Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Inspektorat Provinsi Kalsel, mengimbau seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengoptimalkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), sebagai instrumen utama pengendalian gratifikasi di internal organisasi.

Hal ini dalam rangka meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang semakin diperketat.

Kepala Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengatakan, bahwa UPG tidak boleh dipandang hanya sebagai lembaga pelaporan administratif semata, tetapi harus menjadi motor gerakan anti-gratifikasi yang aktif melakukan edukasi, konsultasi, dan pengawasan.

“UPG adalah mitra strategis Inspektorat sekaligus perpanjangan tangan KPK di lingkungan Pemprov Kalsel. Setiap unit harus memastikan UPG berjalan efektif, mampu memetakan risiko, aktif bersosialisasi, dan menjadi ruang konsultasi pertama bagi ASN,” ungkap Fydayeen, Kamis (20/11).

Disebutkan, terdapat tiga mandat utama yang wajib dijalankan UPG untuk memastikan ekosistem birokrasi yang bersih dan transparan. Yaitu pertama Edukasi dan Sosialisasi, dimana UPG harus menjadi sumber informasi yang tepat tentang aturan gratifikasi, termasuk pemahaman risiko hukum, pengecualian, dan tata cara pelaporan.

Kedua Konsultasi Aman dan Mudah Diakses, ASN diberikan ruang konsultasi yang rahasia dan terlindungi agar tidak ragu menanyakan status pemberian sebelum atau setelah berinteraksi dengan pihak eksternal.

Ketiga Pelaporan dan Monitoring Akuntabel. Setiap laporan gratifikasi harus diproses secara cepat, terverifikasi, dan diteruskan kepada KPK dalam batas waktu maksimal 10 hari kerja.

Selain itu, Ia menegaskan, peran pimpinan SKPD dalam memastikan keberhasilan program ini. Dukungan berupa kebijakan, fasilitas, dan legitimasi operasional UPG menjadi faktor kunci implementasi yang konsisten.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini penting agar ASN berani menolak dan melaporkan setiap pemberian yang berpotensi melanggar,” lanjut Fydayeen.

Lebih jauh, Fydayeen menegaskan, bahwa keberhasilan implementasi UPG tidak hanya bertumpu pada petugas pengendalian, tetapi juga bergantung pada komitmen pimpinan SKPD.

Dukungan berupa kebijakan internal, penyediaan fasilitas, serta legitimasi operasional UPG menjadi penentu efektivitas program.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini penting agar ASN berani menolak dan melaporkan setiap pemberian yang berpotensi melanggar,” tambah Fydayeen.

Inspektorat berharap optimalisasi UPG di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat menumbuhkan budaya integritas kolektif, bukan sekadar kepatuhan formal.

Dengan penguatan UPG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, serta mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang anti-gratifikasi dan berorientasi pada pelayanan publik. (INSPEKTORAT.KALSEL/MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), sebagai langkah stabilisasi harga kebutuhan pokok menjelang momentum besar keagamaan serta akhir tahun. Kegiatan berlangsung di area kios pangan milik Dinas PKP Kalsel di Banjarbaru, mulai 20 – 21 November 2025.

Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono mengatakan, GPM rutin digelar untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis. Seperti beras, gula, minyak goreng, telur, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), maupun hari besar keagamaan.

Menurutnya, GPM juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar dapat berbelanja dengan bijak serta memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar karena kami bekerja sama langsung dengan produsen dan distributor,” ujar Saptono.

Ia berharap kegiatan ini mampu membantu menekan laju inflasi daerah serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya.

Di sisi lain, Saptono juga mengungkapkan, bahwa dua komoditi pokok, yakni bawang merah dan daging ayam ras, mengalami kenaikan harga menjelang momen 5 Rajab Guru Sekumpul, salah satu kegiatan keagamaan besar yang rutin diperingati masyarakat Kalimantan Selatan.

