BANJARBARU – Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Banjarbaru bergulir positif. Sejak adanya kebijakan relaksasi, capaiannya pun berhasil mengumpulkan Rp70 miliar atau 65 persen dari pendapatan. Namun, angka ini merupakan hasil akumulasi keseluruhan penerimaan Januari – Agustus 2023.
Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Pengayom Bayu Ajie melalui Kasi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Andri Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan, tercatat dari Juni ke Juli 2023 rata-rata pendapatan yang terkumpul selama satu bulannya sekitar Rp8 miliar.
Kasi Pelayanan PKB dan BBN-KB UPPD Samsat Banjarbaru, Andri Iskandar Zulkarnain, saat menyampaikan capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga Agustus 2023
“Namun, setelah kebijakan relaksasi dijalankan ini cenderung mengalami kenaikan penerimaan,” ungkapnya, Selasa (12/9).
Sementara rentang waktu Juli ke Agustus, kata dia, kembali naik diangka Rp10,2 miliar.
“Artinya, ada peningkatan sebesar Rp2,2 miliar,” bebernya.
Berkat pemberian insentif itu, kata dia, sangat berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan. Apalagi, pihaknya tinggal mengejar 35 persen lagi untuk menuntaskan target pendapatan khususnya dari komponen pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Kita optimis realisasinya bakal tercapai dalam rentang 4 bulan dari September ini,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel terkait Program Perpustakaan Masjid.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie dan Kakanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, bertempat di salah satu hotel berbintang, Selasa (12/9).
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk upaya pengembangan dalam rangka membumikan minat baca kepada masyarakat, khususnya generasi muda Banua.
“Berkaitan dengan kerja sama ini, kami telah menyiapkan dua paket buku untuk perpustakaan masjid yang siap untuk didistribusikan,” katanya.
Suasana Penandatanganan Kerjasama Antara Dispersip Kalsel dan Kanwil Kemenag Kalsel
Pendistribusian buku tersebut, lanjut Nurliani, akan dilakukan setelah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kemenag Kalsel terkait kriteria masjid yang akan mendapatkan paket buku tersebut terlebih dahulu.
“Nanti akan kita koordinasi lebih lanjut dengan Kemenag Kalsel. Tentunya kita akan pilih masjid yang aktif terlebih dahulu sebagai percontohan, agar pengelola masjid yang lain bisa ikut tergerak,” jelasnya.
Lebih jauh Nurliani menjelaskan, pendistribusian sendiri akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jumlah buku yang ada.
“Akan kita lakukan secara bertahap, terutama buku yang ada dulu. Karena ini tugas kami selaku pembina perpustakan di daerah,” tambahnya
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan data terkait mesjid-mesjid yang aktif di Banua sebagai bahan referensi Dispersip Provinsi Kalsel dalam mendistribusikan buku-buku untuk perpustakaan mesjid.
“Jumlah masjid dan musholla yang ada di Kalsel saat ini berkisar 600 bangunan, dan kita akan siapkan datanya sebagai referensi Dispersip Kalsel untuk menentukan masjid mana yang akan menjadi percontohan untuk Perpustakaan Masjid,” terangnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan terus berkontribusi dalam pembangunan.
Harapan itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya pada acara syukuran Peringatan Hari Ulang Tahun ke 64 Pepabri dan Hari Ulang Tahun ke 45 FKPPI di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Selasa (12/9).
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, menjelaskan suksesnya berbagai pembangunan di Banua, tidak lepas dari peran penting generasi terdahulu, termasuk didalamnya para anggota Pepabri.
“Kita akui bersama, semasa aktif sebagai anggota Polri dan prajurit TNI, tidak sedikit peran dan dedikasi mereka sumbangkan dalam terwujudnya kesuksesan pembangunan di Banua,” terangnya.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (kiri) menyerahkan Piagam Penghargaan Satya Lencana dan Pengalungan Medali
Paman Birin juga berharap kepada generasi muda dan generasi penerus bangsa agar dapat meneladani semangat dan dedikasi yang dimiliki oleh anggota Pepabri.
