Pelayanan Samsat di Plaza Pelayanan Publik Gambut, Masih Dikoordinasikan dengan Pemkab Banjar

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar telah meresmikan Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Gambut pada Rabu (21/9), peresmian PPP Kecamatan Gambut dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur. Baru dua hari dibuka, PPP Kecamatan Gambut baru memiliki 2 Pelayanan, yakni Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Perizinan. Untuk meramaikan pelayanan yang ada di PPP Kecamatan Gambut, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Martapura pun, berencana melakukan kerjasama bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.

Kepada Abdi Persada FM Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, pada Jum’at (23/9) menyampaikan, terkait rencana pihaknya yang ingin membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan dan Online, masih terus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, karena pengelolaan Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Gambut, sepenuhnya berada pada Pemkab Banjar, oleh karena itu pihaknya akan menunggu kebijakan Pemkab Banjar, terkait kerjasama ini.

“Pengelolaan Plaza Pelayanan Publik Kecamatan Gambut, merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Banjar, sehingga dengan dibukanya Pelayanan Publik tersebut, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah Kabupaten Banjar, untuk ikut membuka pelayanan Pembayaran Kendaraan Bermotor tahunan dan Online, di tempat Pelayanan Publik,” ungkap Zulkifli.

Ditambahkannya, lebih dari 20 Kecamatan berada di wilayah kabupaten Banjar. Dan untuk meningkatkan capaian pendapatan, pihaknya akan terus memperbanyak Unit pelayanan, untuk dapat menjangkau semua Kecamatan di Kabupaten Banjar, Seperti menambah jadwal pelayanan Samsat Keliling (Samkel) dan Pelayanan di Plaza Pelayanan Publik (PPP).

“Saat ini kami mempunyai 4 pelayanan, yakni Samsat Keliling (Samkel), pelayanan yang terletak di Mall Pelayanan Publik (MPP) Barokah Martapura, serta Pelayanan di Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Simpang Empat, dan rencana pembukaan pelayanan di Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Gambut,” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/RH)

Perumda PBB Susun Langkah Realiasasi Menuju Pasar Representatif

BANJAR – Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah (Perumda PBB) tengah menyusun langkah strategis dalam peningkatan pasar tradisional menuju konsep modern yang representatif dan siap bersaing.

Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah, Rusdiansyah, mengutarakan perihalnya bakal berusaha agar rencana ini mampu tercapai sesuai dengan harapan Pemkab Banjar.

Pendatangan komitmen Direktur PBB, Rusdiansyah, dengan Bupati Banjar, Saidi Mansyur, di aula Mahligai Sultan Adam Martapura, Kabupaten Banjar

“Pertama yang paling penting adalah mewujudkan sinergi visi dan misi Bupati Banjar yakni Maju, Mandiri dan Agamis,” ujarnya kepada wartawan, usai resmi dilantik Bupati Banjar Saidi Mansyur sebagai Direktur Perumda PBB periode 2022 – 2027, Rabu (21/9) sore.

Rusdiansyah saat dilantik Bupati Banjar Saidi Mansyur sebagai Direktur PBB periode 2022 – 2027

Selanjutnya, dibeberkan Rusdi, peningkatan tersebut harus tetap dikejar seiring telah berstatus sebagai perusahaan umum daerah yang diwujudkan dalam perencanaan program strategis.

“Tentu komitmen ini akan terus dilaksanakan agar pasar tradisional menuju konsep modern dapat terwujud,” ungkapnya.

Ia menuturkan, secara bersama-sama pihaknya sebagai pengelola penuh juga akan menertibkan sejumlah permasalahan yang ada dilingkungan pasar guna bertumbuh secara sehat.

“Bahkan nantinya mampu bersaing dengan pertumbuhan dari pada pasar-pasar modern yang ada di Kabupaten Banjar,” bebernya.

