Dukung Sektor Pertanian, Dinas PUPR Fokus Bangun 4 Drainase di Kalsel

Pekerja sedang membangun drainase di lahan pertanian

BANJARBARU – Sektor pertanian, masih menjadi salah satu andalan provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari sektor pertambangan terutama batubara, dan perkebunan. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan yang mendukung peningkatan kapasitas sektor pertanian, juga terus ditingkatkan pemerintah provinsi.

Salah satunya dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA), yang fokus membangun empat drainase tahun 2022 ini.

“Tahun ini, kami akan melanjutkan pembangunan drainase di lahan pertanian, baik di irigasi permukaan maupun di daerah irigasi rawa,” kata Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Masrai Zulzai, saat ditemui baru-baru ini.

Masrai menjelaskan, tahun ini, pihaknya akan membangun saluran drainase di Kabupaten Batola dan Banjar.

“Jadi ada dua daerah tahun ini dilakukan rehabilitasi saluran irigasi rawa. Untuk kabupaten Banjar, yaitu pada Tambak Anyar dan Tanggul Martapura dengan alokasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 12,8 miliar rupiah,” jelasnya.

Sedangkan di Kabupaten Batola, rehabilitasi dilakukan pada saluran irigasi rawa, yaitu daerah Danda Jaya dan sungai Muhur dengan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp2,6 miliar.

“Dari dua daerah yaitu Kabupaten Banjar dan Batola pengerjaan rehabilitasi saluran irigasi rawa meliputi normalisasi saluran menggunakan eksavator dan pembangunan pintu air seperti box culvert,” tuturnya.

Contoh drainase di lahan pertanian

Masrai memaparkan, pembangunan drainase berfungsi sebagai saluran pembawa untuk memfasilitasi lahan pertanian dan juga berfungsi sebagai saluran pembuang apabila ada kelebihan air dari lahan pertanian.

“Dengan adanya drainase dapat mempelancar masuknya air ke lahan pertanian,” pungkasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, realisasi panen padi sepanjang Januari – Desember 2021 di Kalimantan Selatan, mencapai 254,26 ribu hektar, atau turun sekitar 35,57 ribu hektar (12,27 persen) dibanding 2020, yang mencapai 289,84 ribu hektar.
Sementara, luas panen padi pada Januari 2022 mencapai 0,55 ribu hektar. Sehingga potensi
panen sepanjang Februari – April 2022, diperkirakan seluas 55,23 ribu hektar. (RIW/RDM/SA)

Belanja 100 Ribu Bisa Tebus Migor, Diskumperindag Banjar Sidak Retail di Indrasari Sekumpul

Kadiskumperindag Banjar, I Gusti Mada Suryawati saat melakukan sidak di salah satu retail bersama Satgas Pangan Kabupaten Banjar

BANJAR – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banjar menyidak salah satu mini market di Jalan Sekumpul, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, menyusul hebohnya video rekaman dari seorang warga yang tengah viral akibat menjual minyak goreng kemasan dengan syarat harus berbelanja Rp100 ribu.

Kadiskumperindag Banjar, I Gusti Mada Suryawati, saat jumpa pers usai melaksanakan sidak di salah satu retail di desa Indrasari Sekumpul, Martapura, Banjar

Menyikapi itu, Kepala Diskumperindag Banjar, I Gusti Mada Suryawati, menyampaikan, meski minyak goreng yang dijajakan sudah kosong. Namun, pihaknya tak segan memberikan sanksi kepada pelaku usahanya yang telah meresahkan konsumen.

“Sudah ada surat pernyataan dari managemen yang tidak akan lagi menjual minyak goreng secara bersyarat ke konsumen,” ujarnya, kepada wartawan, usai melakukan sidak di mini market Jalan Sekumpul, Desa Indrasari, Martapura, Banjar, Jumat (4/3) kemarin.

Dia mengatakan, dalam sidak yang dilaksanakan mucul pernyataan dari pihak managemen bahwa minyak goreng kemasan yang dijual bersyarat oleh mini market itu ternyata diketahui telah berjalan sejak 26 – 28 Februari 2022 kemarin.

“Kami akan memberikan teguran beberapa kali, apabila manajemen mini market tetap mengulangi perbuatannya bisa saja pencabutan izin operasional sebagai sanksi. Bahkan, konsumen resah terhadap teknik marketing dari retail tersebut,” paparnya.

Kejadian tersebut cukup beralasan, dimana warga sekitar resah karena retail setempat mempersyaratkan agar bisa mendapatkan minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp14 ribu, konsumen terlebih dahulu harus berbelanja Rp100 ribu.

