Admin 3 – Laman 3 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Jalankan Visi Misi Kepala Daerah, Dinas PMD Kalsel Kembali Gelar Lomba BUMDesa Terbaik 2025.

Banjarbaru – Sesuai slogan Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yakni bekerja bersama merangkul semua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kembali menggelar Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terbaik Tahun 2025. Tahun ini sudah menginjak tahun kelima penyelenggaraan BUMDesa Terbaik sejak pertama dilaksanakan pada 2021.

Kepala DMPD Provinsi Kalsel, Faried Fakmansyah, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan penilaian ke sejumlah BUMDesa yang masuk nominasi. Kunjungan perdana tim penilai adalah ke Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady (Kanan)

Di Kabupaten Banjar, yang menjadi unggulan adalah BUMDesa Karya Bersama di Desa Kiram, Kecamatan Karangan Intan. Sedangkan di Barito Kuala, BUMDesa Berkah Bersama di Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana.

“Kandidat lainnya adalah BUMDesa Maju Bersama Sumber Rejeki, Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, BUMDesa Bina Bersama, Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, BUMDesa Wake Berkah Abadi, Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST),” ungkap Agus pada Senin (5/5).

Menurut Agus Fariady, penilaian didasarkan pada aspek kemampuan BUMDesa mengelola potensi lokal, berkontribusi secara siginifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), serta kelengkapan dokumen administrasi dan laporan keuangan.

“Selanjutnya, BUMDesa Salatiga, Desa Sungai Baring, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), BUMDesa Madani, Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), BUMDesa Mitra Usaha, Desa Suato, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, BUMDesa Mandiri Sejahtera Guntung Besar, Desa Guntung Besar, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan BUMDesa Maju Bersama Sejahtera Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru,” lanjut Agus.

Penilaian ini bukan sekadar lomba, namun menjadi upaya pemerintah provinsi mendorong semangat dan inovasi desa dalam mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan. Pemenang akan dinobatkan sebagai BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalsel tahun 2025. BUMDesa terbaik I mendapatkan hadiah uang Rp 35 juta, terbaik II Rp 30 juta dan terbaik III Rp 25 juta.

“Pengumuman pemenang dilakukan pada Expo BUMDesa 2025, yang merupakan ajang puncak yang menjadi wadah promosi, apresiasi, dan inspirasi bagi seluruh pelaku BUMDesa se-Kalsel,” tutup Agus. (MRF/RIW/RSI)

Puskesmas Sungai Andai Raih Puskesmas Ramah Layanan Publik Pertama di Kalsel

Banjarmasin – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan inisiasi terhadap Puskesmas Sungai Andai, sebagai Puskesmas Ramah Layanan Publik.

Ditetapkan langsung oleh Wakil Walikota Banjarmasin Ananda mewakili Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin, di Kantor Puskesmas Sungai Andai, pada Senin (5/5).

Ananda menyampaikan, apresiasi kepada Ombudsman RI Kalsel yang talah memberikan inisiasi tersebut.

“Setelah ditetapkan Puskesmas Sungai Andai ini sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik, maka pelayanan terus ditinggalkan lagi kedepannya,” ungkap Ananda.

Ananda berharap, seluruh Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin kedepannya, akan mendapatkan predikat sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik.

“Kami berharap 20 Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik,” ujar Ananda.

Wakil Walikota Banjarmasin ini juga berpesan, akan turun langsung ke puskesmas puskesmas untuk melihat langsung pelayanan yang diberikan.

“Kedatangan saya bisa melakukan penyamaran menjadi acil acil untuk melihat langsung layanan yang diberikan,” ucapnya.

Penyerahan Piagam Penetapan Puskesmas Sungai Andai sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik

Apakah, lanjut Ananda, puskesmas masih memberikan pelayanan dengan ramah atau tidak.

Begitu juga, tambah Ananda, untuk layanan parkir yang saat ini telah bebas tarif atau gratis.

“Jangan sampai kami mendapatkan adanya layanan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” ucap Ananda.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tabiun Huda menjelaskan, penetapan Puskesmas Sungai Andai ini sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik merupakan yang pertama di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Penetapan ini diberikan karena pelayanan yang diberikan benar benar ramah,” ucap Tabiun.

