BANJARBARU – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Nafarin, menyebutkan ada wajah baru yang mengisi deretan lima besar negara dengan nilai investasi tertinggi di Kalsel pada tahun 2021.
Komitmen Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam menarik dan memberikan kemudahan berinvestasi di Kalsel dinilainya memiliki peran paling besar dalam hasil pencapaian ini.
Jika sebelumnya Penanaman Modal Asing (PMA) Kalsel selalu di dominasi oleh negara asia yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Korsel dan Cina. Di tahun 2021 lalu diungkapkannya, PMA Kalsel sudah mulai diduduki oleh negara eropa seperti Jerman dan Belanda.
“Kita merasa bangga dengan adanya dinamika baru ini, mudah mudahan nanti akan ada wajah baru (negara) lain yang berinvestasi di tempat kita,” ungkapnya baru baru tadi.
Berdasarkan urutannya, Jerman berada di urutan kedua di bawah Malaysia dengan nilai investasi sebesar Rp300,539 miliar atau 40,91 persen dari total PMA Kalsel di tahun 2021.
“Mereka (Jerman) bergerak di sektor pertambangan di Kabupaten Tanah Laut,” jelasnya.
Selain Jerman dan Belanda, lanjutnya, Kalsel juga akan kedatangan investor dari Oman yang berencana membangun perusahaan kilang minyak di Kabupaten Kotabaru.
“Kalau kita hitung kemarin nilai investasinya kurang lebih Rp10 triliun,” tambahnya. (SYA/RDM/SA)
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah
BANJARMASIN – Kalangan legislatif menyarankan Jalan di Kelayan A dan B Kecamatan Banjarmasin Selatan, dapat diprioritaskan untuk dilebarkan.
Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah, kepada wartawan pada Jumat (4/3) petang, saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Kelayan A dan B sangat ramai, karena jumlah pengendara yang melaluinya tidak sebanding dengan kondisi lebar jalan tersebut.
“Dampak dari pesatnya pembangunan perumahan di kawasan itu sangat berpengaruh,” ucapnya
Aliansyah menjelaskan, selama ini Kelayan merupakan salah satu jalan alternatif utama yang menghubungkan Jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Dalam, bahkan menjadi jalan alternatif ke Kabupaten Banjar hingga Jalan Gerilya tembus Pemurus.
“Kita sarankan menjadi prioritas dilebarkan, bisa dilakukan di sisi kiri maupun kanan, dengan kajian matang, agar tidak lagi terjadi kemacetan,” jelasnya.
Politisi PKS DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, selain pelebaran jalan, ke depan sebaiknya dilakukan perbaikan jembatan, karena masih ada jembatan berbahan dasar kayu Ulin, dan mengalami kerusakan, sala satunya jembatan 3.
“Dari hasil pantauannya jembatan 3 itu, sudah tidak memungkinkan lagi dilalui kendaraan roda empat,” pungkasnya. (NHF/RDM/SA)
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin
BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, mempersiapkan pemilihan duta wisata tahun 2022 ini.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan belum lama tadi menjelaskan, saat ini pihaknya mulai mempersiapkan tahapan pelaksanakan pemilihan Duta Wisata Kalimantan Selatan tahun 2022, sebagai upaya meningkatkan promosi wisata di Banua.
“Sebelumnya kami gelar putri pariwisata, tahun ini diganti namanya duta wisata, karena dibuka kategori putra,” ucapnya
Disampaikan Syarifuddin, untuk di tingkat Kabupaten dan Kota, sebagian besar sudah ada yang melaksanakan di bulan Februari, sedangkan ditingkat Provinsi rencananya setelah perayaan hari raya idul fitri 1443 H atau tepatnya Bulan Mei 2022 mendatang. Ia berharap para peserta yang ingin ikut berpartisipasi mendaftar, maka bisa dari sekarang mempersiapkannya.
“Dengan adanya putra pariwisata dapat semakin membantu kemajuan destinasi wisata di tiga belas kabupaten dan kota, agar lebih berkembang lagi dan dikenal hingga ke mancanegara,” tutur mantan Pjs Bupati Kotabaru itu.
Lebih jauh Syarifuddin menyampaikan, setelah nantinya berjalan lancar dalam pelaksanaan pemilihan Duta Wisata Kalimantan Selatan, pihaknya juga akan mempersiapkan bagi Duta Wisata yang terpilih sebagai pemenang, akan diikutkan ke tingkat nasional.
