Banjarbaru Targetkan Prevelensi Stunting 2024 Harus Pada 14 Persen
2 min read
Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin (tengah) bersama Ketua TP PKK Banjarbaru, Vivie Mar'i Zubedi (kanan) saat bersama kader Posyandu dan penyuluh kesehatan, di Posyandu Kenanga, Banjarbaru.
BANJARBARU – Meski Kota Banjarbaru masuk predikat hijau persebaran stunting dengan prevalensi 18,6 persen. Namun, pemerintah pusat menekankan agar 2024 penurunan harus berada dikisaran 14 persen. Artinya, upaya Pemko Banjarbaru harus terealisasi.
Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin menegaskan, agar Puskesmas dan Posyandu seluruh Tanah Air berperan sebagai sentra percepatan penanganan stunting.
“Mungkin ada yang sudah, masih ada yang dalam proses, tapi Kemenkes (harus) menyiapkan Posyandu di seluruh Indonesia bisa melakukan pelayanan,” tegasnya saat mengunjungi Posyando Kenanga, Jalan Gotong Royong, Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis (11/8) siang.
Menanggapi itu, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, sebagai langkah yang tepat dilakukan pemerintah daerah salah satunya adalah mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia serta memanfaatkan peran serta fungsi dari Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
“Jadi kami sudah punya program Banjarbaru Singkirkan Stunting (BASINGSING). Ketuanya itu terdiri dari Wakil Wali Kota bekerjasama dengan PKK, penyuluh KB, penyuluh kesehatan dan kader posyandu agar stunting dapat ditekan,” ujarnya, usai mendampingi Wapres RI Ma’aruf Amin.
Menurutnya, saat ini Banjarbaru berada diangka hampir 18,6 persen. Artinya, ada sekitar 5 persen untuk bisa berada pada capaian 14 persen.
“Hampir 19 persen artinya dua tahun kedepan target 5 persen harus terealisasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P2KBMP2A Kota Banjarbaru, Sri Lailana, mengatakan, upaya optimal lainnya yang bakal dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai komitmen kepala daerah melalui instruksi Wakil Presiden RI adalah menerapkan program Bapak Asuh Anak Stunting.
“Hal ini akan kami laporkan kepada Wali Kota Banjarbaru dan kami akan melakukan rapat. Tetapi, belum bisa menentukan waktunya. Nanti akan ada ayah asuh anak stunting, tak hanya dari Forkopimda melainkan seluruh kepala SKPD dan camat dapat menjadi orang tuanya,” bebernya. (RHS/RDM/RH)