Tabiun mengatakan, kedepannya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus berupaya agar selurus Puskesmas mendapatkan gelar tersebut. (SRI/RIW/RSI)

Junjung Tinggi Profesionalitas, Gubernur Muhidin Pastikan Tidak Ada Titipan Proses Seleksi Anggota KPID Kalsel

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menekankan pentingnya profesionalitas pada seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel periode 2024-2027, dan meminta agar tidak ada peserta titipan dalam proses tersebut.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Muhidin saat menghadiri Konferensi Pers Penyerahan Hasil Uji Kompetensi Seleksi KPID Kalsel kepada Komisi I DPRD Kalsel, yang digelar di Aula Sasangga Banua, Eks Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin, akhir pekan tadi.

“Meskipun ada beberapa wajah yang kita kenal lama, namun tetap harus junjung tinggi profesionalitas,” tegas Muhidin.

Gubernur Kalsel, Muhidin (peci) saat memberikan arahan proses seleksi KPID Kalsel

Gubernur juga mengimbau semua pihak, termasuk insan pers, untuk turut mengawal proses seleksi ini agar berlangsung transparan. Ia bahkan membuka ruang laporan jika ditemukan indikasi peserta titipan.

“Kalau ada masyarakat mendengar, dan ada buktinya, silakan laporkan kepada saya. Nanti akan kita batalkan kepesertaannya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi KPID Kalsel, Muhammad Amin menegaskan bahwa seleksi kali ini berjalan dengan transparan dan tanpa intervensi.

“Seleksi periode ini terasa spesial karena Gubernur memberikan arahan secara langsung dan menyatakan agar seleksi dilakukan secara terbuka, apa adanya,” ucapnya.

Suasana Konferensi Pers Hasil Uji Kompetensi anggota KPID Kalsel

Amin menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan 21 nama peserta kepada Komisi I DPRD Kalsel, terdiri dari 17 peserta baru yang lulus uji kompetensi dan 4 peserta incumbent. Nama-nama tersebut akan mengikuti proses uji publik selama 10 hari, terhitung sejak 5 hingga 16 Mei 2025.

“Uji publik bertujuan untuk menjaring masukan masyarakat terhadap para peserta, dan akan menjadi salah satu referensi Komisi I DPRD dalam pelaksanaan Fit and Proper Test,” jelas Amin.

Ia juga menambahkan bahwa nama-nama peserta yang diumumkan hanya disusun berdasarkan abjad, bukan nilai atau peringkat. Nilai dan peringkat akan diserahkan langsung kepada Komisi I DPRD untuk menjaga objektivitas uji publik, sesuai Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor memastikan bahwa pihaknya akan memegang teguh keprofesionalan dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan anggota KPID Kalsel.

“Kami akan melaksanakan Fit and Proper Test secara profesional, dan memastikan tidak ada peserta titipan. Kami ingin mendapatkan komisioner yang benar-benar terbaik untuk penyiaran di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/RSI)

Lewat Perda Adminduk, Ilham Nor Ajak Warga Beralih ke Identitas Digital

Banjarmasin – Legislator Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak warga beralih ke Identitas Kependudukan Digital atau IKD.

Hal itu seperti yang dilakukan, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kalsel, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bertempat disalah satu cafe kawasan Banjarmasin Tengah, akhir pekan tadi.

Ilham menyampaikan, berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 di DPRD Kalsel diketahui, capaian implementasi IKD di Kalsel, termasuk Kota Banjarmasin masih tergolong sangat rendah.

“Capaian IKD kita baru 5% dari target nasional 25%. Maka dari itu, kami ingin membantu pemerintah mendorong pemanfaatan IKD melalui kegiatan sosialisasi ini,” ujarnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, saat diwancara

IKD, menurut Ilham, memiliki potensi besar dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi, termasuk dalam perubahan data Kartu Keluarga (KK), pencetakan akta kelahiran, KTP, dan dokumen kependudukan lainnya.

Ia juga mengusulkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyediakan layanan mobil keliling untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan datang langsung ke kantor.

“Banyak warga yang tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke Disdukcapil, sementara untuk mendapatkan barcode IKD harus melalui kantor Disdukcapil. Dengan adanya layanan jemput bola, masyarakat tetap bisa mengakses pelayanan kependudukan tanpa harus datang ke kantor,” pintanya.

Barcode pada IKD penting untuk memverifikasi dan mengaktifkan akun. Pemilik IKD harus memindai barcode ini di kantor Disdukcapil dengan bantuan petugas agar datanya terbukti benar dan valid.

Tak hanya soal administrasi kependudukan, Ilham juga turut mensosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Ia mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah organik dan anorganik demi mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Sampah anorganik bisa bernilai ekonomis jika dikelola dengan benar. Kita ingin masyarakat mulai sadar dari hal-hal kecil seperti memilah sampah di rumah,” katanya.

