Penulis: Admin 3

TERIMA ADUAN KENAIKAN SETORAN, YLK INTAN KALSEL SAMBANGI PENGELOLA PARKIR SENTRA ANTASARI

BANJARMASIN – Yayasan  Perlindungan Konsumen Intan Kalimantan Selatan melakukan kunjungan Sentra Antasari Banjarmasin, pada Kamis (9/3). Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung ketuanya, Fauzan Ramon tersebut, untuk meninjau lokasi parkir Sentra Antasari, sekaligus mendengar langsung keluhan pengelola parkir, soal kenaikan tarif setoran per bulan.

Keterangan foto: Salah satu titik parkir di Sentra Antasari

Wakil Pengelola Parkir Sentra Antasari Banjarmasin, Didik Supriyanto, kepada wartawan menjelaskan, semula pihaknya hanya perlu menyetorkan Rp75 juta, namun saat ini naik menjadi Rp93 juta per bulan.

“Terus terang kami merasa keberatan. Karena dari 34 titik parkir di lokasi ini, tidak semuanya merata penghasilan per harinya. Kebijakan ini tentunya sangat membebani kami selaku pengelola parkir,” ujar Didik.

Apalagi sebelumya menurut Didik, kenaikan tarif setoran itu mencapai hingga Rp100 juta per bulan. Namun setelah melewati rangkaian negosiasi, maka diturunkan menjadi Rp93 juta.

“Tapi kami ingin dikembalikan seperti awal yakni Rp75 juta per bulan,” ucapnya setengah memohon.

Permintaan pengelola parkir ini, didasari kondisi Sentra Antasari, yang saat ini mulai sepi pengunjung. Sementara titik parkir di lokasi ini mencapai puluhan.

Menanggapi hal ini, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Intan Kalimantan Selatan, Fauzan Ramon mengatakan, kedatangan mereka ke Sentra Antasari, adalah untuk membuktikan komitmen untuk melindungi konsumen dan juga pelaku usaha.

“Kalo saya lihat, ini adalah target dari Dinas Perhubungan. Itukan hanya sepihak, namun akibatnya justru dirasakan konsumen.  Oleh karena itu, Saya berharap Dishub atau wali kota Banjarmasin meninjau ulang tarif kenaikan itu,” tegasnya.

Fauzan juga berharap, pengelola parkir tetap memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

“Orang kan bayar, maka sudah seharusnya dilayani dengan baik.  Misalnya pengelola memakai ID Card dan rompi khusus parkir,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, menurut Fauzan Ramon, pihaknya akan mengundang pengelola parkir Sentra Antasari dan Pemko Banjarmasin untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Sementara itu, Kasubag TU UPTD Parkir Dishub Banjarmasin, Candra Malau mengaku sudah mensosialisasikan kenaikan tarif setoran ini kepada pengelola. Bahkan pihak Universitas Lambung Mangkurat juga telah memaparkan kajian soal kenaikan tarif setoran tersebut.

“Kenaikan tarif setoran ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Banjarmasin. Mengingat, target PAD 2023 di sektor pajak retribusi ini naik dibanding tahun lalu. Yakni dari 4 miliar menjadi 6 miliar rupiah tahun ini,” tutupnya. (RIW/RDM/SA)

KALSEL SIAP SUPLAI PADI UNTUK IKN 2024

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel terus bergerak meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk di bidang Pertanian. Angka produksi padi yang akan dicapai Provinsi Kalsel ditahun 2023 ini sekitar 1,2 Juta ton.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, Kalsel diminta oleh Kementerian Pertanian untuk menjadi salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024 mendatang. Untuk itu, pihaknya akan terus berbenah untuk meningkatkan capaian produksi padi, salah satunya membenahi area persawahan yang sering tergenang air pada musibah banjir pada 3 tahun belakangan ini.

“Untuk memperbaiki sektor pertanian harus dilakukan bersama-sama, seperti Balai Wilayah Sungai dan PU Perairan yang diharapkan dapat membantu membuat pengerukan sungai dan bangkalnya sungai, agar pengairan pada pertanian dapat lebih baik lagi,” ungkap Syamsir Rahman, baru-baru tadi.

