Banjarbaru – Laman 51 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

GPM Kembali Digelar, Warga Banjarbaru Antusias Serbu Pasar Murah

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Banjarbaru, kembali menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Cempaka, pada Selasa (2/9).

Suasana GPM di Kecamatan Cempaka Banjarbaru

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi pemerintah pusat yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Selain bertujuan menekan gejolak harga pangan, GPM juga menjadi rangkaian peringatan HUT ke-80 RI.

Usai melakukan peninjauan, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menyampaikan bahwa GPM di Banjarbaru sudah berlangsung dua kali. Menurutnya, antusiasme warga pada pelaksanaan kali ini sangat tinggi.

“Insya Allah kegiatan ini akan terus kami adakan secara berkelanjutan. Hari ini warga sangat bersemangat, bahkan memadati lokasi sejak pagi. Alhamdulillah, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Erna Lisa juga ikut membeli sejumlah sembako di pasar murah, kemudian membagikannya secara gratis kepada warga. Ia menyebut langkah itu sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

“Gerakan pangan murah bukan hanya soal menjaga kestabilan harga, tapi juga bentuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Semoga program ini bisa semakin dirasakan manfaatnya, terutama dalam menjaga ketahanan pangan di Banjarbaru,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DKP3 Banjarbaru, Abu Yajid Bustami, menuturkan, GPM di Cempaka berjalan lancar dan sukses menarik minat warga. Berbagai kebutuhan pokok ditawarkan dengan harga subsidi, antara lain telur ayam, ayam potong, bawang merah dan putih, sayuran segar, beras SPHP, hingga daging sapi.

“Untuk komoditi tertentu, kita berikan subsidi sekitar 5.000 rupiah, seperti pada bawang dan telur ayam,” jelasnya.

Adapun hasil penjualan tercatat cukup signifikan. Tercatat, beras habis terjual sebanyak 1,5 ton, telur ayam mencapai 500 kilogram, minyak goreng 500 liter, dan bawang sekitar 200 kilogram.

“Kita harapkan kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin di berbagai kecamatan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu dan harga pangan tetap terkendali,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

Peringatan HUT ke-80 RI di Banjarbaru Berlangsung Khidmat, Wali Kota Tekankan Nilai Persatuan

BANJARBARU – Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Banjarbaru, berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Suasana Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Banjarbaru

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, bertindak sebagai inspektur upacara yang dipusatkan di halaman Balai Kota Banjarbaru, pada Minggu (17/8).

Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby saat menjadi inspektur upacara

Wali Kota Erna Lisa, menekankan pentingnya momentum peringatan kemerdekaan untuk memperkuat semangat persatuan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Kemerdekaan bukan hanya perayaan seremonial. Momentum ke-80 tahun ini hendaknya kita isi dengan semangat menjaga persatuan, hidup rukun, serta menegakkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, Banjarbaru akan tetap aman, tertib, dan kondusif,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa semangat kemerdekaan harus menjadi penggerak pembangunan daerah.

“Kita ingin Banjarbaru tumbuh sebagai kota yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Itulah warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada generasi mendatang,” ujar Erna Lisa.

Suasana upacara semakin bermakna dengan pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 oleh Pj. Sekretaris Daerah Banjarbaru, Sirajoni, serta pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera.

Kedua momen itu menghadirkan kembali ingatan tentang detik-detik bersejarah bangsa.

Sebagai penutup rangkaian, Wali Kota Banjarbaru juga menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemko Banjarbaru. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN selama 10, 20, hingga 30 tahun. (BDR/RIW/RH)

Mentaos, Jadi Percontohan Kelurahan Bebas Maladministrasi Pertama di Indonesia

BANJARBARU – Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, resmi ditetapkan sebagai Kelurahan Bebas Maladministrasi pertama di Indonesia, oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Penetapan dilakukan bersamaan dengan pencanangan program serupa untuk seluruh kelurahan di Banjarbaru, serta peluncuran pembangunan zona integritas di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker), Kelurahan Guntung Manggis, Sungai Besar, dan Mentaos.

Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengatakan, inisiatif ini merupakan bagian dari strategi menjadikan Kota Banjarbaru sebagai model pemerintahan daerah yang bersih, adil, dan profesional dalam melayani masyarakat.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby saat menyampaikan sambutan

“Melalui pencanangan ini, kami ingin seluruh aparatur memahami bahwa pelayanan publik tidak sekadar tugas administratif, tapi bagian dari amanah untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya, saat penetapan, Rabu (30/7).

Menurutnya, keberhasilan program bebas maladministrasi bergantung pada perubahan budaya kerja, terutama dalam hal etika pelayanan, akuntabilitas, dan konsistensi aparatur pemerintah.

“Semoga ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan visi Banjarbaru Emas,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, program ini merupakan terobosan baru bagi Ombudsman RI. Dimana pihaknya menerapkan inovasi terkait dengan pencanangan desa dan kelurahan bebas maladministrasi.

“Dan ini di mulai dari Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarbaru,” terangnya.

Yeka juga menilai program Kelurahan Bebas Maladministrasi dapat menjadi role model nasional dalam memperbaiki wajah pelayanan publik secara menyeluruh, sekaligus mendorong kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

“Jika masyarakat disambut dengan ramah oleh petugas kelurahan atau puskesmas, itu sudah mencerminkan keberhasilan seorang kepala daerah,” jelasnya. (SYA/RIW/RH)

Angkat Semangat Keberagaman dan Kreativitas, Gila Marketing Unity Festival 2025 Resmi Dibuka

BANJARBARU – Gila Marketing Unity Festival 2025 resmi dibuka di halaman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia (STIEPAN) Banjarbaru, Sabtu (26/7) malam.

Pembukaan festival dilakukan Wakil Ketua II Bidang Administrasi Aset dan Pengembangan SDM STIE Pancasetia, Asruni.

Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Aset dan Pengembangan SDM STIEPAN Banjarmasin, Asruni saat menyampaikan sambutan

Asruni mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merayakan keberagaman, sekaligus memperkuat semangat persatuan di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar.

Ia juga menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan perwujudan nyata dari semangat kebersamaan dan inklusivitas yang harus terus dirawat.

“Karena di kampus kita ini memiliki latar belakang yang berbeda baik dari suku, agama, budaya, maupun minat,” ujarnya.

Asruni mengajak seluruh sivitas akademika untuk menjadikan festival ini sebagai ajang mempererat tali silaturahmi, meningkatkan rasa saling pengertian, serta membangun hubungan harmonis yang inklusif di lingkungan kampus maupun masyarakat.

“Kepada seluruh panitia, kami atas nama sivitas akademika STIE Pancasetia mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasinya dalam mempersiapkan acara ini. Semoga festival berjalan lancar dan sukses,” tambahnya.

Ketua pelaksana Unity Festival 2025, Dera Jelita, menyampaikan, bahwa acara tahun ini mengusung tema “Crazy For Creativity! One Festival, Infinite Expressions!” yang mencerminkan semangat untuk merayakan keberagaman melalui kreativitas dan kolaborasi antar generasi muda.

Festival diselenggarakan selama dua hari, yakni 26–27 Juli 2025, dengan menghadirkan tiga cabang lomba utama. Yakni vocal solo, tari kreasi tradisional, dan turnamen e-sport Mobile Legends.

Selain itu, tersedia pula bazar UMKM kampus yang diikuti oleh 20 kelompok praktik bisnis dari program Gila Marketing STIE Pancasetia.

“Untuk lomba vocal solo diikuti 25 peserta, tari kreasi tradisional sebanyak 7 tim, sementara turnamen Mobile Legends diikuti 22 tim,” bebernya.

Jelita berharap Unity Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga wadah mengekspresikan bakat, mempererat persaudaraan, serta memperkuat kolaborasi antarpeserta maupun penyelenggara. (SYA/RIW/RH)

Pastikan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Kalsel, BSSN RI Lakukan Penilaian di Diskominfo

Banjarbaru – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) tengah melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung sejak 8 hingga 10 Juli di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Banjarbaru.