Warga yang hadir dalam sosialisasi, Muliani dan Ramadani, menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu dengan informasi terkait penggunaan IKD, yang memungkinkan masyarakat mencetak KK secara online.

“Harapannya ke depan sosialisasi seperti ini bisa lebih sering dilakukan,” tutup Muliani. (ADV-NHF/RIW/RSI)

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Pemprov Kalsel Gelar Bimtek Story Telling

Seluruh peserta Bimtek Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025 di Banjarmasin, dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan.

Kegiatan dibuka langsung Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Sekretaris Dispar Tanwiriyah, didampingi Kabid Pengembangan Destinasi, Mugeni, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Musrefinah Lediya, pada Selasa (5/5).

Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan – Tanwiriyah menyampaikan, kegiatan

bimbingan teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025 bertujuan, agar kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, dapat belajar merangkai cerita yang menarik, menggali potensi dari setiap destinasi. Sehingga dapat menyampaikan secara efektif kepada wisatawan, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Sekretaris Dispar Tanwiriyah, (ditengah) didampingi Kabid Pengembangan Destinasi, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, (ki-ka)

“Pokdarwis merupakan garda terdepan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata daerah,” ucapnya

Tanwiriah menjelaskan, Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, menghadirkan Narasumber Novyandi Saputra, yang menyampaikan materi Story Telling sebagai alat promosi, dan branding destinasi bagi Kelompok Sadar Wisata kota Banjarmasin. Sedangkan Bayu Bastari Setiawan, memaparkan materi tentang Workshop Story Telling menggali cerita lokal mitos, legenda dan sejarah kota Banjarmasin.

“Setelah di kota seribu sungai, akan kami lanjutkan ke-12 kabupaten dan kota lainnya,” jelas Intan (sapaan akrabnya).

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Emil Salim, menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, yang telah diiikuti sekitar 50 orang, terdiri Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Pemuda Pelopor dan Nanang Galuh kota Banjarmasin.

Ia berharap, hasil bimtek dapat diimplementasikan nantinya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik hingga mancanegara.

“Mari jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk berdiskusi, saling berbagi ide, belajar dari para narasumber yang berkompeten, dan menjalin jejaring yang bermanfaat untuk kemajuan pariwisata di daerah masing-masing,” tutupnya. (NHF/RIW/RSI)

Dorong Peningkatan Minat Baca, Bunda Literasi Buka PEKAN LITERASI TAHUN 2025

Banjarmasin – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Pentas Pekan Literasi Tahun 2025, di Kantor Dipersip Kalsel. Kegiatan dibuka Bunda Literasi Kalsel Fathul Jannah Muhidin, pada Senin (5/5).

“Saat ini diperingati Pentas Pekan Literasi,” ungkap Fathul Jannah.

Diharapkan, tambahnya, kegiatan ini dapat membawa dampak positif, serta meningkatkan minat baca dari masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak,” ucap Fathul Jannah.

Bunda Literasi Kalsel Fathul Jannah Muhidin (Tengah)

Pada kesempatan tersebut, Bunda Literasi juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah mendukung pelaksanaan Pentas Pekan Literasi Tahun 2025, seperti Bank Indonesia dan Bank Kalsel.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selattan, Adethia Hailina mengatakan, Pentas Pekan Literasi yang dilaksanakan saat ini, merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Buku Sedunia serta Hari Buku Nasional.

“Karena waktu dari peringatan tersebut berdekatan maka kegiatan di Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan satu,” ungkapnya.

Untuk kegiatan Pentas Pekan Literasi ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu bedah buku dengan mendatangkan penulis nasional Dewi Lestari, Bazar Literasi, mendongeng untuk anak anak, serta lomba mewarnai.

“Dipilihnya kegiatan ini tentunya untuk meramaikan peringatan Hari Buku Sedunia serta Nasional,” ucapnya. (SRI/RIW/RSI)

Pemkab Banjar Terus Kirim Bantuan Hingga Pasca Banjir

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar tidak menutup mata terhadap banjir yang melanda sejumlah kecamatan akibat hujan deras sejak Januari lalu.

Sejumlah logistik sudah disalurkan, mulai dari makanan, obat-obatan hingga perahu karet.

Bantuan itu bahkan disalurkan sebelum status darurat bencana ditetapkan pada Senin (27/2) lalu.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Warsita mengungkapkan, setiap kiriman logistik dari BNPB datang, pihaknya langsung menyalurkan bantuan ke posko yang tersebar di 11 Kecamatan.

“Nanti dari posko kecamatan itu, mereka salurkan ke desa yang terdampak,” ungkapnya, Jumat (10/3).

