Bulan: September 2023

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel saat ini melakukan penyusunan, Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Daerah Provinsi Kalsel.

Kepala Bagian Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto menjelaskan, dalam penyusunan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan, daerah yang ada di 13 kabupaten dan kota yang ada di Banua.

“Dalam pelaksanaannya DBON Daerah, Provinsi mempertimbangkan cabor unggulan daerah yang tidak masuk pada DBON,” jelas Heru.

Cabor unggulan di Kalsel, tambahnya, yang tidak masuk dalam DBON seperti gulat dan tinju.

“Kedepannya, untuk pembinaan prestasi olahraga mengacu pada pembinaan olahraga unggulan di daerah masing masing,” ucap Heru.

Untuk di Provinsi Kalimantan Selatan ini, masing masing daerah memiliki cabang olahraga unggulan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunggu penyusunan desain besar olahraga nasional daerah dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Banua.

“Dalam desain itu akan disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) bagaimana pelibatan stakeholder terkait karena olahraga ini terdiri dari beberapa macam ada pendidikan, prestasi dan masyarakat,” tutur Heru lebih lanjut.

Kedepannya, kata Heru, hasil dari penyusunan ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

“Dengan adanya Pergub tersebut, maka pembinaan olahraga terus menerus dilakukan,” ucap Heru.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong Pemerintah Daerah di 13 Kabupaten/Kota memiliki cabang olahraga unggulan minimal dua cabor sehingga dapat fokus dalam melakukan pembinaan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Persoalan sampah di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan permasalahan yang serius dan semakin memperihatinkan. Hal ini menjadi perhatian khusus Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.

Perhatian tersebut diwujudkan oleh komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur itu dengan terus memperdalam materi terkait pengelolaan sampah, bahkan hingga ke luar daerah.

Salah satunya, rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah berkunjung ke DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan studi komparasi terkait pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

“Kami angkat masalah penanganan sampah dan limbah medis atau rumah sakit,” katanya, kepada wartawan, melalui aplikasi WhatsApp, Selasa (19/9).

Gusti Abidinsyah menjelaskan dalam pertemuan tersebut, diungkapkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan di Jawa Timur khususnya terkait pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun, diantaranya melakukan pembinaan pengelolaan sampah. Selain itu, Jatim juga membangun tempat khusus untuk mengelola sampah medis di kota Mojokerto.

“Nah ini yang belum ada. Nanti kita akan bicarakan apakah bisa dibangun tempat khusus untuk limbah medis di Kalsel,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Abidinsyah, Jatim juga bekerjasama pihak ketiga dimana Pemprov Jatim selaku koordinator dan pengawas pengelolaan sampah.

“Kita akan mencoba untuk mengkaji lagi bersama sesama anggota komisi ataupun mitra kerja terkait dengan segala langkah yang telah dilaksanakan di Jawa Timur untuk kemudian harapannya bisa diadopsi di Kalsel,” terangnya.

Untuk diketahui, rombongan Komisi III DPRD Kalsel diterima oleh Anggota DPRD Jatim, Hadi Dediansyah beserta jajaran Sekretariat DPRD Jatim, Senin (18/9). (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencanangkan 75 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) bakal terpasang disejumlah titik di lokasi jalan baru menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, mengungkapkan, tentu Pemprov Kalsel juga menyiapkan fasilitas penunjang agar memudahkan masyarakat melewati jalan tersebut nantinya.

“Jalur baru yang dibuka oleh Kementerian PUPR rencananya 2024 sudah kita siapkan. Kalau tak salah, 75 unit dan mudah-mudahan bisa membantu menerangi supaya tak ada lagi keluhan jalan utama gelap,” ujarnya, usai mengikuti peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), di Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, baru-baru tadi.

Selain itu, ia menjelaskan, untuk jalan lama menuju bandara seluruhnya sudah diperbaiki, terlebih dilakukan penambahan.

“Kalau di sana sedang kita perbaiki dan ditambah,” bebernya.

Sebelumnya, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Azan Syariful Muaz, menyebut, memang pemasangan PJU disejumlah titik harus dilakukan seusai proyek jalan alternatif baru ini rampung dan dihibahkan penuh oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

“Tentu kita koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan setelah jalan itu rampung dibangun serta proses hibah selesai dilakukan,” ungkapnya.