Sebelumnya, Perumda PBB juga telah ikut bertransformasi seiring perkembangan zaman. Komitmen itu pun dibuktikan bersama dengan Bank Kalsel untuk merealisasikan konsep dompet pembayaran digital melalui aplikasi Quick Respon Indonesia Standart (QRIS) yang dikhususkan di pusat perbelanjaan Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kabupaten Banjar.

“Selanjutnya, kami akan menyusun aturan baru untuk program lainnya sebagai efektifitas perusahaan dan peningkatan pasar lainnya di Kabupaten Banjar,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Agustus, UPPD Samsat Martapura Duduki Peringkat Pertama Capaian PAP di Kalsel

BANJAR – Dari 13 Unit Pendapatan Pajak Daerah (UPPD) di Provinsi Kalsel, UPPD Samsat Martapura menduduki peringkat pertama, dalam capaian realisasi penerimaan pajak air permukaan (PAP) pada Agustus 2022. Capaian ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan, dikarenakan realisasi PAP disetiap Kabupaten-Kota diperuntukkan membangun banua Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, pada Jum’at (16/9), Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli menyampaikan, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel menargetkan, UPPD Samsat Martapura dapat mencapai nilai 6,9 milyar rupiah, dalam penerimaan Pajak air permukaan (PAP), dan pada Agustus 2022, capaian target PAP di Kab Banjar telah mencapai 15,5 Persen, yang meningkat pesat dibanding Juli 2022, dengan persentase 13,8 persen.

Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli

“Pada bulan Agustus 2022, UPPD Samsat Martapura menduduki peringkat pertama penerimaan PAP tertinggi, dengan total capaian sebesar 15,5 persen, dan pembayaran sebanyak 1 milyar lebih,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, untuk meningkatkan pendapatan PAP di wilayah Kab Banjar, pihaknya selalu rutin mengadakan sosialisasi dan penagihan kepada pelanggan wajib pajak, di sektor pertambangan, perkebunan, maupun sektor lainnya seperti PT Air Minum Intan Banjar, dan PLN.

“Kami selalu rutin mengadakan pertemuan dan sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan PAP,” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/RH)

PT Baramarta Siap Kejar Prediksi Laba Rp9 M Tahun 2022

BANJAR – Perseroan Terbatas (PT) Baramarta harus mengejar prediksi laba sebesar Rp9 miliar. Dari capaiannya nanti, komposisi bagi hasil penerimaan kas daerah (PAD) untuk Pemkab Banjar sedikitnya 55 persen atau setara Rp5 miliar.

Dirut PT Baramarta, Rachman Agus, mengungkapkan, setelah berbadan hukum PT tentu perbaikan menuju profesionalitas sebagai perusahaan terus ditingkatkan. Meski sebagai korporasi pemda, namun tidak menutup kemungkinan dapat berkembang.

Suasana pengucapan janji sumpah jabatan pada pelantikan Dirut PT Baramarta dengan Bupati Banjar

“Tentunya ada inovasi dan perbaikan. Masa-masa sulit sudah dilalui dan ini terus berlanjut. Untuk target jelas dua kali lipat dari sebelumnya,” jelasnya usai mengikuti pelantikan di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Kabupaten Banjar, Senin (12/9).

Ia mengharapkan, setelah berubahnya ke status perseroan terbatas tentu tidak ada kendala lagi saat merealisasikan laba yang ditargetkan.

“Mudahan-mudahan target tahun 2022 ini mampu terkejar yang Rp9 miliar td hingga bisa menyetorkan Rp5 miliar untuk PAD,” ungkapnya.

Seiring ditargetkan naik, tentu ia telah melakukan terobosan untuk mencapai realisasi target angka Rp9 miliar salah satunya telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan kontraktor.

“Mereka sudah mulai bekerja (beroperasi) dan mudah-mudahan dalam tiga bulan ke depan ini bisa tercapai,” ucapnya.

Untuk menggapai keberhasilan lainnya, lanjut Agus, PT Baramarta juga telah menidaklanjuti kerjasama dengan sejumlah investornya seiring keseriusan dalam pengembangan perusahaan.