Penilaian ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ketahanan siber nasional, khususnya di lingkup pemerintah daerah.

Pj. Sekretaris Diskominfo Kalsel yang juga sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung proses penilaian.

Menurutnya, penilaian ini sangat penting untuk memastikan sistem digital pemerintahan terlindungi dari berbagai potensi ancaman siber.

“Penilaian ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kesiapan dan implementasi keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujar Suci, Selasa (8/7).

Ia menambahkan, bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan telah disiapkan sejak beberapa bulan lalu. Tahun ini, penilaian menggunakan versi terbaru, yaitu Indeks KAMI 5.0, yang menghadirkan sejumlah penambahan aspek penilaian seperti perlindungan data pribadi dan pemanfaatan layanan cloud.

“Dengan adanya penambahan poin penilaian, tentunya akan ada selisih, namun kita tetap berharap nilai indeks kita bisa meningkat dari tahun sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Asesor BSSN RI, Raden Muhammad Ival Tirtakusumah, menjelaskan, bahwa tim akan memverifikasi dua instrumen utama. Yakni Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dan instrumen keamanan siber yang bersifat lebih komprehensif.

*Suasana pembukaan penilaian tingkat kematangan siber dan sandi Provinsi Kalsel*

“Hasil dari instrumen keamanan siber ini nantinya digunakan Presiden sebagai referensi dalam melihat tingkat kematangan keamanan siber nasional,” terang Ival.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh jawaban dari pihak Diskominfo Kalsel dalam penilaian melalui sesi wawancara dan diskusi harus dibuktikan dengan dokumen atau bukti fisik yang valid.

Dengan penambahan kontrol dalam Indeks KAMI 5.0 seperti threat intelligence, cloud service, dan lainnya, Raden memprediksi adanya kemungkinan penurunan nilai indeks.

“Namun, harapan kami hal tersebut tidak signifikan dan pihak Diskominfo Kalsel dapat segera melengkapi kekurangan yang ada,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Elpiji Tabung Melon Langka, Ini Langkah Pemprov Kalsel Mengatasi Lonjakan Harga

Banjarbaru – Pemerintah provinsi terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan daerah, menghadapi langkanya gas elpiji bersubsidi di Kalimantan Selatan saat ini. Langkah ini ditegaskan Kabid Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Didin Maulidinsyah.

Kepada Abdi Persada FM pada Selasa (8/7), Didin Maulidinsyah mengakui, pihaknya telah menerima laporan adanya penurunan pasokan gas elpiji 3 kilogram, di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kami sudah menerima laporan adanya kelangkaan tersebut,” ungkapnya, saat menjadi narasumber pada program Topik Kita Hari Ini.

*Kabid Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Didin Maulidinsyah*

Penurunan pasokan ini, lanjutnya, berdampak pada melonjaknya harga elpiji, hingga kisaran 35 sampai 50 ribu rupiah per tabung di tingkat pengecer.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar terus melakukan pengawasan,” ucapnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji tabung 3 kilogram ini, dengan melaksanakan operasi pasar.

*Ketua Hiswana Migas Kalsel Muliana Yuniar*

Sementara itu, Hiswana Migas Kalsel mengklaim, kelangkaan gas elpiji bersubsidi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan saat ini, akibat banyaknya hari libur pada Juni lalu. Seperti yang disampaikan Ketua Hiswana Migas Kalsel Muliana Yuniar.

“Berdasarkan aturan yang telah berlaku sejak dua tahun lalu, bahwa setiap tanggal merah tidak ada penyaluran elpiji oleh Pertamina,” jelasnya.

Karena pada Juni lalu terdapat banyak tanggal merah dan hari libur, maka berimbas pada berkurangnya pasokan sampai awal Juli ini.

Namun begitu, Muliana memastikan, stok gas elpiji tabung 3 kilogram, saat ini mencukupi hingga 7 hari ke depan.

“Kami menyarankan agar masyarakat membeli gas elpiji bersubsidi di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai dengan HET yang berlaku, yakni 18 ribu 500 rupiah per tabung,” ucap Muliana. (SRI/RIW/APR)

Gelar Rakor SKPD, Pemprov Kalsel Bahas Persiapan Hari Jadi dan Program 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Internal bersama tenaga ahli, para asisten, dan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel, bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (7/7).

