Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel membuka posko layanan vaksinasi gratis di halaman gerai Samsat Corner hingga 31 Desember mendatang.

Layanan yang juga didukung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, ini tak jauh dari pusat perbelanjaan terbesar yang berlokasi di Kota Banjarbaru.

Menurut Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Tommy Hariadi, sesuai instruksi Permendagri RI dan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, cakupan vaksinasi di Kalsel harus tercapai sedikitnya 70 persen.

“Untuk menyiasatinya, sebagai sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, langkah ini diakui tepat dilaksanakan. Maka dari itu UPPD Banjarbaru tentu mendukung adanya gerakan tersebut,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (23/12) siang.

Sebagai bagian dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), ia tentu mendukung bahkan membantu merealisasikan cakupan ini agar kekebalan tubuh (Herd Immunity) mampu tercipta.

“Selain berhasil menjalin kerjasama dengan Dinkes Kalsel. Diharapkan, masyarakat dapat memaksimalkan pelayanan ini, sehingga, capaian angka vaksinasi di provinsi Kalsel juga berhasil tercapai,” bebernya.

Sementara itu, relawan Vaksinator Dinkes Kalsel, Wawan, mengungkapkan, dengan adanya pelaksanaan ini setidaknya tambahan cakupan pada program vaksinasi mampu merangkak naik.

“Harapannya bisa tercapai 70 persen dan pelaksanaannya akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2021 tergantung dari arahan pimpinan nanti seperti apa lagi,” tuturnya.

Tak heran, penyelenggaraan pun mendapatkan respon yang positif dari masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan rangkaian vaksinasi ini.

“Kalau target suntikkan vaksin, kita tidak membatasi ya karena jam layanan dihitung mulai 08.00 – 15.30 WITA. Jadi, silahkan masyarakat memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya,” ungkap Wawan.

Untuk diketahui, jenis vaksin yang digunakan dalam rangka merealisasikan cakupan hingga 70 persen pada program vaksinasi gratis tersebut diantaranya Astrazeneca, Pfizer, dan Sinovac. (RHS/RDM/APR)

Banjarbaru – Mahasiswa Pascasarjana Uniska Banjarmasin Prodi Magister Ilmu Komunikasi (MIKom) bekerjasama dengan Semangat Muda menggelar workshop marketing digital 4.0, Rabu (22/12) disalah satu cafe di Banjarbaru.

Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi, Marhaeni Fajar Kurniawati mengatakan kegiatan ini merupakan perwujudan dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat.
Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan mahasiswa lulusan MIKom Uniska khususnya, dapat langsung terjun dan berkontribusi bagi masyarakat.

“Saya yakin, mereka-mereka sudah banyak yang berkecimpung di masyarakat, dan lebih memantapkan lagi maka kita menggelar kegiatan ini, sekaligus mengenalkan lebih jauh Prodi MIKom kepada masyarakat. Terima kasih saya sampaikan kepada Mahasiswa MIKom yang telah menggelar kegiatan pengabdian masyarakat ini. Salah satunya adalah workshop marketing digital 4.0. Ini sangat penting, terlebih di era globalisasi sekarang ini. Sistem serba digital, serba cepat, dan serba instan. Kita harus terus berupaya meningkatkan skill dan kemampuan di dunia digital khususnya,” ucapnya panjang lebar.

Sementara itu, mahasiswa pelaksana kegiatan, Putra Qomaluddin Attar Nuriqli mengungkapkan rasa bangganya bisa menyelenggarakan kegiatan workshop digital marketing 4.0.
Ia bersama rekannya mendapat tugas untuk melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu kegiatan pengabdian masyarakat maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

“Alhamdulillah, saya bersama Pa Roni bisa menggelar workshop marketing digital 4.0 sebagaimana yang diamanatkan oleh kampus kami Pascasarjana Uniska Prodi MIKom,” ujar Qomal.

