Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan penajaman terhadap akurasi laporan kinerja perangkat daerah melalui evaluasi realisasi fisik dan keuangan Triwulan IV Tahun 2025.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan data capaian pembangunan yang dilaporkan, benar – benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar menjelaskan, evaluasi dilakukan sekaligus dengan proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap data yang telah diinput masing-masing SKPD.

“Karena Desember sudah berakhir, hari ini kita melakukan monitoring dan evaluasi capaian triwulan empat, sekaligus konfirmasi dan klarifikasi terhadap data yang sudah diinput oleh SKPD,” ujarnya usai Rapat Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV di Bappeda Kalsel, belum lama tadi.

Menurutnya, dalam proses awal evaluasi ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data, baik akibat kesalahan persepsi, kelalaian penginputan, maupun kekeliruan dalam menentukan indikator capaian kinerja.

“Kami melihat ada beberapa yang lupa menginput, salah mengambil capaian, atau ada perbedaan pemahaman. Karena itu, hari ini kita luruskan bersama agar laporan realisasi fisik, keuangan, dan kinerja Pemprov Kalsel tidak menyimpang dari kondisi sebenarnya di SKPD,” jelasnya.

Irwan menegaskan, pembenahan ini penting karena laporan tersebut akan menjadi dokumen resmi pemerintah provinsi, sekaligus dasar evaluasi pembangunan dan perencanaan ke depan.

Selain evaluasi kinerja, Bappeda Kalsel juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi E-Monev Versi 2, yang telah mengalami penyempurnaan fitur.

“E-Monev versi terbaru ini memiliki sejumlah fitur tambahan hasil pengembangan tim programmer kami, sehingga ke depan aplikasi ini lebih sempurna dan memudahkan proses monitoring dan evaluasi,” katanya.

Dalam evaluasi tersebut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel, termasuk SKPD induk dan UPTD, dilibatkan. Setelah proses klarifikasi, masing – masing SKPD masih diberikan ruang dan waktu untuk melakukan perbaikan data.

“Kami beri kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan penginputan, supaya realisasi fisik dan keuangan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), menerapkan jenis penjemputan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Hal ini seiring dengan peningkatan atensi daerah hingga nasional kepada Kalimantan Selatan, dengan beragam program dan kegiatan berskala daerah maupun nasional yang digelar.

Manajemen InJourney Airports, menyiapkan layanan Premium Parking yang berlokasi tepat di seberang Pintu Exhibition Hall. Layanan ini dapat dimanfaatkan para pengguna jasa, yang memerlukan akses terdekat dan tercepat dari area kedatangan.

Premium Parking dapat dinikmati dengan menambahkan biaya layanan sebesar Rp 75.000/6 jam (ditambahkan dengan biaya parkir reguler).

Selanjutnya dari Pintu Exhibition Hall dapat menuju ke arah kiri hingga area Kedatangan. Di sisi sebelah kiri para pengguna jasa dapat menemui Reguler Pick Up, dan sisi sebelah kanan untuk Land Transportation dan Premium Pick Up.

Layanan Reguler Pick Up direkomendasikan untuk para pengguna jasa yang ingin langsung dijemput, dan melanjutkan perjalanan dengan waktu singgah maksimum 3 menit.

Untuk menggunakan layanan ini, para pengguna jasa hanya perlu mengeluarkan biaya parkir reguler, yaitu Rp 10.000/1 jam pertama dan Rp 4.000 untuk setiap jam berikutnya bagi kendaraan roda 4.

Jika para pengguna jasa memerlukan penjemputan dengan waktu singgah lebih dari 3 menit, maka disediakan layanan Premium Pick Up (Short Stay Parking). Layanan ini direkomendasikan kepada para pengguna jasa, yang memerlukan waktu menghentikan kendaraannya maksimum 30 atau 60 menit, ketika menjemput.

Fasilitas ini dapat dinikmati pengguna jasa dengan biaya sebesar Rp 50.000/30 menit (ditambahkan dengan biaya parkir reguler).

Opsi berikutnya adalah fasilitas penjemputan Land Transportation. Pengguna jasa dapat menggunakannya dengan pilihan kendaraan dan biaya yang bervariasi sesuai dengan ketentuan masing-masing penyedia layanan.