Rakor ini dipimpin langsung Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifudin, dan membahas sejumlah agenda penting. Diantaranya adalah persiapan peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, serta evaluasi dan perencanaan program kerja SKPD untuk tahun anggaran 2026.

Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya sinergi dan penyelarasan seluruh program kerja SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta janji politik kepala daerah.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh kegiatan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan dampak yang konkret bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program masing – masing SKPD benar – benar mengacu pada kualitas, selaras dengan RPJMD, dan tentunya sejalan dengan janji politik kepala daerah,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program. Dengan dinamika fiskal yang terus bergerak, setiap SKPD diminta melakukan penyesuaian dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan serta situasi yang ada di lapangan.

“Anggaran terus bergerak secara dinamis, jadi kita perlu adaptif. Setiap SKPD diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi masing-masing,” tegasnya.

Rakor yang turut dihadiri pejabat Eselon III se-Kalsel ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi internal, meningkatkan efektivitas perencanaan, dan memastikan program strategis daerah tetap berada di jalur prioritas pembangunan.

“Harapan kita, rakor ini bisa memperkuat sinergi lintas SKPD agar langkah kita ke depan semakin solid dan terarah,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Percepat Pembangunan Desa Inovasi, Dinas PMD Kalsel Luncurkan Program Klaster Inovasi Desa 2025

Banjarbaru – Untuk mempercepat pembangunan desa berbasis inovasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berinovasi membuat program Klaster Inovasi Desa pada tahun 2025.

Program ini dirancang sebagai pilot project yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan satu desa atau kelurahan per wilayah administratif.

Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa Dinas PMD Kalsel, Ahmad Zaky Maulana menyampaikan, bahwa klaster ini bertujuan menjadi akselerator kontribusi inovasi dalam peningkatan status desa, terutama dalam rangka penyesuaian terhadap transformasi indikator Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang berlaku tahun ini.

“Model klaster inovasi desa ini dirancang untuk mengembangkan potensi desa secara sistematis dan lintas sektor,” ungkap Zaky, usai menggelar rapat koordinasi pembentukan klaster unit desa, yang dilaksanakan di aula ruang rapat Dinas PMD Kalsel, Senin (7/7).

Program Klaster Inovasi Desa ini nantinya menggandeng sejumlah mitra strategis, seperti Disperin, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Diskop UMKM, Dinas LH, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ULM serta Poltekes Banjarbaru.

“Sinergi ini diharapkan mendukung desa dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan riset hingga perlindungan kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta bagi inovator desa. Selain itu, keterlibatan akademisi juga diharapkan menjadikan desa sebagai pusat kegiatan ilmiah dan riset, serta mendukung program-program pengembangan potensi daerah berbasis inovasi,” lanjut Zaky.

Klaster inovasi desa akan diterapkan di 13 titik terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan di seluruh Kalsel. Setiap kabupaten/kota mengusulkan satu lokasi berdasarkan observasi potensi dan kriteria yang ditentukan oleh Dinas PMD.

“Ini merupakan tahun pertama implementasi dan masih bersifat percontohan. Harapannya pada 2026 akan muncul lebih banyak desa yang mengadopsi prinsip-prinsip inovasi ini,” lanjut Zaky.

Klaster ini diharapkan menjadi solusi atas kurang optimalnya sinergi antara inovator dengan perangkat pemerintah desa dan pemerintah daerah. Dengan terbentuknya wadah kolaboratif, percepatan status desa dapat lebih terarah dan terintegrasi, termasuk dalam pemenuhan dimensi-dimensi indikator Indeks Desa.

“Klaster ini bisa menjadi cikal bakal inovasi daerah yang lebih luas. Harapannya, desa tidak hanya sebagai penerima program, tetapi menjadi motor inovasi daerah,” tutup Zaky. (MRF/RIW/APR)

BPMHP Bersama Dislutkan Kalsel Ujicoba Pembuatan Albumin Ikan Patin

Banjarbaru – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Kalsel, bersinergi dalam mengembangkan produk albumin.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono menjelaskan, saat ini untuk ujicoba albumin dari ikan gabus (Haruan) telah dilakukan bersama BPMHP Kalsel.

