Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin serta dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kalsel, pejabat SKPD lingkup Pemprov dan unsur-unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (13/9).

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini, menjelaskan dalam Rancangan APBD TA 2024, Pemprov Kalsel berpedoman dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel yang terintegrasi dalam tema “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”

Menurutnya, dalam hal ini, ada lima prioritas yang menjadi acuan dalam rancangan APBD TA 2024 yaitu penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ketiga, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah. Ke empat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik.

“Kelima meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sahbirin mengungkapkan kebijakan belanja Pemprov Kalsel juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tahapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

“Pengalokasian anggaran belanja untuk Pilkada serentak ini, menggunakan skema penganggaran melalui pembentukan dana cadangan selama dua tahun anggaran, yaitu 2022 dan 2023, yang akan dicairkan pada tahun 2024,” tuturnya

Pengalokasian anggaran untuk belanja yang prioritas maupun belanja lainnya, bermuara apa percepatan untuk mewujudkan Kalsel Maju sebagai gerbang Ibukota Nusantara.

“Karena itu, pendapatan dan belanja yang kita rancang dalam APBD TA 2023, akan selalu mempertimbangkan manfaat apbd untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memperkuat daerah kita agar tangguh dalam menghadapi bencana,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Waktu menunjukkan pukul 07.30 WITA, ketika ratusan jemaah masjid raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin memulai sholat Istisqa atau sholat meminta hujan, di lapangan parkir barat, pada Kamis (14/9) pagi. Terlihat puluhan siswa sekolah dasar Sabilal Muhtadin, juga turut serta memanjatkan doa bersama para guru mereka. Bahkan dua ekor ayam, diikutkan pula pada sholat Sunnah Muakad ini. Tujuannya tidak lain, agar seluruh makhluk hidup yang ada di Kalimantan Selatan, mendoakan turunnya rahmat dari Sang Maha Kuasa, berupa hujan.

Tidak ketinggalan ikut serta pada sholat Istisqa ini, Gubenur Kalsel, Sahbirin Noor, yang tiba sekitar 10 menit sebelum sholat digelar. Hadir pula sejumlah unsur Forkopimda Provinsi, serta kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi.

Dalam sambutannya sebelum memulai sholat, Gubernur mengatakan, bahwa sejumlah langkah strategis sudah dilakukan pemerintah provinsi, untuk menangani dampak musim kemarau kali ini. Mulai dari pemadaman rutin kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, serta membagikan air bersih kepada warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari – hari.

“Sholat hari ini juga adalah ikhtiar kita, dengan meminta turunnya hujan langsung kepada Sang Maha Kuasa,” jelas Paman Birin (sapaan khas Gubernur Kalsel).

Sementara itu, usai sholat Istisqa, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Darul Qutni memaparkan, semakin banyak sholat Istisqa digelar, maka diharapkan doa yang dipanjatkan dikabulkan Yang Maha Kuasa.

“Seperti juga sholat hajat, sholat Istisqa juga dapat dilaksanakan berkali – kali. Hal ini menunjukkan seberapa besar keinginan kita untuk terwujudnya suatu harapan, yaitu turunnya hujan,” ujarnya.

Sejak awal September 2023, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di provinsi Kalimantan Selatan, secara bergantian menggelar sholat Istisqa. Dimulai dari Korem 101/Antasari, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan di masjid Al Karomah Martapura, dan kemudian dilanjutkan seluruh pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mewajibkan penggunaan masker kepada seluruh klien mereka, sejak kemarau ekstrim yang terjadi beberapa bulan terakhir.

Kepala Seksi Pelayanan PPRSAR Mulia Satria Kalsel Sacik Kartikowati, mengatakan aturan itu dilakukan agar klien mereka tidak mudah terkena gangguan pernafasan akibat asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Aturan ini kita wajibkan kepada klien selama berkegiatan di lingkungan panti. Klien yang berangkat sekolah di luar panti juga kita bekali masker untuk memastikan kesehatan mereka,” ujar Sacik, di Banjarbaru, Rabu (13/9).

Selain penggunaan masker, Sacik menyebut, PPRSAR Mulia Satria juga mempunyai klinik yang dilengkapi berbagai jenis obat-obatan untuk para klien mereka.

