Musrenbang RPJMD 2025–2029, Pemprov Fokuskan Kalsel Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, Senin (5/5), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Forum yang momen penting untuk menyusun arah pembangunan Kalsel lima tahun ke depan ini, dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan Dirjen Otonomi Daerah, para kepala daerah se-Kalsel, pimpinan SKPD, kepala Bappeda dan Balitbangda kabupaten/kota, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan beberapa agenda strategis yang menjadi fokus pembangunan, salah satunya rencana pembangunan Jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan.
Jembatan ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp4,8 triliun. Namun sebagian telah dikerjakan menggunakan dana APBD Pemprov dan kabupaten. Dana pusat yang masih dibutuhkan sebesar Rp2,8 triliun.
“Sisi ujung jembatan akan dibantu dari APBD kabupaten dan provinsi, sementara bagian tengah kita usulkan dibiayai APBN. Saya harap dananya bisa segera turun agar pada 2027 jembatan sudah rampung,” ujarnya.
Menurut Gubernur, proyek ini penting untuk memperkuat posisi Kalsel sebagai penyangga logistik Kalimantan, terutama dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dengan laut yang dalamnya lebih dari 20 meter kita bisa tarik industri-industri dari Jabodetabek ke Kalsel. Karena itu kita tengah mengembangkan kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih yang ditargetkan selesai tahun 2028,” jelasnya.
Pelabuhan ini diharapkan menjadi simpul logistik berskala nasional dan internasional.
Di bidang pendidikan, Gubernur Muhidin menekankan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat langsung dikelola oleh sekolah.
“Supaya tidak ada oknum yang memanfaatkan dana dari pusat untuk penyedia makanannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor menjelaskan visi pembangunan Kalsel lima tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMD, yaitu BERKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.
“Kita membagi Kalsel menjadi tiga zona pembangunan. Banjarbakula untuk jasa dan perdagangan, Banua Anam untuk sentra pangan dan agroindustri berbasis hilirisasi, serta Saijaan Bersujud sebagai kawasan industri hilirisasi sawit dan batubara,” urainya.
Ketiga kawasan ini akan terhubung dengan jalan bypass dan jembatan penghubung. Ariadi menegaskan tiga prasyarat dasar yang harus segera diwujudkan, yaitu jembatan Pulau Laut-Kalimantan, Pelabuhan Mekar Putih, dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Ketiganya tidak bisa dipisahkan. KEK Mekar Putih juga harus segera diberikan status operasional oleh Dewan KEK,” ujarnya.
Kawasan ekonomi dan industri di Kalsel nyatanya menarik minat investor asing. Ariadi mengungkapkan adanya investor asal Tiongkok yang berminat menanamkan modal sekitar Rp7 triliun di kawasan industri Jorong, dengan potensi menyerap hingga 10 ribu tenaga kerja.
“Kalau ini berhasil, bisa dongkrak ekonomi Kalsel hingga 2 persen. Target kita tumbuh 8,1 persen pada 2029 bisa tercapai asal ada dorongan investasi,” ucapnya.
Ia mendorong kepala daerah agar tidak pasif dan aktif mempromosikan wilayahnya kepada investor.
“Contohnya Morowali bisa tumbuh 14 persen karena smelter. Tapi ingat, kita butuh investor yang padat karya, bukan hanya padat modal. Kita ingin pertumbuhan yang berkeadilan, lingkungan tetap terjaga,” tutupnya.(SYA/RIW/RSI)
