Penulis: Admin 3

Banjarmasin – Gubernur Kalsel H. Muhidin melakukan Peninjauan dan Penandatanganan Prasasti Amanah Medical Center (AMC), Kamis (8/5) menandai kesiapan beroperasi rumah sakit di Jalan Haryono MT Kertak Baru Ilir, Banjarmasin, Kalsel ini.

Rumah Sakit AMC yang pemancangan tiang perdananya dilakukan pada 22 Juli 2022 ini, adalah inisiasi pemilik PT Amanah Grup, Imam Abror dan istri, Sunarti.

Turut menyaksikan penandatanganan prasasti dan peninjauan Rumah Sakit AMC ini, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala BNN Kalsel Brigjen Pol Nurullah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rina Virawati, Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel,  Muhammad Tambrin, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, serta Forkopimda dan mitra kerja lainnya.

Gubernur, Muhidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada owner PT Amanah Grup Imam Abror dan istri, yang berinisiatif membangun rumah sakit dengan fasilitas lengkap ini di Kalsel.

Diharapkan, apa yang dilakukan Imam Abror ini dicontoh pengusaha lainnya di daerah yang memiliki kemampuan untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat.

“Ini contoh yang bisa diikuti pengusaha pengusaha lain di Banua kita” ujar Muhidin.

Diakui, Kalsel sampai sekarang masih kekurangan rumah sakit, sehingga keberadaan rumah sakit swasta seperti RS AMC ini sangat membantu pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Setelah penandatanganan prasasti, dilakukan peninjauan ruangan yang diikuti Forkopimda, dipimpin Direktur Rumah Sakit Amanah Medical Centre, Zul Indra yang memberikan penjelasan tiap unit yang ditinjau.

Peninjauan dimulai dari lobby menuju ruang IGD, dilanjutkan ruang radiologi. Naik ke lantai 2 untuk meninjau Ruang rehab medik (fisioterapi), dilanjutkan ke lantai 3 meninjau klinik eksekutif, ke lantai 5 meninjau Ruang ICU dan OK, terakhir ke lantai 8 untuk meninjau Ruang Rawat Inap (Kamar VIP dan VVIP)

Usai melakukan peninjauan, sekali lagi Gubernur menegaskan apresiasinya kepada Imam Abror yang terus melakukan kebaikan untuk masyarakat Kalsel di usai tuanya ini.

Gubernur juga memuji kelengkapan fasilitas yang terdapat di RS AMC yang menurutnya melebihi rumah sakit yang sudah ada.

Sementara itu, Sunarti Imam Abror menegaskan, pihaknya komitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat di Banua khususnya.

Dalam tayangan video profil RS AMC, dijelaskan bagaimana alur penanganan pasien dan layanan unggulan seperti perawatan mata, bayi tabung, dan gastroenterologi. Beberapa peralatan medis mutakhir yang akan tersedia antara lain MRI 1/2 tesla, dan CT Scan 160 slice.

RS AMC dilengkapi fasilitas berupa Sentra Pelayanan Radiologi Diagnostik dengan peralatan radiologi terbaru yaitu MRI, X-Ray, Mammografi, Panoramic X-Ray dan CBCT, Fluoroscopy serta Bone Densitometry (BMD), dan Sentra Pelayanan Serebro-Kardiovaskuler untuk melayani pasien-pasien saraf dan jantung.

Rumah Sakit AMC juga melayani tindakan katerisasi jantung dengan Ceiling Mounted Cath-Lab generasi terbaru, dan Sentra Pelayanan Endoskopi yang dapat melayani pemeriksaan lambung, usus besar, bronkoskopi, sampai dengan Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT).

Kemudian, Sentra Pelayanan Mata, Sentra Pelayanan Kulit berupa Kecantikan dan Anti-Aging juga dilengkapi dengan Sentra Pelayanan Kebidanan, dan In Vitro Fertilization (IVF) atau Bayi Tabung.