“Kita punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan Duta Wisata, agar bisa maksimal ikut dalam kompetisi itu,” tutupnya. (NHF/RDM/SA)
Suasana Kunker Komisi III DPRD Kalsel ke Dishub Jawa Timur
BANJARMASIN – Menyikapi program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) dalam rangka menyongsong Zero Over Dimensi Over Load ( ODOL) Tahun 2023, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi terkait keselamatan jalan darat dan laut di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jumat (4/3).
Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah dan diikuti beberapa anggota Komisi III lainnya serta didampingi Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel. Gusti Abidiansyah mengatakan tujuan kedatangan pihaknya ke Dishub Jatim guna menggali terkait penerapan program ODOL yang ada di Jatim yang dinilai sudah cukup baik.
“Harapannya hasil pertemuan ini dapat menjadi masukan agar penerapan rencana ODOL ini tahun 2023 di Kalsel bisa berjalan baik,” jelas Politisi Partai Demokrat itu melalui telepon, usai kegiatan, Jum’at (4/3).
Selain itu, Gusti Abidinsyah menyatakan Komisi III DPRD Kalsel menyambut baik rencana pembukaan penyeberangan ke Kalsel di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.
“Kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk menjembatani persiapan rencana penyeberangan tersebut nantinya,” ucapnya.
Untuk diketahui, rombongan Dewan Kalsel itu diterima oleh Sekretaris Dishub Jatim, Padelan berserta jajarannya. (NRH/RDM/SA)
Suasana monitoring Komisi II DPRD Kalsel ke Bank Kalsel Cabang Tala
BANJARMASIN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan agar Bank Kalsel Cabang Pelaihari dapat meningkatkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said
Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said kepada wartawan, belum lama tadi.
Menurutnya, dari paparan Kepala Bank Kalsel Cabang Pelaihari di hadapan Komisi II DPRD Kalsel ketika rombongan wakil rakyat tersebut berkunjung kesana pada beberapa waktu lalu, terungkap bahwa penyaluran KUR masih minim dan perlu ditingkatkan.
“Padahal program pembiayaan tersebut sangat bermanfaat bagi para petani dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM),” jelasnya.
Oleh karena itu, Srikandi Dewan dari Fraksi Golkar ini menyatakan Komisi II DPRD Kalsel yang membidangi perekonomian dan keuangan siap membantu agar program penyaluran KUR tersebut dapat berjalan optimal.
Suasana monitoring Komisi II DPRD Kalsel ke Bank Kalsel Cabang Tala
Untuk diketahui, Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo melakukan monitoring ke Bank Kalsel Cabang Tanah Laut di Pelaihari pada Selasa (1/3) lalu. Kedatangan rombongan Dewan tersebut diterima Kepala Bank Kalsel Cabang Tanah Laut, Muhammad Hanafi beserta jajarannya. (NRH/RDM/SA)
KOTABARU – Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin (BASARNAS) menerima informasi bahwa telah terjadi Kecelakaan Pelayaran 1 Unit Speedboat hilang kontak di Perairan Tanjung Sebau Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan Sabtu (5/3) sekitar jam 07.55 WITA.
Berdasarkan laporan yang diterima Basarnas Banjarmasin, bahwa pada hari Jum’at (4/3) jam 18.45 WITA Speedboat dengan Person on Board (POB) 2 Orang yang terdiri 1 orang Motoris dan 1 Orang Pegawai PT. Sucofindo berangkat dari Pelabuhan Speed Batulicin Menuju ke lokasi MV TULIP 18 yang berada di Sekitar perairan Tanjung Sebau kabupaten Kotabaru, dengan estimasi Perjalanan kurang lebih 2 Jam.
Kepala Basarnas Banjarmasin Al Amrad melalui Koordinator Pos Kotabaru Teguh Prasetyo menyampaikan, speedboat tersebut hingga Sabtu (5/3) jam 07.00 WITA pagi belum tiba di MV. TULIP 18 serta Motoris.
“Penumpangnya juga tidak dapat dihubungi. Kalau menurut perhitungan seharusnya speed boat tersebut sudah tiba pada hari Jum’at kemarin sekitar jam 20.45 WITA,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, menurutnya identitas 2 orang POB tersebut antara lain M Irfansyah (25 tahun) warga desa Lontar Timur Kotabaru, dan Naharudin (40 Tahun) warga Jalan Berangas Kotabaru.
Sementara itu, Kepala Basarnas Banjarmasin, Al Amrad saat dihubungi mengatakan, Basarnas Banjarmasin melalui Pos SAR Kotabaru telah memberangkatkan satu tim rescue.
