Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendampingan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Kelembagaan serta Sistem Statistik Nasional, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Jumat (14/11).

Kegiatan yang dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah ini, diikuti perwakilan dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan intensif kepada SKPD agar pengisian metadata statistik dapat dilakukan secara lebih optimal, terstandar, dan sesuai ketentuan Sistem Statistik Nasional.

“Pendampingan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala agar kualitas data yang dihasilkan semakin baik dan dapat menjadi kontribusi penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih adanya kekurangan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan data statistik pada beberapa SKPD.

Namun kondisi tersebut bukan menjadi hambatan berarti, sebab Diskominfo Kalsel hadir untuk memberikan bimbingan, dorongan, serta penguatan kapasitas kepada seluruh perangkat daerah.

“Dengan tersedianya data yang akurat, terukur, dan akuntabel, maka setiap kegiatan SKPD ke depan akan lebih terarah, efisien, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Sebagai Wali Data di tingkat provinsi, Diskominfo Kalsel memiliki tugas untuk mengumpulkan, memeriksa, memvalidasi, memverifikasi, serta menyebarluaskan data kepada publik. Peran ini menjadi penting sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik dan penyediaan data pembangunan yang terpercaya.

Hidayatullah berharap seluruh SKPD dapat semakin aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan data statistik, melakukan pengumpulan data secara benar dan akurat, serta menjaga konsistensinya. Dengan demikian, data yang tersaji dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah daerah.

“Harapan kami seluruh SKPD bisa lebih berperan aktif dan memastikan data yang dihimpun benar-benar akurat agar proses pembangunan di Kalimantan Selatan semakin terukur dan berdampak,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan perhatian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa purna tugas. Salah satu bentuk perhatian tersebut, diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan praktis yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menjelaskan, bahwa pelatihan ini bertujuan memberikan bekal kemampuan praktis bagi ASN agar tetap produktif setelah pensiun.

“Setiap angkatan diikuti sebanyak 40 peserta yang merupakan perwakilan dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel. Tahun ini, ada empat angkatan yang telah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Wonojati, Malang, Jawa Timur,” ungkap Hidayat, Kamis (13/11).

Hidayat menambahkan, pembekalan yang diberikan mencakup pemetaan minat dan bakat peserta, untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan setelah masa pensiun. Para peserta dapat memilih bidang yang sesuai dengan minatnya, seperti pertanian, perikanan, maupun kerajinan rumah tangga lainnya.

“Tujuannya agar para ASN memiliki keterampilan sederhana namun bermanfaat. Dengan bekal itu, diharapkan mereka bisa mengembangkan kegiatan produktif yang tidak hanya mengisi waktu luang, tetapi juga dapat menghasilkan,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga bekerja sama dengan Bank Kalsel, untuk memberikan dukungan permodalan bagi ASN purna tugas yang ingin memulai usaha.

Langkah ini, lanjut Hidayat, sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menekankan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian dan masa produktif.

“Pensiun itu bukan akhir segalanya. Masih banyak karya dan kontribusi yang bisa dilakukan oleh para ASN. Melalui pelatihan ini, pemerintah memfasilitasi mereka agar tetap berkarya dan mandiri,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai tindak lanjut kolaborasi pengembangan sektor perindustrian antar daerah.

Kesepakatan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat daya saing industri daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menyampaikan, bahwa kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek penting. Mulai dari pertukaran pengetahuan dan teknologi industri, peningkatan kualitas produk lokal, hingga perluasan akses pasar antar daerah.

Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor industri besar, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap pelaku IKM di Kalimantan Selatan dapat belajar dan menyesuaikan diri dengan standar pengelolaan industri yang diterapkan di Bali, baik dari segi inovasi produk, manajemen usaha, maupun promosi pasar,” ungkap Rahim Kepada Abdi Persada FM, baru – baru ini.

Lebih lanjut Rahim menjelaskan, Provinsi Bali dipilih sebagai mitra strategis, karena dikenal memiliki sistem pengelolaan IKM yang maju dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, Rahim juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri lokal melalui pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri.

“Sinergi antara Kalsel dan Bali diharapkan membawa manfaat timbal balik, terutama dalam peningkatan produktivitas dan pengembangan produk unggulan yang berorientasi ekspor,” lanjut Rahim

Kerja sama ini sekaligus menjadi momentum bagi Kalsel untuk memperluas jejaring kemitraan antar daerah, serta menyiapkan langkah konkret dalam menjawab tantangan globalisasi industri.

“Dengan dukungan teknologi, kolaborasi, dan inovasi, sektor industri di Kalimantan Selatan diharapkan mampu terus berkembang secara berkelanjutan, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi ekonomi daerah di tingkat nasional maupun internasional,” tutup Rahim. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di musim hujan tahun ini. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Apel Siaga Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor (Batingsor) Tahun 2025, yang berlangsung di halaman perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (12/11).

Apel dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, relawan, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan, bahwa apel siaga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh unsur terkait, siap siaga dmmenghadapi berbagai potensi bencana di musim hujan.

Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan bencana alam, khususnya di wilayah rawan yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Apel siaga ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Dengan kesiapan yang matang, kita bisa bergerak cepat, tepat, dan terpadu melindungi masyarakat Banua,” ucap Syarifuddin.

Lebih lanjut, Syarifuddin juga mengimbau seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk segera mengaktifkan Posko Siaga Penanggulangan Darurat Batingsor.

Posko tersebut, berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan bencana, baik dalam hal pendataan wilayah terdampak, distribusi bantuan, hingga mobilisasi petugas di lapangan.

Ia menjelaskan, keberadaan posko siaga sangat penting, agar setiap daerah dapat merespon cepat setiap kejadian bencana, sekaligus meminimalkan potensi kerugian dan korban jiwa.

“Setiap daerah harus memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta jalur evakuasi di titik-titik rawan bencana. Pemerintah provinsi juga terus memantau kondisi lapangan melalui BPBD dan perangkat daerah lainnya,” lanjut Syarifuddin.

Selain itu, pemerintah provinsi bersama BPBD Kalsel juga telah melakukan pemetaan daerah berisiko tinggi terhadap banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah yang rawan pergerakan tanah.

Sementara itu, Ketua Pokja Pengelolaan Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas I Kalsel, Wiji Cahyadi, menyampaikan, bahwa seluruh wilayah Kalsel telah resmi memasuki musim hujan sejak awal November 2025.

Dirinya menjelaskan bahwa intensitas curah hujan mulai meningkat sejak akhir Oktober dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga awal tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, sebagian besar wilayah Kalsel akan mengalami curah hujan kategori menengah hingga tinggi, terutama pada periode Desember hingga Februari 2026.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama bagi daerah dengan potensi banjir dan tanah longsor. Faktor pemicunya antara lain karena aktifnya fenomena Monsun Asia dan suhu permukaan laut yang lebih hangat di sekitar perairan Kalimantan bagian selatan, sehingga memperkuat pembentukan awan hujan,” ucap Wiji.

Wiji juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan deras disertai angin kencang dan petir, serta tidak beraktivitas di daerah berisiko tinggi saat hujan deras terjadi.

“Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat sistem peringatan dini dan memastikan kesiapsiagaan sarana penanggulangan di lapangan berjalan optimal,” tutup Wiji. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil masuk dalam jajaran provinsi, dengan tingkat inflasi terendah secara nasional. Capaian ini menjadi bukti nyata dari kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di seluruh wilayah Banua.

Usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (11/11), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Amini menjelaskan, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, yang terus berupaya menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari pengawasan distribusi bahan pangan, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan operasi pasar di sejumlah kabupaten kota, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional yang kerap memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau pergerakan harga secara berkala dan merumuskan kebijakan cepat serta tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” ungkap Mursyidah, kepada Abdi Persada FM.

Mursyidah menambahkan, capaian ini tidak hanya menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, agar daya beli masyarakat tetap stabil, dan distribusi pangan berjalan lancar di seluruh wilayah,” lanjut Mursyidah.

Mursyidah melanjutkan, dengan inflasi yang terkendali, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terus meningkat, serta perekonomian daerah semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi global di masa mendatang. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Gubernur Muhidin, memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Senin (10/11) pagi.

Tampak hadir Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, pimpinan Forkopimda, pejabat lingkup Pemprov Kalsel dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta TNI/Polri.

Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat, diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari anggota TNI/Polri, Satpol PP, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, hingga para veteran pejuang kemerdekaan.

Dalam amanatnya, Gubernur, Muhidin, membacakan sambutan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan bangsa.

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini,” ucap Muhidin membacakan amanat.

Dalam pidato itu pula, disebutkan bahwa perjuangan para pahlawan tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak. Mereka berjuang bukan demi diri sendiri, melainkan demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal yakni generasi saat ini.

“Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan,” ungkap Gubernur.

Gubernur menegaskan, nilai-nilai tersebut merupakan modal besar bagi generasi masa kini untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa.

“Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,” tegasnya.

Gubernur Muhidin juga mengajak seluruh masyarakat, untuk terus menyalakan semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

“Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya,” harap Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Muhidin mengingatkan, bahwa momentum Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bagi seluruh generasi untuk tidak melupakan jasa para pendahulu bangsa.

“Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita, bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional 2025. Kegiatan berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana, Banjarbaru, Senin, (10/11).

Upacara dipimpin Pangdam 22/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dan diikuti jajaran Forkopimda, TNI – Polri, serta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada awak media, Gubernur Muhidin mengatakan, bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengheningkan cipta, melainkan momentum untuk menginternalisasikan nilai-nilai kepahlawanan, dalam kerja nyata pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, tantangan zaman menuntut upaya pembangunan yang lebih nyata di bidang manusia, terutama melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Memperingati jasa para pahlawan berarti terus melanjutkan perjuangan mereka dengan cara membangun manusia yang berkualitas. Saya minta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bersinergi, untuk memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, agar generasi muda Banua siap bersaing dan berkontribusi bagi kemajuan daerah,” ucap Gubernur Muhidin.

