Kategori: Banjar

BANJAR – Sebanyak 360 personil dari Polres Banjar siap diterjunkan untuk pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 117 desa dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar.

Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso melalui Kabag Ops, Kompol Abdul Mufid, mengungkapkan, dari ratusan personil yang siap mengamankan jalannya pelaksanaan Pilkades 2022 itu agar tetap kondusif sudah dilakukan pembagian tugas.

“Ada yang berjaga di TPS namun di posko pengamanan ikut dimaksimalkan. Selain itu dikerahkan pula personil yang bergerak di lapangan,” ujarnya kepada awak media, Jumat (11/11) siang.

Saat melakukan pengamanan, tutur Mufid, ratusan personil yang dikerahkan untuk penyelenggaraan Pilkades serentak, 17 November 2022 ini dipastikan tak dipersenjatai senapan api (senpi).

“Hanya dikhususkan untuk pengamanan saja,” tuturnya.

Dia membeberkan, Polres Banjar bakal menambah 45 personil dalam mengamankan jalannya Pilkades serentak 2022 sebagai antisipasi.

“Kami meminta bantuan dari Polda Kalsel dari Brimob,” ungkapnya.

Ia menghimbau, agar masyarakat tidak terlalu arogan dalam menyikapi Pilkades. Mengingat, daerah ini merupakan wilayah yang taat hukum.

“Diharapkan agar Pilkades serentak tahun ini berjalan adil dan transparan tanpa menggunakan embel-embel dengan cara ilegal, baik politik uang atau pun membawa ras (sukuisme),” tegasnya.

Ditanya soal wilayah rawan konflik, dia menerangkan, sedikitnya tercatat ada sekitar 83 TPS dari 18 kecamatan telah teridentifikasi. Sehingga, Polres Banjar menugaskan Bhabinkamtibmas untuk meredam agar tak terjadi permasalahan tersebut.

“Tentu kita akan maksimalkan pengamanannya nanti, baik secara terbuka ataupun di tempat tertutup (pendeteksian kendala dan kerawanan saat Pilkades), sehingga, hal itu tidak menjadi suatu permasalahan baru,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Kabupaten Banjar kembali mendapatkan bantuan menara Base Transceiver Station (BTS) dari pemerintah pusat sebanyak 17 unit. Bahkan, fasilitas ini bakal siap menjangkau 20 kecamatan hingga menembus ratusan desa di dalamnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, Aidil Basith menuturkan, dengan menggunakan fiber optik diharapkan bisa lebih memudahkan untuk berkomunikasi antar kecamatan.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan kabar tadi malam bahwa Pemkab Banjar kembali mendapatkan bantuan BTS sebanyak 17 unit dari pusat,” ujarnya melalui penyampaian rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh camat, di Ruang Command Center Manis Banjar, Rabu (9/11).

Sebelumnya, lanjut dia, Pemkab Banjar juga pernah menerima bantuan 30 unit menara BTS untuk beberapa kecamatan. Hal ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses jaringan internet.

“Apabila ditotalkan keseluruhan ada sekitar 47 BTS,” bebernya.

Artinya, menurut Aidil, peran camat yang hadir dalam rapat koordinasi itu tentu sangat mendukung atas keberadaan dari bantuan pengadaan ini.

“Dukungan dari camat untuk memberikan informasi wilayah mana yang blank spot agar nantinya dapat ditindaklanjuti Kominfo,”

Dari 17 unit BTS, dia menargetkan, pembangunannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga, 2024 seluruh ruang lingkup kecamatan di Kabupaten Banjar suda bisa menikmati jaringan internet.

“Semoga dapat terlaksana tanpa kendala,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 17 desa di empat kecamatan di Kabupaten Banjar yang bakal terkoneksi dengan jaringan internet setelah tiang menara BTS resmi dipasang. Di antaranya Aranio, Pengaron, Cintapuri Darussalam dan Sambung Makmur.

“Tiwingan Baru, Tiwingan Lama, Surian Hanyar, Banua Hanyar, Sumber Sari, Simpang Lima, Keramat Mina, Atiim, Lubang Baru, Penyiuran, Maniapun, Gunung Batu, Batang Banyu, Sungai Lurus, Batu Tanam dan Pasar Baru,” pungkasnya. (PEMKAB BANJAR-RHS/RDM/RH)

BANJAR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar mengklaim 215 sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Bahkan, implementasinya mulai dilaksanakan Tahun Ajaran 2022/2023.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, mengatakan, setelah pelaksanaan ini berhasil digelar di 30 sekolah penggerak. Di mana, kurikulum tersebut ternyata bagus diterapkan.