“Sudah diberangkatkan pada jam 08.20 WITA tadi untuk melaksanakan Operasi SAR pencarian speed boat tersebut. Tim ini berangkat menggunakan sarana Rigid Inflatable Boat (RIB) untuk melakukan pencarian dengan didukung 1 Set Peralatan Navigasi, 1 Set Peralatan Alat Kominikasi (Alkom), 1 Set Peralatan Medis, dan APD Personal. Dengan estimasi waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Kami akan melakukan pencarian melewati rute yang biasa dilalui speedboat tersebut dengan heading 37 derajat dan jarak kurang lebih 32,6 NM dari dermaga tempat RIB kami sandar,” jelasnya lagi.
Ia berharap cuaca yang cukup cerah hari ini dapat mempercepat dalam melaksanakan operasi SAR, dan speedboat beserta penumpang nya dapat segera ditemukan. (BASARNAS.BJM-RDM/SA)
Sekdaprov Kalsel saat mengikuti sosialisasi secara virtual
BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera membuat Peraturan Daerah (Perda), terkait pemungutan retribusi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Regulasi ini dibutuhkan sebagai dasar Pemda memungut retribusi terhadap penerbitan PBG, yang merupakan perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan, perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG merupakan respons atas terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Maka pilihan kebijakannya bagi kawan-kawan daerah adalah segera mengubah Peraturan Daerah-nya agar segera bisa memungut kembali retribusi IMB tersebut yang sekarang namanya PBG,” kata Suhajar dalam sosialisasi secara virtual, surat edaran bersama empat menteri tentang percepatan pelaksanaan retribusi persetujuan bangunan gedung, yang dihadiri Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, pada Jumat (4/3).
Suhajar menuturkan, keberadaan Perda yang membolehkan Pemda memungut retribusi merupakan kebutuhan yang perlu segera dipenuhi. Sebab, apabila pungutan retribusi itu tak memiliki dasar hukum, seorang kepala daerah akan dapat dikenakan sanksi.
Disisi lain, Ia juga menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja juga tak membatalkan pasal-pasal di dalamnya, sehingga tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.
“Hari ini kami menyampaikan draf akhir Instruksi Mendagri kepada seluruh gubernur dan bupati, yang intinya kira-kira yang saya sampaikan tadi sesuai dengan arahan Presiden, bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang telah berjalan ini, tentang PBG tetap harus dijalani, diteruskan, termasuk perubahan Perda dan sebagainya, karena UU Cipta Kerja yang digugat di MK dan telah diputuskan itu tidak satu pun membatalkan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja itu,” jelas Suhajar.
Dia juga mengapresiasi sejumlah Pemda yang telah membuat Perda terkait retribusi terhadap penerbitan PBG. Ke depan Dia berharap, Pemda bersama DPRD dapat bekerja sama untuk merampungkan payung hukum pungutan atas retribusi PBG tersebut.
“Saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan daerah yang saat ini telah menyelesaikan Perdanya, jadi Perda tentang PBG ini. Diharapkan kepada daerah yang belum agar segera menyelesaikan, karena pemda tidak boleh memungut kalau tidak ada perda, nanti jatuhnya pungli,” pungkas Suhajar.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan pihaknya akan langsung menindak lanjuti serta menanggapi instruksi tersebut.
“Apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung, yang telah diundangkan pada 2 Februari 2021 lalu,” ucap Roy.
Kemudian, terkait surat edaran bersama yang dikeluarkan pada 25 Februari 2022 dan ditandatangani oleh empat menteri, meliputi Mendagri Menkeu, Menteri PUPR, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, maka pemerintah provinsi Kalsel akan melakukan koordinasi sebagai langkah tindak lanjut. (BIROADPIM-RIW/RDM/SA)
BANJARMASIN – Dalam rangka menjalankan program kerja serta meningkatkan prestasi Sambo di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Perkumpulan Sambo Indonesia (Persambi) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Musyawarah Provinsi Tahun 2022, di salah satu hotel berbintang di kota Banjarmasin, Jumat (4/3).
Ketua Harian Persambi Sambo Kalsel Yayat Hadiat
Ketua Harian Perkumpulan Sambo Indonesia (Persambi) Sambo Kalsel Yayat Hadiat mengatakan, dilaksanakannya kegiatan Musyawarah Provinsi Kalimantan Selatan Sambo ini, untuk menjalankan program kerja Sambo Provinsi Kalimantan Selatan dan rencana untuk pelaksanaan Kejurprov Sambo mendatang.
“Pada pelaksanaan Musprov ini kami membahas rencana pelaksanaan Kejurprov Sambo, sebelum dilaksanakannya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ujarnya.