Syamsir menambahkan, menyambut sebagai penyangga pangan nasional pada tahun 2024 mendatang, pihaknya berharap adanya pangan cadangan untuk Kebutuhan IKN.

“Yang dibutuhkan oleh IKN kurang lebih 200-300 ribu ton padi, yang akan disuplai dari Kalsel,” ucapnya.

Kendala untuk mencapai target produksi padi di Kalsel, salah satunya ada pada sektor lapangan, yang mana Kalsel mengalami musibah banjir pada 3 tahun kebelakang, dikarenakan masih ada tupoksi-tupoksi yang belum berjalan, seperti kerjasama peningkatan pertanian dari berbagai pihak. Maka dari itu,  untuk memperbaiki sektor pertanian harus dilakukan bersama-sama, seperti kerjasama bersama Balai Wilayah Sungai, PU Pengairan, dan Kabupaten/Kota masing-masing untuk peningkatan produktifitas. (MRF/RDM/SA)

PERINGATI HARI BHAKTI RIMBAWAN KE-40, DISHUT KALSEL AKAN GELAR PENANAMAN POHON

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Rimbawan ke-40 sekaligus Hari Asri Desa Nusantara Tahun 2023 yang akan diselenggarakan di sekitar kawasan Lapangan Golf Kecamatan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru, pada 15 Maret 2023 mendatang, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel akan mengadakan kegiatan gotong royong sekaligus aksi penanaman kanan kiri jalan (kakija) di sekitar jalan lapangan golf yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan acara penanaman tersebut.

Kepala Dishut Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra menyampaikan, pada kegiatan tersebut, seluruh personel Dishut Kalsel akan melaksanakan gotong royong yang diantaranya dengan pembersihan sampah ranting pohon dan rumput yang mati, pemasangan tiang ajir tanaman, meratakan gundukan tanah, dan penanaman bibit pohon jenis Tanjung di kawasan tersebut. 

“Direncanakan acara penanaman pohon tersebut akan dipimpin langsung oleh orang nomor satu di Kalsel yaitu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, diikuti Instansi vertikal Kementerian LHK serta SKPD lingkup Provinsi Kalsel,” ucap Fatimatuzzahra.

Ia menjelaskan, penanaman pohon bersama bertemakan “Rimbawan Banua Hijaukan Lingkungan, Mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink (IFNS) 2030”, dengan penanaman nantinya menjadi langkah besar untuk menghijaukan hutan dan lahan di Kalsel.

“Penanaman pohon salah satu program unggulan pemerintah sehingga perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat,” lanjut Aya (sapaan akrabnya).

Gerakan penanaman pohon akan terus digelorakan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini sesuai instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam menyukseskan program revolusi hijau yaitu menanam, menanam, dan menanam untuk anak cucu kita nantinya.

“Semua pihak agar bisa berpartisipasi menggencarkan gerakan revolusi hijau dalam upaya pelestarian lingkungan,” tutupnya. (MRF/RDM/SA)

DISATUKAN, DINAS TPH DAN DINAS KETAPANG KALSEL AKAN BERNAMA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KALSEL

BANJARBARU – Dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), bergabungnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalsel dan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Kalsel menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, maka Kegiatan kedua Dinas tersebut terus dijadikan menjadi satu. Salah satunya yakni Kegiatan Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) DTPH Kalsel digabung bersama kegiatan Rapat koordinasi teknis (rakoornis) Ketapang Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas TPH Kalsel yang juga selaku Plt Kepala Dinas Ketapang Kalsel, Syamsir Rahman menyampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penggabungan SOTK, yakni antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalsel dengan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kalsel menjadi Satu Dinas, yakni menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel.

Seluruh Staff Dinas TPH Kalsel bersama Staff Dinas Ketapang Kalsel

“Kalau dulu Job Desk Dinas TPH Kalsel adalah produksi padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Dan saat sudah adanya penggabungan SOTK, maka job Desk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan dari hulu sampai ke hilir,” ucap Syamsir Rahman kepada Abdi Persada FM, saat ditemui baru-baru tadi.