Muhidin menjelaskan, bahwa peningkatan akses dan mutu pendidikan harus menjadi prioritas, mulai dari fasilitas sekolah, kualitas tenaga pendidik, hingga program pembinaan karakter kebangsaan.

Sektor kesehatan juga mendapat penekanan khusus, penyediaan layanan kesehatan yang merata, ketersediaan tenaga kesehatan, serta program promotif dan preventif harus terus diperkuat agar masyarakat lebih sehat dan produktif.

“Pendidikan dan kesehatan adalah modal utama. Kita harus pastikan layanan sampai ke pelosok, sehingga semangat kepahlawanan terwujud dalam kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” lanjut Muhidin.

Muhidin menambahkan, pemerintah provinsi berkomitmen melanjutkan program – program yang mendukung target tersebut, termasuk penguatan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta stakeholder lain.

“Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat, untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan visi tersebut,” tutup Muhidin.

Rangkaian upacara ziarah rombongan dan tabur bunga, ditutup dengan doa bersama dan peninjauan singkat ke beberapa makam pahlawan. Kegiatan diharapkan menjadi pengingat kolektif akan tanggung jawab generasi sekarang, untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan melalui pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Tepat pukul 14.30 WITA, jajaran Komite II DPD RI, tiba di gudang milik Perum Bulog Kalsel, di kawasan Landasan Ulin, Banjarbaru, Senin (10/11). Rombongan yang dipimpin langsung ketuanya, Badikenita Br. Sitepu, langsung mengecek pasokan beras, yang tersimpan di gudang tersebut. Kedatangan DPD RI ini, disambut langsung Pimpinan Bulog Kalsel, Muhammad Akbar Said bersama jajaran. Turut hadir mendampingi kunjungan kerja Komite II DPD RI ini, Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI, Yudi Sastro.

Usai memastikan stok beras di Gudang Landasan Ulin, kepada wartawan, Badikenita Br. Sitepu memastikan, kehadiran dirinya dan tim di Kalimantan Selatan, adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pangan.

“Terutama soal ketersediaan pangan kita. Bukan hanya jumlahnya, tetapi sudah berapa lama beras tersimpan, dan apakah kualitasnya masih bagus. Selain itu kami juga mengecek, apakah masih ada sumber – sumber pangan hasil impor,” urainya.

Dari hasil pengecekan langsung ini, Komite II DPD RI mendapatkan informasi dari Bulog Kalsel, bahwa masih tersimpan sejumlah beras sisa impor tahun 2024. Tidak hanya di gudang Landasan Ulin, tetapi tersebar di 9 gudang lainnya di Kalsel.

“Ini harus dibersihkan secepatnya. Tapi jangan sampai dibuang, karena masih bagus kualitasnya, dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Terutama untuk keluarga penerima manfaat program bantuan pangan,” jelasnya.

Badikenita berharap, program bantuan pangan menggunakan beras sisa impor ini, dapat diselesaikan maksimal hingga akhir tahun 2025 ini. Sehingga Bulog dapat kembali melakukan pembelian gabah petani, untuk pasokan tahun 2026.

Menanggapi harapan Ketua Komite II DPD RI ini, Pimpinan Bulog Kalsel, Muhammad Akbar Said memastikan, bahwa penyaluran program bantuan pangan Oktober – November untuk wilayah Kalsel, dapat diselesaikan hingga Desember mendatang.

“Memang masih ada beras sisa luar negeri, ini yang akan kita prioritaskan untuk dihabiskan. Secepatnya kita salurkan melalui bantuan pangan, alokasi Oktober November ini,” jelasnya.

Akbar merinci, jumlah beras sisa luar negeri yang masih tersimpan di 10 gudang Bulog Kalsel, adalah sebanyak 2.800 ton.

“Kita harapkan beras luar negeri ini sudah habis di awal tahun 2026,” tutupnya. (RIW/APR)

Banjarbaru – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, meminta peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk menanamkan kembali semangat perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat modern.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian HK, usai membacakan Teks Pembukaan UUD 1945 pada Upacara Hari Pahlawan ke-80, di halaman kantor Gubernur di Banjarbaru, Senin (10/11).

Supian HK menyampaikan, semangat kepahlawanan harus diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata di berbagai bidang, terutama dalam memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

“Peringatan Hari Pahlawan merupakan
pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan belum berakhir. Semangat para pahlawan harus kita teruskan melalui kerja nyata, integritas, dan pengabdian untuk kemajuan daerah,” ujar Supian HK.

Supian HK menambahkan, tantangan bangsa sekarang bukan lagi perang fisik, melainkan perjuangan melawan kemiskinan, ketimpangan, dan disintegrasi. Karena itu, semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang diwariskan para pahlawan harus terus kita hidupkan.

Sehingga, Peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat kepahlawanan di setiap langkah pembangunan di Kalsel.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat semangat kepahlawanan dalam kehidupan masyarakat, serta mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalimantan Selatan,” tutupnya

Upacara Hari Pahlawan Tingkat Provinsi Kalsel, dipimpin langsung Gubernur, Muhidin, dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala SKPD, para veteran, pelajar, serta berbagai unsur masyarakat.

Momentum tahunan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. (ADV-NHF/RIW/APR)