DPRD Banjarmasin Minta Pekerjaan Proyek Drainase di Kota Ini Selesai Tepat Waktu

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta pekerjaan proyek drainase, dapat selesai tepat waktu. Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu (29/11).

Salah satu pekerja, di Jalan Simpang Hasanudin HM

Yamin mengatakan, saat ini masih dalam tahap pekerjaan oleh kontraktor, salah satunya proyek pembangunan trotoar, dan jaringan saluran drainase, di Jalan Simpang Hasanudin HM Banjarmasin atau lebih dikenal kawasan Tempo Doloe. Ia meminta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin, terus rutin melakukan pengawasan di lapangan, agar dapat selesai tepat waktu.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, saat diwancara awak media

“Kawasan Kota Lama itu dikenal salah satu magnet pusat kuliner, yang ramai dikunjungi masyarakat sekitar dan wisatawan, dengan dilakukan pembangunan tentu berdampak dalam pendapatan bagi pelaku UMKM,” ucapnya

Disampaikan Yamin, pembuatan trotoar dengan saluran drainase di bawahnya, dimaksudkan mengurangi dari dampak Banjir Rob, karena sering terjadi pasang surut air laut. Dimana, trotoar berfungsi bagi pejalan kaki dan drainase untuk saluran air.

“Drainase diperbaiki, jalannya dipercantik,” pinta Yamin

Lebih lanjut Yamin menambahkan, selain di kawasan Hasanuddin HM, beberapa ruas jalan juga sedang dilakukan pembangunan drainase, maka itupun juga harus selesai, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mengingat, sekarang ini sudah memasuki cuaca musim penghujan di Kota Seribu Sungai.

“Kami tidak ingin ada alasan nanti, faktor cuaca terlambat penyelesaian,” tutupnya

Untuk diketahui, pekerjaan Rekonstruksi Jalan Trotoar Kawasan Kota Lama, dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Banjarmasin, bersumber dari dana APBD 2023 sebesar Rp 7 miliar lebih, dengan waktu pelaksanaan selama 165 hari masa kalender. (NHF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Siap Dukung Pelaksanaan PON 2024

BANJARMASIN – Untuk turut serta mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 di Medan dan Aceh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung.

Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan penyusunan anggarannya.

“Untuk kegiatan PON tersebut menggunakan anggaran pada tahun 2024,” ungkap Heru, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Menurut Heru, pada penyusunan tersebut, berdasarkan kebutuhan anggaran, prediksi atlet yang akan dikirim, serta lainnya.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan, untuk dapat memfasilitasi atlet yang akan bertanding pada PON Tahun 2024 tersebut,” ucap Heru.

Namun, lanjutnya, untuk besaran anggaran, masih belum diketahui. Karena belum ditetapkan pada APBD tahun 2024 mendatang.

“Setelah ditetapkan nanti kami beritahukan beraran anggaran ke PON tersebut,” ujar Heru. (SRI/RDM/RH)

Dukung Revolusi Hijau, Bank Kalsel Menyumbang Fasilitas Wisata di Bukit Batu

BANJAR – Bank Kalsel terus memperkuat komitmennya dalam mendukung gerakan revolusi hijau untuk meningkatkan daya tarik tempat Wlwisata di Kalimantan Selatan khususnya Bukit Batu, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar.

Bank Kalsel melalui program CSR menyerahkan bantuan berupa gazebo dan 4 (empat) tempat sampah pilah. Penyerahan secara simbolis diserahkan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, dengan disaksikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah serta Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar pada Selasa (28/11).

Disela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, bahwa bantuan yang diberikan Bank Kalsel, tidak hanya sebagai sumbangan fisik tetapi juga sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kalsel. Dengan adanya fasilitas baru ini di Wisata Bukit Batu, diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan baik dari wisatawan lokal maupun internasional.

“Kami berkomitmen mendukung program revolusi hijau demi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan, semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kalsel diharapkan turut mendukung pertumbuhan perekonomian di Kalsel, selain dari sumber daya alam,” ungkap Fachrudin.