Selain dari BPBD Banjar, bantuan juga diakuinya disalurkan oleh dari SKPD lain seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

“Karena ini memang sudah tugas kita untuk membantu warga,” ucapnya.

Meski sejumlah wilayah sudah terbebas dari genangan air. Namun berdasarkan peninjauan yang dilakukannya pada Kamis (8/3) kemarin, masih ada beberapa wilayah yang tergenang.

” Ada beberapa desa di Martapura timur, Astambul, Martapura Barat, dan 6 Desa di Sungai Tabuk,” bebernya.

Warsita menyebut, pihaknya sendiri menugaskan 4 orang patroli yang berjaga 24 jam di posko induk BPBD Banjar, untuk menghimpun informasi dari tiap posko kecamatan. Petugas di bagi menjadi dua shift, setiap laporan yang mereka terima akan disiarkan pada pagi dan sore hari.

Penanggulangan pasca banjir juga dilakukan. Seperti penyaluran air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak, serta perahu untuk wilayah yang akses jalannya masih tergenang air.

“Ada sekitar 10 tandon dalam 1 kelurahan, bagi wilayah yang masih tergenang air kami memfasilitasi dengan 1 kapal dan 1 jukung,” tuturnya.

Warsita meminta kepada masyarakat yang masih terkena musibah banjir untuk bersabar dan tetap waspada. Ia juga berharap bencana tersebut cepat berlalu.(SYA/RDM/SA)

MENUJU PROVINSI LAYAK ANAK, PEMPROV KALSEL SUSUN RAD KLA TAHUN 2023

BANJARMASIN – Tahun ini, Kalimantan Selatan menargetkan dapat meraih predikat Provinsi Layak Anak. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan itu, adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan penguatan gugus tugas Kota Layak Anak Tingkat Provinsi. Penyusunan RAD ini dilakukan pada kegiatan rapat koordinasi lintas sektor, yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel itu, digelar di Banjarmasin pada Kamis (8/3).

Kepada wartawan, Kepala DPPPA Provinsi Kalsel, Adi Santoso mengatakan, penyusunan RAD ini bertujuan untuk mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, serta meningkatkan efektivitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan, guna mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.

“Saat ini 12 kabupaten kota di Kalimantan Selatan sudah berstatus Kabupaten atau Kota Layak Anak, dan hanya menyisakan kabupaten Kotabaru,” ujar Adi.

Oleh karena itu, menurut Adi, pada pertemuan ini, juga dibahas apa saja kendala dari upaya perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, terutama di kabupaten Kotabaru.

Sementara itu, Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Provinsi Kalsel, Andrian Anwari menjelaskan, setidaknya ada 5 klaster penilaian untuk mendapatkan predikat KLA. Diantaranya terkait pemenuhan hak sipil anak, dan pemenuhan hak mendapatkan perlindungan.

“Nilai rata-rata kabupaten Kotabaru untuk penilaian 5 klaster itu masih rendah. Bahkan masih di bawah nilai minimal 500 poin,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Andrian, pihaknya terus melakukan pendampingan kepada kabupaten Kotabaru, agar dapat meningkatkan penilaian menuju Kabupaten Layak Anak. Sehingga target Provinsi Layak Anak, juga dapat tercapai.

Pada rakor ini, gugus tugas KLA, juga diharapkan dapat mendorong seluruh kebijakan terkait anak, ke dalam seluruh unsur perencanaan pembangunan. (RIW/RDM/SA)

ANGGARAN UNTUK RESES DPRD BANJARMASIN TAHUN 2023 SEBESAR 8 M

BANJARMASIN – Tahun 2023 ini kegiatan reses 45 Anggota DPRD Banjarmasin, masih tetap sama dengan tahun – tahun sebelumnya sebesar Rp8 miliar.

Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris DPRD Banjarmasin, Iwan Ristianto, pada Jumat (10/3) menjelaskan, meski tahun 2023 ini DPRD Banjarmasin sepakat akan melaksanakan reses perorangan karena sebelumnya secara kelompok, untuk anggarannya tidak ada kenaikan ataupun penurunan yaitu satu tahun tiga kali reses, dengan anggaran sebesar Rp8 miliar.

“Selama masa reses masing-masing anggota Dewan mendapat tunjangan 10,5 juta rupiah,” ucapnya

Disampaikan Iwan, untuk dana operasional reses disiapkan pihak Sekretariat DPRD (Setwan) Banjarmasin dengan menggunakan penyedia jasa yang ada di LPSE dan E-katalog, masing-masing 45 wakil rakyat dianggarkan Rp 8 juta. Namun

biaya operasional itu hanya pagu, yakni pemakaian sesuai dengan keperluan.