Kenaikan ini dipicu meningkatnya permintaan dari masyarakat, termasuk pedagang, rumah tangga, serta pelaku usaha kuliner yang menyiapkan kebutuhan untuk peringatan tersebut.

“Lonjakan permintaan menjadi faktor utama naiknya harga di pasar, meski stok kedua komoditas masih terpantau aman,” lanjut Saptono.

Ia menambahkan, bahwa tren kenaikan permintaan menjelang 5 Rajab terjadi hampir setiap tahun. Untuk bawang merah, pasokan luar daerah yang terbatas turut memengaruhi harganya. Sementara itu, peningkatan konsumsi masyarakat, juga menyebabkan harga daging ayam ras ikut terdorong naik.

“Kebutuhan konsumsi meningkat tajam menjelang kegiatan haul, sehingga harga ikut menyesuaikan,” tegas Saptono.

Melalui pelaksanaan GPM yang bersamaan dengan dinamika harga komoditas di pasar, diharapkan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga terjangkau serta dapat memenuhi kebutuhan jelang rangkaian kegiatan keagamaan maupun akhir tahun. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), menggelar penganugerahan Kalsel Innovation Award (KIA) dan Karya Tulis Ilmiah, sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi serta riset yang berkembang di daerah.

Agenda bergengsi ini berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Kamis (20/11), dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang diwakili Kepala BRIDA Kalsel, Thaufik Hidayat.

Thaufik menyampaikan, kegiatan penganugerahan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah, sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaan pembangunan di semua sektor.

Menurutnya, inovasi menjadi faktor penting dalam memperkuat pelayanan publik, pengembangan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah, demi membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah berharap semakin banyak inovasi lahir dari akademisi, masyarakat, hingga perangkat daerah,” ujar Thaufik.

Thaufik menambahkan, era reformasi telah membawa perubahan besar terhadap sikap kritis masyarakat terhadap pemerintahan. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan akses terhadap data dan informasi menjadi tuntutan yang harus dijawab pemerintah.

Thaufik juga menyampaikan bahwa sebanyak 95 inovasi tercatat berpartisipasi dalam pembangunan Banua sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut menggambarkan komitmen kuat seluruh pihak dalam memperkuat kreativitas dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah.

“Puluhan inovasi yang lahir tahun ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan berbasis kreativitas. Kita berharap inovasi-inovasi baru terus bermunculan dan memberi dampak nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” lanjut Thaufik.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian besar dalam ajang KIA 2025 adalah Program Si Apung Kasela, inovasi padi apung milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini berhasil meraih Juara 1 Kalsel Innovation Award 2025.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menjelaskan, bahwa padi apung merupakan solusi adaptif bagi petani di tengah berkurangnya lahan pertanian produktif akibat banjir, pasang surut, hingga curah hujan ekstrem.

Melalui inovasi ini, petani tetap dapat menanam padi meski menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu.

“Inovasi padi apung lahir dari kebutuhan petani menghadapi perubahan iklim. Penghargaan ini membuktikan bahwa sektor pertanian Kalsel mampu melahirkan inovasi yang adaptif dan memberi manfaat nyata bagi ketahanan pangan daerah,” jelas Syamsir.

Selain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, penghargaan Innovation Award 2025 juga diberikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, yang meraih juara 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, yang meraih juara 3.

Ketiga inovasi tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan pelayanan publik di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi daerah pertama di Indonesia, yang memiliki Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kehadiran laboratorium ini menjadi tonggak penting, dalam memastikan pangan yang diberikan kepada peserta didik benar – benar aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan.

Peresmian tersebut diumumkan dalam Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang diselenggarakan Balai Besar POM Banjarbaru di Aula Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, baru – baru ini.

Peresmian tersebut dihadiri langsung Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, didampingi Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Adi Santoso, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, serta lintas instansi terkait baik dari pusat maupun daerah.

Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar menyampaikan, bahwa keberadaan Laboratorium MBG di Tabalong menjadi langkah penting, untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Khususnya melalui program makan bergizi gratis (MBG).