“Disana juga ada dokter yang siap melakukan pengecekan kesehatan kepada klien kami,” ungkapnya.

Bahkan, jika biasanya dokter klinik datang dua kali dalam sepekan, sejak beberapa bulan terakhir pihak PPRSAR Mulia Satria meminta para dokter datang lebih intens agar setiap klien yang mengalami gangguan pernafasan bisa langsung ditangani.

“Kami juga bekerjasama dengan beberapa puskesmas dan rumah sakit jika nantinya ada klien yang harus menjalani perawatan khusus,” bebernya.

Meski dengan aturan serta fasilitas klinik itu, Sacik tidak menampik kalau beberapa klien mereka ada yang mengalami batuk, sakit tenggorokan hingga sesak nafas.

“Klien kita kan memang usia balita sampai 18 tahun. Mungkin paru-paru mereka masih dalam tahap tumbuh kembang, makanya gampang terserang gangguan pernafasan,” imbuhnya.

Sacik berharap Kalsel segera diguyur hujan. Lantaran kekhawatirannya terhadap kondisi kesehatan klien, jika harus setiap hari terhirup kabut asap akibat karhutla. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng), menjadi tuan rumah kegiatan rutin Focus Group Discussion (FGD) wilayah Kalimantan Selatan bertema “Analisis Kemandirian dan Ketimpangan Fiskal untuk Mendorong Creative and Sustainable Financing”, pada Rabu (13/9) dikantornya jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, para pimpinan unit vertikal di wilayah Kalimantan Selatan, serta para pimpinan bank di Kalimantan Selatan.

Digelar di Kanwil DJP Kalselteng, materi FGD kali ini sekaligus menjadi pembahasan yang beririsan dengan Kegiatan Edukasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagai Penyangga Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dimana kegiatan tersebut akan diselenggarakan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan dan para pemerintah daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur di Banjarbaru, pada 19 hingga 20 September 2023 mendatang.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Tarmizi memaparkan terkait ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, indeks kemandirian fiskal se-Kalimantan Selatan, tax ratio, kebijakan pembiayaan daerah, sinergi pendanaan daerah, serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pada rasio kemandirian keuangan daerah terlihat tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi.

“Berkenaan dengan hal tersebut, yang terpenting dalam membangun kemandirian fiskal daerah adalah bagaimana pemerintah provinsi/kabupaten/kota melakukan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya,” jelas Tarmizi.

Pada tahun 2022, pemerintah telah menerbitkan UU HKPD (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), yang didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan melalui penguatan pembiayaan utang daerah, penguatan local taxing power dengan tetap menjaga perekonomian, dan mendorong creative and sustainable financing berbasis kerja sama melalui skema sinergi pendanaan.

“Dengan adanya UU HKPD, pemerintah daerah Kalimantan Selatan yakin pembiayaan infrastuktur, peningkatan pendapatan asli daerah, dan penggalian potensi lainnya akan lebih mudah dilakukan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar saat menutup kegiatan. (KanwilDJPKalselteng-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, menerima kunjungan PAUD Terpadu Aisyiyah 2 Banjarmasin.

Kepada wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel Suharyanti, melalui Kasi Promosi dan Dokumentasi, Nita Aulia, setelah menerima kunjungan, pada Rabu (13/9) mengatakan, guna memperkenalkan seni dan budaya sejak dini kepada generasi, pihaknya menerima PAUD di Banjarmasin, pertama anak-anak dibawa mengunjungi ke Gumilang Kaca, Bengkel Lukis, kemudian Gedung Balairung Sari untuk diberikan materi selanjutnya ke Galeri Seni mereka diperkenalkan beragam alat musik tradisional diantaranya Gamelan, Angklung, dan ke Panggung Rampa memperkenalkan permainan tradisional salah satunya balogo.

“Kami ingin anak-anak mengenal alat musik dan permainan tradisional di Banua,” katanya

Disampaikan Nita, bulan September 2033 ini setiap pekannya sudah penuh dengan jadwal kunjungan dari PAUD di Banjarmasin. Namun, bagi yang ingin berkunjung, dapat menyampaikan surat secara langsung ke Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan, berlokasi di Jalan Kayu Tangi Hasan Basri Banjarmasin.

