Banjar – Laman 19 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Terima DAK 7 M, PUPRP Banjar Pergunakan Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa

BANJAR – Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran DAK untuk Dinas PUPRP Kabupaten Banjar sebesar Rp7 miliar. Bantuan tersebut dipergunakan sebagai program rehabilitasi saluran irigasi rawa khusus di sektor lahan pertanian.

Plt Kepala Dinas PUPR Banjar, Muhammad Riza Dauly melalui Kabid Sumber Daya Air, Jimmy, menyampaikan, ada sekitar 11 lokasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) di Kabupaten Banjar menjadi titik fokus dalam pelaksanaan tersebut.

“Seluruhnya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar. Untuk lokasi DIR jumlahnya ada 74 lokasi sedangkan Daerah Irigasi (DI) sekitar dua lokasi,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Melalui APBN yang akan dikucurkan itu, Jimmy mengaku bersyukur karena ke depan pihaknya bisa menangani program ini dan diharapkan mampu dikerjakan secara maksimal khususnya di sektor lahan pertanian.

“Tujuannya adalah peningkatan hasil produksi pertanian. Kalau anggaran yang disediakan Rp7 miliar untuk Kabupaten Banjar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kecamatan Martapura Barat, Astambul, Sungai Tabuk dan Gambut merupakan daerah irigasi rawa yang secara geografis wilayah cakupannya cukup luas di Kabupaten Banjar. (RHS/RDM/RH)

Siap Menyandang Status Perumda, PD Pasar Bauntung Batuah Akan Beradaptasi

BANJAR – Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah, Rusdiansyah, menyebut, bakal beradaptasi dalam perubahan status dan tata kelola badan hukum Perusahaan Umum.

“Tentu ini akan disesuaikan dengan aturan yang telah diatur dalam perusahaan umum yang ke depannya nanti diterapkan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Terlebih, ia juga berterima kasih kepada kepala daerah dan DPRD Banjar yang telah mendukung sepenuhnya dalam perubahan status badan hukum yang baru menjadi Perumda.

“Kami berterima kasih kepada DPRD Banjar dan Bupati Banjar Saidi Mansyur dalam hal ini mendukung dan telah mempercepat proses perubahan status Perumda ini,” ungkapnya.

Terkait perubahan, PD Pasar Bauntung Batuah hingga kini masih menunggu tindak lanjut dalam pengesahan badan hukum menjadi Perumda.

“Nanti akan disahkan terlebih dahulu dalam sidang Paripurna di DPRD Banjar apabila badan hukum tersebut disetujui bahkan semua persiapan dalam perubahan telah rampung,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Diskumperindag Banjar Kembangkan Informasi Pengelolaan Industri Digital Secara Nasional

BANJAR – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banjar bakal mengembangkan sistem informasi pengelolaan industri nasional yang dirancang secara digital.

“Tentu ini merupakan langkah dalam membantu meningkatkan industri di Kabupaten Banjar,” ujar Kabid Perindustrian Diskumperindag Kabupaten Banjar, Lily Agustriana, baru-baru tadi.

Langkah ini juga ditunjukkan Pemkab Banjar, selain mengembangkan IKM di di wilayahnya, pihaknya akan menggelar pelatihan yang dikhususkan untuk masyarakat umum.

“Kami bekerjasama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian itu dalam pelatihan pengelolaan digital yang diikuti masyarakat umum,” beber Lily.

Kendati begitu, ia mengungkapkan, tak hanya fokus pada program pengembangan industri secara digital saja, melainkan langkah strategis di bidang perindustrian juga tetap dilaksanakan optimal.

“Salah satunya pengembangan industri melalu pelatihan kain sasirangan dan cutting batu mulia. Selain itu, kami juga melakukan penyuluhan produk IKM pangan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Mitigasi Banjir Tahunan, Pembangunan Bendungan Riam Kiwa Diharapkan Terlaksana 2023

BANJAR – Salah satu langkah strategis Pemkab Banjar untuk memitigasi permasalahan banjir yang sering terjadi di sejumlah wilayah adalah mengharapkan bendungan riam kiwa dapat segera terealisasi.