“Kami juga sudah mendapatkan investor baru dan penanam modal yang tidak berkontribusi lagi juga sudah dievaluasi. Yang jelas, benar-benar ingin bekerjasama tentu kami akan serius menindaklajuti untuk daerah,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Banjar, Saidi Mansyur, berharap, ditangan kepemimpinan direktur baru kedepan dapat memberikan kontrubusi terhadap daerah terkhusus Kabupaten Banjar.

“Dengan perannya ini justru kinerja dan kemajuan perusahaan dapat melangkah lebih baik lagi dengan berbagai inovasi,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

246 UMKM Siap Ramaikan MTQ Nasional ke 29 di CBS Martapura

BANJAR – Sebanyak 246 stand produk Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) siap ramaikan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke 29 yang dihelat di Cahaya Bumi Selamat (CBS), Kabupaten Banjar.

Acara yang tinggal sebulan lagi ini, tentu dipastikan semarak. Yang mana, selain disiapkan sejumlah sajian kuliner (masakan) khas Banjar pengunjung juga akan diramaikan dengan berbagai jajanan hingga produk lokal sebagai bentuk memeriahkan pelaksanaan MTQ Nasional ke 29.

Dirut Perumda Bauntung Batuah, Rusdiansyah, menyampaikan, soal adanya penyelenggaraan ini tentu kesiapan yang dilakukan pihaknya sebagai bagian dari pelaksana adalah memaksimalkan tempat kegiatan MTQ Nasional ke 29 pada penyediaan sektor ekonomi pasar.

Dirut Perumda PBB Martapura, Rusdiansyah

“Namun, pada kegiatan ini akan dikelola oleh event organizer oleh Pemprov Kalsel. Namun, kalau tidak salah itu ada sekitar 246 stand dan itu seluruhnya ada di CBS Martapura. Tapi, pedagang standnya bisa kurang atau jumlahnya tetap,” ujarnya kepada awak media, Senin (5/9) sore.

Di lokasi nanti, ia menekankan agar para pedagang yang berjualan distand dapat menyesuaikan kegiatan yakni wajib berbusana muslim sebagai bentuk sikap penggambaran bahwa Martapura, Kabupaten Banjar, adalah kota agamis.

“Itu sudah kami sosialisasikan kepada pedagang. Mengingat, Martapura tidak lepas dengan ke kereligiusnya,” bebernya.

Selain itu, pihaknya juga tidak mengizinkan para pedagang di lokasi tersebut menaikan harga barang pada penyelenggaraan MTQ Nasional. Karena hal itu akan mendapat ketegasan sanksi dari mereka berupa penutupan lapak berdagang.

“Ini tidak boleh diterapkan. Sanksi tegasnya, penutupan. Salah satunya mereka harus menyiapkan daftar menu yang disesuaikan dengan kesepakatan,” tegasnya.

Perhelatan akbar nasional ini, rencananya dilaksanakan selama sembilan hari yang dimulai dari 10 – 19 Oktober 2022. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Perumda Pasar Bauntung Batuah menyediakan lahan luas di Cahaya Bumi Selamat sebagai lapak strategis.

“Tentu ini juga akan kami maksimalkan untuk penyediaan lahannya. Berharap, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Martapura. Selain kuliner, ada bazar UMKM dan kerajinan warga sekitar,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Kesadaran Wajib Pajak Tinggi, Penerimaan PKB dan BBN-KB di Banjar Meningkat

BANJAR – Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kabupaten Banjar mulai mengalami pergerakan positif di Semester II pada Triwulan ketiga. Hal ini juga dipicu pertumbuhan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor mulai meningkat serta diimbangi membaiknya perekonomian daerah.

Kepala UPPD Samsat Martapura, Zulkipli, saat berada di ruang kerjanya, mengakui, bahwa dua sektor tersebut mampu membawa dampak yang baik terhadap tren pendapatan.