Lebih lanjut Qomal menyampaikan bahwa kegiatan ini terlaksana bekerjasama dengan Semangat Muda, Agan Rama owner Suika Management, serta dukungan sponsorship lainnya juga, seperti kafe GarisKota, yang menyediakan fasilitas tempat beserta hidangannya.

“Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Semangat Muda, agan Rama owner Suika Management, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini, serta sponsorship lainnya,” sampainya.

Lebih lanjut pria yang juga Ketua PPJI Prov Kalsel dan Sekretaris HIPMI Prov Kalsel ini menjelaskan, melalui workshop marketing digital dengan tema Potensi Penuh dalam Tool Digital Marketing, bertujuan untuk meninggkatkan soft skill dalam digital marketing, membuat peluang – peluang platform media sosial, menciptakan SDM yang berkualitas dan kreatif, meningkatkan SDM yang handal di bidang informasi dan teknologi.

Ditambahkan Roniansyah, antusias peserta untuk mengikuti kegiatan ini sangat luar biasa, banyak dari para pelaku UMKM, Mahasiswa, serta masyarakat umum yang mendaftar dan ingin mengikuti kegiatan ini. Tapi karena masih di masa pandemi, sehingga peserta harus dibatasi.
Semula peserta dibatasi 15 orang, tapi karena antusias yang luar biasa, kouta ditambah menjadi 20 orang, itupun masih banyak yang mau mendaftar dan berharap ada peserta yang mundur.

“Untuk itu, kami berharap, kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi para mahasiswa lainnya, pemerintah daerah, maupun para pemangku kepentingan lainnya, untuk menggelar kegiatan serupa, dengan kegiatan yang lebih baik dan lebih besar lagi,” harapnya.

Sementara peserta workshop Sindy mengaku sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini. Selain dapat meningkatkan skill, juga dapat ilmu baru terkait digital marketing. Begitu juga dengan Laili, salah satu peserta yang menjadi inspirasi bagi para pengusaha muda lainnya, meski memiliki balita, beliau tetap semangat untuk mengikuti workshop ini.

Ia mengaku workshop ini merupakan kesempatan untuk menggali pengetahuan untuk mengambangkan usahanya melalui dunia maya atau secara digital. (REALEASE/RDM/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 46 tahun 2020 tentang Road Map Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 dan Pengesahan Rencana Aksi
LAPORPAMAN 2021-2024, bertempat di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Kamis (23/12).

Kepala Diskominfo Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai dalam sambutannya menyebut, sosialisasi ini dilaksanakan untuk memperkuat penerapan sistem pengaduan
masyarakat.

“Permen PAN-RB ini menjadi upaya dalam menciptakan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk implementasi Permen PAN-RB ini lanjutnya, dikesempatan yang sama juga dilaksanakan Penandatanganan Pengesahan
Rencana Aksi LAPORPAMAN 2021-2024 yang melibatkan 5 SOPD yang terdiri dari 3 SOPD
Koordinator pengelola LAPOR! yakni Diskominfo, Biro Organisasi, dan Inspektorat.

“Kemudian juga ada 2 SOPD
pendukung yaitu Bappeda dan Bakeuda dan ditambah 2 stakeholder eksternal yaitu Perwakilan Ombudsman RI Kalsel serta Pusat
Studi Kebijakan Publik ULM,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, SP4N LAPOR! merupakan inovasi yang efektif untuk memetakan aduan kebutuhan masyarakat. Di Kalsel, SP4N LAPOR! dikenal dengan LAPOR! Paman dan sudah diterapkan sejak beberapa tahun lalu.

“LAPOR! Paman ini merupakan wadah pengaduan bagi masyarakat Kalsel yang telah terintegrasi, sehingga aduan masyarakat semakin terarah dan tepat sasaran, dan memudahkan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Roy berharap, sosialisasi Permen PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan LAPOR! Paman, sehingga tindak lanjut terhadap aduan masyarakat juga semakin baik.