Posisi bendungan raksasa ini nantinya berada di dua desa di Kecamatan Paramasan yaitu Angkipih dan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, yang diprakirakan pelaksanannya pada 2023 mendatang dan bakal menelan biaya sebesar Rp1,8 triliun melalui APBN Kementerian PUPR.

Plt Kepala PUPRP Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauly, menyampaikan, meski program tersebut bersumber pada anggaran pemerintah pusat. Tetapi, major project ini ternyata juga merupakan langkah strategis Pemkab Banjar.

“Kemarin, Bupati Banjar juga telah menyampaikan dan memohon agar pemerintah pusat dapat mempercepat proses pembangunan Bendungan Riam Kiwa,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Namun, saat ini tercatat ada sekitar 700 Hektar (Ha) lahan yang masih berstatus milik warga sekitar. Sehingga, Pemkab Banjar masih harus melakukan negosiasi terkait pembebasan lahan itu.

“Memang dari sisi pembebasan lahan pada 2021 lalu sudah dilaksanakan dan mudah-mudahan tahun ini bisa segera diselesaikan. Nah, paling tidak 2022 atau 2023 nanti pembangunannya bisa berlangsung,” bebernya.

Sebelumnya, Bupati Banjar Saidi Mansyur, ungkap Riza, juga sudah berdiskusi dengan pemerintah pusat supaya pembangunan Bendungan Riam Kiwa dipercepat.

“Karena ini salah satu langkah mitigasi kita untuk mereduksi jumlah air di daerah yang rawan terhadap banjir seperti Martapura dan sekitarnya,” ungkapnya.

Tentu, Riza mengungkapkan, agar program mitigasi banjir ini bisa berjalan lancar dan segera terealisasi, Pemkab Banjar dan Pemprov Kalsel bersama Balai Wilayah Sungai II terus melakukan koordinasi.

“Jadi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pemkab Banjar ataupun Pemprov Kalsel kepada pemerintah pusat agar bendungan ini dapat terwujud tetapi kemungkinan pelaksanaannya tetap di 2023 karena masih fokus pembebasan lahan warga setempat,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Belanja 100 Ribu Bisa Tebus Migor, Diskumperindag Banjar Sidak Retail di Indrasari Sekumpul

Kadiskumperindag Banjar, I Gusti Mada Suryawati saat melakukan sidak di salah satu retail bersama Satgas Pangan Kabupaten Banjar

BANJAR – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banjar menyidak salah satu mini market di Jalan Sekumpul, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, menyusul hebohnya video rekaman dari seorang warga yang tengah viral akibat menjual minyak goreng kemasan dengan syarat harus berbelanja Rp100 ribu.

Kadiskumperindag Banjar, I Gusti Mada Suryawati, saat jumpa pers usai melaksanakan sidak di salah satu retail di desa Indrasari Sekumpul, Martapura, Banjar

Menyikapi itu, Kepala Diskumperindag Banjar, I Gusti Mada Suryawati, menyampaikan, meski minyak goreng yang dijajakan sudah kosong. Namun, pihaknya tak segan memberikan sanksi kepada pelaku usahanya yang telah meresahkan konsumen.

“Sudah ada surat pernyataan dari managemen yang tidak akan lagi menjual minyak goreng secara bersyarat ke konsumen,” ujarnya, kepada wartawan, usai melakukan sidak di mini market Jalan Sekumpul, Desa Indrasari, Martapura, Banjar, Jumat (4/3) kemarin.

Dia mengatakan, dalam sidak yang dilaksanakan mucul pernyataan dari pihak managemen bahwa minyak goreng kemasan yang dijual bersyarat oleh mini market itu ternyata diketahui telah berjalan sejak 26 – 28 Februari 2022 kemarin.