“Kali ini ujicoba albumin ikan patin,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Rusdi mengatakan, pengembangan ujicoba albumin ikan patin dilakukan, karena pasokan ikan tersebut, cukup banyak di Kalsel.

“Selain mengolah ekstrak ikan gabus, saat ini BPMHP Kalsel melalui seksi penerapan mutu sedang melakukan uji coba ekstraksi dari ikan patin,” ungkap Rusdi.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dislutkan Kalsel dan UPTD BPMHP beserta UKM yang ada di Banua, dapat saling bersinergi dalam mengembangkan produk albumin dari ikan tersebut.

“Pengembangan produksi albumin tersebut, tentunya untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Rusdi.

Seperti diketahui, Albumin adalah protein utama dalam plasma manusia dan membentuk sekitar 60 persen protein plasma total.

Albumin sering digunakan dalam dunia medis yaitu untuk mempercantik, pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak, pemulihan pasca operasi, penderita hipoalbumin, serta lainnya.

Albumin sendiri bisa terbuat dari plasma darah manusia atau biasa disebut Humam Serum Albumin (HSA), namun seiring dengan berkembangnya iptek maka albumin juga dapat diekstrak dari protein hewan seperti ikan gabus. (SRI/RIW/APR)

Walikota Banjarbaru Sampaikan Pidato Perdana, Tegaskan Komitmen Menuju Banjarbaru Emas

BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utam. Yakni penyampaian pidato perdana Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru periode 2025–2030, serta nota pengantar keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru

Rapat berlangsung di Ruang Graha Paripurna, Senin (30/6), dipimpin Ketua DPRD Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera.

Turut hadir dalam rapat tersebut Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Wakil Walikota Wartono, jajaran Forkopimda, kepala SKPD, dan anggota DPRD Kota Banjarbaru.

Dalam pidato perdananya, Walikota Erna Lisa Halaby menyampaikan apresiasi, kepada pemimpin sebelumnya atas dedikasi mereka dalam membangun Banjarbaru.

Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby saat menyampaikan pidato

Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dengan sepenuh hati, mengusung semangat kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas.

“Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas bersama seluruh elemen masyarakat dalam menyempurnakan metamorfosis Banjarbaru menuju visi besar Banjarbaru Emas: Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera,” ujarnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, lanjut Lisa, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyiapkan empat pilar program utama.

Banjarbaru Charity, program bantuan kemanusiaan seperti insentif penggali kubur, bantuan rumah tidak layak huni, dan perlengkapan sekolah bagi keluarga kurang mampu.

Banjarbaru Business Incubator, pengembangan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan ruang kreatif.

Banjarbaru Best Quality Government, peningkatan kualitas ASN, tenaga pendidik, dan layanan publik berbasis digital.

Banjarbaru Priority Area, pembangunan Islamic Center, penataan taman kota, serta infrastruktur drainase dan sumur resapan di kawasan rawan banjir.

Selain program jangka menengah dan panjang, Lisa juga mengumumkan 21 program prioritas dalam 100 hari kerja pertamanya. Di antaranya normalisasi sungai, pembaruan data penerima bantuan sosial, peningkatan sanitasi, pembenahan penerangan jalan, serta penertiban kabel semrawut dan bangunan tanpa izin.

Lisa juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah dengan membatasi kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

“Perubahan APBD ini bertujuan menyempurnakan program-program yang sudah berjalan agar lebih tepat sasaran, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menyampaikan dukungannya terhadap program-program yang telah dipaparkan Walikota dan Wakil Walikota. Ia menegaskan DPRD siap mengawal setiap kebijakan demi kemajuan Banjarbaru.

“Kami bersama seluruh Komisi di DPRD tak terkecuali Alat Kelengkapan Dewan (AKD) siap mengawal keberlangsungan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)