“Dengan pengelolaan dan tindak lanjut aduan yang lebih baik, maka pelayanan publik bisa dilakukan dengan tepat sasaran,” harapnya. (ASC/RDM/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2021, dalam rangka kesiapan mengawal kondusivitas dan keamanan Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru ( Nataru)  2022.

Apel dilaksanakan di Lapangan SATPAS km.21, Landasan Ulin, Banjarbaru, Kamis (23/12).

Sahbirin Noor bertindak sebagai inspektur upacara, didampingi Kapolda Kalsel Irjen. Pol. Rikwanto serta Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah.

Disampaikan, operasi lilin akan digelar selama sepuluh hari, mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo melalui amanatnya yang dibacakan gubernur, menyebut, Polri telah menyiapkan 83.917 personil Polri, 15.842 personel TNI, serta 55.086 personel instansi terkait lainnya.

Seluruh personel akan ditempatkan di pos pengamanan juga pos pelayanan di pusat keramaian, termasuk akses bandara dan pelabuhan. Tentu ujarnya dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Pengamanan ini jangan dianggap agenda rutin biasa. Jangan sampai menimbulkan kluster baru Covid-19,” pesan Kapolri.

Lanjutnya, berdasarkan mapping kerawanan, ada beberapa prediksi gangguan kantibmas yang harus diantisipasi, antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, sabotase.

Kemudian pesta minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, aksi perusakan fasilitas umum, berbagai aksi kriminalitas, hingga bencana alam.

“Saya harapkan seluruh kasatwil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang efektif dan efisien, sesuai karakteristik kerawanan yang ada,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

“Laksanakan pengamanan secara profesional dan proporsional, bertindak tegas tapi juga humanis. Mantapkan kerja sama, sinergi, dan solidaritas,” tegas Gubernur, saat  membacakan amanah Kapolri.

Ditemui usai upacara, Kapolda Kalsel Irjen. Pol. Rikwanto mengungkapkan, sejauh ini keadaan Kalimantan cukup kondusif baik dari segi sosial maupun kerukunan beragama. Namun, tindakan preventif tentu harus dilakukan demi keamanan masyarakat.

“Potensi terorisme mengganggu perayaan momen tertentu, seperti Natal dan Tahun Baru. Karena itu, pencegahan lebih baik dilakukan. Mudah-mudahan situasi tetap terjaga aman dan kondusif,” ucapnya. (BIROADPIM/RDM/APR)

Banjarbaru – Melalui dukungan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI, pendistribusian blangko e-KTP di kabupaten/kota Kalsel tercapai sebanyak 210 ribu keping, pada tahun 2021.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Kalsel, Irfan Sayuti, mengatakan, selain atas fasilitasi pemerintah pusat, gerakan ini juga merupakan inisiatif dari Pemprov Kalsel agar layanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota terpenuhi.

“Ketersediaannya selama ini sangat menunjang pelayanan. Bahkan, ini juga sudah membantu menyukseskan penyelenggaraan vaksinasi massal yang masih berjalan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (22/12) siang.

Sejak Januari – November 2021, diakui Irfan, ketersediaan blangko sangat tercukupi. Bahkan, mampu menutupi pergantian adminduk yang hilang pasca bencana banjir.

“Totalnya keseluruhan yang telah didistribusikan itu sebanyak 210 ribu keping blangko e-KTP. Selama adanya posko Adminduk, dokumen yang hilang berhasil diganti baru,” tuturnya.

Dari hasil monitoring dan laporan Dukcapil kabupaten/kota, ia menyebutkan, hadirnya program sadar Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kalsel membuat minat masyarakat jadi tinggi.

“Dilihat dari rasio rata-rata layanan di kabupaten/kota aman, dan keperluan masyarkat untuk memiliki dokumen kependudukan diakui mampu berjalan dengan sangat baik,” paparnya.

Disdukcapil Kalsel juga berhasil membagikan ribuan blangko e-KTP sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, tahun ini blangko e-KTP tidak ada istilah kelangkaan di Kalsel bahkan lancar dan sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan layanan Adminduk di kabupaten/kota,” beber Irfan Sayuti.