Bahkan, salah satu penanggungjawab di retail tersebut yakni Noorvianti, mengakui, adanya miskomunikasi dengan staff pemasaran.

“Sehingga muncul pengumuman bagi konsumen yang ingin menebus minyak goreng kemasan berbelanja senilai Rp100 ribu,” ungkapnya.

Inspeksi dadakan (sidak) ini tak hanya dilaksanakan Pemkab Banjar melainkan juga dibantu dari jajaran tim Satgas Pangan Banjar. (RHS/RDM/SA)

Realisasikan Program Ketahanan Pangan Kalsel, Fathurrahman Tekankan Sinergi dan Koordinasi Dengan Pejabatnya

Kadis Ketahanan Pangan Prov Kalsel, Fathurrahman

BANJARBARU – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Fathurrahman, menyebut, bakal bersinergi serta berkoordinasi dengan seluruh bidang di instansinya agar program strategis yang hendak dilaksanakan terealisasi.

“Setelah kemarin ada pelatikan, saya dipercaya menduduki Dinas Ketahanan Pangan Kalsel dan tentunya masih melakukan orientasi untuk merealisasikan program yang ada,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, beberapa waktu lalu.

Supaya program yang disusun berjalan maksimal dan terealisasi, ia menuturkan, tentu akan dilakukan koordinasi secara intens bersama dengan sejumlah pejabat di bidang teknis terkait di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel.

“Baik nanti dengan eselon III, eselon IV hingga pejabat fungsionalnya,” ucap mantan Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM di Setdaprov Kalsel tersebut.

Selain itu, dia juga akan mendalami indikator apa saja yang menjadi prioritas utama agar program strategis di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel dapat terealisasi.

“Rencana kerja yang sudah dibuat tentu saya dan bidang lain akan bergerak bersama-sama sesuai tugas dan fungsi dari instansi ini,” ucap Fathur yang juga pernah menjabat sebagai Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel itu.

Sebagai sinergi, Fathur menyampaikan, akan melanjutkan program ketahanan pangan yang sebelumnya pernah dijalankan kadis terdahulu.

“Capaian yang pernah direalisasikan kadis lama seperti bidang distribusi, keamanan dan konsumsi pangan tentu di optimalkan,” jelasnya.

Pejabat eselon II ini yang ternyata sempat menjadi Plt Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, juga mempunyai visi dan misi dalam merealisasikan program ketahanan pangan keluarga.

“Ini menjadi perhatian dan diharapkan dapat meningkat serta jangan sampai nanti urusan beli cabai menjadi masalah. Pada 2017 lalu, saya sebagai Plt sempat menjalankan program ini bersama PKK,” pungkasnya. (RHS/RDM/SA)

TPA Regional Banjarbakula Manfaatkan Oli Bekas Menjadi Solar

Tempat pemrosesan limbah oli bekas menjadi solar

BANJARBARU – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalsel, melakukan kerjasama bersama salah satu perusahaan tambang terbesar di Banua ini, untuk pemanfaatan oli bekas yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan sebagai bahan alternatif solar. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala TPA Regional Banjarbakula Hadi Sufian, belum lama tadi.

PLT Kepala TPA Regional Banjarbakula Hadi Sufian

Hadi menyampaikan, saat melihat oli bekas tidak terpakai lagi dan tidak dipergunakan lagi, pihaknya berinisiatif untuk mengubah oli bekas tersebut menjadi bahan alternatif solar, pembuatan bahan alternatif solar ini merupakan kerjasama yang pihaknya bangun bersama PT Adaro, sehingga dapat memanfaatkan oli bekas.

“Yang ada ini memang alatnya dibangunkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dengan kapasitas 20 ton perbulan,” ungkap Hadi.

Hadi melanjutkan, kedepannya pihaknya akan kembali mengembangkan pembuatan bahan alternatif solar ini, sehingga dapat menampung lebih banyak perbulannya.