Sebagai informasi, Bank Kalsel telah aktif melaksanakan berbagai program dalam mendukung semangat revolusi hijau. Salah satunya adalah program penanaman pohon, di mana setiap pembiayaan rumah melalui Bank Kalsel akan diikuti dengan penanaman pohon. Hal ini merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap program revolusi hijau yang diadvokasi Gubernur Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RDM/RH)

Wujudkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, Pelindo Salurkan Bantuan Untuk Masyarakat Area Pelabuhan Trisakti

BANJARMASIN – Beragam cara dilakukan pemerintah maupun sektor swasta, untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan program TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) yang dilaksanakan PT Pelabuhan Indonesia Sub Reg Kalimantan. Berupa penyaluran bantuan hampir sebesar Rp2,8 miliar, kepada masyarakat di area pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Penyerahan simbolis bantuan TJSL Sub Regional Kalimantan kepada masyarakat penerima

Penyaluran program TJSL triwulan ke-3 dan ke-4 tahun 2023 ini, dilakukan pada Selasa (28/11) sore, di kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional 3 Kalimantan. Meliputi bantuan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan TIK, bantuan kesehatan pelatihan disabilitas, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan penanaman pohon, bantuan UMKM, bantuan sarana pangan, serta bantuan sarana kebersihan. Seluruhnya diserahkan langsung oleh Sub Regional Head Sub Regional Kalimantan, Sugiono, dan disaksikan Walikota Banjarmasin yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Machli Riyadi, Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin, Agustinus Maun, Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Kepala Bea Cukai Banjarmasin, Camat Banjarmasin Barat serta seluruh perwakilan penerima bantuan.

Seluruh perwakilan penerima bantuan dan manajemen Sub Regional Pelindo sebagai berfoto usai acara

Bantuan Program TJSL yang telah disalurkan pada tahun 2023 dengan total sejumlah Rp 2.789.326.250 oleh Pelindo Sub Regional Kalimantan, meliputi seluruh pelabuhan cabang yang menjadi bagian wilayah kerjanya. Dimana untuk pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp1,16 miliar, pelabuhan Sampit Rp580 juta, pelabuhan Kumai Rp349 juta, pelabuhan Kotabaru Rp307 juta, pelabuhan Batulicin Rp200 juta dan pelabuhan Pulang Pisau Rp183 juta.

Dalam sambutannya, Machli Riyadi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pelindo, atas program bantuan TJSL yang telah disalurkan.

‘’Ini sejalan dengan program yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan serta pengembangan perekonomian di bidang UMKM,’’ ujarnya.

Sementara itu, Sugiono Sub Regional Head 3 Kalimantan menambahkan, bahwa manajemen selalu berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah maupun stakeholder, mendampingi keberadaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerjanya.

“Itulah yang kini menjadi pedoman Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam menjalankan roda perusahaan,’’ pungkas Sugiono. (RIW/RDM/RH)

Paman Yani Kembali Gelorakan Semangat Persatuan di Tanah Bumbu

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, kembali melakukan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Tanah Bumbu, Minggu (26/11). 

Menurut Yani Helmi, kegiatan ini merupakan agenda penting untuk menjaga rasa kebersamaan. Pasalnya, hal itu kini mulai luntur di daerah perkotaan akibat digerus zaman. 

“Alhamdulillah, kami kembali hadir ditengah masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Bumbu. Ini selalu saja kita gelorakan,” ujar Yani Helmi usai kegiatan, di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. 

Politisi yang akrab disapa Paman Yani ini menilai semangat kebersamaan bisa dilakukan melalui hal kecil seperti gotong royong dan menjaga silaturahmi sesama warga. 

“Nah dari hal kecil itu akan membesar, karena efeknya bagus buat tamu dan bahkaan warga desa itu sendiri. Sehingga kita harus benar-benar menjaga kebersamaan ini dalam lingkup NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tutur Paman Yani. 

Berangkat dari semangat kebersamaan itu, lanjut Paman Yani, juga akan berpengaruh terhadap toleransi sesama warga dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

“Apalagi di Desa ini tidak hanya terdiri dari suku Banjar, melainkan dari berbagai suku seperti Jawa, Bugis, Bali, bahkan ada dari NTB dan NTT,” beber Paman Yani. 