Kepala UPPD Samsat Martapura, Zulkifli saat memaparkan tingkat penerimaan WP dan penerimannya

“Alhamdulillah, tingkat terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Banjar mulai meningkat. Bahkan, mulai ke arah yang membaik,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (25/8) siang.

Tercatat dari data penerimaan PKB di Kabupaten Banjar mampu memperoleh kas daerah sebesar Rp51,8 miliar lebih atau sekitar 55,4 persen. Sedangkan, BBN-KB telah menyentuh realisasi Rp39,2 miliar lebih.

“Atau sekitar 61,7 persen (BBN-KB) dengan target tahun 2022 sebesar Rp63,6 miliar. Kalau target PKB mencapai Rp93,5 miliar,” ucapnya.

Terlebih, menurutnya, capaian ini sangat jauh berbeda dibandingkan tahun 2021 lalu. Yang malah turun dibawah angka 50 persen.

“Kondisi ini memang dipicu adanya dampak dari pengaruh pandemi COVID-19,” ungkapnya.

Dengan meningkatnya penerimaan, Zulkipli berharap, perekonomian Kabupaten Banjar dapat mampu tercapai dengan baik, seiring mulai bertumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah yang didukung dengan pembangunan.

“Semakin tingginya masyarakat yang membayar pajaknya untuk daerah otomatis pembangunan juga akan bagus,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Penyelesaian Proyek Revitalisasi Sekumpul Akan Dikawal DPR RI

BANJAR – Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, bakal terus mengawal penataan proyek revitalisasi kawasan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, hingga tuntas agar proses pengerjaannya tak lagi asal-asalan.

Bupati Banjar Saidi Mansyur bersama Kemen PUPR RI saat meninjau lokasi penataan kawasan Sekumpul. (Dok. Humpro Pemkab Banjar/ist)

“Saya akan kawal di Badan anggaran (Banggar) di DPR karena ini merupakan aspirasi,” ucapnya, kepada awak media, saat di Martapura baru-baru tadi.

Terlebih, ia meminta dukungan dari seluruh pihak dan kalangan agar proses penataan proyek revitalisasi kawasan Sekumpul Martapura pada segmen kedua dan ketiga mampu berjalan sesuai harapan.

“Minta doanya saja agar semua aman,” tegasnya.

Terkait pengerjaannya yang sempat dituding asal-asalan, Rifqi menegaskan, agar proses tersebut diserahkan saja sepenuhnya kepada pemegang proyek dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ini sedang direview (ditinjau) lagi, makanya, jangan terlalu banyak kritik. Fokus saja kalau ada persoalan biar serahkan saja kepada mereka (Kemen PUPR RI) yang jelas punya mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka bisa saja memperbaiki ulang atau seterusnya,” jelas anggota DPR RI Dapil Kalsel I tersebut.

Maka dari itu, dirinya meminta agar proyek ini tidak dijadikan persoalan lagi yang tentu dapat menimbulkan banyak kegelisahan di kalangan masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Tujuannya agar isu ini tidak liar dan tidak berkembang jadi persoalan,” tutupnya.

Untuk diketahui, proyek nasional yang dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR RI itu diketahui senilai Rp200 miliar. Namun, hingga saat ini pembangunan penataan kawasan Sekumpul telah menelan Rp38 miliar. (RHS/RDM/RH)

18 Tahun Tinggal di Gubuk Reot, Ini Langkah Pemkab Banjar Tangani Warganya

BANJAR – Berbilik spanduk bekas, berlapiskan potongan seng untuk berlindung dari teriknya panas dan hujan, Tony Akhmadi bersama keluarga terpaksa harus menyembunyikan kesulitan dibalik gubuk reotnya selama hampir 18 tahun.

Tony bersama keluarga saat diwawancarai sejumlah awak media di tempat tinggalnya.

Warga yang berasal dari Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, terpaksa harus menerima keadaan tersebut lantaran masih kesulitan ekonomi. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia beserta anak dan istrinya sampai sekarang mengandalkan keroto (telur semut) sebagai mata pencaharian.