“Kami akan memberikan teguran beberapa kali, apabila manajemen mini market tetap mengulangi perbuatannya bisa saja pencabutan izin operasional sebagai sanksi. Bahkan, konsumen resah terhadap teknik marketing dari retail tersebut,” paparnya.

Kejadian tersebut cukup beralasan, dimana warga sekitar resah karena retail setempat mempersyaratkan agar bisa mendapatkan minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp14 ribu, konsumen terlebih dahulu harus berbelanja Rp100 ribu.

Bahkan, salah satu penanggungjawab di retail tersebut yakni Noorvianti, mengakui, adanya miskomunikasi dengan staff pemasaran.

“Sehingga muncul pengumuman bagi konsumen yang ingin menebus minyak goreng kemasan berbelanja senilai Rp100 ribu,” ungkapnya.

Inspeksi dadakan (sidak) ini tak hanya dilaksanakan Pemkab Banjar melainkan juga dibantu dari jajaran tim Satgas Pangan Banjar. (RHS/RDM/SA)

87 Koperasi di Kabupaten Banjar Tutup Akibat COVID-19

Bupati Banjar, Saidi Mansyur didampingi Wakil Bupati, Idrus Al Habsyie dan Sekdakab Banjar, HM Hilman saat menyerahkan piagam pernghargaan untuk koperasi terbaik

BANJAR – Dampak pandemi yang dimulai 2020 hingga sekarang cukup memukul seluruh sektor perekonomian di Kalsel. Bukan hanya industri dan perdagangan, usaha kecil berbasis simpan pinjam pun ikut tergerus. Tercatat di kota intan Martapura, Kabupaten Banjar, sedikitnya ada sekitar 87 koperasi tak mampu bertahan dari musibah ini.

Kepala Diskumperindag Banjar, I Gusti Suryawati melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Koperasi, Mardiana Anita, mengungkapkan, meski puluhan lebih usaha simpan pinjam ini dinyatakan non aktif. Akan tetapi, pihaknya menyebut masih banyak koperasi yang beroperasi hingga sekarang di Kabupaten Banjar.

“Ada sekitar 166 koperasi di Kabupaten Banjar yang masih aktif beroperasi dan tetap berjalan hingga sekarang ini,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Jumat (4/3) kemarin.

Sebaliknya, dia menjelaskan, sebanyak 90 koperasi di Kabupaten Banjar ikut dalam Rapat Agenda Tahunan (RAT) tahun 2021 – 2022.

“Untuk 2021 sebanyak 62 dan tahun ini kembali bertambah sedikitnya 28 koperasi,” ungkapnya.

Dari data yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mencatat total keseluruhan koperasi di Kabupaten Banjar sekitar 253. Selain itu, ada sekitar 18 koperasi juga telah dibubarkan pihaknya.

“Ini baik total keseluruhan dari koperasi yang aktif maupun non aktif di wilayah Kabupaten Banjar. Sedangkan sisanya karena tak memenuhi syarat,” pungkasnya. (RHS/RDM/SA)

Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Banjar Per Januari 2022 Capai 63,94 Persen

Ilustrasi layanan di BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin (Dok. BPJS Kesehatan)

BANJAR – Angka kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar mencapai 63,94 persen. Realisasi tersebut terhitung hingga Januari tahun 2022.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Agus Supratman, mengatakan, dengan adanya capaian presentase ini diharapkan terus mengalami peningkatan.

“Hal ini diharapkan bisa menambah persentase kepesertaan, tentu dengan dukungan Pemkab Banjar,” ujarnya dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM, Jumat (4/3) siang.

Ia menuturkan, tujuan menyambangi Pemkab Banjar merupakan dukungan dalam menjalankan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

“Ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari kami kepada Pemkab Banjar tentang dukungan Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkapnya.

Terkait data terkini, tutur Agus, untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Banjar yang keluarganya belum tertacat sebagai kepesertaan untuk mendaftarkannya.

“Akan ditindak lanjuti bersama nantinya,” ucapnya.