Saat ini opsi Land Transportation resmi yang tersedia adalah Kojatas Taxi, Banjar Taxi, Grab, Maxim, dan bus Damri.

Pilihan kelima adalah Penjemputan Motor. Para pengguna jasa dapat menuju ke arah kanan setelah keluar dari Pintu Exhibition Hall melalui Lobby Keberangkatan yang nyaman dengan area indoor di sepanjang koridor.

Selanjutnya para pengguna jasa dapat melanjutkan perjalanan hingga ke area parkir motor.

“Kami memberikan atensi atas kebutuhan para pengguna jasa bandara yang beragam. Berbagai pilihan penjemputan yang kami sediakan di Bandara Internasional Syamsudin Noor, mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dari para pengguna jasa maupun kendaraan,” terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dalam keterangan persnya pada Jumat (23/1), Millyas juga mengatakan, bahwa perlu dilakukan penataan area seperti saat ini. Dimana berbagai layanan yang disediakan dapat digunakan sesuai dengan pilihan dan kebutuhan dari masing-masing pengguna jasa.

Berdasarkan data yang tercatat, terjadi tren peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas pesawat di Bandara Internasional Syamsudin Noor pasca Pandemi COVID-19.

Data menunjukkan terjadi 96% recovery rate aktivitas pesawat dari kondisi tahun 2019 dengan 28.843 movements, dibandingkan tahun 2025 dengan 27.221 movements.

Sementara jumlah penumpang mengalami kondisi recovery rate mencapai 94% dengan 3,2 juta penumpang di tahun 2019 dan 3,1 juta penumpang di tahun 2025. Kondisi ini diprediksi dapat terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah.

“Kami berharap para pengguna jasa dapat kooperatif dengan mengikuti kondisi pengaturan alur penjemputan terkini. Saat ini telah kami sediakan penunjuk arah dan marka yang dapat membantu para pengguna jasa menemukan opsi penjemputan yang sesuai dengan pilihannya,” tutup Millyas.

Apabila mendapatkan kendala atau memerlukan informasi lebih detail di lokasi, pengguna jasa diminta tidak ragu untuk menghubungi petugas. Dimana petugas akan dengan senang hati, membantu para pengguna jasa mendapatkan pengalaman customer journey terbaik di Bandara Internasional Syamsudin Noor. (AngkasaPura-RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, meneguhkan komitmen peningkatan kinerja dan pelayanan publik melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh pejabat struktural di lingkungan DPKP Kalsel, serta melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yakni Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh jajaran bekerja secara maksimal dan berkomitmen penuh pada target yang telah ditetapkan.

“Hari ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan penandatanganan pakta integritas terkait dengan kinerja untuk tahun 2026,” ucap Syamsir.

Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian yang membanggakan. Produksi pertanian Kalimantan Selatan tercatat sebagai yang tertinggi di regional Kalimantan, serta meraih peringkat terbaik pertama secara nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan.

“Alhamdulillah, capaian tersebut merupakan hasil kerja maksimal seluruh jajaran, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Muhidin, Bapak Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, dan Bapak Sekda, M. Syarifuddin, yang terus memberikan arahan dan bimbingan,” lanjut Syamsir.

Syamsir menegaskan, bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia di lingkungan DPKP Kalsel, baik pejabat eselon III, eselon IV, maupun pejabat fungsional dan struktural.

Memasuki tahun 2026, Ia menekankan bahwa perjanjian kinerja yang ditandatangani bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan komitmen moral dan profesional.

“Apa yang ditandatangani ini harus menjadi komitmen. Bukan hanya tangan yang bekerja, tetapi hati juga harus ikut menandatangani. Semua potensi, baik pikiran, tenaga, maupun sumber daya lainnya, harus dikerahkan secara maksimal,” sahut Syamsir.

Menurutnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya para petani.

Ia berharap capaian kinerja yang telah diraih dapat minimal dipertahankan, bahkan ditingkatkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan ke depan.