Tidak itu saja, terdapat juga Sentra Pelayanan Medical Check-Up (MCU), “one stop-service”, Sentra Pelayanan Rehabilitasi Medik yang berfokus pada pemulihan pasca stroke, pasca serangan jantung, terapi wicara, terapi okupasi dan lain-lain.

RS AMC juga didukung pelayanan penunjang yang lengkap termasuk laboratorium klinik 24 jam, laboratorium patologi anatomi, Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, farmasi 24 jam, instalasi gizi dan katering, pelayanan hemodialisis atau cuci darah yang nyaman, intensive care unit (ICU, ICCU, PICU dan NICU), dan tujuh buah kamar operasi yang modern dan canggih. (Biroadpim-RIW/RSI)

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar secara resmi meluncurkan Pilot Project Posyandu dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kamis (8/5) siang.

Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, disaksikan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhiddin, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar, Nurgita Tiyas, serta sejumlah undangan dari lintas sektor.

Wakil Bupati Banjar mengatakan, Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang menekankan fungsi posyandu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga meliputi pelayanan dasar lainnya sesuai SPM, yakni pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial.

“Dalam upaya mengimplementasikan Permendagri tersebut, Pemkab Banjar telah menetapkan Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul dan Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru sebagai Pilot Project Posyandu 6 SPM melalui keputusan Bupati Banjar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kalsel, Fathul Jannah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi para kader posyandu.

“Hari ini ulun (saya) merasa sangat senang bisa hadir di tengah-tengah bapak-ibu sekalian, para penggerak utama Posyandu yang selama ini telah memberikan peran nyata bagi masyarakat kita,” katanya.

Fathul Jannah menjelaskan Posyandu saat ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat di berbagai bidang.

“Posyandu bukan sekadar tempat pelayanan rutin. Di balik kegiatan yang sederhana, Posyandu punya peran penting dalam mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat, terlebih dalam pelaksanaan 6 SPM yang menjadi tanggung jawab bersama di tingkat daerah,” ujarnya.

Tugas sebagai pengurus Posyandu, menurutnya, bukanlah tugas yang ringan. Peran kader Posyandu sangat vital, meskipun sering kali dilakukan secara sukarela.

“Tapi ulun percaya, apa yang ibu-ibu lakukan bukan hanya bentuk pengabdian, tapi juga menjadi contoh luar biasa bagi generasi muda dan masyarakat sekitar,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi peluncuran Pilot Project Posyandu 6 SPM ini sebagai wujud nyata komitmen Pemkab Banjar untuk mendukung transformasi pelayanan New Posyandu.

“Ulun ucapkan selamat dan apresiasi atas peluncuran Pilot Project Posyandu 6 SPM di Desa Pasar Jati. Ini menunjukkan komitmen luar biasa dari Bapak Bupati dan Ibu Ketua TP Posyandu Kabupaten Banjar serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar,” tutupnya.

Kegiatan dirangkai dengan penyerahan sejumlah bantuan diantaranya alat permainan edukatif, biskuit balita dan ibu hamil, bantuan sambungan SPAM dan air gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan pembangunan pusat linmas, dan bantuan sembako.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Fathul Jannah turut meresmikan sekaligus meninjau langsung Posyandu Desa Pasar Jati 2, yang menjadi salah satu percontohan Posyandu Wasaka (Wajib Dasar 6 SPM Kalimantan Selatan). (SYA/RIW/RSI)

Banjarmasin – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Lomba Jingle Perpustakaan perdana tahun 2025, dan menetapkan Niluh And Friends sebagai juara pertama. Penyerahan hadiah dilaksanakan di  Aula Kantor Dispersip Kalsel, Kamis (8/5).

Plt Kepala Dispersip Kalsel Adethia Hailina mengatakan, pihaknya tidak menyangka, bahwa lomba jingle perpustakaan ini, disambut antusias masyarakat Kalimantan Selatan.