Ia menjelaskan, pihaknya berharap Dinas Pertanian dari Kabupaten-Kota se-Kalsel  bisa mengusulkan berbagai macam program, salah satunya program prioritas bagaimana sektor pertanian bisa memberikan manfaat bagi petani-petani, pekebun-pekebun, dan masyarakat banyak.

“Terkait yang utama itu 9 bahan pokok, yaitu terkait tingginya harga beras berarti kita harus memproduksi lebih banyak lagi.  Kemudian adanya persaingan harga di tingkat pasar yang perlu kita pecahkan bersama agar petani bisa mendapat untung dan masyarakat juga tidak merasa nilai beli terlalu tinggi,” lanjut Syamsir.

Diungkapkan Syamsir, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten-Kota harus dapat menyusun perencanaan pembangunan pertanian dengan sedetail mungkin, untuk kepentingan masyarakat.

” Ini adalah amanah yang harus dibebankan kepada kita semua untuk kepentingan masyarakat,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/SA)

Pemkab Balangan dan Bank Kalsel, Luncurkan Kartu Balangan Pintar

BALANGAN – Bank Kalsel melakukan sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan meluncurkan kartu Balangan Pintar melalui Tabungan Simpel Bank Kalsel. Acara Launching Kartu Balangan Pintar dilaksanakan pada Kamis(19/05), saat Puncak Perayaan Hari Jadi Kabupaten Balangan ke-19 di Halaman Kantor Bupati Balangan.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Balangan, Abdul Hadi; Wakil Bupati Balangan, Supiani, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sutikno, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Kalsel, Sulkan, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel, Junita Sitorus, Plt. Komisaris Utama Bank Kalsel, Hatmansyah, Komisaris Independen Bank Kalsel, Syahrituah Siregar; Direktur
Business Bank Kalsel, Fahcrudin dan Kepala Cabang Paringin, Agus Setiawan; beserta
tamu undangan.

Bupati Balangan, Abdul Hadi mengatakan, digitalisasi melalui Kartu Balangan Pintar merupakan program unggulan Pemkab Balangan melalui Dinas Pendidikan, bekerjasama dengan Tabungan Simpel Bank Kalsel. Program ini bertujuan memberikan bantuan kepada siswa/i Sekolah Dasar (SD/setara) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP/setara) yang merupakan golongan menengah ke bawah dalam
bentuk dana pendidikan.

“Program Kartu Balangan Pintar ini dilaksanakan 1 tahun sekali yang dimana penyalurannya diberikan setiap 6 bulan ,untuk kategori siswa/i Sekolah Dasar (SD/Setara) mendapatkan Rp550 ribu dan untuk kategori siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP/Setara) mendapatkan Rp750 ribu, yang digunakan untuk membeli alat tulis guna membantu kalangan menengah ke bawah dalam proses belajar,” terang Abdul Hadi

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan, Bank Kalsel senantiasa mendukung dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui digitalisasi.

“Kolaborasi Bank Kalsel Bersama Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas
Pendidikan dilakukan dalam rangka digitalisasi pembayaran non tunai melalui Tabungan
Simpel Bank Kalsel. Hal ini juga diharapkan sebagai upaya dukungan Bank Kalsel terhadap
Program Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/SA)

Pemprov Kalsel Gelar Pelantikan PPIH Embarkasi Banjarmasin

BANJARBARU – Pelantikan petugas penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin ini dilaksanakan di salah satu gedung Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, di kota Banjarbaru pada Jum’at (20/5). Selain pelantikan PPIH, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel juga melaksanakan Meal Test untuk makanan yang nantinya dibagikan kepada para jema’ah haji tahun 1443 Hijriyah/ 2022 Masehi.

Mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mengucapkan selamat dan sukses, atas dilantiknya Petugas PPIH Embarkasi Banjarmasin, tugas dan tanggung jawab pun tak lupa diharpakan Setdaprov Kalssl agar dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

“Layanan penyelenggaraan haji adalah ibadah berskala Internasional yang melibatkan berbagai instansi dan pihak terkait lainnya, kami menyambut baik pelantikan dan pengukuhan PPIH, ini menunjukkan kesiapan Provisi Kalsel dalam ibadah haji,” ungkap Roy Rizali Anwar.