Penyerahan Nasi Tumpeng
Seiring dengan telah ditetapkannya Kalsel sebagai gerbang Ibukota Nusantara, Paman Birin berharap masyarakat dan generasi muda Banua dapat berperan aktif dalam perwujudan cita-cita besar tersebut.
“Kita harus bisa mengambil peran besar sehingga kita dapat menjadi tuan di rumah sendiri,” tegasnya.
Paman Birin juga berharap dengan pengalaman dan kekompakan yang dimiliki Pepabri serta semangat yang dimiliki oleh FKPPI dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam perwujudan cita-cita besar tersebut.
Sementara, Ketua DPD Pepabri Kalsel, Nasib Alamsyah meminta Pepabri dan FKPPI Kalsel bersifat netral menjelang Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Amanat Ketua Umum DPP Pepabri, Agum Gumelar yang dibacakannya dalam Peringatan HUT Pepabri dan FKPPI yang menyebutkan bahwa Pepabri adalah organisasi mandiri dan berwatak pejuang serta bersifat netral dan tidak memihak kepada parpol manapun.
“Namun sebagai individu atau perorangan, anggota Pepabri memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Mereka bebas menentukan pilihan politiknya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai prajurit pejuang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Sapta Marga atau Tribrata,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris FKPPI Kalsel, Zulfadli Ghazali. Ia mengimbau anggota FKPPI agar terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan turut menyukseskan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.
“Mari kita ciptakan suasana yang adem, ayem dan kondusif,” ajaknya.
Dalam acara tersebut, juga dilakukan pemberian penghargaan Satya Lencana dan pengalungan medali kepada Pengurus Pepabri Kalsel yaitu Nasib Alamsyah dan Djamhuri.
Selain itu, juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan Ketua DPD Pepabri Kalsel, Nasib Alamsyah yang diberikan kepada Anggota Tertua Pepabri Kalsel dan Anggota Termuda FKPPI Kalsel. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel turut mengapresiasi capaian yang dilakukan tenaga pengajar untuk berinovasi dalam mensukseskan gerakan belajar melalui pemanfaatan platform yang diciptakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Suasana pengarahan dalam penggunaan user id untuk belajar.id dari google Indonesia untuk tenaga pendidik se kabupaten/kota di Kalsel
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan, selain telah berhasil mengenalkan sistem belajar dengan cara baru melalui teknologi digital kepada peserta didik. Nyatanya, implementasi ini juga mampu membawa Kalsel ke gerbang keberhasilan lainnya menjadi yang terbaik.
“Kita bersyukur dan bangga walaupun ini sudah berjalan sejak tahun 2022, Kalsel masuk menjadi deretan terbaik nasional dalam melakukan aktivasi belajar.id,” bebernya, usai mengikuti pembukaan lokarya yang dilaksanakan google for education dengan tema ‘belajar dengan cara baru, di hotel ternama di Kota Banjarbaru, Senin (12/9).
Dari capaian ini, ia menjelaskan, Kalsel berhasil merealisasikan aktivasi user diplatform belajar.id di atas 79 persen. Ini menandakan bahwa tenaga pendidik dan siswa turut antusias dalamnya andilnya berpartisipasi.
“Selain aktivasinya meningkat, IDnya juga meningkat karena banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari pembelajaran secara digital,” ungkap Roy.
Hal yang menunjang, menurut dia, adalah tersedianya jaringan internet, listrik hingga mempuninya sumber daya manuasia (SDM) dalam rangka merealisasikan program pendidikan secara digital.
“Perangkat kerasnya kan juga sudah dibagikan kepada setiap sekolah di Kalsel sebanyak 15 – 30 unit untuk terciptakan pendidikan dengan memanfaatkan sistem digital,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalsel, Yuli Haryanto, mengatakan, dari sistem pembelajaran dengan memanfaatkan sistem digital itu tentunya turut didorong agar proses belajar mengajar lebih menarik.