Bahan material yang dijanjikan Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiki, telah berhasil didatangkan ke tempat tinggal Tony dan keluarga, Minggu (21/8) sore.

Keadaan memprihatinkan lainnya juga terkuak, saat dia menceritakan yang dalam kondisi serba sulit itu, dirinya hanya bertumpu pada penerangan lampu berbahan bakar minyak tanah, meski sempat dijanjikan pemasangan listrik gratis. Namun, hingga kini belum juga direalisasikan.

“Seadanya ini lah kami. Tentunya, saya bersama istri dan anak turut mengucapkan terima kasih apabila ada bantuan dari pemerintah, khususnya tadi Ketua DPRD Kabupaten Banjar langsung meninjau keadaan keluarga ini. Terlebih, bersyukur karena akan dibantu beliau,” ujar Tony Akhmadi, kepada wartawan, baru-baru tadi.

Mirisnya lagi, kehidupan yang cukup jauh dari lingkungan warga sekitar membuat mereka harus mampu bertahan. Saat dilanda hujan lebat, rembesan air bocor ke dalam rumahnya jadi teman sekaligus saksi selama belasan tahun.

“Mengharapkan yang lain tidak tahu lagi mau kemana, sempat dulu ada kades yang mendaftarkan RTLH tetapi setelah ganti bantuan itu belum juga didapatkan,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiki, mengatakan, cukup prihatin atas kondisi yang dijalani Tony beserta keluarganya. Untuk itu, ia siap membantu dan rencananya sejumlah material bangunan dalam waktu dekat bakal tiba ditempat.

“Nanti dilakukan secara bergotong royong dengan warga sekitar dan kepala desa setempat. Karena dikerjakan secara bersama-sama itu tentu akan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Ia berharap, masalah ini pun tak hanya sampai sebatas dirinya saja melainkan juga harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengentaskan kemiskinan.

“Tadi saya sudah melihat keadaannya seperti apa, uluran tangan Pemkab Banjar sangat diharapkan dan tentu ini juga menjadi PR kita bersama,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Banjar Rofiki.

Dilokasi berbeda, Sekdakab Banjar, Mokhamad Hilman, menuturkan, bahwa warga yang dalam kondisi ekonominya itu telah diverifikasi dan tinggal menunggu persetujuan penandatanganan dari Bupati Banjar untuk dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) agar bisa menerima bantuan rehabilitas Rumah Layak Huni (RLH).

“Kami sudah menyiapkan rumah layak huni bagi warga miskin. Serta, yang bersangkutan telah diverifikasi hanya saja tinggal menunggu dan diharapkan untuk bersabar,” ungkap mantan Kadis PUPR Kabupaten Banjar itu. (RHS/RDM/RH)

Momentum HUT RI ke-77, Warga Binaan Lapas Narkotika Dapat Remisi

BANJAR – Sebanyak 915 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Karang Intan, Martapura, Kabupaten Banjar, mendapat remisi pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 77 tahun.

Pada kesempatan itu, Bupati Banjar Saidi Mansyur bersama wakilnya Said Idrus Al Habsyie menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan dari warga binaan lapas tersebut, yang diselenggarakan di aula Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Saidi mengungkapkan, setelah didapatkannya remisi secara umum dari Kemenkum HAM ini tentu ke depan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah ke arah yang positif bagi masyarakat terutama diri sendiri.

“Yang jelas semoga bisa berdedikasi secara positif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat terkhusus bagi bangsa dan negara,” ujarnya kepada sejumlah awak media, usai menghadiri kegiatan penyerahan Remisi Umum (RU) bagi narapida dan anak dilingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Banjar, Rabu (17/8) siang.

Hasil kreasi warga binaan Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan diapresiasi Bupati Banjar Saidi Mansyur

Disamping menyaksikan secara langsung warga binaan yang mendapat remisi berjenjang itu, dirinya sempat melihat kreativitas positif yang dilakukan mereka. Salah satunya adalah berbagai kerajinan khas tangan yang dibuat dari hasil limbah tak terpakai menjadi nilai jual ekonomi.