“Jadi itu harus ditingkatkan dengan kapasitas paling tidak 100 sampai 300 ton perbulan, karena dengan kapasitas 20 ton perbulan itu kita mengalami kerugian dari segi biaya operasional, sehingga harus ditingkatkan agar TPA Regional Banjarbakula mendapatkan keuntungan,” tutup Hadi. (MRF/RDM/SA)

Pemprov Kalsel Jadikan Kota Banjarbaru Klaster Hortikultura

Kadis TPH Prov Kalsel Syamsir Rahman

BANJARBARU – Menjelang perpindahan Ibukota Negara Baru (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Pusat sudah menyiapkan berbagai macam kebutuhan untuk IKN, salah satunya kebutuhan pangan untuk IKN, Kalsel yang juga sebagai tetangga dari Kaltim turut dipersiapkan sebagai salah satu penyokong pangan IKN. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalsel terus berbenah disektor pertanian, salah satunya membagi kabupaten/kota di Provinsi ini menjadi klaster pangan, salah satunya kota Banjarbaru yang dijadikan sebagai Klaster Hortikultura.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kalsel, Syamsir Rahman mengungkapkan, selama ini kota Banjarbaru sebagai pemasok sayur-mayur dan buah-buahan ke berbagai daerah di Kalsel, sehingga wajar apabila kota ini dijadikan sebagai Klaster Hortikultura.

“Banjarbaru kini menjadi magnet bagi semua orang, sehingga lahan pertanian di Kota ini harus dijaga, apalagi Kota Banjarbaru akan menjadi ibu kota provinsi, sehingga dikhawatirkan lahan pertanian akan semakin berkurang,” ungkapnya.

Syamsir Rahman menambahkan, pihaknya mengakui Kota Banjarbaru memiliki lahan pertanian yang sempit, namun berpotensi sebagai klaster pengembangan tanaman hortikultura seperti cabe, melon, tomat, semangka, labu, bawang, terong dan lainnya. Sehingga pihaknya mengharapkan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru agar menjaga lahan pertanian tetap produktif, sehingga dapat dipertahankan menjadi klaster holtikultura di Kalsel.

“Alhamdulillah Pemko Banjarbaru juga sependapat dengan Pemprov kalsel untuk menjaga lahan pertanian, sehingga akan mudah untuk menjaga lahan pertanian di kota ini,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/SA)

GUBERNUR KALSEL BERHARAP LAHIR RIDER HANDAL PADA KEJUARAAN ENDURO BANUA

Gubernur melepas para peserta Enduro Banua

BANJAR – Dalam rangka mencari bibit bibit atlet handal cabang olahraga balap motor di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga-nya menggelar Kejuaraan Enduro Banua, di Kiram Park, Sabtu (5/3).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, digelarnya kejuaraan Enduro Banua ini, sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap perkembangan olahraga balap motor di Banua ini.

“Kepada sejumlah peserta para rider kami mengucapkan selamat bertanding,” ucapnya.

Selain itu, lanjut gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, diharapkan para rider untuk dapat menjaga kesehatan mereka.

“Pada pelaksanaan kegiatan ini, Protokol Kesehatan COVID-19 diterapkan dengan ketat,” ujarnya.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Paman birin berharap, pada kejuaraan Enduro ini, akan lahir atlet handal yang dapat membangga Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.

“Tentunya kami berharap pada kejuaraan ini, akan lahir atlet atlet handal,” ucap Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, pada kejuaraan Enduro Banua ini diikuti oleh rider rider dari Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak kurang lebih 300 peserta.

“Kejuaraan Enduro Banua ini diikuti sebanyak 300 peserta,” ucap Hermansyah.

Menurut Hermansyah, untuk event kejuaraan ini akan terus dilaksanakan, bahkan lebih ditingkatkan kembali.

“Sehingga rider rider yang ada di Banua ini, dapat meningkatkan prestasi mereka, baik untuk tingkat daerah serta provinsi, bahkan internasional,” ujar Hermansyah. (SRI/RDM/SA)

2021, Kalsel Berhasil Produksi 600 Ribu Ton Lebih Beras

Petani membersihkan gabah (sumber foto: Antara)

BANJARBARU – Realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2021 di Kalimantan Selatan, mencapai 254,26 ribu hektar, atau turun sekitar 35,57 ribu hektar (12,27 persen) dibanding 2020 yang mencapai 289,84 ribu hektar. Namun pada tahun 2020 dan 2021, puncak panen padi terjadi pada bulan yang sama, yaitu Agustus dengan luasan sebesar
57,97 ribu hektar pada Agustus 2021, dan sebesar 83,63 ribu hektar pada Agustus 2020.

Pada rilis bulanannya di awal Maret 2022, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Yos Rusdiansyah juga menjelaskan, luas panen padi pada Januari 2022 mencapai 0,55 ribu hektar. Sehingga potensi
panen sepanjang Februari hingga April 2022, diperkirakan seluas 55,23 ribu hektar.

“Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 55,78 ribu hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 16,21 ribu hektar (40,96 persen) dibanding
luas panen padi pada Subround Januari-April 2021 yang sebesar 39,57 ribu hektar,” papar Yos pada rilis virtual melalui akun media sosial BPS Provinsi Kalsel.