“Terutama kebijakan Kemendikbudristek RI sudah mengeluarkan dan bekerjasama dengan google untuk pendistribusian akun belajar.id baik guru atau pun siswa dan berikutnya tinggal kita aktifkan akunnya kemudian bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
Aktivasi akun belajar.id di Kalsel, tutur dia, sudah mencapai di atas 90 persen. Bahkan, realisasi ini paling tertinggi secara nasional.
“Tahun kemarin aktivasinya juga tertinggi. Akan tetapi, kita akan mengejar penghargaan jawara IT,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Tahun akademik 2023 – 2024 resmi dimulai di Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari, pada Selasa (12/9), dengan dilaksanakannya Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari hingga Kamis (14/9) itu, secara serentak diikuti sekitar 4.400 lebih mahasiswa baru (maba), di gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin. Hadir pada hari pertama PKKMB ini, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.
Gubernur Kalsel saat memasangkan jaket almamater kepada maba UNISKA
Di hadapan ribuan mahasiswa baru ini, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin ini menceritakan, bahwa dirinya sangat bangga menjadi alumni perguruan tinggi swasta terbesar di Kalimantan tersebut.
Ribuan mahasiswa baru UNISKA yang mengikuti PKKMB
Bahkan setelah sekian lama lulus dari UNISKA, Paman Birin mengaku senang, masih bisa bertemu dengan dosen mata kuliah Agama Islam, yang ternyata masih mengajar hingga saat ini.
“Dua puluh tahun sudah saya lulus dari UNISKA, ternyata ibu masih mengajar. Alhamdulillah beliau masih sehat,” ujarnya seraya disambut tepuk tangan gemuruh dari para maba.
Pada kesempatan ini, Gubernur juga memberikan wejangan kepada para maba, untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup.
“Patuh dan taat kepada orang tua. Insya Allah seluruh semuanya menjadi berkah. Di kampus, dosen lah yang menjadi perwakilan orang tua, maka patuh dan taat kepada mereka,” pesannya.
Paman Birin juga mengingatkan para mahasiswa baru, untuk mengirim kegiatan PKKMB dengan sebaik – baiknya, agar proses adaptasi sebagai mahasiswa di lingkungan yang baru, dapat berjalan lancar.
Sebelum meninggalkan gedung Sultan Suriansyah, Gubernur menyempatkan diri memakaikan jaket almamater UNISKA kepada perwakilan maba. Selain itu, Gubernur juga memberikan hadiah kejutan kepada 4 orang beruntung, yang berhasil menjawab pertanyaan dari orang nomor satu di Kalimantan Selatan tersebut. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Mabes Polri bersama Polda Kalsel, dan dua Polda lainnya menggelar Konferensi Pers bersama, Pengungkapan Transnasional Organized Crime (TOC) Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jaringan Fredy Pratama, Hasil Joint Operasional Polri dengan Royal Malaysia Police, Royal Thai Police, US DEA dan Instansi Terkait, dari Mabes Polri yang disiarkan secara virtual bersamaan dari lokasi barang bukti sitaan hasil dugaan TPPU di Polda masing masing, untuk di Polda Kalsel digelar di depan salah satu resto di Banjarmasin, Selasa (11/9).
Konferensi Pers Bersama Pengungkapan Kasus TOC dan TPPU di Kota Banjarmasin
Untuk di Kota Banjarmasin kegiatan ini dihadiri Wadir Narkoba Polda Kalsel AKBP Ernesto Saisar, Kabag Humas Polda Kalsel Mohammad Rifa’ai, serta lainnya.
Ernesto mengungkapkan, di Kalsel terdapat 14 aset terdiri dari harta tidak bergerak berupa bangunan serta tanah.
“Sedangkan aset bergerak 4 mobil mewah dan satu motor besar yang turut disita, dengan total aset yang disita di Kota Banjarmasin ini sebesar 43 Miliar 949 juta rupiah,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mohammad Rifa’i menjelaskan, kasus TPPU ini terus dikembangkan oleh Polda Kalsel.
“Pengembangan yang dilakukan untuk mencari barang bukti aset lainnya yang diduga masih ada,” ungkapnya lebih lanjut.