“Pada awal pendaftaran hanya sedikit yang mendaftar, namun pada akhir pendaftaran banyak yang mendaftar,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Adethia, pihaknya mengira hanya 6 sampai 7 peserta saja, yang mengikuti lomba ini. Namun pada kenyataannya terdapat 19 peserta dari perwakilan 13 Kabupaten/Kota yang mengikuti lomba jingle perpustakaan.

“Hingga akhirnya terpilih pemenang lomba jingle perpustakaan dari juara 1 hingga harapan 3,” ucap Adethia.

Tentunya, lanjutnya, jingle dari para pemenang ini akan digunakan dalam setiap acara, promosi, serta kegiatan Dispersip Kalsel .

“Kami berharap jingle perpustakaan dari pemenang ini tersebar luas, sehingga diingat oleh masyarakat,” ujarnya

Harapannya, dengan adanya jingle perpustakaan ini, masyarakat selalu teringat kepada Perpustakaan Pal 6 milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berikut daftar pemenang Lomba Jingle Perpustakaan :

Juara 1 : Niluh And Friends

Juara 2 : Bayu Azhari

Juara 3 : YAP

Juara Harapan 1 : Nanda Sukma N

Juara Harapan 2 : Hakwatun Nisa

Juara Harapan 3 : Edius Band. (SRI/RIW/RSI)

Banjarmasin – DPRD Banjarmasin meminta Hexagon, untuk sementara berhenti beroperasi.

Kepada sejumlah wartawan belum lama tadi, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Aliansyah, menegaskan, hasil rapat dengar pendapat dengan manajemen Hexagon dan instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Satpol PP, serta DPMPTSP Kota Banjarmasin,  meminta THM di kawasan jalan Veteran tersebut, untuk berhenti beroperasi sementara.

“Hexagon ini belum mengantongi izin operasional diskotik, dan izin  penjualan minol yang masih berproses,” ucapnya.

Aliansyah menyampaikan, managemen Hexagon hendaklah melakukan penghentian operasional sambil menunggu keluarnya surat izin yang sedang diurus tersebut.  Aturan ini tidak hanya berlaku bagi Hexagon saja, tetapi bagi semua pengusaha THM di Banjarmasin.

“Sekarang ini sangat mudah mengurus izin usaha, cukup melalui online,” jelasnya

Aliansyah mengimbau, agar pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) selain Hexagon, mengambil hikmah dari insiden ini, agar tidak terulang kembali.

Meskipun sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat dan provinsi, namun pemko sebagai pemilik wilayah usaha, juga harus dihargai.

“Alur perizinan yang benar itu, rekomendasinya dari Disporapar dulu baru ke Kepolisian,” tutup Ali. (NHF/RIW/RSI)

Banjarmasin – Demi menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini, Anggota DPRD Kalsel, Mushaffa Zakir, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Kegiatan ini berlangsung disalah satu sekolah di Banjarmasin pada Rabu (7/5).

Mushaffa menjelaskan, pelatihan ini bertujuan agar para peserta dapat langsung mempraktikkan ilmu yang diperoleh di lingkungan sekolah maupun rumah. Sehingga, hasil edukasi pengelolaan sampah menjadi kontribusi dalam mengatasi persoalan darurat sampah di Banjarmasin.

“Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, juga dirangkai dengan pelatihan langsung mengenai pengelolaan sampah organik dan anorganik,” jelasnya.

Disampaikan Mushaffa, pelatihan ini menekankan tiga poin utama dalam pengelolaan sampah, yaitu pencegahan, pemilahan, dan pengolahan. Dimana, pihaknya ingin membentuk kepedulian terhadap lingkungan, khususnya bagi kalangan pendidik dan siswa.

“Cara paling efektif adalah dengan mengelola sampah mulai dari rumah dan sekolah,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemerhati Lingkungan – Akbar Rahman menambahkan, pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya serta memperkenalkan lima teknik sederhana yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Yaitu metode Takakura, ember tumpuk, biopori, budidaya maggot, dan pembuatan eco-enzyme.