“Dengan kondisi anggaran yang ada, saya berharap capaian ini bisa bertahan, bahkan meningkat. Ke depan, sektor pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan urusan perut masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah program pendidikan dan pelatihan strategis pada tahun 2026, khususnya di bidang pengembangan kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Sekretaris, Shahrizal Fauzan mengatakan, pada 2026 pihaknya merencanakan pelaksanaan beberapa program Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim), mulai dari tingkat nasional hingga pengawas.

“Untuk tahun 2026, rencana Diklat Pim terdiri dari satu angkatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), dua angkatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan dua angkatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP),” ujar Shahrizal Fauzan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/1).

Selain diklat kepemimpinan, BPSDMD Kalsel juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis guna meningkatkan kompetensi ASN. Pelatihan tersebut di antaranya mencakup bidang kearsipan hingga pelatihan berbasis sertifikasi.

“Untuk pelatihan teknis, ada pelatihan kearsipan dan juga pelatihan sertifikasi, seperti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Khusus sertifikasi ini nanti pelaksanaannya melalui UPT yang sudah kami miliki,” jelasnya.

Shahrizal menambahkan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) menjadi salah satu fokus utama Kepala BPSDMD Kalsel pada tahun 2026. Selain meningkatkan kualitas kepemimpinan ASN, target besar lainnya adalah peningkatan nilai akreditasi lembaga.

“Sebenarnya ada dua target utama Pak Kepala Badan. Pertama, memastikan pelaksanaan PKN berjalan optimal. Kedua, meningkatkan nilai akreditasi BPSDMD,” ungkapnya.

Saat ini, BPSDMD Kalsel telah mengantongi akreditasi B, yang menurut Shahrizal sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pelatihan dari jenjang PKN hingga PKA. Namun demikian, pihaknya ingin meningkatkan capaian tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Upaya peningkatan akreditasi tersebut akan dibahas lebih lanjut secara internal, dengan melibatkan seluruh bidang di lingkungan BPSDMD Kalsel, agar kualitas pengembangan sumber daya manusia aparatur di Banua semakin optimal dan berdaya saing.

“Target kami ke depan adalah menaikkan akreditasi dari B menjadi A. Untuk itu, tentu perlu pembenahan di semua aspek, baik di bidang pelaksanaan pelatihan maupun sarana dan prasarana,” pungkasnya.(SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalsel, akan menggelar program sejuta vaksin Human Papillomavirus (HPV) atau vaksin kanker serviks, bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Pelaksanaan vaksinasi ini dijadwalkan berlangsung pekan depan, atau pada Kamis (29/1).

Program sejuta vaksin HPV ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), HUT ke-54 KORPRI, serta HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi lintas lembaga dalam mendukung upaya pencegahan penyakit, khususnya kanker serviks, melalui langkah promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Plt. Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, bahwa program vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta perlindungan kesehatan bagi perempuan, baik di kalangan ASN maupun masyarakat luas.

“Melalui program sejuta vaksin HPV ini, kami ingin mendorong upaya pencegahan kanker serviks sejak dini. Vaksinasi merupakan salah satu langkah paling efektif untuk menurunkan risiko kanker serviks, sehingga kami mengajak ASN dan masyarakat untuk memanfaatkan program ini,” ujar Ary, Kamis (22/1).

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi BBPOM Banjarbaru dalam mendukung program nasional peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain memberikan layanan vaksinasi, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksin HPV sebagai upaya perlindungan jangka panjang.

Ary menambahkan, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan dengan memerhatikan standar pelayanan kesehatan serta prosedur keamanan yang berlaku.

BBPOM Banjarbaru bersama KORPRI dan DWP telah menyiapkan koordinasi teknis agar kegiatan berjalan lancar dan menjangkau sasaran secara optimal.

“Momentum peringatan HUT BPOM, KORPRI, dan DWP ini kami jadikan sebagai penguat komitmen bersama untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit,” lanjut Ary.

Dengan adanya program sejuta vaksin HPV ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi semakin meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan terlindungi dari ancaman kanker serviks. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, berkomitmen mempertahankan capaian Indeks Desa peringkat 5 nasional, pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan dimensi ekonomi desa, khususnya pada sub-dimensi yang dinilai masih memiliki kekurangan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, usai rapat pembahasan Indeks Desa yang digelar di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Muhammad Agus Fariady mengatakan, Kalimantan Selatan selama ini telah menunjukkan prestasi yang membanggakan pada dimensi ekonomi desa dengan masuk lima besar nasional. Namun demikian, pihaknya tidak ingin berpuas diri dan terus mendorong perbaikan pada aspek-aspek yang masih lemah.

“Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup berprestasi, khususnya pada dimensi ekonomi yang masuk lima besar se-Indonesia. Tahun 2026 ini kita akan lebih meningkatkan sub-dimensi yang masih ada kekurangan,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan, dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memiliki peran yang sangat besar dengan bobot mencapai 25 persen. Dimensi ini terbagi dalam dua sub-dimensi utama, yakni produksi desa dan fasilitasi pendukung.

“Masih ada beberapa yang perlu kita perkuat, terutama terkait merek dagang atau merek produk unggulan desa, kemudian fasilitasi seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya,” lanjut Agus.

Lebih lanjut, Ia menuturkan, bahwa Dinas PMD Kalsel telah menyepakati fokus pembinaan pada desa – desa yang berada pada transisi status, yakni dari desa berkembang menuju desa maju, serta dari desa maju menuju desa mandiri.

“Tadi sudah ditetapkan beberapa desa yang akan menjadi fokus kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 target yang sudah kita tetapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik,” sahut Agus.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait arah pembangunan desa di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan desa di Kalimantan Selatan leading sectornya adalah DPMD. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa, yang menjadi tolok ukur apakah desa itu berkembang, maju, atau mandiri,” ucap Mugiharto.

Menurut Mugiharto, dari berbagai dimensi dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memegang peranan penting karena memiliki bobot sebesar 25 persen. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan yang terarah untuk meningkatkan capaian desa-desa pada aspek ekonomi.

“Ini yang menjadi alasan kami hadir bersama Pak Agus selaku penanggung jawab dimensi ekonomi di DPMD. Ke depan akan ada kerja sama dengan SKPD terkait, baik dari sisi kebijakan maupun bentuk intervensi, agar desa-desa yang potensial bisa lebih maju secara ekonomi,” tutup Mugiharto. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, berkomitmen mempertahankan capaian Indeks Desa peringkat 5 nasional, pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan dimensi ekonomi desa, khususnya pada sub-dimensi yang dinilai masih memiliki kekurangan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, usai rapat pembahasan Indeks Desa yang digelar di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Muhammad Agus Fariady mengatakan, Kalimantan Selatan selama ini telah menunjukkan prestasi yang membanggakan pada dimensi ekonomi desa dengan masuk lima besar nasional. Namun demikian, pihaknya tidak ingin berpuas diri dan terus mendorong perbaikan pada aspek-aspek yang masih lemah.

“Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup berprestasi, khususnya pada dimensi ekonomi yang masuk lima besar se-Indonesia. Tahun 2026 ini kita akan lebih meningkatkan sub-dimensi yang masih ada kekurangan,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan, dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memiliki peran yang sangat besar dengan bobot mencapai 25 persen. Dimensi ini terbagi dalam dua sub-dimensi utama, yakni produksi desa dan fasilitasi pendukung.

“Masih ada beberapa yang perlu kita perkuat, terutama terkait merek dagang atau merek produk unggulan desa, kemudian fasilitasi seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya,” lanjut Agus.

Lebih lanjut, Ia menuturkan, bahwa Dinas PMD Kalsel telah menyepakati fokus pembinaan pada desa – desa yang berada pada transisi status, yakni dari desa berkembang menuju desa maju, serta dari desa maju menuju desa mandiri.

“Tadi sudah ditetapkan beberapa desa yang akan menjadi fokus kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 target yang sudah kita tetapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik,” sahut Agus.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait arah pembangunan desa di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan desa di Kalimantan Selatan leading sectornya adalah DPMD. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa, yang menjadi tolok ukur apakah desa itu berkembang, maju, atau mandiri,” ucap Mugiharto.

Menurut Mugiharto, dari berbagai dimensi dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memegang peranan penting karena memiliki bobot sebesar 25 persen. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan yang terarah untuk meningkatkan capaian desa-desa pada aspek ekonomi.