Seperti diketahui, Pengungkapan Kasus TPPU di Kalsel ini, merupa jaringan besar peredaran narkoba Internasional Fredy Pratama. Dari tahun 2020 hingga 2023 terdapat 408 laporan polisi (LP) dan narkoba jenis sabu yang berhasil disita seberat 10,2 ton. Dengan tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 884 orang. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Provinsi Kalsel, menggelar Ziarah bersama di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Kota Banjarbaru pada Selasa (12/9). Ziarah bersama tersebut, dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke 64 PEPABRI, dan HUT ke 45 FKPPI.
Gubernur Kalsel (kanan) bersama Ketua PEPABRI Kalsel (Kiri)
Selain dihadiri puluhan anggota FKPPI dan PEPABRI Provinsi Kalsel, ziarah bersama sekaligus tabur bunga tersebut juga dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang juga menjabat sebagai Ketua PD KB FKPPI Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepada sejumlah awak media, Sahbirin Noor menyampaikan kegiatan ziarah ini sebagai penghargaan dan penghormatan bagi para pahlawan yang gugur demi membela negara ini dari kaum penjajah.
“Jerih payah mereka yang rela mengorbankan tenaga, pikiran dan jiwa, harus dihargai oleh generasi sekarang, yang bisa mengecap alam kemerdekaan,” ungkap Sahbirin Noor.
Ditambahkannya, berbagai perjuangan telah dilakukan para pahlawan, dalam memperjuangkan kemerdekaan republik indonesia di masa lalu. Oleh karena itu, generasi muda di Kalsel diharapkan, agar terus dapat mengingat, perjuangan-perjuangan para pahlawan, serta dapat mengamalkan sifat patriotisme, dikehidupan sehari-hari.
“Khusus generasi muda diharapkan mereka tidak dengan dengan mudah melupakan sejarah perjuangan pejuang bangsa ini,” tutup Sahbirin Noor.
Sementara itu, Ketua PEPABRI Kalsel Nasib Alamsyah menyampaikan, tujuan dari diadakannya ziarah bersama tersebut, yakni sebagai purnawiran, tentu harus terus mengenang jasa-jasa pahlawan, yang telah gugur memperjuangkan persatuan kesatuan republik indonesia tercinta.
“Apalagi kami ini purnawirawan, sehingga harus mengenang jasa-jasa para pahlawan,” tutup Nasib.
Untuk diketahui, usai melaksanakan ziarah bersama sekaligus tabur bunga dimakam pahlawan, anggota PEPABRI dan FKPPI Kalsel menggelar syukuran di Mahligai Pancasila Banjarmasin. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin bersama Pemerintah kota, menetapkan Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 menjadi Perda.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, ditemui di ruang kerjanya pada Senin (11/9) mengatakan, setelah dilaksanakan Rapat beberapa kali bersama TAPD Banjarmasin, akhirnya disepakati penetapan Perda APBD Perubahan Tahun 2023, pendapatan daerah sebesar Rp2,6 Triliun lebih, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp2,7 triliun lebih. Ia berharap, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat merealisasikan seluruh program yang sudah disepakati pada APBD Perubahan Tahun 2023 tersebut.
Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, saat diwancara awak media
“Untuk pembiayaan daerah sebesar Rp150 miliar atau turun dibanding APBD murni yang ditetapkan Rp188 miliar,” katanya
Disampaikan Harry, penetapan jumlah anggaran pendapatan dan belanja perubahan ini telah dibahas secara intens, oleh Badan Anggaran Legislatif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dimana menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yakni antara nilai pendapatan dan belanja daerah tidak sebanding, bahkan terjadi depisit anggaran yang cukup besar sekitar Rp150 miliar lebih.