Lebih lanjut Yos mengatakan, produksi padi di Kalimantan Selatan sepanjang Januari hingga Desember 2021, mencapai
sekitar 1,02 juta ton gabah kering giling (GKG), atau turun sekitar 133,99 ribu ton GKG (11,65 persen) dibanding 2020 yang sebesar 1,15 juta ton GKG. Produksi padi tertinggi pada
2021, terjadi pada Agustus, yaitu sebesar 219,64 ribu ton GKG. Sementara produksi
terendah terjadi pada Desember, yaitu sebesar 2,63 ribu ton GKG.

“Pada tahun sebelumnya, produksi padi tertinggi juga terjadi pada Agustus dan produksi padi terendah terjadi pada Januari,” jelas Yos.

Berdasarkan data BPS, penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2021 terjadi dibeberapa wilayah seperti
Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Laut. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota justru mengalami peningkatan produksi padi, seperti Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru.

Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2021 adalah Kabupaten Barito Kuala, Banjar, dan Hulu Sungai Tengah. Sementara tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah adalah Kabupaten Balangan, Kota
Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

“Jika melihat perkembangan produksi padi selama tahun 2021 menurut Subround, terjadi penurunan produksi padi secara berturut-turut pada Januari-April 2021 dan Mei-Agustus 2021. Yaitu masing-masing sebesar 3,01 ribu ton GKG (1,60 persen) dan 139,26 ribu ton GKG (23,69 persen), dibanding periode yang sama pada 2020. Penurunan produksi padi tersebut disumbang penurunan luas panen yang terjadi pada Januari-April sebesar 7,11 ribu hektar (15,22 persen) dan Mei-Agustus sebesar
38,66 ribu hektar (25,06 persen),” tambah Yos.

Disisi lain, peningkatan produksi padi hanya terjadi pada Subround September-Desember 2021, yaitu sekitar 8,27 ribu ton GKG (2,21 persen) dibanding periode yang sama pada 2020.
Pada Januari 2022, produksi padi diperkirakan sebesar 2,47 ribu ton GKG, dan potensi produksi padi sepanjang Februari – April 2022 mencapai 256,68 ribu ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 259,15 ribu ton GKG, atau naik 74,50 ton GKG (40,35 persen) dibanding
2021 yang sebesar 184,65 ribu ton GKG.

Tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April
2022 adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tapin, dan Tabalong.

Sedangkan, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode
yang sama adalah Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Banjar.
Sementara itu, Kota Banjarmasin diperkirakan tidak ada produksi padi.

Selanjutnya menurut Yos, jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka
produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2021 setara dengan 601,33 ribu ton beras,
atau turun sebesar 79,28 ribu ton (11,65 persen) dibanding 2020 yang
sebesar 680,61 ribu ton. Produksi beras tertinggi pada 2021 terjadi pada Agustus, yaitu sebesar 129,96 ribu ton dan produksi beras terendah terjadi pada Desember,
yaitu sebesar 1,56 ribu ton. (RIW/RDM/SA)

PEMKO BANJARMASIN PERINGATI HPSN 2022

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina melakukan penanaman pohon

BANJARMASIN – Peringatan Hari Perduli Sampah Nasional (HPSN) 2022 di Kota Banjarmasin, dilaksanakan di kawasan Pusat Daur Ulang (PDU) Sungai Gampa, Sabtu (5/3). Dengan mengangkat tema, Kelola Sampah, Kurangi Emisi, serta Bangun Proklim

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pada Peringatan HPSN 2022 ini, Pemerintah Kota Banjarmasin mengajak seluruh warga, untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

“Peringatan HPSN tahun ini dilaksanakan spesial, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19,” ucap Ibnu.

Oleh karena itu, lanjut Ibnu, warga tidak boleh abai dalam menjaga lingkungan mereka. Sehingga, meski dalam suasana pandemi COVID-19, peringatan HPSN masih dapat dilaksanakan di Kota Banjarmasin.

“Dengan selalu perduli terhadap lingkungan, maka diharapkan Kota Banjarmasin Baiman atau barasih wan nyaman dapat terwujud di kota ini,” ujar Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga mengatakan, untuk perduli iklim di Kota Banjarmasin juga telah melaksanakan kampung iklim (Proklim) di beberapa tempat yang ada di Kota Banjarmasin.

“Dengan adanya Proklim tersebut, maka Kota Banjarmasin dapat turutserta dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta lainnya,” tutur Ibnu.