“Ini menjadi percontohan nasional, karena Laboratorium MBG di Tabalong adalah yang pertama di Indonesia. Dan kami memulai safari pengawasan pangan nasional dari Kalimantan Selatan,” ucap Taruna Ikrar.

Keberadaan laboratorium ini sangat penting untuk memastikan, bahwa pangan yang diberikan melalui Program Prioritas Presiden RI, yaitu Makan Bergizi Gratis, memenuhi kriteria aman dan layak konsumsi.

“Laboratorium tersebut akan melakukan pengujian pangan secara berkala untuk mencegah terjadinya kasus keracunan atau gangguan kesehatan pada peserta didik akibat makanan yang tidak memenuhi standar,” sahut Taruna.

Taruna menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang telah menyediakan hibah tanah sebagai lokasi pembangunan laboratorium MBG, dan fasilitas SPPG (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat ekosistem keamanan pangan di Kalimantan Selatan.

“Ini bentuk dukungan yang luar biasa dari Tabalong. Langkah ini adalah bagian penting untuk memastikan pengawasan ketat demi keselamatan anak-anak kita,” sahut Taruna.

Selain pengawasan pangan sekolah, Badan POM RI juga menekankan pentingnya penguatan pendampingan bagi pelaku UMKM sektor pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Dari total sekitar 1,7 juta pelaku usaha, baru 400 ribu yang telah terpenuhi kebutuhan perizinan dan sertifikasinya.

“Angka ini menunjukkan masih besarnya ruang peningkatan dalam mendukung legalitas dan keamanan produk UMKM nasional,” tutup Taruna.

Untuk diketahui, hingga saat ini, Kalimantan Selatan memiliki tiga UPT Badan POM, yaitu di Tabalong, Tanah Bumbu, dan Banjarbaru. Untuk memperluas jangkauan pengawasan, Badan POM menargetkan penambahan satu hingga dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru pada tahun mendatang, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dengan hadirnya Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan MBG yang pertama di Indonesia, Kabupaten Tabalong menempatkan Kalimantan Selatan sebagai daerah pelopor dalam penguatan sistem pengawasan pangan sekolah.

Laboratorium ini diharapkan dapat mempercepat layanan pengujian pangan, meningkatkan kapasitas edukasi, serta memastikan seluruh peserta didik menerima makanan yang benar-benar aman dan berkualitas. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Produksi hortikultura di Kota Banjarbaru mengalami penurunan signifikan, akibat cuaca yang tidak menentu serta curah hujan tinggi sejak awal November. Kondisi ini memicu kekhawatiran para petani, terutama karena meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pada masa tanam yang bertepatan dengan puncak musim hujan.

Melihat kondisi tersebut, Balai Pengendalian dan Pengawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan pestisida ramah lingkungan dan agen hayati, untuk membantu petani mengantisipasi potensi kerusakan tanaman. Upaya ini menjadi salah satu langkah strategis BPTPH Kalsel, dalam menjaga ketahanan produksi pertanian di tengah ancaman perubahan iklim.

Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni menjelaskan, bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program penguatan perlindungan tanaman, mengingat perubahan pola cuaca berdampak langsung pada sektor pertanian, khususnya hortikultura yang menjadi komoditas dominan di wilayah Banjarbaru.

“Memasuki musim hujan ini, kami sudah melakukan sosialisasi dan penyebaran peringatan dini terkait kewaspadaan cuaca. Kami juga baru melaksanakan Sekolah Lapang Iklim bekerja sama dengan BMKG Kalsel untuk membekali petugas POPT di lima kabupaten tentang pengaruh iklim terhadap usaha pertanian,” ucap Lestari, saat ditemui dikantornya pada Rabu (19/11).