Sebelumnya, Disdukcapil Provinsi dan  kabupaten/kota telah mengganti 112.433 dokumen kependudukan baru pasca bencana banjir. Pencapaian ini mendapatkan apresiasi dari Direktorat Dukcapil Kemendagri RI dan DPRD Kalimantan Selatan.

“Itu termasuk KK sebanyak 111.000 lembar, e KTP 1.110 keping blangko, akta kematian 31 lembar dan 292 akta kelahiran,” ungkapnya.

Tercatat Maret 2021 lalu, Disdukcapil kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah mencetak ulang e-KTP baru sebanyak 1.024 keping blangko setelah musibah banjir terjadi.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik hasil realisasi kinerja yang selama ini telah dilaksanakan Disdukcapil Kalimantan Selatan bersama kabupaten/kota.

“Kalsel termasuk provinsi yang kinerjanya bagus dan di atas rata-rata. Jelas, ini harus dipertahankan,” ungkapnya.

Tercatat sepanjang Januari – November 2021, Kota Banjarbaru menerima 20.000 keping blangko e-KTP, Banjarmasin sekitar 32.000 keping, Kabupaten Banjar 22.500, Batola 12.000, Tapin 2.500, HSS 16.500, HST 5.000, HSU 8.500, Balangan 4.000, Tabalong 19.500, Tanah Laut 27.000, Tanah Bumbu 14.000 dan Kotabaru sebanyak 26.500 keping. (RHS/RIW/APR)

Banjarbaru – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM melaksanakan tes urine bagi pegawainya, di kantor Abdi Persada, pada Rabu (22/12).

Tes urine untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan zat terlarang ini, bekerjasama dengan BNN Kota Banjarbaru dengan diikuti sebanyak 29 orang.

Dokter Daryn selaku perwakilan dari BNN Kota Banjarbaru, sebelum pengambilan urine dilaksanakan, menyampaikan tentang betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba bagi seluruh kalangan. Meski orang tersebut mempunyai pekerjaan tetap.

“Narkoba dapat membuat kinerja menurun. Kemudian penghasilan habis hingga yang tersisa hanyalah utang. Karena akan ketagihan,” ujarnya

Ia juga menegaskan, penyelamatan generasi bangsa dari zat terlarang ini bukan hanya tanggungjawab BNN. Namun juga kepada semua pihak.

“Minimal jaga diri dan keluarga. Kemudian orang-orang terdekat. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Abdi Persada FM Ibnu Min Hajie mengatakan, pelaksanaan tes urine ini sebagai bagian dari kelengkapan administrasi bagi pegawai honorer di lingkungan Abdi Persada FM, yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kita juga ingin memastikan bahwa pegawai kita bebas dari jeratan narkoba,” sebutnya.

Selain itu, dengan adanya tes urine yang digelar setiap tahunnya ini, merupakan wujud dukungan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang selalu menggelorakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Kita sangat mendukung dengan upaya bebasnya masyarakat Kalsel terhadap jeratan narkoba,” tuturnya. (ASC/RIW/APR)

Banjarbaru – Sebanyak 523 Bintara Polri lulusan Diktukba Polri Tahun Anggaran 2021 Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto.

Berpusat di lapangan Paramasatwika SPN Polda Kalsel, pada Rabu (22/12) pagi, kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalsel, Wakapolda Kalsel, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel bersama Pengurus, Irwasda Polda Kalsel dan para Pejabat Utama Polda Kalsel, Bupati dan Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalsel.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, menyampaikan, upacara yang diselenggarakan pada hari ini merupakan momentum penting, dalam menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021, yang diselenggarakan selama 5 bulan di Sepolwan, Pusdik Brimob, Pusdik Sabhara, Pusdik Binmas, Pusdik Polair Lemdiklat Polri dan seluruh SPN Polda.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada para Bintara Remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021, yang pada hari ini secara resmi dilantik menjadi anggota Polri dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua”, ujar Kapolda Kalsel.