Ia berharap kegiatan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sehingga bisa menangkal segala pengaruh radikalisme yang ingin masuk ke desa mereka. 

“Kita ketahui saat ini mendekati tahun politik. Biasanya ada gangguan keamanan. Itu pentingnya masyarakat bersatu untuk memelihara keamanan lingkungannya,” tutup Paman Yani. (SYA/RDM/RH)

Ke Kalsel, Komisi Informasi RI Audiensi Dengan Paman Birin

BANJARMASIN – Komisi Informasi (KI) RI melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, pada Jumat (24/11) malam di kediaman resmi komplek gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Empat komisioner KI hadir langsung bertemu dengan Paman Birin, didampingi jajaran Komisioner Informasi Provinsi Kalsel, termasuk Ketua, Nawang Wijayati.

Gubernur berfoto bersama Komisi Informasi Provinsi Kalsel

Kepada wartawan usai pertemuan tertutup, Komisioner KI RI, Rospita Visi Paulyn menjelaskan, bahwa kehadiran mereka di Kalsel adalah untuk melakukan audiensi pendampingan, terkait Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalsel tahun 2022, yang tergolong masih rendah, atau masih berada di bawah angka rata – rata nasional.

“Berdasarkan hasil survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022, poin provinsi Kalsel berada pada angka 72,27 atau berada di peringkat 8 terbawah,” urainya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur sangat mengapresiasi audiensi yang dilakukan KI RI, Karena Paman Birin  mendukung dan berkomitmen penuh untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalsel. 

“Karena alasan ini, kami yakin tahun depan IKIP Kalsel akan semakin baik,” tegasnya.

Rospita menambahkan, faktor yang menyebabkan rendahnya IKIP di Kalsel ini, yakni masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Komisi Informasi. Padahal masyarakat juga punya hak atas informasi publik,” paparnya. 

Rospita melanjutkan, badan publik juga wajib membuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan informasi. PPID di provinsi Kalsel sendiri sudah ada, namun belum menyebar secara menyeluruh di badan publik yang ada baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

“Ini tentu menjadi semangat kami dan Komisi Informasi Kalsel yang baru terpilih. Kami berharap dengan semangat baru dari Komisi Informasi Provinsi Kalsel dapat menggerakkan Badan Publik di Kalimantan Selatan agar pembentukan PPID bisa merata di seluruh Kalsel, sehingga hak akses masyarakat terhadap informasi publik bisa terpenuhi secara maksimal,” tutupnya.

Rospita juga mengapresiasi Paman Birin, yang bersedia menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2024 mendatang. Pihaknya akan mempertimbangkan kesiapan Kalimantan Selatan ini, untuk menjadi tuan rumah rakornas awal tahun depan. (RIW/RDM/RH)

RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Gelar Baksos ke SLB

BANJARMASIN – Dalam rangka menyambut Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2023, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, menggelar Bakti Sosial ke SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalsel, berlokasi di Jalan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Suasana Bakti Sosial di SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalsel

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Suparni Puji Lestari, melalui sambungan telepon, pada Jumat (24/11) mengatakan, kegiatan yang diberikan ini merupakan pertama kalinya pada Kamis 23 November, dan akan dilanjutkan pada 4 Desember mendatang, bertepatan Hari Disabilitas Internasional. Dengan mengangkat tema : Senyum Indonesia, Gigi Kuat Mulut Sehat.

“Pada tanggal 23 November ada sebanyak 125 peserta didik yang diberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan gigi,” ucapnya

Foto bersama

Disampaikan Puji, dari 125 peserta didik yang terdiri anak-anak dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pihaknya juga telah memberikan penanganan diantaranya penambalan dan pencabutan gigi. Dalam kegiatan satu orang anak, wajib didampingi orangtua, diperiksa Dokter Gigi, Dosen dan Perawat Gigi.