“Sejak awal Januari 2022 lalu, sekolah penggerak langsung dibiayai oleh pemerintah pusat dan diwajibkan menjalankan Kurikulum Merdeka,” kepada Abdi Persada FM, Senin (8/11) siang.

Sementara ratusan sekolah di Kabupaten Banjar yang menerapkan Merdeka Belajar dilakukan secara mandiri, baik di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Guru bisa lebih leluasa untuk mengambil metode apa dalam mengukur minat bakat peserta didik di sekolah supaya tetap terlihat senang,” ucap Kadisdik Kabupaten Banjar, Liana Penny.

Kurikulum Merdeka Belajar, menurut dia, untuk metode proses belajar mengajarnya lebih berfokus kepada peserta didik. Meski diketahui, Kurikulum 2013 guru lebih banyak menjelaskan ketimbang memperlihatkan minta bakat mereka.

“Kita melihat dalam pelajaran tertentu. Siswa secara berkelompok ditugaskan membuat suatu project agar setiap guru bisa secara langsung dapat mengetahui sejauh mana minat dan bakatnya. Ini merupakan kemerdekaan dari mereka,” paparnya.

Namun, dijelaskannya, Kurikulum 2013 atau pun Merdeka Belajar tak jauh berbeda.

“Merdeka Belajar itu merupakan hasil evaluasi dari Kurikulum 2013. Jadi, guru dituntut untuk bisa membawa pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik,” ungkap dia.

Perlu diketahui lagi, Kemendikbudrestek RI, memang mencanangkan Tahun Anggaran (TA) 2022/2023 Kurikulum Merdeka Belajar di setiap satuan pendidikan di daerah harus diimplementasikan. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar telah menindaklanjuti atas arahan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) soal larangan peredaran obat jenis sirup.

Kepala Dinkes Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, mengatakan, pihaknya telah menyurati sejumlah fasilitas kesehatan untuk tidak memberikan resep atau menjual obat berjenis seperti sirup.

“Kami juga sudah mendatangi ke sejumlah apotek kalau ada sirup yang dimaksud,” ujarnya kepada sejumlah media, Rabu (2/11) siang.

Dirinya menegaskan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar telah mengamankan seluruh obat-obatan berjenis cairan atau sirup.

“Seandainya masih ada di apotek, kami akan serahkan ke BBPOM untuk diperiksa,” ucapnya.

Produk obat-obatan cair atau sirup yang kini dilarang edar dan dikonsumsi di Kabupaten Banjar antaranya Termorex Sirup (obat demam), Flurin DMP (obat batuk dan flu), Unibebi Cough (obat batuk dan flu), Unibebi Demam (obat demam) hingga Unibebi Demam Drops (obat demam). (PEMKABBANJAR-RHS/RDM/RH)

BANJAR – Satuan Reskrim Polres Banjar kini tengah mendalami penyelidikan soal kasus penipuan berkedok bisnis online. Hal itu diketahui, saat puluhan warga beramai-ramai melaporkan kerugian yang menghabiskan ratusan juta rupiah.

Kasat Reskrim Polres Banjar, Iptu Fransiskus Manaan, mengungkapkan, berdasarkan hasil laporan dari para korban yang dirugikan, saat ini salah seorang perempuan inisial (HSA) yang terjerat kasus penipuan itu telah dilaporkan dan bahkan proses penyelidikannya pun masih berjalan.

“Laporannya sudah kami terima dan memanggil tiga saksi dalam kasus tersebut,” ujarnya melalui rilis resmi yang diterima Abdi Persada FM, Rabu (2/11) siang.

Dugaan kuat sementara atas penyelidikan, para korban oleh terduga (HSA) sebelumnya telah diimingi-imingi keuntungan sebesar 20 persen dalam bentuk pengembalian uang sekitar 10 persen apabila mampu merekrut calon pembeli lainnya. Sayangnya, barang yang dijanjikan tak kunjung datang.

“Dalam laporan, terduga meminta sejumlah korban untuk membeli skincare di toko onlinenya dengan memanfaatkan sistem belanja paylater dan meminjam dana dari marketplace,” beber Manaan.

Ia menambahkan, saat ini para korban yang mengalami kerugian atas dampak bisnis online bodong itu tak hanya dialami warga Kabupaten Banjar saja, melainkan juga ada dari Banjarbaru.