Dirinya menambahkan, curah hujan tinggi menyebabkan kelembaban udara meningkat, sehingga memudahkan berkembangnya hama dan penyakit tanaman. Beberapa jenis OPT bahkan muncul lebih cepat dari siklus biasanya, sehingga petani harus meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan kondisi lahan.

“Intensitas hujan yang tinggi membuat tanaman hortikultura lebih rentan terserang OPT. Karena itu, selain memberikan penyuluhan, kami juga menyalurkan pestisida ramah lingkungan dan agen hayati untuk membantu petani mengurangi risiko kerusakan tanaman. Kami ingin memastikan perlindungan tanaman tetap optimal meski kondisi cuaca tidak bersahabat,” lanjut Lestari.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, melalui Brigade Perlindungan Tanaman di Laboratorium Sungai Tabuk yang membawahi wilayah Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Mekanisme pengajuan bantuan dapat dilakukan melalui Penyuluh Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) di masing – masing wilayah.

“POPT di Banjarbaru bisa mengajukan bantuan melalui Brigade Sungai Tabuk maupun langsung ke BPTPH Provinsi Kalsel, sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan OPT di lapangan,” ungkap Lestari.

Selain bantuan fisik, BPTPH juga memperkuat layanan informasi dengan memperbarui data perkembangan OPT secara berkala. Informasi tersebut menjadi panduan bagi petani untuk mengenali potensi serangan hama lebih dini dan melakukan tindakan preventif sebelum kerusakan meluas.

Dengan rangkaian langkah cepat ini, BPTPH Kalsel menginginkan produksi hortikultura di Banjarbaru tetap stabil meski berada di bawah tekanan cuaca ekstrem.

“Upaya mitigasi dan pendampingan diharapkan mampu membantu petani tetap bertahan dan menjaga kualitas hasil pertanian selama musim hujan,” tutup Lestari. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Temu Usaha Kelompok Tani Hutan (KTH) pada 17–18 November 2025 di Banjarbaru. Kegiatan ini diikuti 30 peserta, terdiri atas pengelola KTH kopi dan mete, penyuluh kehutanan, serta pelaksana RHL BPDAS Barito dari wilayah KPH Tabalong, KPH Hulu Sungai, KPH Tanah Laut, dan Tahura Sultan Adam.

Peserta juga berasal dari berbagai kelompok tani, di antaranya KTH Gunung Batuah, KTH Baru Muncul, KTH Harapan Bersama, KTH Hitam Manis, KTH Bukit Melati, KTH Tunas Muda, dan kelompok lainnya sesuai daftar resmi.

Rangkaian kegiatan dimulai pada hari pertama, dengan kunjungan lapangan ke dua lokasi. Peserta melakukan peninjauan ke Desa Bunglai untuk melihat pengelolaan tanaman mete, serta ke Desa Mandiangin Timur, untuk mempelajari pengembangan tanaman kopi yang dikelola KTH Hitam Manis.

Kunjungan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik budidaya, perawatan, dan kondisi tanaman di lapangan. Hari pertama kemudian ditutup dengan wisata edukasi di kawasan Tahura Sultan Adam, seperti Bukit Batu dan Mandiangin.

Temu usaha ini merupakan tindak lanjut dari hasil penanaman RHL, rehabilitasi DAS, dan penghijauan dengan jenis tanaman mete dan kopi di kawasan hutan, yang saat ini telah menghasilkan buah.

Karena keterbatasan pengetahuan dalam pemanenan, pengolahan, dan pengembangan produk, Dinas Kehutanan mengundang narasumber yang kompeten di bidang budidaya kopi dan mete. Yaitu Sugiharto, sebagai praktisi pengolahan kopi, dan Teguh sebagai praktisi budidaya serta pengolahan mete.

Selain itu, PT Herbo Mandiri Group turut memberikan materi mengenai peluang pemasaran kopi di Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra menegaskan, bahwa peningkatan nilai ekonomi hutan merupakan indikator penting, dalam pembangunan kehutanan.