“Giat akan dilanjutkan tanggal 4 Desember di SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalsel, dengan sasaran peserta didik tingkat SMP dan SMA,” jelasnya

Lebih lanjut Puji menambahkan, selain itu, dalam rangkaian memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional, pihaknya juga mempersiapkan untuk kegiatannya di RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, pada tanggal 17,18, dan 19 Desember, sebagai peringatan Hari Puncak KGN.

“Semoga kegiatan ini merupakan sarana edukasi sejak dini, cara menyikat gigi dengan benar dan dapat diamalkan terus nantinya,” tutup Puji

Untuk diketahui, Bakti Sosial yang digelar Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan ini, bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan Desiminasi Audit Kasus Stunting di Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Jumat (25/11). Dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

Arifin mengatakan, dengan adanya Diseminasi Audit Kasus Stunting sebagai bukti seriusan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penanganan kasus Stunting.

Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor

“Diseminasi Audit Kasus Stunting sebagai bukti seriusan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini untuk melakukan evaluasi audit keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Stunting yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Dengan adanya evaluasi ini Pemerintah Kota Banjarmasin, diharapkan penanganan kasus Stunting semakin memadai secara program dan keuangan,” ucap Arifin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Helfian Noor menjelaskan, target penurunan kasus stunting di Kota Banjarmasin, pada 2023 ini sebesar 21,5 persen.

“Target tersebut berdasarkan capaian penurunan kasus Stunting di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 lalu sebesar 22 persen. Sehingga, ditahun 2023 ditarget sebesar 21,5 persen,” ungkap Arifin.

Sedangkan, lanjutnya, untuk hasil penurunan kasus Stunting pada tahun 2023 ini, akan diumumkan pada awal tahun 2024 mendatang.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat berhasil kembali, dalam upaya penurunan kasus Stunting di Tahun 2023 ini,” ucap Helfi. (SRI/RDM/RH)

Komisi II DPRD Kalsel Kaji Tiru Terkait Perizinan ke Dinas PMPTSP Jatim

SURABAYA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kegiatan kaji tiru ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/11).

Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo yang bersama Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannor.

Imam Suprastowo menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait perizinan. Pasalnya, Imam mengungkapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi Kalsel dalam masalah perizinan.

“Ada beberapa jenis usaha yang belum masuk dalam aplikasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS),” jelasnya.

Sedangkan, ungkap Imam, dari pertemuan tersebut, Dinas PMPTSP Jatim sudah memiliki aplikasi Online Single Submission (JOSS) yang mengakomodir jenis-jenis usaha yang belum masuk dalam aplikasi OSS.

“Semoga Kalsel bisa menerapkan hal serupa sehingga sistem perizinan di Banua dapat mengakomodir semua jenis usaha, sehingga dengan kemudahan layanan perizinan ini, banyak investor yang berinvestasi di Kalsel,” harapnya. (NRH/ RDM/RH)

Jelang Nataru, Pemprov Kalsel Galakkan Gerakan Pangan Murah

BANJARBARU – Untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang natal dan tahun baru (nataru), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan gerakan pangan murah (pasar murah), yang bertempat di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan di Banjarbaru, Jum’at (24/11).

Pasar murah tersebut menjual berbagai macam komoditi pangan dengan harga yang jauh berbeda dibandingkan dipasaran, dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat menjelang nataru.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, pihaknya akan terus menggelar kegiatan pasar murah, apalagi sebentar lagi akan memasuki natal dan tahun baru, yang dikhawatirkan dapat berdampak dengan kenaikan harga komoditi pangan.

“Mudah-mudahan pasar murah ini dapat membantu masyarakat, apalagi akan memasuki natal dan tahun baru,” ungkap Syamsir.

Gerakan pangan murah yang merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, diharapkan dapat membantu puluhan masyarakat untuk mendapatkan pangan murah. Gerakan pangan murah hasil kolaborasi bersama Badan Pangan Nasional tersebut, menjual berbagai macam bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Diantaranya yakni bawang merah dan bawang putih, beras, telur, kecap, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, pangan murah juga menjual berbagai aneka ragam makanan dan minuman produksi UMKM banua.

“Gerakan pangan murah juga merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, selain membantu masyarakat kurang mampu, juga dapat menurunkan angka inflasi di Kalsel,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

Exit mobile version