segala aspek,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, melantik 74 Pejabat Administrator dan 221 Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Jumat (1/4) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengingatkan, agar para pejabat yang dilantik dapat menunaikan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam masing-masing jabatan.

Menurut Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkomitmen untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Nagara berdasarkan sistem merit. Proses mutasi dan promosi akan tetap didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja seluruh aparatur yang dimiliki.

“Kinerja dan performa saudara-saudara di jabatan yang saat ini dipegang, akan terus dievaluasi berdasarkan target kinerja yang diperjanjikan, serta aspek-aspek penilaian prestasi kerja lainnya,” katanya.

Disampaikan Paman Birin, proses mutasi dan promosi ini diselenggarakan setelah dilakukan pertimbangan yang didasarkan pada objektivitas, kompetensi dan kualifikasi, syarat jabatan dan penilaian prestasi kinerja, serta kreativitas dan kualitas kepemimpinan masing-masing aparatur, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kata Paman Birin, pelaksanaan mutasi dan promosi yang diselenggarakan adalah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)