Fathimatuzzahra menyampaikan, bahwa berdasarkan data KLHK tahun 2022, Kalimantan Selatan masih memiliki 487.457 hektare lahan kritis. Sejak 2016, upaya rehabilitasi telah dilakukan melalui penanaman seluas 168.086 hektare, dan sebagian kawasan tersebut kini menghasilkan komoditas unggulan seperti kopi dan mete.

“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas KTH sangat penting agar hasil tanaman tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan”, jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas tersebut, Fathimatuzzahra menyampaikan apresiasi kepada BPDAS Barito, yang telah memfasilitasi pelaksanaan Temu Usaha KTH Tahun 2025, dengan menghadirkan narasumber berpengalaman, untuk menambah wawasan dan keterampilan peserta.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan KTH dalam mengelola komoditas kopi dan mete secara lebih profesional serta mendorong penerapan ilmu yang diperoleh di lapangan masing – masing,” tutupnya.

Selain materi dan diskusi, kegiatan Temu Usaha ini juga menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Koperasi Merah Putih Desa Jatisari, Kabupaten Wonogiri.

MoU ini mencakup kerja sama pengembangan tanaman mete mulai dari rantai nilai hasil hutan bukan kayu (HHBK), pertukaran informasi teknis, pelatihan dan pendampingan, hingga peluang pemasaran dan inovasi produk turunan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap tercipta penguatan kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan mitra usaha dalam pengembangan kopi dan mete di Kalimantan Selatan.

Temu Usaha KTH 2025 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas petani, membuka peluang kemitraan, dan memperkuat ekonomi hasil hutan rakyat secara berkelanjutan. (DishutKalsel-RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendampingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Tahun 2025, bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (18/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya dalam memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mendorong integrasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, dan diikuti para pengelola serta admin aplikasi pelayanan publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Muhamad Muslim menegaskan, bahwa efisiensi pertukaran data menjadi kebutuhan utama di era SPBE. Kehadiran SPLP menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan aplikasi atau aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri dan menyebabkan duplikasi data antar-unit kerja.

“SPLP bukan sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan infrastruktur dasar yang wajib kita miliki untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem elektronik yang saat ini telah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi,” tegas Muslim.

Ia berharap, melalui pendampingan teknis ini, para pengelola aplikasi dapat memahami cara kerja SPLP secara komprehensif, serta mengetahui aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada aplikasi yang mereka kelola.

“Kita ingin mereka benar-benar memahami SOP SPLP sehingga pelayanan publik berbasis digital yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy mengungkapkan, bahwa sejauh ini sudah ada beberapa aplikasi pelayanan publik yang berhasil terhubung dengan SPLP.

Menurutnya, integrasi ini akan terus ditingkatkan, sehingga ke depan hanya akan ada dua kelompok besar layanan, yaitu aplikasi yang berorientasi pada layanan publik dan aplikasi yang berorientasi pada pelayanan kepegawaian.

“Integrasi akan terus kita perluas. Targetnya, layanan pemerintah tidak lagi terpecah-pecah, tetapi berada dalam dua kamar besar yang lebih sederhana dan mudah diakses,” jelas Hasnan.

Ia menambahkan, SPLP saat ini masih berada pada tahap uji coba dan pelatihan SDM pengelola. Proses integrasi, menurutnya, bukan hanya terkait kesiapan infrastruktur dan anggaran, tetapi juga dinamika sumber daya manusia.

“Saat ini kita masih pada tahap uji coba dan pelatihan. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut SDM seperti mutasi pengelola hingga minimnya regenerasi,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, kembali menggelar Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM) Tahun 2025, sebagai upaya meningkatkan literasi sejarah dan budaya di kalangan pelajar.

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Raudati Hildayati, di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Senin (17/11) malam.

LCCM tahun ini mengusung tema “Cerdasmu: Cerdas dan Aktif Mengenal Museum, Membangun Generasi Melek Sejarah dan Warisan Budaya.” Tema tersebut dipilih untuk menanamkan tiga nilai utama pada generasi muda yaitu pengetahuan sejarah, penghargaan budaya, dan kecintaan terhadap museum.