Roy menambahkan, pihaknya berpesan kepada seluruh petugas PPIH, agar dapat meningkatkan koordinasi disemua lini sehingga tugas PPIH berjalan maksimal. Diperlukan pengetahuan dan wawasan ibadah pelayanan penyelenggaraan ibadah haji sehingga dapat mensuskseskan pelaksanaan ibadah haji, dikarenakan pelayanan bagi jamaah haji ditahun 2022 ini adalah hal yang pertama dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel pasca Pandemi COVID-19 melanda.

“Haji Daerah di Kalimantan Selatan diharapkan dapat menjadi pelaksana terbaik di Indonesia sehingga dapat menjadi rujukan daerah lain sekaligus dapat memberikan kekuatan bagi jamaah dalam menjalankan rukun Islam kelima dengan sebaik-baiknya,” tutup Roy. (MRF/RDM/SA)

Pandemi COVID-19, Tingkat Kekerasan Perempuan dan Anak Berpotensi Meningkat

BANJARBARU – COVID-19 yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 2019 lalu menghambat pertumbuhan ekonomi termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel). Selain mempengaruhi daya beli masyarakat, penurunan pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan kasus kekerasan kepada Perempuan dan anak.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel Adi Santoso, Kamis (19/5) sore kemarin.

Adi Santoso memprediksi, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda Kalsel membuat kondisi ekonomi mengalami penurunan. Bahkan, bagi warga yang tergolong tidak mampu juga berdampak memprihatinkan, sehingga potensi kasus kekerasan perempuan dan anak diseluruh daerah Kabupaten-Kota se – Kalsel berpotensi meningkat.

“Ditengah kondisi pandemi ditambah keadaan ekonomi keluarga yang memprihatinkan berpotensi pada kekerasan perempuan dan anak di seluruh daerah, meningkat,” ungkap Adi.

Adi melanjutkan, untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kekerasan kepada perempuan dan anak, pihaknya akan lebih menjalin kerjasama yang intens melalui mitra mitra DPPPA Provinsi Kalsel Khususnya Organisasi-Organisasi Perempusan se – Kalsel untuk menjadi tempat pengaduan masalah perempuan dan anak sehingga pengaduan masalah kekerasan akan dapat diterima dengan baik melalui sistem pengaduan yang sudah pihak DPPPA Provinsi Kalsel sediakan.

“Kita berharap ketika ditemukan kasus masalah pengaduan ini bisa diterima dengan baik melalui sistem pengaduan yang sudah kita sediakan, ditambah dengan manajemen penanganan kasus pelatihan yang diberikan, maka Insya Allah ketika terjadi peningkatan penanganan kasus maka hal – hal yang tidak diinginkan Insya Alllah tidak akan terjadi,” tutup Adi Santoso. (MRF/RDM/SA)

DPRD Kalsel Harapkan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Asli Banua Kalsel di Anjungan TMII

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pengembangan dan pelestarian budaya asli Banua di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Syaifuddin kepada wartawan, melalui pesan singkatnya, Senin (7/3).

Menurutnya, provinsi Kalsel sebagai pintu gerbang Ibukota Negara yang baru nantinya bisa terus mempromosikan kebudayaan Banjar sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan.

“Tentu ini menjadi sebuah kesempatan untuk terus melestarikan budaya juga mempromosikan budaya kita sehingga sektor-sektor perekonomian di Kalimantan Selatan bisa lebih berkembang,” kata Politisi Partai Gerindra itu.

Selain itu, Lutfi juga mengharapkan agar pemurnian kebudayaan di Kalsel dapat dilakukan dan ini tentu memerlukan kerjasama seluruh pihak seperti para seniman, budayawan dan juga mungkin stakeholder seperti Persatuan Keluarga Banjar yang ada di seluruh dunia dan juga para pemuda yang ada dalam Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS).

“Saya mengharapkan ada sebuah urun rembuk yang tentunya bisa memberikan manfaat buat Kalimantan Selatan,” katanya.