“Jadi, kami hanya menangani di wilayah sektor yakni Kabupaten Banjar. Apabila berkelompok lebih baik melaporkannya ke Polda Kalsel karena mereka di sana satu pintu. Bahkan, kasus di Kalsel pun bisa ditangani secara keseluruhan,” bebernya.

Hingga kini, kata manaan, korban bodong hasil dari bisnis online itu belum mengalami penambahan. Akan tetapi, kasus ini akan terus berproses.

“Untuk melengkapi penyelidikan (Investigasi), kami juga akan periksa orang tua mereka karena mereka pasti mengetahui kejadian ini,” tutupnya. (POLRES BJR-RHS/RDM/RH)

SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menelaah aturan soal rencana kebijakan media mainstream wajib terverifikasi Dewan Pers. Sebagai penguatan, bakal didiskusikan bersama Bupati Banjar, Saidi Mansyur, terkait penerapannya nanti yang dituangkan ke dalam peraturan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Aidil Basith, mengungkapkan, meski secara aturan belum dituangkan ke dalam perda. Namun, pihaknya sementara menjalankan sesuai apa yang sama diterapkan seperti Pemkot Surabaya.

“Karena belum ada yang mengatur seperti Perbup atau perdanya. Sama halnya dengan Pemko Surabaya yang tak semua media terverifikasi Dewan Pers,” ujarnya kepada awak media, Kamis (27/10) sore.

Soal penerapannya atas adanya kebijakan ini, dirinya memaparkan, belum bisa memastikan kapan peraturan tersebut bakal dilaksanakan.

“Yang jelas, kami akan menggodok aturan ini nantinya. Tetapi, kalau pun telah menjadi aturan, kemungkinan Pemkot Surabaya juga bakal ikut menerapkan kebijakan,” paparnya.

Namun secara birokratis, Pemerintah Kabupaten Banjar tetap mengikuti secara disiplin atas prosedur terkait kebijakan dari Dewan Pers.

“Agar ke depannya dapat menjalin kerja sama dengan seluruh media di Kabupaten Banjar,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Informasi Pelayanan Publik dan Statistik Diskominfo Kota Surabaya, Indrianto Heryawan, membeberkan, ada sekitar 170 media yang tercatat. Namun, untuk Pokja Pemkot Surabaya hanya terdaftar sebanyak 150 jurnalis.

“Namun, yang tereverifikasi Dewan Pers ada sekitar 70 media saja,” bebernya.

Apalagi, menurut Indrianto, saat ini jumlah persebaran media mainstream (online) mulai menjamur. Bahkan, sangat mudah membuatnya.

“Tetapi, untuk mendapatkan advetorial pemberitaan di Pemkot Surabaya cukup memenuhi beberapa syarat dan harus dipenuhi termasuk NIB, akta pendirian dan  sebagainya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Banjar mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Kamis (27/10) siang, untuk bertukar informasi terkait pengelolaan media.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Aidit Basith, bersyukur atas diterimanya para rombongan baik jajarannya atau pun sejumlah awak media yang tergabung di Media Center untuk mengetahui sejauh mana penerapan media di Kota Surabaya.

“Luar biasa, tadi kami banyak diperlihatkan bagaimana pengelolaan dalam program kerja sama dengan media dan banyak sekali pembelajarannya,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan, sangat berterima kasih atas ketersediaannya membagikan ilmu termasuk informasi penting dalam pelaksanaan memanajemen pengelolaan media.

“Tentunya ini menjadi pembelajaran baru bagi kami dan bahkan ternyata banyak sekali yang bisa kami didapatkan. Sekali lagi terima kasih kepada Diskominfo Kota Surabaya,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Diskominfo Kota Surabaya, Indrianto Heryawan, mengungkapkan, turut senang dengan kunjungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mempelajari sistem pengelolaan program kerja sama dengan media di daerah.

“Kami sangat mengapresiasi dengan kedatangan dari DKISP Kabupaten Banjar dan semoga kerja sama ini selalu terjalin dengan baik,” harapnya.

Terkait program kerja sama, tutur Indrianto, setidaknya ada sekitar 100 lebih media mainstream di Kota Surabaya yang menjadi bagian untuk menyebar luaskan informasi pemberitaan pihaknya.

“Pemko Surabaya itu ada yang namanya Kelompok Kerja (Pokja) khusus bagi wartawan di sini,” bebernya.

Melalui aturan yang ditetapkan, media atau perusahaan pers yang ingin bekerja sama dengan Pemko Surabaya harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Selain itu Akte Pendirian, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia) 73100 periklanan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)