“Penyewaan tenda, sound sistem, dan sewa tempat, akan disiapkan pihak Setwan Banjarmasin,” jelasnya

Lebih lanjut Iwan menambahkan, untuk

masa reses akan dilaksanakan selama tiga hari, dengan jumlah kehadiran maksimal 50 warga. Masing-masing anggota dewan boleh memilih titik atau lokasi reses yang sama, sesuai daerah pemilihan (dapil), tetapi waktu yang berbeda.

“Reses rencananya akan digelar di bulan April, saat ini masih mempersiapkan, karena satu anggota DPRD Banjarmasin akan didampingi satu staf Setwan Banjarmasin,” tutupnya. (NHF/RDM/SA)

BI, DPRD KALSEL, PEMPROV KALSEL DAN BKKBN BERSINERGI PERCEPAT PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI BANUA

BANJARMASIN – Percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui sinergi berbagai pihak.

Pesan itu mengemuka dari kegiatan siaran pers bersama antara Bank Indonesia (BI), DPRD Provinsi Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalsel, bertempat di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (10/3).

Foto : Suasana Siaran Pers BI, DPRD Kalsel, Pemprov Kalsel, BKKBN dan Persroom DPRD Kalsel

Isu stunting menjadi perhatian besar Pemerintah, dan strategi untuk menurunkan angka stunting telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2011. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kalsel merupakan provinsi dengan angka penurunan prevalensi tertinggi di Indonesia, dari semula 30,0 persen pada 2021, menjadi 24,6 persen pada 2022. Kendati demikian, angka prevalensi stunting di Kalsel masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 24,4 persen.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK mengatakan pihaknya sangat serius menangani masalah stunting. Saat ini DPRD Provinsi Kalsel tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mengatasi masalah stunting.

“Sebelumnya kami telah melakukan audiensi ke kantor pusat BKKBN dalam rangka percepatan penyusunan Raperda tentang stunting,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo, mengatakan dalam sudut pandang makro ekonomi, ikhtiar penurunan stunting tidak bisa dipisahkan dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

“Hal itu sejalan dengan peran BI di daerah, yakni mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkesinambungan. Oleh karenanya, BI berkomitmen mendukung penuh upaya pengentasan stunting di Kalsel,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan dukungan BI terhadap penanganan stunting tercakup dalam lima aspek. Kelima aspek itu adalah pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, ekonomi digital, pengelolaan uang Rupiah, dan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Seluruh aspek tadi, kata Wahyu, bertujuan memperkuat ketahanan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap penurunan angka stunting.

“Khusus aspek terakhir, pada lingkup kepedulian sosial, BI akan memprioritaskan penyalurannya ke lima daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel, yakni Barito Kuala, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Hulu Sungai Utara,” jelasnya.

Sedangkan Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Sopyan, menjelaskan ada lima pilar percepatan penanganan stunting, yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku.

Selanjutnya kovergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Kemudian gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi. Terkait pilar yang pertama, BKKBN mengapresiasi inisiatif DPRD Provinsi Kalsel yang tengah menyusun Raperda tentang stunting.

“Jika Raperda itu rampung, maka Kalsel akan menjadi provinsi pertama yang membuat Perda tentang stunting. Oleh sebab itu, dengan semangat pentahelix, kami mendorong segenap pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk turut mensukseskan program stunting, salah satunya dengan berpartisipasi lewat program BAAS,” terangnya.

Sementara Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, yang diwakili oleh Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, Agussalim, mengatakan persoalan stunting telah menjadi fokus utama pihaknya, mengingat Kalsel masuk dalam 12 provinsi prioritas penurunan stunting.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kalsel adalah menurunkan angka inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat, dan pada gilirannya akan menurunkan angka stunting. Pihaknya juga menargetkan angka stunting di Kalsel akan turun di angka 14 persen pada 2024.

“Pemerintah Provinsi Kalsel mengajak seluruh komponen untuk bergerak aktif dan bersatu padu untuk mempercepat penurunan stunting, sehingga target prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024 dapat terwujud,” tambahnya.

Kedepan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan terkait untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Foto : Penyerahan Cinderamata oleh Kepala Perwakilan BI Kalsel kepada Ketua DPRD Kalsel

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata Bank Indonesia dan DPRD Kalsel serta penyerahan secara simbolis Baju Seragam dari Bank Indonesia kepada Anggota Persroom Dewan. ( (NRH/RDM/SA)