“Eco-enzyme merupakan hasil fermentasi limbah organik selama 90 hari. Produk ini bisa digunakan untuk kebersihan rumah hingga perawatan kecantikan. Untuk hasil terbaik, gunakan kulit buah-buahan yang tinggi vitamin C seperti jeruk, nanas, atau semangka,” tutupnya.

Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, diikuti peserta didik dan para guru dari berbagai sekolah baik MA, SMA dan SMK se-Kota Banjarmasin. (ADV-NHF/RIW/RSI)

Banjarmasin – Balai Wilayah Sungai Kalimantan III menargetkan, revitalisasi Sungai Veteran tahap satu, selesai pada Juni 2026 mendatang.

Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Ridwan Fauzi menjelaskan, untuk paket pekerjaan tahap satu ini meliputi pekerjaan revitalisasi sungai di kawasan Tempekong sampai Simpang Ulin.

“Selain itu terdapat juga pekerjaan pembuatan rumah pompa serta pintu air,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, pada Kamis (8/5).

Untuk rumah pompa, dibangun di tiga lokasi, yaitu Tempekong, Sungai Bilu, serta Sungai Gardu.

“Pekerjaan tahap pertama ini, ditargetkan dapat selesai pada Juni 2026 mendatang,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga mengenai, progres pekerjaan pembangunan revitalisasi Sungai Veteran Banjarmasin tahap satu, yang kini sudah mencapai 25 persen.

Seperti yang disampaikan, PPK Sungai dan Pantai Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Anjar Karunia Ladika.

“Saat ini untuk pekerjaan revitalisasi Sungai Veteran yang dimulai sejak 2024 lalu, hingga kini sudah mencapai 25 persen,” ungkapnya.

Dimana pekerjaan sudah memasuki pemasangan tiang pancang dengan kedalaman 300 meter. Begitu juga di lokasi rumah pompa Sungai Gardu serta Sungai Bilu, sudah dipasang tiang pancang.

Sementara itu, Pelaksana Proyek Pembangunan Revitalisasi Sungai Veteran Jhoni mengakui, selama pekerjaan tahap satu ini pihaknya tidak menemukan kendala yang berarti.

“Kami bersyukur dengan adanya dukungan dari masyarakat setempat, hingga pembangunan ini dapat berjalan lancar,” ujar Jhoni.

Sedangkan salah seorang warga Veteran, Yusuf mengatakan, sebagai warga setempat tentu mendukung pembangunan revitalisasi Sungai Veteran di kawasan tempat tinggalnya tersebut.

“Kami memberikan dukungan terhadap pembangunan tersebut, untuk kemajuan pembangunan di Kota Banjarmasin,” ucapnya. (SRI/RIW/RSI)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi bidang pendidikan sekaligus silaturahmi antara Gubernur Kalsel dan ratusan kepala satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB se-Kalsel, baik negeri maupun swasta, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (5/5).

Mewakili Gubernur Kalse,  Muhidin, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan pesan penting terkait komitmen Gubernur terhadap kemajuan dunia pendidikan di Banua.

“Pak Gubernur sangat ingin bertemu langsung dengan bapak ibu semua. Tetapi karena harus mengantar jemaah haji, akhirnya tidak bisa hadir disini,” katanya.

Syarifuddin menyebut, Gubernur Muhidin ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan pendidikan sesuai dengan visi misinya, yaitu pendidikan yang semakin sejahtera, termasuk memperhatikan aksesibilitas jalan ke sekolah-sekolah.

Pemprov Kalsel ingin memetakan kebutuhan riil setiap sekolah di bawah kewenangannya. Mengingat setiap wilayah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda.

“Keperluan sekolah di Banjarmasin tentu berbeda dengan di Balangan. Jadi penting bagi kami untuk mendengar langsung dari kepala sekolah mengenai kebutuhan mereka,” jelasnya.