Usai membacakan sambutan, Kapolda Kalsel juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah prov Kalsel, DPRD Kalsel, serta stakeholder lainnya atas kolaborasi yang telah terjalin untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat warga Banua untuk menjadi anggota Polri.

“Kita berhasil membentuk anak anak muda di Kalsel untuk menjadi anggota Polri, ini hibah yang sangat luar biasa dari Pemda kita,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, animo masyarakat serta hibah dari Pemda bahkan membuat pelatikan di Kalsel ini menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan daerah lain.

“Tadinya siswa kita hanya kurang lebih 240 orang, tetapi jika digabungkan dengan animo masyarakat dan hibah dari Pemda, siswa yang kita luluskan pada hari ini mencapai 800 orang lebih. 523 kita lantik disini dan sisanya ada di pelatihan Direktorat Mabes Polri,” ungkapnya.

Seluruh Bintara yang telah dilantik hari ini, nantinya akan ditempatkan di Polres daerah asal mereka, untuk selanjutnya diberikan program tambahan agar dapat segera terjun ke masyarakat.(Bidhumaspoldakalsel-TR21-01/RIW/APR)

Banjarbaru – Keterlambatan penyelesaian Proyek Jalan Liang Anggang – Bati-Bati tahun 2021, telah berdampak kepada masyarakat pengguna jalan di lokasi proyek, dan menjadi keluhan masyarakat serta perhatian langsung petinggi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek tersebut dikendalikan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XI Kalimantan Selatan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Proyek terdiri dari 2 paket kontrak, yaitu Rehabilitasi Sp. Liang Anggang-Bts. Kota Pelaihari (Seksi 1) sepanjang 3,5 kilometer senilai Rp41,7 milyar, dan Rehabilitasi Sp. Liang Anggang-Batas Kota Pelaihari (Seksi 2), sepanjang 2,7 kilometer senilai Rp32,9 milyar atau total Rp74,6 milyar.

Proyek tersebut secara umum adalah untuk meninggikan level jalan, dengan konstruksi pekerjaan Lapir Pondasi Aggregate Klas A setinggi 35 cm (bervariasi) dan lapisan aspal, yang meliputi AC-Base 8 cm, AC-BC 6 cm, dan AC-WC 4 cm.

“Kedua kontrak proyek tersebut adalah kontrak tahun tunggal. Karenanya, harus tuntas diselesaikan dalam Tahun 2021 ini, yaitu 31 Desember 2021”, kata Kepala BPKP Kalsel Rudy Mahani Harahap.

Bergerak cepat menyikapi hambatan pembangunan tersebut, Kepala BPKP Kalsel, pada 22 Desember 2021, telah mengundang langsung Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Syauqi Kamal, ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

“Undangan ini untuk mencari solusi terbaik untuk menghindari kerugian keuangan negara dan juga untuk kepentingan masyarakat,” tegas Rudy.

Ia meminta kedua proyek tersebut segera diselesaikan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Atas penyelesaian yang lebih lambat dari jadwal, harus diambil langkah segera dan taktis sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, tambahnya.

Secara teknis, langkah terbaik adalah memaksa kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.

“Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan maksimal 90 hari kalender terhitung sejak akhir masa kontrak 31 Desember 2021”, papar Rudy.

Kepala BPJN Kalimantan Selatan juga diingatkan melakukan mitigasi risiko untuk menghindari kerugian keuangan negara. Pertama, melakukan investigasi bahwa kontraktor memiliki kemampuan finansial dan sanggup menyelesaikan pekerjaan.
Kedua, tidak memperpanjang masa kontrak, cukup mengenakan denda keterlambatan terhitung sejak 31 Desember 2021.