“Biasanya kita menerima kunjungan Hari Senin, Rabu dan Kamis,” ungkap Nita

Sementara itu, Guru PAUD Terpadu Aisyiyah 2 Banjarmasin Jurmiah, menyampaikan, pihaknya bersama 28 orang Anak-Anak TK dan Kelompok Bermain, memilih kunjungan ke Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan, guna memperkenalkan berbagai alat musik dan permainan tradisional, agar anak-anak itu dapat mengetahui dan belajar bersama. Selain itu metode pembelajaran ini untuk membuat mereka tidak jenuh, yaitu tidak hanya di dalam kelas tetapi di luar ruangan.

“Anak-anak PAUD ini dan masih berusia antara 3 – 4 tahun, mereka sangat antusias belajar diluar ruang kelas, Taman Budaya Disdikbud Kalsel tepat memberikan wadah, perkenalkan seni dan budaya di Banua,” tutupnya.

Untuk diketahui, selama ini Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan, menerima kunjungan dari PAUD yang tersebar di Kota Banjarmasin dan beberapa Kabupaten terdekat. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, langkah Universitas Terbuka menggelar Nonton Bareng Film Matahari dari Bumi Banjar.

Hal itu disampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel Husnul Khatimah, kepada sejumlah wartawan, usai nonton bareng di salah Mall terbesar di kota Banjarmasin, Rabu (13/9)

Husnul mengatakan, Film tentang Matahari dari Bumi Banjar ini dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, menceritakan tentang Tokoh Ulama Kharismatik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sangat terkenal di Banua, bahkan hingga ke Mancanegara. Ia meminta, para generasi yang menyaksikan film ini dapat meneladani akhlak mulia dan Semangat beliau, terutama dalam menuntut ilmu.

“Generasi muda tidak hanya harus mengenal dan mengetahui Datu Kelampayan, tetapi
sejarah dan proses pengembangan agama Islam di Indonesia, khususnya di Kalsel,” ucap
Husnul

Disampaikan Husnul, selain berbagai kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dikenal Datu Kalampayan ini,
telah menjadi pelita di Banua, juga Nusantara hingga ke Mancanegara, berkat jasa beliau dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan umat, yaitu mampu melahirkan alim ulama dari masa ke masa.

“Semoga film ini mewariskan sejarah, nilai kehidupan untuk meneladani akhlak mulia dan semangat, baik dalam menuntut ilmu serta membina umat nanti,” pintanya

Sementara itu, Rektor Universitas Terbuka, Muhammad Priono, menjelaskan, pihaknya melibatkan sebanyak 26 SMA dan SMK di Kota Banjarmasin masing-masing satu guru pendamping, untuk menyaksikan Nonton Bareng Film Matahari dari Bumi Banjar yang bertujuan mengenalkan kepada para generasi, bahwa di Kalimantan Selatan memiliki Tokoh Ulama Kharismatik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terutama karangan Kitab tentang Sabilal Muhtadin.

“Dari 130 orang SLTA ini, setelah Nonbar, akan mengikuti Lomba Sinopsis, ada 3 juri yang berkompeten memberikan penilaian dan pemenangnya diumumkan pada bulan Oktober mendatang,” tutupnya

Untuk diketahui, Universitas Terbuka menyelenggarakan Nonton Bareng Film berjudul “Matahari dari Bumi Banjar”, bersama Siswa SMA/SMK di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 23,55 persen dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Rabu (13/9).

Sahbirin menjelaskan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 23,55 persen atau Rp2,3 triliun tersebut sudah melebihi kewajiban sebesar 20 persen yang ditentukan oleh Undang-undang.

“Sedangkan komponen perhitungannya, terdiri dari urusan bidang pendidikan, urusan bidang kebudayaan, urusan bidang kepemudaan dan olahraga, serta belanja di luar ke empat urusan tersebut yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan,” jelasnya.

Adapun perbedaan penafsiran dan persepsi terhadap perhitungan anggaran fungsi pendidikan yang disuarakan oleh Komisi IV DPRD Kalsel, Pemprov Kalsel akan mencermati bersama pada saat evaluasi Perubahan APBD 2023 dari Kementerian Dalam Negeri.

“Bilamana ada perbaikan perhitungan anggaran fungsi pendidikan ini, maka kita akan melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya,” terangnya.

