Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Puluhan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Banjarmasin dibekali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Haryanto, Jum’at (4/6) lalu.

Pembekalan Perda itu diberikan, menyusul di tahun ajaran baru mendatang, sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka dimana proses pembelajaran nantinya akan memfokuskan para siswa pada minat dan bakatnya di satu mata pelajaran.

Dalam kegiatan ini, Legislator dari Fraksi PKS ini menghadirkan Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak, Khairani untuk menjelaskan secara detil tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka. Pasalnya masih banyak tenaga pendidik di Kalsel yang belum mengetahui lebih terperinci tentang kurikulum pengganti K-13 ini.

Anggota Komisi I DPRD Kalsel ini berharap setelah mengimplementasikan kurikulum merdeka, nantinya akan lahir generasi penerus yang memiliki kompetensi di berbagai bidang. Sementara, Perda yang ia sosialisasikan diharapkan menjadi acuan para guru untuk tetap memperhatikan dasar-dasar tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah di tengah proses penyesuaian pergantian kurikulum.

“Jadi dalam beberapa kesempatan kami fokus untuk perda pendidikan karena ini temanya pendidikan sehingga kami banyak kerjasama dengan pihak sekolah. Mengingat pendidikan ini menjadi sentral aktifitas kita. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini semakin semangat tenaga pendidik untuk mengemban amanah. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya sekolah penggerak,” jelasnya kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Banjarmasin, Fery Setyawan Amadhy menyambut baik kegiatan sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan dan pemaparan mengenai Kurikulum Merdeka. Terlebih di SMAN 1 akan menerapkan kurikulum tersebut pada Tahun Ajaran Baru Bulan Juli 2022.

“Sekolah kami akan menerapkan kurikulum merdeka tahun ajaran baru Juli 2022. Jadi mau tidak mau, kita harus siap untuk itu,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Generasi muda di Kabupaten Tanah Bumbu diminta berperan aktif dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Mengingat daerah ini juga memiliki banyak keunikan suku, budaya, ras dan agama. Sehingga, kunci utama terjaganya kerukunan dan kesatuan adalah tidak mudah terprovokasi paham radikalisme.

Paparan ini pun diungkapkan Anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi saat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di SMK Negeri 1 Simpang Empat Tanah Bumbu, Senin (6/6) siang, bersama peserta didik dan tenaga kependidikan.

“Wawasan kebangsaan ini harus terus digelorakan tidak hanya tokoh masyarakat saja melainkan kepada generasi muda kita yang merupakan calon penerus bangsa,” ujarnya.

Dihadapan lebih dari puluhan peserta didik, tenaga pendidik dan tokoh masyarakat, dia tak hentinya menanamkan nilai pancasila yang diharapkan bisa dipahami dan diamalkan secara baik.

“Dengan tujuan sosialisasi ini selain membuka wawasan mereka juga dapat mengedukasi untuk memahami dan mengenal bagaimana negara kita bisa berdiri kokoh tinggal generasi muda saat ini mampu mengaplikasiannya,” tegas politisi dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel.

Selain menjaga stabilitas keamanan negara, ia juga mengharapkan, penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan secara bijak dan mampu menyaring informasi agar tak termakan isu hoax yang dapat menumbuhkan paham radikalisme.

“Tujuannya adalah merawat Indonesia, menjaga kesatuan, cinta tanah air dan banyak hal yang bisa diaplikasikan termasuk tidak mudah terpengaruh akan hadirnya pemikiran yang dapat menyebabkan implementasi radikalisme tumbuh,” bebernya.

Ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, isi kegiatan dari pembinaan ini tentu telah menyesuaikam dengan format implementasi empat pilar kebangsaan yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Yang terpenting bagaimana kita mengaplikasikan toleransi antar umat beragama dan ini masuk dalam landasan dasar Pancasila yakni berbeda-beda tapi tetap satu jua artinya jaga kesatuan negara ini dengan keberagaman suku, etnik serta budaya di daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor mengaku cukup berpengaruh terhadap arah pembangunan khususnya di daerah. Mengingat, cinta tanah air merupakan kontribusi perwujudan dalam memberikan perubahan positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Ini adalah modal dasar dalam membangun negara agar dapat berdiri kokoh yang tentu menguatkan jiwa patriotisme generasi muda berdaya saing tinggi serta berkualitas,” imbuhnya.