Menurutnya, ASN yang mendaftarkan anggota keluarganya otomatis akan menambah presentase.

“Selain itu dapat menambah jumlah kepesertaan,” ungkapnya.

Suasana saat kunjungan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin ke Pemkab Banjar di wakil Asisten Administrasi Umum Setdakab Banjar, Siti Mahmudah didampangi Kadinkes, Yasna Khairina.

Sebelumnya, jajaran BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin telah melakukan audiensi ke Pemkab Banjar yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Banjar, Siti Mahmudah didampingi Kadinkes, Yasna Khairina, di Mahligai Sultan Adam. (RHS/RDM/SA)

5 Tahun, Jalan Tatah Amuntai Belum Diperbaiki, Warga Harapkan Perhatian

BANJAR – Jalan utama Tatah Amuntai, km 10, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, kembali dikeluhkan warga sekitar. Hampir 5 tahun infrastruktur tersebut belum juga mendapat perbaikan.

“Kerusakan jalan disini kurang lebih sekitar 5 tahunan dan mengharapkan bantuan dari Pemkab Banjar mengingat ini juga satu-satunya akses jalan utama perekonomian warga,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Apalagi, lanjut Rahman, jalan tersebut juga merupakan akses utama pelajar menuju lokasi ke sekolah.

“Apalagi disini ada SMK Negeri, kami takutnya kalau ada kenapa-kenapa itu yang dikhawatirkan,” ucapnya.

Jalan Tatah Amuntai, Kertak Hanyar, Banjar, menuju lokasi Sekolah Menegah Kejuruan (SMK)

Ia menceritakan, awal mula rusaknya jalan utama Tatah Amuntai ini diakibatkan selain kualitas aspal yang kurang baik. Kerusakan itu juga dipicu karena adanya bencana banjir di awal tahun 2021 lalu yang barengi hujan dengan intensitas tinggi.

“Apalagi waktu banjir kemarin dan kena hujan lalu rusak lah jalan dan kini kami kesusahan untuk melewati jalan utama di Tatah Amuntai ini,” paparnya.

Dia berharap adanya perhatian dari Pemkab Banjar agar jalan yang menjadi poros utama perekonomian warga bisa kembali berjalan normal.

“Mudah-mudahan ada perbaikan dari Pemkab Banjar walaupun nanti dilaksanakan secara bertahap. Semoga ada tindak lanjut segera,” harapnya.

Sementara itu, Plt Kadis PUPRP Banjar, Muhammad Riza Dauly, menyampaikan, salah satu program strategis Pemkab Banjar adalah infrastruktur jalan. Tentu, hal ini juga telah dirancang pihaknya di tahun 2022 dan realisasinya akan dilaksanakan pada 2023 mendatang.

“Sesuai visi dan misi dari Bupati Banjar, Saidi Mansyur, selain ketahanan bencana yang menjadi perhatian, pemantapan infrastruktur jalan yang juga sebagai prioritas tersebut merupakan konsentrasi,” paparnya.

Ia menjelaskan, ada salah satu jalan sekitar 23 kilometer (km) juga mengalami kerusakan dan bahkan akan diperbaiki pihaknya.

“Mudah-mudahan dengan diperbaikinya jalan maka ekonomi masyarakat kembali tumbuh terlebih di daerah pinggiran yang notabenenya adalah penghasil bahan baku seperti padi, ikan, hortikultura dan produk-produk di sektor pertanian,” imbuh mantan Kadis Perikanan Kabupaten Banjar tersebut. (RHS/RDM/RH)

133 Rumah di Kabupaten Banjar Jadi Korban Puting Beliung

BANJAR – Sebanyak 133 rumah di dua kecamatan Kabupaten Banjar mengalami kerusakan akibat sapuan angin puting beliung beberapa waktu lalu. Terlebih, jumlah ini merupakan data yang tercatat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar.

Kepala Pelaksanan BPBD Banjar, Solhan, mengatakan, berdasarkan data yang diterima, dua kecamatan di Kabupaten Banjar yang mengalami musibah itu berada di wilayah Sungai Tabuk dan Martapura Barat.