Raudati Hildayati menjelaskan, lomba ini bertujuan mengajak pelajar memahami sejarah dan budaya daerah secara lebih mendalam.

“Melalui tema ini, generasi muda diajak memiliki pengetahuan yang baik tentang sejarah dan budaya serta memahami konteks maknanya. Mereka juga harus menghargai dan melestarikan warisan budaya karena di situlah identitas kita,” ujarnya.

Ia menegaskan, museum bukan sekadar ruang untuk memajang benda bersejarah, melainkan lembaga edukasi yang menyenangkan sekaligus sarana rekreasi.

“Jadikan ini awal perjalanan panjang untuk menggali dan merawat sejarah serta budaya Banua. Segala bentuk kemajuan zaman tidak boleh melupakan aset berharga ini,” tambahnya.

Raudati juga mengingatkan, bahwa pelajar memiliki peran penting sebagai penerus tradisi budaya.

“Kepada anak-anak pelajar, banggalah menjadi generasi Kalimantan Selatan. Kalian adalah penjaga obor warisan budaya kita,” tegasnya.

LCCM 2025 diikuti perwakilan SMP sederajat dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Peserta akan bersaing pada materi sejarah, museum, kebudayaan daerah, dan wawasan terkait warisan budaya.

Perempuan akrab disapa Hilda tersebut berharap, kompetisi ini mampu memupuk minat pelajar untuk terus belajar dan menambah wawasan.

“Kegiatan ini diharapkan membangkitkan semangat siswa-siswi untuk mempelajari sejarah dan menambah ilmu pengetahuan. Mereka akan dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif,” katanya.

Ia menambahkan, kemampuan yang diperoleh peserta nantinya, dapat diteruskan kepada lingkungan sekitar, sehingga pemahaman budaya dapat menyebar luas di masyarakat.

“Melalui LCCM, Museum Lambung Mangkurat ingin memperkuat pemahaman bahwa museum bukan sekadar ruang penyimpanan benda budaya, melainkan wahana edukatif yang relevan dengan kebutuhan generasi muda,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarbaru, kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Selatan, melalui Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang digelar di Aula Aberani Sulaiman, Senin (17/11).

Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, M. Blomed, serta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso.

Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan konsumsi masyarakat Banua.

Dalam sambutannya, Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menegaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tidak hanya pada produk yang beredar di pasar fisik, tetapi juga pada maraknya peredaran barang ilegal melalui platform digital.

“Tantangan pengawasan hari ini tidak lagi sederhana. Produk ilegal kini banyak beredar secara online, sehingga kita harus memperkuat pengawasan di dunia digital, bukan hanya di pasar-pasar konvensional,” ucap Taruna.

Taruna menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan obat dan makanan yang beredar aman dikonsumsi.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan akan efektif jika dilakukan bersama. Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat harus menjadi satu barisan dalam melindungi kesehatan publik,” lanjut Taruna.

Ia juga menyoroti maraknya temuan obat tanpa izin edar, suplemen palsu, hingga makanan yang mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, edukasi masyarakat harus diperkuat agar tidak mudah tertipu, produk yang tidak terjamin keamanannya.

“Masyarakat harus kritis sebelum membeli. Pastikan produk memiliki izin edar dan tidak mengandung bahan berbahaya. Ini penting untuk mencegah dampak kesehatan jangka panjang,” tambah Taruna.

Lebih lanjut, Taruna berharap forum ini dapat menghasilkan langkah nyata yang dapat diimplementasikan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan, seperti operasi gabungan, pemetaan kerawanan peredaran produk berbahaya, hingga penguatan regulasi dan literasi publik.

“Kami ingin forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi gerakan nyata. Kita harus memperketat pengawasan, menindak tegas pelanggar, dan memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman,” tutup Taruna. (MRF/RIW/APR)