Suasana Pertemuan Komisi IV DPRD Kalsel ke Badan Penghubung Provinsi Kalsel di TMII Anjungan Kalsel

Untuk diketahui, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel bertandang ke Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan terkait program kerja pengembangan Budaya Banjar di TMII Anjungan Kalimantan Selatan, Jum’at (4/3) lalu. Rombongan Dewan disambut oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalsel, Akhmad Zakhrani beserta jajarannya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, seorang Budayawan sekaligus Ketua dan Inisiator Wantilan Budaya Banjar Dayak Meratus, Muhammad Husni Thamrin untuk mempresentasikan Historiografi Banjar yaitu pencatatan sejarah dalam bentuk cerita seni rupa dimana Historiografi itu sendiri mengangkat tokoh-tokoh penting yang ada di Kalimantan Selatan juga ciri-ciri bangunan masa lalu sampai sekarang. (NRH/RDM/SA)

DPRD Kalsel Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata

Suasana Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus gali potensi untuk meningkatkan laju roda perekonomian daerah, salah satunya yakni dari sektor pariwisata.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, usai kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), belum lama tadi.

Imam menjelaskan pihaknya merasa perlu untuk mempelajari pemetaan pariwisata di Kota Cantik yang mengusung adat Dayak tersebut. Diharapkan hasil pertemuan tersebut dapat menjadi bahan masukan sehingga ke depan Kalsel dapat mempersiapkan sebagai salah satu provinsi penyangga ibukota negara, termasuk sektor wisata.

“Kalteng ini kan saudara mudanya Kalsel, namun, kami melihat pengelolaan dan pemetaan wisata di Kalteng ini sangat baik. Harapannya, sebagai salah satu provinsi penyangga ibukota negara, nantinya Kalsel juga siap untuk mempersiapkan segala macam hal, termasuk sektor wisata,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin yang mendampingi kegiatan Komisi II DPRD Kalsel. Menurutnya, Kalteng cukup sukses dalam membranding adat Dayak-nya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Hal tersebut, diharapkannya dapat menjadi contoh untuk Kalsel sendiri.

“Kalau Kalteng sukses dengan daya tarik di sektor adat istiadat Dayak-nya, Kalsel juga harus mampu untuk menonjolkan hal yang ikonik sebagai daya tarik, salah satunya di sektor wisata alam dan religi,” tutur Wakil Rakyat Kalsel yang akrab disapa Bang Dhin ini.

Kedatangan rombongan wakil rakyat dari “Bumi Lambung Mangkurat” pada Jum’at (4/3) kemarin, disambut langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari beserta jajaran. (NRH/RDM/SA)

KPU BANJARMASIN PERBAIKI DPT HINGGA JELANG PILKADA 2024

Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rahmiyati Wahdah, saat memberikan komentarnya pada awak media

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, melakukan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) hingga menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rahmiyati Wahdah, pada akhir pekan tadi mengatakan, pihaknya memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) setiap pertiga bulan hingga menjelang tahapan Pilkada tahun 2024 mendatang.

“Kami mulai Maret ini melakukan verifikasi untuk perbaikan DPT pertiga bulan,” ucapnya.

Rahmi menjelaskan, untuk hasil sementara verifikasi perbaikan DPT yang dirilis bulan Februari tadi, jumlah DPT mengalami kenaikan, pada Pemilu tahun 2020 lalu ada sebanyak 447 ribu, sekarang sekitar 448 ribu.

“Verifikasi dilakukan hingga menjelang tahapan Pemilu, baik legislatif, Pilpres dan Pilkada,” jelasnya.

Lebih lanjut Rahmiyati Wahdah menambahkan, kegiatan verifikasi DPT yang dilakukan pihaknya menjalin koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Banjarmasin, terkait validasi data yaitu kebenaran domisili, kemudian bersama Dinas Pendidikan untuk pemilih pemula.

“Kita jalin koordinasi dengan pengadilan agama, untuk mencari data warga yang berusia di bawah 17 tahun, namun sudah menikah, karena mereka berhak memilih,” tutupnya.

Untuk diketahui, sesuai surat resmi KPU RI,
Pilkada 2024, Pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta DPD RI akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada baik Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan berlangsung pada 27 November 2024. (NHF/RDM/SA)

Exit mobile version