Ketiga, meminta perpanjangan Jaminan Pelaksanaan hingga jadwal penyelesaian baru.
Keempat, meminta Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
Selain itu, addendum kontrak harus dibuat dengan syarat: (a) mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan, (b) pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, (c) perpanjangan jaminan pelaksanaan, (d) tidak menambah volume dan nilai kontrak pekerjaan, dan (e) tidak menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

“Addendum kontrak tersebut harus dibuat sebelum masa kontrak berakhir,” kata Rudy.

Khusus untuk Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPJN Kalimantan Selatan harus konfirmasi ke Bank penerbit bahwa Jaminan adalah asli dan bukan palsu.

“Jika terjadi total loss, karena kontraktor tetap membandel setelah diberi kesempatan, Kepala BPJN Kalimantan Selatan harus menyiapkan langkah-langkah strategis menghindari kerugian keuangan negara, termasuk langkah hukumnya,” tutup Rudy M. Harahap. (HumasBPKPKalsel-RIW/APR)

BANJARBARU – Untuk mengoptimalkan hasil produk Usaha Kecil Menengah (UKM) agar semakin menarik minat pembeli, Pemerintah kota Banjarbaru akan mengoperasikan kembali Rumah Kemasan.

Rumah kemasan ini sudah tersedia semenjak dua tahun terakhir, namun pengoperasiannya belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan alat yang tersedia.

Kepala Dinas Perdagangan kota Banjarbaru, Abdul Basid mengatakan di tahun 2020, pemko mendapatkan bantuan alat sebagai penunjang Rumah Kemasan.

“Rumah Kemasan ini untuk membantu para pelaku usaha dalam packaging,” jelasnya.

Rumah Kemasan yang dulunya kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banjarbaru ini, lanjutnya, karena anggaran baru saja digelontorkan, hingga saat ini rumah kemasan masih dalam tahap pemeliharaan bangunan.

“Pengoperasiannya akan menjadi kado ulang tahun di hari jadi kota Banjarbaru ke 23 di bulan April mendatang,” ungkapnya.

Secara umum sampai saat ini, Rumah Kemasan kota Banjarbaru sudah memiliki beberapa alat untuk menunjang pengemasan produk UKM.

“Dalam rumah kemasan ada mesin potong, mesin lem serta lainnya untuk membantu pelaku usaha,” terangnya.

Dengan adanya rumah kemasan ini, diharapkan dapat membuat produk UKM kota ini bisa dipasarkan di pasar modern dan menarik minat pembeli dengan kemasan yang menarik. (TR21-01/RIW/RH)

BANJARBARU – Meski cenderung mengalami kenaikan harga, namun Pemerintah kota Banjarbaru mamastikan ketersedian barang kebutuhan pokok penting (Bapokting) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru), di kota ini aman.

Kepala Dinas Perdagangan kota Banjarbaru, Abdul Basid, menyampaikan, secara umum menjelang hari besar, harga sejumlah bapokting memang mengalami kenaikan akibat permintaan dari masyarakat yang juga meningkat.

“Pada prinsipnya kita berharap kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi,” ucapnya kepada awak media usai peresmian sentra industri kampung purun sebagai objek OVOP, Kamis (16/12).

Terkait harga bapokting sendiri Basid mengungkapkan, dari pemantauan langsung yang dilakukan oleh pihaknya ke sejumlah pasar, kenaikan masih dalam kategori normal.

“Kenaikan harga masih tergolong normal di kisaran seribu hingga dua ribu rupiah, namun yang terpenting bahan pokoknya masih ada,” ungkapnya.

Meningkatnya harga bapokting menurutnya juga tidak lepas dari kondisi cuaca yang saat ini terjadi.

“Curah hujan yang cukup tinggi di penghujung tahun ini menyebabkan pendistribusian dari luar daerah menjadi terhambat,” jelasnya.

Terlepas dari semua itu Basid menegaskan, agar masyarakat tidak melakukan penimbunan, maupun pembelian yang berlebihan terhadap bahan pokok.

“Bapokting di kota Banjarbaru dipastikan aman, jadi masyarakat tidak perli khawatir,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/MTB)