“Kalau di Sungai Tabuk itu ada 5 desa yakni Pemakuan, Sei Tabuk, Lok Buntar, Sungai Bangkal dan Pembantanan. Sedangkan di Martapura Barat hanya satu desa yakni Sungau Rangas,” ujarnya melalui rilis data yang diterima Abdi Persada FM, Jumat (4/3).

Ia menjelaskan, setelah melakukan pendataan, bantuan untuk perbaikan seperti tempat tinggal bagi warga terdampak akan diberikan.

“Yang jelas, kami telah mendata rumah berstatus rusak berat, sedang dan ringan. Setelah itu bisa diajukan bantuan perbaikan,” bebernya.

Selain melakukan pendataan, BPBD Kabupaten Banjar juga telah memberikan bantuan logistik untuk membangun dapur umum yang diperuntukkan bagi korban musibah dari bencana tersebut.

“Sudah kami distribusikan kepada warga yang terdampak,” ucap mantan Kadis PUPR Banjar itu.

Sebelumnya, BPBD Kabupaten Banjar menetapkan status tanggap darurat dalam kebencanaan ini. Terlebih, pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke Bupati Banjar, Saidi Mansyur yang nanti akan dilakukan tindakan perbaikan bangunan rumah yang rusak berat, sedang dan ringan.

“Nanti akan dibantu TNI/Polri dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk bergotong royong. Yang mana, didanai melalui Bantuan Tak Terduga (BTT) dari APBD,” pungkas Solhan. (RHS/RDM/RH)

Samkel Milik UPPD Samsat Martapura Mulai Beroperasi

BANJAR – Salah satu layanan unggulan dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Martapura yakni, layanan Mobil Samsat Keliling (Samkel), sudah mulai kembali beroperasi, Samkel yang awalnya ditutup akibat adanya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu, telah beroperasi pada awal Maret 2022. Hal ini disampaikan Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, kepada Abdi Persada FM, Selasa (1/3) tadi.

Zulkifli menyampaikan, Samkel milik UPPD Samsat Martapura sudah mulai beroperasi sejak 1 Maret 2022, pihaknya sebenarnya sudah merencanakan pembukaan Samkel pada bulam Februari 2022, namun akibat lonjakan pandemi COVID-19 di Daerah Kabupaten Banjar, sehingga pihaknya menunda pengoperasian kembali Samkel hingga Maret 2022.

“Kalau tidak ada halangan, layanan Mobil Samkel akan kembali beroperasi awal Maret ini,” ucap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, waktu pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya pajak tahunan, beroperasi Senin hingga Jumat.

“Mulai pukul 9.00 sampai 12.00 WITA, kecuali Jumat yang beroperasi hingga pukul 11.00 Wita saja. Untuk lokasi pelayanan Mobil Samkel, sama seperti biasanya,” lanjut Zulkifli.

Dilanjutkan Zulkifli, Persyaratan pembayaran pajak tahunan di Mobil Samkel ini sangat mudah, Masyarakat hanya perlu membawa STNK dan notes Pajak asli serta fotocopy KTP.

“Jika berkas lengkap, maka petugas kita akan memanggil dan menyerahkan lembar pajak yang harus dibayar, pengambilan STNK yang sudah disahkan oleh pihak kepolisian, sebagai tanda selesainya bayar pajak kendaraan bermotor dan STNK diterima,“ lanjut Zulkifli.

Diungkapkan Zulkifli, dengan adanya pelayanan yang baik serta sistem administrasi prosedur pelayanan yang tidak rumit, Ia mengharapkan program Samkel ini akan terus berkembang dan menjadi lebih baik di masa mendatang.

“Adanya layanan Samkel, agar mendekatkan diri kepada pemilik kendaraan atau Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. Guna mempermudah masyarakat agar taat hukum dan membayar kewajibannya membayar pajak kendaraan,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/APR)