Sedangkan, waktu pelaksanaan sendiri rencananya menurutnya, akan dilaksanakan pada Mei mendatang.
Menurut Yayat, untuk tempat pelaksanaan Kejurprov Sambo rencananya, akan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai.
“Mengapa direncanakan di kabupaten tersebut, mengingat Sambo baru pertama kali mengikuti Porprov,” ucapnya.
Sehingga, pelaksanaan Kejurprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai ajang uji tempat dan pengenalan lapangan.
Yayat mengatakan, pada pelaksanaan Kejurprov Sambo mendatang. Pihaknya tidak mensyaratkan sebagai kewajiban untuk mengikuti Porprov.
“Kami tidak mewajibkan atlet diharuskan untuk mengikuti Kejurprov sebagai syarat untuk bisa mengikuti Porprov,” ungkapnya.
Menurut Yayat, pihaknya bersikap fleksibel dalam memberikan persyaratan tersebut.
“Siapa tahu atlet tersebut sedang berhalangan, sehingga tidak bisa mengikuti Kejurprov, dan baru bisa mengikuti Porprov,” ujar Yayat.
Sedangkan, tuturnya, untuk hasil Musprov yang mereka laksanakan ini, akan dikirim ke pusat. Seperti telah terbentuknya Kepengurusan Sambo di kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/SA)
suasana peringatan Isra Mi’raj sekaligus haul ke 17 tahun KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari atau lebih dikenal Guru Sekumpul, di ruang rapat paripurna
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, menggelar peringatan Isra Mi’raj sekaligus haul ke 17 tahun KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari atau lebih dikenal Guru Sekumpul, di ruang rapat paripurna.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali
Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, pada Jumat (4/3) petang menyampaikan, agenda ini sebagai kegiatan rutin tahunan dalam merayakan hari besar keagamaan. Dengan demikian dapat semakin menumbuhkan raca kecintaan kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran Baginda Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam, sebagai junjungan pembawa jalan kebenaran.
“Semoga kita semua mendapat berkah dan syafaat, berkah memperingati Isra Mi’raj ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ustadz Ahmad Rudyannoor yang menjadi penceramah dalam peringatan kali ini, menyampaikan seluruh ummat Islam sangat penting menegakkan sholat lima waktu, karena makna dari Isra Mi’raj, pada saat menghadap Allah SWT, Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam diperintahkan untuk menegakkan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Setelah dilakukan proses negosiasi, akhirnya perintah sholat wajib turun menjadi lima kali dalam sehari semalam.
“Islam adalah agama yang suci, sangat penting mendirikan ibadah shalat, dimana saja berada,” tutupnya.
Untuk diketahui, dalam peringatan Isra Mi’raj ini diawali dengan pembacaan Maulid Habsyi berupa syair pujian kepada Baginda Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Doyo Pudjadi, seluruh Anggota Dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin dan Gabungan Istri Wakil Rakyat. (NHF/RDM/SA)
Ilustrasi layanan di BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin (Dok. BPJS Kesehatan)
BANJAR – Angka kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar mencapai 63,94 persen. Realisasi tersebut terhitung hingga Januari tahun 2022.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Agus Supratman, mengatakan, dengan adanya capaian presentase ini diharapkan terus mengalami peningkatan.
“Hal ini diharapkan bisa menambah persentase kepesertaan, tentu dengan dukungan Pemkab Banjar,” ujarnya dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM, Jumat (4/3) siang.
Ia menuturkan, tujuan menyambangi Pemkab Banjar merupakan dukungan dalam menjalankan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.
“Ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari kami kepada Pemkab Banjar tentang dukungan Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkapnya.
Terkait data terkini, tutur Agus, untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Banjar yang keluarganya belum tertacat sebagai kepesertaan untuk mendaftarkannya.
“Akan ditindak lanjuti bersama nantinya,” ucapnya.
Menurutnya, ASN yang mendaftarkan anggota keluarganya otomatis akan menambah presentase.
“Selain itu dapat menambah jumlah kepesertaan,” ungkapnya.
Suasana saat kunjungan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin ke Pemkab Banjar di wakil Asisten Administrasi Umum Setdakab Banjar, Siti Mahmudah didampangi Kadinkes, Yasna Khairina.
Sebelumnya, jajaran BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin telah melakukan audiensi ke Pemkab Banjar yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Banjar, Siti Mahmudah didampingi Kadinkes, Yasna Khairina, di Mahligai Sultan Adam. (RHS/RDM/SA)