Disamping itu, menurutnya, kunci utama membangun suatu daerah agar mampu terus berkembang dengan baik tentu salah satu dasarnya adalah memahami peran penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara itu sendiri.

“Mulai dari level pendidikan memang harus ditanamkan adanya wawasan kebangsaan ini yang mana kita akan menghadapi kesiapan menuju Ibu Kota Negara (IKN) baru dan siap menjadi trigger (pemicu) partisipasi dalam mendukung arah pembangunan itu sendiri,” harapnya.

Senada juga disampaikan Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdikbud Kalsel Fahruddin Noor yang mendukung secara penuh pelaksanaan tersebut sebagai bentuk membangun karakter kuat agar pondasi mencegah terjadinya bibit radikalisme mudah tak terjadi.

“Harapannya tentu bisa dipahami serta dapat diimplementasi dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik dan guru bahkan dapat mengamalkan landasan UUD 1945, Pancasilia, NKRI. Selain itu, sebagai bentuk menjaga persatuan dan kesatuan salah satunya adalah Bhineka Tunggal Ika,” ungkap mantan Sekban Balitbangda Kalsel.

Dilokasi yang sama, Pengawas SMK Tanah Bumbu Agus Harry Multito mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi ini mengingat keberadaannya sangat diperlukan oleh generasi muda agar tidak mudah terprovokasi dan terdiskriminasi terhadap isu yang mengakibatkan perpecahan.

“Saya katakan kegiatannya sangat bagus sekali terutama membangun karakter. Seperti kita ketahui saja remaja SMA/SMK banyak pengaruhnya di luar apalagi zamannya digital saat ini. Lebih bagus lagi ke depannya, Soswasbang bisa digelar satu persatu di satuan pendidikan di tanbu mengingat materi yang disampaikan bermanfaat terutama bagi generasi muda sekarang,” paparnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat usia angka harapan hidup di Kalimantan Selatan berada pada 68,83 persen. Sejalan dengan itu, layanan kesehatan kepada masyarakat terus digalakkan dan menjadi skala prioritas pemerintah daerah. Tujuannya agar capaian setiap tahun mampu mengalami peningkatan.

Paparan ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang pola tarif layanan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum yang diadakan anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (3/6) petang.

“Harapan kami adalah sosialisasi ini dapat dimengerti lebih jauh oleh masyarakat dan bisa diaplikasikan sebaik-baiknya,” ujar Yani Helmi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Agar capaian angka terus mengalami peningkatan, tutur Paman Yani (sapaan akrab), selain memaksimalkan hak mendapat layanan kesehatan sesuai amanat Undang-Undang dari negara tentu perda ini telah memiliki turunan lainnya yaitu Peraturan Gubernur (Pergub).

“Sehingga implementasinya berjalan baik. Pemberlakuan kebijakan tarifnya itu kepala daerah yang mengatur sedangkan Perdanya kami dari DPRD di Provinsi Kalsel,” paparnya.

Kendati begitu, ia menegaskan selain RSUD Ulin dan RSUD Muhammad Ansari Saleh (MAS) Banjarmasin yang memiliki layanan umum, fasilitas seperti yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum tak kalah lengkap.

“Untuk memenuhi hak dalam mendapat kesehatan agar usia harapan hidup di Kalsel mampu mengalami penambahan secara positif setiap tahunnya masyarakat juga bisa memaksimalkan layanan yang kami dimiliki,” ungkapnya.

Melalui komitmen pemerintah, politisi Partai Golkar itu menerangkan, layanan tersebut juga sama seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lainnya yang ternyata sering digunakan oleh masyarakat luar seperti Kalimantan Tengah.

“RSJ Sambang Lihum ini tak hanya melayani ODGJ saja, umum juga ada seperti melayani proses melahirkan. Bahkan, rumah sakit tersebut telah memiliki fasilitas jantung, gigi dan mulut tentu semuanya terpenuhi,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor memaparkan seiring adanya fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang dimiliki Pemprov tentu juga berpengaruh besar terhadap penambahan angka usia harapan hidup di Kalsel.

“Ini merupakan salah satu skala prioritas pemerintah dalam merealisasikan angka usia harapan hidup di Kalsel dengan mengedepankan jaminan kesehatan. Tidak hanya pendidikan sebagai kerangka menambahkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melainkan ini menjadi titik fokus kami sebagai bentuk pemenuhan strategis,” paparnya.