Perubahan APBD Tahun 2023 ini diharapkan dapat mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin yang membacakan laporan Badan Anggaran, menyebutkan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 ini sebesar Rp9,087 trilyun, lebih besar dari target Pendapatan pada APBD murni sebesar Rp7,826 trilyun atau naik sebesar 16,11 persen.

Kemudian untuk belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahhn 2023, dianggarkan sebesar Rp10,007 trilyun, lebih besar dari belanja daerah yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp7,727 trilyun atau mengalami kenaikan sebesar 29,50 persen.

“Dengan postur APBD Perubahan seperti ini diharapkan mampu dalam merealisasikan peningkatan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dunia usaha di Indonesia, rentan terlibat pada kasus tindak pidana korupsi. Mulai dari gratifikasi, suap hingga ‘kerjasama di balik layar’ untuk meloloskan suatu proyek. Contohnya untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk pada sektor perizinan.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dengan menginisiasi pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi diseluruh Indonesia. Termasuk di provinsi Kalimantan Selatan, yang hari ini, Rabu (13/9) mengukuhkan KAD Antikorupsi periode 2023 – 2027, di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Pengukuhan dilakukan langsung Gubernur, Sahbirin Noor.

Ketua Umum KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi dikukuhkan sebagai Ketua KAD Antikorupsi, bersama sejumlah anggotanya. Turut dikukuhkan, diantaranya Ketua REI Provinsi, Ketua PHRI Provinsi Kalsel, Ketua GAPKI, dan sejumlah kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi, yang lingkup kerjanya berhubungan langsung dengan dunia usaha. Contohnya Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel.

Kepada wartawan usai mengukuhkan KAD Antikorupsi, Gubernur mendukung terbentuknya komite advokasi inisiasi dari KPK RI ini.

“Komite ini menjadi langkah pemerintah provinsi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yang rawan terjadi di dunia usaha,” ujar Paman Birin (sapaan khas Gubernur Kalsel).

Sementara itu, Ketua KAD Antikorupsi Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, keberadaan komite ini menjadi wadah komunikasi dua arah, antara dunia usaha dan pemerintah daerah, yang sering berkolaborasi dalam pembangunan.

“Melalui komite ini, kami ingin mewujudkan ekosistem dunia usaha yang lebih baik, dan yang pasti bersih dari indikasi tindak pidana korupsi,” tutup Shinta.

Hadir pada pengukuhan KAD Antikorupsi Provinsi Kalsel ini, Kasatgas 4 Direktorat AKBU KPK RI, Ipi Maryati Kuding, Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, unsur Forkopimda Provinsi dan tamu serta undangan lainnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Tren investasi Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin membaik. Terhitung mulai Januari hingga Juni 2023, total investasi Kalsel sudah mencapai Rp8,85 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel Endri, menyebut hasil capaian tersebut tidak terlepas dari arahan Gubernur Kalsel  Sahbirin Noor, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berinvestasi di banua.

“Beliau (Gubernur Kalsel) sangat mendukung kemudahan investasi di Kalsel. Bahkan terbuka untuk siapapun,” katanya, Selasa (12/9).

Hasil capaian itu membuat Endri semakin optimis mampu mencapai target investasi sebesar Rp 16triliun tahun ini. Pasalnya, dalam triwulan II (April-Juni) 2023 saja, realisasi investasi Kalsel bahkan meningkat kurang lebih 10 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 lalu (y-o-y).

“Realisasi investasi triwulan kedua tahun ini sudah mencapai Rp 4,65triliun. Sedangkan periode yang sama tahun lalu hanya Rp 4,02triliun,” ungkapnya.

Investasi Kalsel hingga triwulan II tahun 2023, lanjut Endri, masih didominasi oleh sektor pertambangan sebesar Rp4,3 triliun atau 48,76 persen. Sementara proyek paling banyak yakni sektor perdagangan dan reparasi yakni 856 proyek.

“Sampai saat ini pertambangan memang masih dominan. Tetapi sesuai instruksi Gubernur, kami terus menawarkan Green Investment atau investasi hijau yang bersifat ramah lingkungan seperti pariwisata dan padat karya,” bebernya. (SYA/RDM/RH)