“Kami berharap, kekurangan anggaran itu dapat tertutupi oleh bantuan dana bagi hasil, baik yang bersumber dari Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor, menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi selama ini jalinan kerjasama antara Badan Anggaran Dewan dan TPAD dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2023, imi sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab antara Legislatif dengan Eksekutif terhadap pengelolaan anggaran yang berkualitas serta transparan. Ia berupaya, semua program yang telah disepakati dapat berjalan dan selesai tepat waktu.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor, saat memberikan komentarnya
“APBD Perubahan 2023 ditargetkan untuk mempercepat capaian pembangunan yang telah direncanakan,” tutup Arifin
Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna Persetujuan bersama Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2023, pada Senin (11/9). Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, didampingi Wakil Ketua Muhammad Yamin, Matnor Ali. Dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor, Sekretaris Daerah kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, kalangan Legislatif dan Eksekutif. bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk berperan aktif dalam Upaya mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), dan Kekeringan. Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, saat memimpin apel mitigasi bencana karhutla) dan kekeringan, di halaman Kantor Setdaprov Kalsel pada Sabtu (9/9).
Sahbirin Noor menyampaikan, seluruh ASN harus bersatu dalam semangat gotong royong, dan peduli terhadap sesama. Dirinya juga mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk berperan aktif dalam Upaya mitigasi, dan tentunya memiliki peran penting dalam melindungi dan membantu masyarakat. Musim kemarau panjang telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, salah satunya Karhutla dan kekeringan, Oleh karena itu sebagai bagian dari upaya menanggulangi musibah tersebut, ASN harus hadir di tengah-tengah masyarakat.
“Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh hanya berbicara, tetapi kita harus bertindak,” ungkap Sahbirin Noor.
Selain menghimbau untuk hadir ditengah-tengah masyarakat, gubernur juga meminta mereka, untuk siap mendatangi lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan, dan harus memastikan pasokan air bersih bagi rakyat yang terkena dampak kekeringan.
“Saya juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk bergotong royong membersihkan semak belukar yang ada di sekitar area masing-masing, dalam upaya pencegahan kebakaran,” lanjut Sahbirin Noor.
Dalam mengantisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan kekeringan di Provinsi Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menurunkan alat-alat berat. Persiapan alat-alat berat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan langkah tindakan pencegahan, yang harus dilakukan secara proaktif. dengan adanya alat-alat berat yang siap sedia, akan dapat lebih cepat dan efektif dalam mengatasi situasi darurat.
“Saya juga menghimbau kepada Kabupaten-Kota di banua ini,untuk ikut bergerak aktif menangani karhutla,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengevaluasi kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau Eselon II (dua) yang menjabat Kepala Dinas selama lima tahun, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kalsel, Banjarbaru, Senin (11/9).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Dinansyah mengatakan, ada 4 dari 5 Kepala Dinas (Kadis) yang dievaluasi. Yakni Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral, Kadis Perindustrian, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, serta Kadis Peternakan dan Perkebunaan Kalsel.
Kepala BKD Kalsel Dinansyah
“Satu lagi Kepala Dinas Perdagangan, akan tetapi yang bersangkutan sudah purna tugas. Makanya yang kami panggil cuman empat orang,” beber Dinansyah.
Ia menyebut, evaluasi ini bukan untuk merubah kedudukan. Tetapi untuk melihat hasil capaian mereka saat menjabat sebagai Kepala Dinas. Khususnya di sepanjang tahun ini.
“Jadi yang kita lakukan hari ini hanya menguji sejauh mana hasil target mereka. Seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) mereka dan lain sebagainya,” tuturnya.
Hasil evaluasi ini, lanjut Dinansyah, akan diserahkan oleh Pimpinan yakni Gubernur Kalsel selaku pemegang wewenang.
“Bagaimana arahan Pak Gubernur nantinya akan langsung kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Untuk diketahui, Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini, merupakan amanat perundang-undangan No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 117 yakni (1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. Kemudian dijabarkan melalui PP 11 tahun 2017 jo PP 17 Tahun 2020.
Merujuk pada peraturan tersebut. JPT diduduki maksimal 5 (lima) tahun, namun dapat dapat diperpanjang dengan pertimbangan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja pejabat tersebut, kemudian disandingkan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi yang ada. (SYA/RDM/RH)