Dengan adanya fasyankes yang disediakan Pemprov Kalsel, lanjut Ariadi, tentu tak menjadi masalah lagi soal peningkatan indeks kebutuhan primer bagi masyarakat.

“Jelas, ini juga akan berpengaruh terhadap IPM yang berhubungan dengan realisasi angka usia harapan hidup di Kalsel,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kabag Keuangan RSJ Sambang Lihum Indra Nurul Huda membeberkan sebagai pemenuhan hak atas kesehatan sesuai Undang-Undang negara yang sekaligus bentuk keseriusan pemerintah merealisasikan penambahan angka usia harapan hidup di Kalsel, pihaknya pun saat ini tak hanya menerapkan program pelayanan ODGJ saja.

“Selain menangani gangguan jiwa yang berat, kami juga melayani untuk rehabilitasi narkotika (Nafza). Selain itu, RSJ Sambang Lihum melayani perkembangan kejiwaan anak, jelasnya.

Untuk diketahui, 2021 hingga sekarang angka usia harapan hidup di kabupaten/kota di Kalsel meliputi Tanah Laut (69,59), Kotabaru (69,32), Banjar (67,41), Batola (66,27), Tapin (70,57), HSS (66,12), HST (66,20), HSU (64,10), Tabalong (70,57), Tanbu (70,45), Balangan (67,85). Sedangkan, Banjarmasin (71,29) dan Banjarbaru (72,10).

Akan tetapi, secara rata-rata Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi menerangkan bahwa angka usia harapan hidup di Kalsel telah berhasil tumbuh sebesar 68,83 persen. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Festival Kongres Borneo Raya (KBR) secara resmi digelar di Siring Menara Pandang Jalan Pierre Tendean, Jumat (3/6) sore.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, 3 – 5 Juni 2022 ini dibuka resmi oleh Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, dan juga turut dihadiri oleh Gubernur Kalsel yang diwakili Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Khotimah, DPRD Kalsel dan DPRD Banjarmasin, unsur Forkopimda, Bupati Seruyan Kalteng, tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh Dayak se-Kalimantan.

Festival KBR ini merupakan lanjutan dari Simposium KBR yang sebelumnya diselenggarakan di Kalimantan Barat (Kalbar), pada 29 – 31 Mei 2022 yang lalu. Bertujuan untuk dapat melestarikan serta lebih mengenalkan seni dan budaya yang ada di Kalimantan ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Selain itu, juga untuk lebih mempererat dan mempersatukan lagi suku bangsa yang ada di Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan.

Ketua Panitia Festival KBR, Bujino A Salan mengatakan, dalam kegiatan kali ini diikuti oleh 25 etnis dari seluruh masyarakat yang ada dikota Banjarmasin yang akan menampilkan seni dan budayanya dari daerah asalnya masing-masing.

“Jadi dalam kegiatan kali ini, hampir setiap perwakilan dari provinsi yang ada di Kalimantan, akan menampilkan seni dan budayanya masing,” katanya.

Selain penampilan seni dan budaya di Kalimantan, nanti juga akan ada penampilan seni dan budaya dari luar pulau Kalimantan, seperti dari Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan juga Toraja.

Bujino mengharapkan agar kegiatan seperti ini bisa diselenggarakan sebagai kegiatan tahunan yang bisa dilaksanakan di kota Banjarmasin.

“Bahkan nantinya untuk waktu acaranya akan kita perpanjang lagi, biar bisa menjadi expo Banjarmasin,” harapnya.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina menyatakan hal ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan sekaligus pembuktian kalau Kalimantan siap menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Oleh sebab itu, lanjutnya, aspek budaya diangkat dan ditampilkan kepada dunia, bahwa Kalimantan siap menjadi IKN, namun tetap menjaga segala macam seni dan budaya yang ada.

“Selain dari aspek budaya, juga untuk membuktikan kalau sumber daya manusia (SDM) Kalimantan juga tidak kalah dari yang lain,” jelasnya.

Ibnu juga mengucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung dan mau bekerja sama hingga dapat terlaksananya festival KBR ini.

“Seluruh penduduk yang ada dipulau Kalimantan harus dapat bekerja sama, agar kita benar-benar siap menjadi IKN nantinya,” pungkasnya.

Dalam festival ini juga dimeriahkan dengan pameran seni dan budaya serta produk-produk UMKM. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam kunjungannya ke kota Banjarbaru pada Jum’at (3/6), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahudin Uno turut membuka dan menghadiri Santripeneur Camp 2022 di Gedung mako Brimob Polda Kalsel. Selain Sandiaga Uno, pembukaan Santripreneur Camp juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setda Prov Kalsel Sulkan.