“Ini yang menjadi alasan kami hadir bersama Pak Agus selaku penanggung jawab dimensi ekonomi di DPMD. Ke depan akan ada kerja sama dengan SKPD terkait, baik dari sisi kebijakan maupun bentuk intervensi, agar desa-desa yang potensial bisa lebih maju secara ekonomi,” tutup Mugiharto. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pendidikan Dasar (Diksar) Resimen Mahasiswa (Menwa) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 resmi dibuka di Rindam VI/Mulawarman, Banjarbaru, pada Kamis (20/11).

Pembukaan dilakukan Komandan Rindam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ali Akhwan dan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sofian, bersama jajaran Forkopimda.

Diksar Menwa tahun ini diikuti 100 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Pelatihan akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 November hingga 3 Desember 2025.

Dalam arahannya, Danrindam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ali Akhwan menekankan, bahwa Diksar Menwa merupakan wadah penting untuk menanamkan disiplin, karakter kebangsaan, serta kemampuan dasar bela negara.

“Kami ingin para peserta memahami bahwa Menwa adalah kawah candradimuka untuk membentuk generasi muda yang tanggap, terlatih, dan berkarakter,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa materi pelatihan disusun untuk menyiapkan kader-kader mahasiswa yang mampu berkontribusi bagi lingkungan kampus maupun masyarakat.

“Selama 14 hari ke depan, peserta akan ditempa dengan berbagai pembekalan fisik dan mental, sehingga mereka siap mengemban tugas saat kembali ke kampus masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Rospana Sofian, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Diksar Menwa.

“Pemerintah Provinsi sangat mengapresiasi kegiatan ini, yang mana ini merupakan pembinaan dan pembentukan generasi muda berwawasan kebangsaan,” ucapnya.

Rospana juga menyebut Menwa memiliki peran strategis dalam memperkuat karakter mahasiswa.

“Menwa bukan hanya tentang kedisiplinan, tetapi juga tentang kepemimpinan, solidaritas, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa,” tuturnya.

Ia berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh – sungguh.

“Kami berharap adik-adik mahasiswa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, membangun karakter, dan menjadi teladan di lingkungan kampus,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 memasuki tahapan penting, setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel resmi merilis hasil seleksi administrasi.

Pada seleksi terbuka JPTP tahun ini, Pemprov Kalsel membuka 12 formasi jabatan, masing-masing enam jabatan Eselon IIa dan enam jabatan Eselon IIb.

Dari total 89 pelamar yang mendaftar, sebanyak 16 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kasubbid Promosi, Ahmad Nur Ardi mengungkapkan, bahwa sebagian besar peserta gagal karena tidak memenuhi persyaratan dasar. Diantaranya usia yang melewati batas ketentuan, serta belum memiliki pengalaman minimal dua tahun sebagai Pejabat Administrator atau pejabat fungsional madya.

Selain itu, ketidaktelitian peserta dalam mengunggah dokumen ke sistem ASN Karir BKN juga menjadi faktor dominan.

“Dokumen seperti SKP dan SPT Pajak 2024 masih banyak yang keliru. Ada yang mengunggah SPT tahun 2023, bahkan hanya bukti potong pajak. Untuk SKP, panitia meminta SKP tahun 2023 dan 2024, namun beberapa peserta hanya mengunggah salah satu,” jelas Ardi, Rabu (19/11).

Dari hasil verifikasi, Panitia Seleksi menyatakan 73 peserta lolos dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Tahap lanjutan akan berlangsung pada 25-28 November berupa penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui Assessment Center oleh Pusat Penilaian Kompetensi BKN.

“Hari pertama kegiatan dilaksanakan di SMK 1 Martapura, sementara hari kedua hingga keempat bertempat di Gedung Idham Chalid. Peserta juga diwajibkan menyusun makalah dan mengunggahnya sesuai waktu yang ditentukan,” tambahnya.

Selanjutnya, pada 1-3 Desember, peserta akan menghadapi tahapan akhir berupa wawancara dengan Tim Panitia Seleksi.

“Tim Pansel terdiri dari dua pejabat JPTP internal, yakni Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin dan Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil. Dari eksternal ada para Akademisi dan Kepala BPKP, serta satu unsur profesional yaitu Prof. Hatta,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)