Pada Peringatan HPSN di Kota Banjarmasin ini, Ibnu mengucapkan terimakasih kepada 307 Bank Sampah yang ada diseluruh Kelurahan, 6 Pusat Daur Ulang Rumah Tangga, 153 sekolah Adiwiyata, serta seluruh pasar modern serta pasar tradisional di Kota Banjarmasin yang telah turutserta dalam pengurangan sampah plastik di Kota Banjarmasin.

“Rangkaian kegiatan Peringatan HPSN 2022 ini, secara resmi ditutup,” ucap Ibnu.

Namun, untuk kegiatan tentang pengurangan serta pengelolaan sampah terus dilakukan di Kota Banjarmasin,” ujar Ibnu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana melakukan penanaman pohon

Hadir pada Peringatan HPSN di Kota Banjarmasin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana. (SRI/RDM/SA)

87 Koperasi di Kabupaten Banjar Tutup Akibat COVID-19

Bupati Banjar, Saidi Mansyur didampingi Wakil Bupati, Idrus Al Habsyie dan Sekdakab Banjar, HM Hilman saat menyerahkan piagam pernghargaan untuk koperasi terbaik

BANJAR – Dampak pandemi yang dimulai 2020 hingga sekarang cukup memukul seluruh sektor perekonomian di Kalsel. Bukan hanya industri dan perdagangan, usaha kecil berbasis simpan pinjam pun ikut tergerus. Tercatat di kota intan Martapura, Kabupaten Banjar, sedikitnya ada sekitar 87 koperasi tak mampu bertahan dari musibah ini.

Kepala Diskumperindag Banjar, I Gusti Suryawati melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Koperasi, Mardiana Anita, mengungkapkan, meski puluhan lebih usaha simpan pinjam ini dinyatakan non aktif. Akan tetapi, pihaknya menyebut masih banyak koperasi yang beroperasi hingga sekarang di Kabupaten Banjar.

“Ada sekitar 166 koperasi di Kabupaten Banjar yang masih aktif beroperasi dan tetap berjalan hingga sekarang ini,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Jumat (4/3) kemarin.

Sebaliknya, dia menjelaskan, sebanyak 90 koperasi di Kabupaten Banjar ikut dalam Rapat Agenda Tahunan (RAT) tahun 2021 – 2022.

“Untuk 2021 sebanyak 62 dan tahun ini kembali bertambah sedikitnya 28 koperasi,” ungkapnya.

Dari data yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mencatat total keseluruhan koperasi di Kabupaten Banjar sekitar 253. Selain itu, ada sekitar 18 koperasi juga telah dibubarkan pihaknya.

“Ini baik total keseluruhan dari koperasi yang aktif maupun non aktif di wilayah Kabupaten Banjar. Sedangkan sisanya karena tak memenuhi syarat,” pungkasnya. (RHS/RDM/SA)

2.230 Guru Honorer Diusulkan Kembali Dalam Kebutuhan Guru PPPK Kalsel Tahun Ini

Kepala Bidang GTK Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim

BANJARBARU – Kebutuhan guru SMA/SMK/SLB di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai 3.831 orang. Sebab itu sebanyak 2.230 guru honorer Kalsel akan diusulkan kembali dalam usulan kebutuhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022.

“509 diantaranya sudah mengikuti seleksi PPKPK tetapi tidak lolos,” ucap Kabid GTK Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, baru baru tadi.

Formasi yang dibuka pada seleksi PPPK Pemprov Kalsel tahap 1 dan 2 diungkapkan Rahim ada 1.690 orang, sementara yang lulus hanya sebanyak 1.181 orang.

“Jadi sisanya ada 509 formasi yang belum terisi, dan ini yang kita usulkan bersamaan dengan kebutuhan kita yang tidak dipenuhi oleh pusat,” ujarnya.

Rahim berharap di tahap tiga nanti sisa kebutuhan PPPK ini bisa diakomodir, tujuannya agar Kalsel tak kekurangan guru.

“Karena setiap tahun selalu ada guru yang pensiun dan harapan kita semua guru dapat terangkat,” harapnya.

Rahim mengingatkan, guru yang layak mengikuti seleksi PPPK yakni guru honorer K2, guru honorer di sekolah negeri maupun swasta, serta telah memiliki sertifikat pendidik.

“Selain PPPK untuk guru, kita berharal agar PPPK juga bisa disediakan bagi tenaga kependidikan,” tutupnya. (SYA/RDM/SA)

Exit mobile version