Dalam sambutannya Sandiaga Uno menyampaikan, dengan diadakannya Santripeneur Camp 2022 di Gedung mako Brimob Polda Kalsel, diharapkan dapat menambah para wira usaha dimasa depan, apalagi para santri memiliki modal utama untuk menjadi pengusaha, yakni kejujuran, kemuliaan, dan amanah.

“Saya terima kasih atas kunjungan singkat ini dapat membawa berkah, ini merupakan satu tentunya bisa bahwa yang berhadir disini menjadi wirausaha sukses,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setda Prov Kalsel Sulkan menyampaikan, pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya Santripreneur Camp 2022 yang diselenggarakan oleh Santripreneur Indonesia. Semoga kegiatan ini banyak memberikan manfaat khsusnya bagi para santri di banua Kalsel, sehingga kedepan tidak hnya pandai berdakwah tetapi juga pandai berbisnis dan berwirausaha.

“Saat ini Pemerintah gencar membuat program pemulihan ekonomi akibat COVID – 19, yang berdampak di segala sektor termasuk ekonomi yang menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Negara kita, maka dari itu Pemerintah terus mendorong upaya pemulihan ekomomi, salah satu nya mendorong kelahiran para pengusaha termasuk dari kalangan para santri,” ungkap Sulkan.

Melanjutkan Amanat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sulkan menyampaikan bahwa pihaknya yakin dan percaya, akan potensi yang dimiliki pemuda banua Kalsel, para santri dapat memaksimalkan potensi yang ada di banua sehingga bisa membuka usaha baru dan lapangan kerja.

“Santri dikenal memiliki ilmu di ponpes dan memiliki modal utama usaha yaitu Akhlaktul Karimah,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, kembali mengunjungi kota seribu sungai. Namun kali ini meninjau langsung Kubah Basirih yang berhasil masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022, Jumat (3/6) pagi.

Dalam sambutannya, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, dengan telah berhasil masuk ke 50 besar dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022, maka warga haruslah mengutamakan kebersihan dan keindahan di Kubah Basirih, terutama para pengunjung yang datang untuk berziarah.

“Mari tingkatkan kebersihan, dan majukan UMKM agar semakin bangkit ekonomi,” ucapnya.

Sandiaga Uno menilai, dari hasil kunjungan ke Kubah Basirih ini, ada nilai keunikan tersendiri, yaitu tempat menuju Makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, tidak hanya dilalui jalan darat juga menggunakan perahu, sehingga menikmati pemandangan wisata susur sungai Martapura.

“Saya merasa sangat senang mengunjungi Desa Wisata Kubah Basirih, setelah berziarah juga banyak dijual baik makanan dan pernak pernik khas Banjar dari warga sekitar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, sangatlah mengapresiasi dengan masuknya Kubah Basirih dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Ia berharap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), akan terus bergerak aktif, dalam memajukan wisata religi tersebut.

“Tingkatkan CHSE yakni Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan), dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan,” katanya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, langkah pihaknya di tahun 2022 ini akan terus melakukan pengembangan wisata religi meliputi fasilitas penunjang yang berorientasi sesuai CHSE. Karena memiliki potensi yang tinggi untuk memajukan perekonomian di daerah masing-masing.

“Kami sangat bangga Kubah Basirih masuk ADWI, mengingat tahap seleksi sangat ketat, dari sekitar 3.500 desa wisata tersebar di 34 Provinsi,” tutup mantan Pjs Bupati Kotabaru.

Untuk diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, mengunjungi Kubah Basirih, disambut Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel Muhanmad Syarifuddin, didampingi Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Iwan Fitriady, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, Ketua Pokdarwis Kubah Basirih Husin Lutf, dihadiri Unsur Forkopimda dan warga sekitar. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada Jum’at (3/6) Imam Subarkah resmi dikukuhkan menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menggantikan Amanlison Sembiring yang sebelumnya menjabat pada periode 2020 –2022. Upacara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini, dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi Kalimantan Selatan, serta stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyampaikan ucapan terima kasih atas peran dan kontribusi aktif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dalam upaya mengendalikan inflasi, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan pengembangan UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kolaborasi dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus dilanjutkan , untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan,” ujar Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menyampaikan terima kasih dan apresiasi, atas segala kontribusi yang telah diberikan Amanlison Sembiring,, serta prestasi dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Juda Agung juga berpesan kepada Imam Subarkah untuk terus meningkatkan peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai mitra kerja stakeholders di daerah.

“Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus melanjutkan koordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah, dalam rangka mengawal pengendalian inflasi, serta mendorong pemulihan ekonomi ke depan melalui implementasi lima langkah strategis yang telah disepakati pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 9 Maret lalu, khususnya pengendalian harga pangan dan administred prices,” pesannya dalam sambutan usai mengukuhkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel.

Dari sisi pemulihan ekonomi, Bank Indonesia akan terus meningkatkan kontribusi di daerah, terutama dalam rangka mendorong kinerja perkonomian Kalimantan Selatan dan sekitarnya, melalui peran sebagai strategic advisor dengan mendalami upaya transformasi struktural perekonomian Kalimantan Selatan, termasuk upaya diversifikasi ekonomi dan memperkuat digitalisasi Sistem Pembayaran , melalui elektronifikasi transaksi dan digitalisasi sistem pembayaran di Kalimantan Selatan.

‘Bank Indonesia juga akan terus mendukung pengembangan sektor riil dan UMKM secara konsisten dan berkelanjutan, dengan melaksanakan program pengembangan UMKM untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI),” tambahnya.

Demikian halnya dari sisi pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam rangka mendorong pesantren untuk menjadi penggerak utama dalam ekosistem rantai nilai halal. (KPwBIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memfasilitasi rapat pembahasan penanggulangan banjir di dua kabupaten di Kalsel. Hal itu untuk menindaklanjuti keluhan sejumlah Kepala Desa khususnya beberapa desa di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, yang lahan pertanian di desanya sudah sejak lama terendam air.

Permasalahan tersebut dibahas secara lintas komisi DPRD Kalsel bersama Forum Komunikasi Antar Kepala Desa (FKAKD) dan Dinas-Dinas terkait di ruang rapat kantor DPRD Kalsel, Kamis (2/6) yang dibuka Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan dihadiri antara lain Dinas ESDM Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, dan PT Adaro Indonesia.

Perwakilan Kepala Desa dari Tabalong, Faudin menyebutkan banjir ini sudah lebih kurang lima tahunan dialami warga, sehingga tidak bisa memanfaatkan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Ia mengungkapkan beberapa upaya sudah dilakukan warga desa dengan membersihkan sungai, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan karena banjir masih terjadi dengan ketinggian di lahan pertanian mencapai 50 cm sampai satu meter.

“Kami berharap DPRD Kalsel dapat mencarikan solusi, sehingga warga beberapa desa di kabupaten Tabalong dapat beraktivitas sebagaimana 6 tahun lalu,” harapnya.

Sejumlah desa yang hingga saat ini masih terendam di wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, yakni Desa Lajar, Desa Papuyuan, Desa Matang Hanau, Desa Mundar dan Desa Pampanan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK memastikan sungai harus dikeruk dan dibuka kanal-kanal baru sehingga air cepat mengalir.

“Pengalaman yang pernah terjadi di Amuntai, bila hujan di Balangan maupun Tanjung, maka Amuntai banjir. Namun kali ini tidak lagi, lantaran dibikin kanal-kanal baru disamping pengerukan sungai yang lama serta pembersihan gulma sungai,” jelasnya.

Sementara, Goverment Ralations Head PT Adaro Indonesia, Rinaldo Kurniawan menjelaskan desa-desa yang terendam berada di luar kawasan operasiaonal PKP2B PT Adaro. Menurutnya, rendaman air dikawasan desa-desa tersebut lebih disebabkan faktor dari luar.

Meski demikian, PT Adaro juga tetap akan ambil bagian dalam berkontribusi ke masyarakat secara umum melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan melalui tahapan yang nantinya untuk direalisasikan.

Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah, Dwi Nirwana menambahkan ada beberapa poin kesimpulan dari rapat ini, yaitu harus melakukan cek bagaimana sistem larian air (run off) dari sumber air tersebut. Selain itu, perlu dicermati berdasarkan paparan daerah irigasi tersebut masuk kategori rawa lebak, yang peluang tidak tergenang hanya tiga bulan.

“Jadi kita perlu cek daerah irigasi atau rawa itu masuk kewenangan siapa, nasional, provinsi atau kabupaten/kota,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)