Syarifuddin juga menekankan pentingnya pendataan kondisi ruang kelas. Sekolah diminta menyampaikan data akurat terkait jumlah ruang belajar, termasuk kategori kerusakan ringan atau berat.

“Jangan sampai proses belajar terganggu hanya karena kekurangan ruang atau kondisi bangunan yang tidak layak,” tegasnya.

Ia juga menyinggung rendahnya rata-rata lama sekolah di Kalsel, yang menjadi perhatian khusus Gubernur Muhidin. Oleh karena itu, Pemprov akan menggandeng Kementerian Agama untuk mendorong penerapan program Paket C di lingkungan pesantren, guna memperluas akses pendidikan setara SMA.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyadi, menambahkan bahwa perhatian Pemprov juga ditujukan bagi pendidikan inklusif, khususnya untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Tahun ini kami akan menyiapkan 16 unit bus khusus untuk antar jemput siswa SLB, agar mereka bisa lebih mudah mengakses pendidikan tanpa hambatan transportasi,” kata Hadeli. (SYA/RIW/RSI)

Banjarbaru – Panitia Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2024–2027 secara resmi menyerahkan seluruh berkas hasil uji kompetensi kepada Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Prosesi penyerahan dilakukan langsung Ketua Timsel, Muhammad Amin, didampingi para anggota tim, dan diterima Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, pada Senin (5/5) siang, di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.

Ketua Timsel KPID Kalsel, Muhammad Amin menjelaskan, bahwa penyerahan ini merupakan bagian dari transparansi proses seleksi dan bentuk pertanggungjawaban Timsel terhadap hasil uji kompetensi yang telah dilaksanakan.

 “Penyerahan ini kami lakukan agar Komisi I DPRD Kalsel mengetahui secara rinci hasil keseluruhan seleksi, baik peserta yang lolos maupun yang tidak lolos dalam tahapan uji kompetensi,” ujar Amin.

Ia menambahkan bahwa dengan penyerahan tersebut, maka secara resmi seluruh tahapan uji kompetensi telah selesai dilaksanakan oleh Timsel. Selanjutnya, akan dilakukan uji publik selama 10 hari, terhitung mulai 5 hingga 16 Mei 2025, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

 “Tahapan selanjutnya adalah uji publik yang akan berlangsung selama 10 hari. Setelah itu, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Komisi I DPRD untuk melaksanakan tahap uji kelayakan dan kepatutan,” tambahnya.

Amin juga menegaskan bahwa Timsel tetap siap untuk berkoordinasi dengan Komisi I DPRD jika diperlukan, khususnya terkait data administrasi maupun informasi teknis lainnya dari proses seleksi yang telah dijalankan.

“Meskipun tugas kami sudah hampir selesai, kami tetap terbuka untuk melakukan koordinasi apabila dibutuhkan, agar proses ini tetap berjalan transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menyampaikan apresiasi kepada Timsel atas kerja keras dan dedikasi selama proses seleksi berlangsung. Ia memastikan Komisi I DPRD Kalsel akan melanjutkan proses dengan profesionalisme tinggi.

“Kami akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan profesional, transparan, dan objektif, mengingat KPID Kalsel merupakan lembaga penting dalam menjaga kualitas penyiaran dan keberimbangan informasi di daerah,” tegas Rais.

Dengan penyerahan ini, diharapkan proses seleksi anggota KPID Kalsel periode 2024–2027 dapat menghasilkan komisioner yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/RSI)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, Senin (5/5), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Forum yang momen penting untuk menyusun arah pembangunan Kalsel lima tahun ke depan ini, dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan Dirjen Otonomi Daerah, para kepala daerah se-Kalsel, pimpinan SKPD, kepala Bappeda dan Balitbangda kabupaten/kota, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan beberapa agenda strategis yang menjadi fokus pembangunan, salah satunya rencana pembangunan Jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan.

Jembatan ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp4,8 triliun. Namun sebagian telah dikerjakan menggunakan dana APBD Pemprov dan kabupaten. Dana pusat yang masih dibutuhkan sebesar Rp2,8 triliun.