Bupati Banjar Saidi Mansyur saat mendapatkan cenderamata dari Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan, Wahyu Susetyo

“Kreatifitas bisa dilakukan dimana saja, termasuk di Lapas ini cukup positif. Sehingga, ke depan dapat dilanjutkan warga binaan ketika telah terjun ke masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan, Wahyu Susetyo, menjabarkan, ada dua kategori atau jenjang bagi warga yang mendapatkan Remisi Umum (RU) pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 77 Tahun.

“Ada dua yakni RU-1 dan RU-2. Kalau RU-1, 74 orang untuk 1 bulan, 226 orang sekitar 2 bulan, 246 orang itu mendapat remisi 3 bulan, 117 orang 4 bulan, kategori 5 bulan sebanyak 111 dan terakhir 6 bulan ada 25 orang,” paparnya.

Sedangkan, lanjut Wahyu, dari total keseluruhan 915 ada sekitar 56 orang yang mendapatkan RU 2 diantaranya kategori empat bulan, lima bulan hingga enam bulan.

“Untuk empat bulan ada sekitar 32 orang, lima bulan sebanyak 18 orang dan 6 orang untuk kategori enam bulan kalau secara keseluruhan tercatat 915 orang,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Kourum Tak Terpenuhi, Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Banjar Gagal Terlaksana

BANJAR – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar yang dihadiri Bupati Saidi Mansyur kembali gagal terlaksana. Kegiatan ini sudah kali kedua digelar, namun, kourum belum juga terpenuhi.

Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Fahmi yang turut hadir menyayangkan atas gagalnya pelaksanaan rapat paripurna ini. Padahal, dalam agenda hanya pengambilan keputusan pertanggungjawaban APBD 2021.

“Rapat Paripurna kemarin memutuskan untuk dilaksanakan kembali pada hari berikutnya yakni hari ini, Kamis 28 Juli 2022,” ucapnya.

Ditanya soal siapa saja anggota DPRD Kabupaten Banjar yang tak hadir, Saidan enggan untuk mengungkapkan identitasnya.

“Parpol atau fraksi mana yang tak hadir silahkan lihat saja didaftar kehadiran,” bebernya.

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Banjar pengambilan keputusan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota atau sedikitnya 30 orang. Akan tetapi, dikarenakan tak mencukupi alhasil rapat Paripurna pun gagal dilaksanakan.

“Konsikuensi tidak bisa diambilnya kesepakatan atau pun keputusan Raperda laporan pertanggungjawaban APBD 2021 sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 197 ayat 1 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka, bupati diperintahkan membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Bupati (Perbup),” jelas Saidan Fahmi.

Sementara itu seusai dibubarkannya rapat paripurna karena tak memenuhi kourum, Bupati Banjar Saidi Mansyur, menyebutkan, pada dasarnya seluruh anggota DPRD Kabupaten Banjar yang hadir setuju atas pemandangan akhir.

Bupati Banjar Saidi Mansyur saat ditemui awak media di lobi DPRD Kabupaten Banjar

“Kita lihat lagi apakah akan ada lagi diagendakan,” ucapnya.

Meski demikian, Saidi menerima dan menghormati atas ketidakhadiran anggota legislatif dari DPRD Kabupaten Banjar yang tak memenuhi kourum dikarenakan ada kesibukan.

“Saya menghormati putusan hari ini, semoga baik legislatif di DPRD atau pun Pemkab Banjar dapat terus bersinergi,” tutupnya.

Sebelumnya, pelaksanaan rapat paripurna ini juga sempat diselenggarakan, Rabu (27/7) kemarin. Karena tak juga menuaikan hasil, akhirnya dilaksanakan kembali. Namun, tetap saja masih belum memenuhi kourum. (RHS/RDM/RH)

Exit mobile version