“Sisi ujung jembatan akan dibantu dari APBD kabupaten dan provinsi, sementara bagian tengah kita usulkan dibiayai APBN. Saya harap dananya bisa segera turun agar pada 2027 jembatan sudah rampung,” ujarnya.

Menurut Gubernur, proyek ini penting untuk memperkuat posisi Kalsel sebagai penyangga logistik Kalimantan, terutama dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dengan laut yang dalamnya lebih dari 20 meter kita bisa tarik industri-industri dari Jabodetabek ke Kalsel. Karena itu kita tengah mengembangkan kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih yang ditargetkan selesai tahun 2028,” jelasnya.

Pelabuhan ini diharapkan menjadi simpul logistik berskala nasional dan internasional.

Di bidang pendidikan, Gubernur Muhidin menekankan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat langsung dikelola oleh sekolah.

“Supaya tidak ada oknum yang memanfaatkan dana dari pusat untuk penyedia makanannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor menjelaskan visi pembangunan Kalsel lima tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMD, yaitu BERKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

“Kita membagi Kalsel menjadi tiga zona pembangunan. Banjarbakula untuk jasa dan perdagangan, Banua Anam untuk sentra pangan dan agroindustri berbasis hilirisasi, serta Saijaan Bersujud sebagai kawasan industri hilirisasi sawit dan batubara,” urainya.

Ketiga kawasan ini akan terhubung dengan jalan bypass dan jembatan penghubung. Ariadi menegaskan tiga prasyarat dasar yang harus segera diwujudkan, yaitu jembatan Pulau Laut-Kalimantan, Pelabuhan Mekar Putih, dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Ketiganya tidak bisa dipisahkan. KEK Mekar Putih juga harus segera diberikan status operasional oleh Dewan KEK,” ujarnya.

Kawasan ekonomi dan industri di Kalsel nyatanya menarik minat investor asing. Ariadi mengungkapkan adanya investor asal Tiongkok yang berminat menanamkan modal sekitar Rp7 triliun di kawasan industri Jorong, dengan potensi menyerap hingga 10 ribu tenaga kerja.

“Kalau ini berhasil, bisa dongkrak ekonomi Kalsel hingga 2 persen. Target kita tumbuh 8,1 persen pada 2029 bisa tercapai asal ada dorongan investasi,” ucapnya.

Ia mendorong kepala daerah agar tidak pasif dan aktif mempromosikan wilayahnya kepada investor.

“Contohnya Morowali bisa tumbuh 14 persen karena smelter. Tapi ingat, kita butuh investor yang padat karya, bukan hanya padat modal. Kita ingin pertumbuhan yang berkeadilan, lingkungan tetap terjaga,” tutupnya.(SYA/RIW/RSI)

Banjarbaru – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam memajukan pendidikan di Kalimantan Selatan. Dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperingati hari pendidikan nasional 2025, dengan melaksanakan apel bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kalsel, yang dilaksanakan di Halaman Perkantoran Gubernur di Banjarbaru pada Senin (5/5). Peringatan ini juga berbarengan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke – 29 yang diperingati pada 25 April lalu.

Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan saat yang tepat untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat dalam memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

“Melalui pendidikan, akan dapat memutus mata rantai kemiskinan, dengan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran digital,” ungkap Hasnur, usai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah ke – 29 dan Hari Pendidikan Nasional, Senin (5/5)

Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke – 29 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, bertindak sebagai pembina upacara,  Pj Sekdaprov Kalsel, M Syarifuddin, yang menyampaikan bahwa tema peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun ini, adalah “sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045”.

Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, dalam menyongsong masa depan indonesia yang gemilang.

“Semangat bekerja bersama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ungkap Syarifuddin.

Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini pula, Syarifuddin mengharapkan para guru di Kalimantan Selatan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban, tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga mentor dan pembimbing bagi para murid.

“Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/RSI)