Trayek dengan skema multi years tersebut, bakal menyelesaikan kurang lebih 3,2 kilo meter (KM) dari Guntung Payung ke Bandara Internasional Syamsudin Noor.

“Nantinya akan dikelola Pemprov Kalsel termasuk pemeliharaannya. Kita juga berharap, apabila jalan tersebut berhasil dibangun tentu tujuannya dapat memudahkan masyarakat menuju bandara,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke 53 yang digelar di Kalsel rupanya menjadi momentum bagi pemerintah untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya disektor transportasi.

Acara peringatan yang dirangkai dengan upacara tersebut, tentu, juga menyampaikan visi dan misi pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan melalui tema ‘Melaju Untuk Transportasi Maju’ dan pada kesempatannya dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Senin (18/9)

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengamanatkan agar transportasi di Kalsel turut dirasakan hingga ke tingkat pedesaan. Maka dari itu, kolaborasi antar instansi perlu erjalin kuat dan seirama. Agar pertumbuhannya pun berjalan baik sesuai arah dan kebijakan.

“Sebab, transportasi yang handal, efesien dan berdaya saing memiliki dampak positif kepada mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu negara,” ujarnya saat membacakan isi sambutan Menteri Perhubungan (Menhub) RI.

Sementara itu, Kadis Perhubungan (Dishub) Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, menerangkan, sesuai amanat Gubernur Kalsel memang yang lebih ditekankan untuk memberikan layanan secara maksimal kepada masyarakat adalah sektor dari angkutan massal.

“Tahun yang akan datang kami tingkatkan adalah perkotaan dan pedesaan. Karena kami juga baru memulai untuk memfasilitasi BTS dan BRT. Semoga dengan adanya kolaborasi dengan stakeholder pemda kuantitas dan kualitas angkutan massal bisa lebih baik lagi,” jelasnya.

Ia menyebut, tak hanya memaksimalkan angkutan darat saja. Melainkan juga mengoptimalkan transportasi lainnya seperti jalur laut dan udara.

“Termasuk juga di sungai-sungai untuk bidang pelayaran bagaimana koordinasi kita dengan mitra di pelabuhan. Terkhusus juga yang ada di sektor penerbangan,” ungkapnya.

Di jalur perhubungan darat, Kepala Balai Perhubungan Transportasi Darat (BPTD) XV Kalsel, Zulmardi, menyampaikan, saat ini yang terus didorong pihaknya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat adalah fokus terhadap program non emisi karbon yakni Bus Trans Banjarbakula.

“Utamanya memang kendaraan listik. Tetapi, utamanya lagi adalah berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah, yaitu Bus BTS Trans Banjarbakula yang tentu bisa dimanfaatkan masyarakat dan beroperasi di daerah aglomerasi Banjarbakula,” bebernya.

Tak hanya itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Agustinus Maun, mengaku, siap mendorong pertumbuhan perekonomian melalui efektivitas pelayanan di pelabuhan.

“Termasuk optimalisasi pelayanan lewat transportasi laut menuju IKN di Kaltim,” singkatnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Langkah pemetaan lahan terhadap lahan kebakaran juga menjadi langkah solutif untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendataan ini diperlukan untuk menekan pemilik lahan agar tidak melakukan pembiaran pembakaran lahan.

Menurut Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kalsel Suria Fadliansyah, jika melihat fakta di lapangan lahan yang terbakar itu pemilik lahan membiarkan lahan tidak terawat. Sehingga diperlukan formulasi khusus dan tindakan terukur untuk dikoordinasi ke pemilik lahan.

“Kami akan melakukan Kerjasama dengan BPN, ” ucap Suria saat menggelar rapat koordinasi dan konferensi Pers, di Aula BPBD Provinsi Kalsel, Senin (18/9) sore.

Selain mendata areal yang sering terbakar, juga diperlukan solusi yang tepat untuk penanganan Karhutla baik jangka pendek dan solusi jangka panjang.

“Kami tidak diam dalam menangani Karhutla terutama di area ring 1 Bandara,” lanjut Suria.

Ia melanjutkan, BPBD Provinsi Kalsel sudah membentuk lima pos dan mengerahkan petugas disetiap pos, yakni di Pos Induk di kantor BPBD Kalsel, Pos 2 dekat Bandara pos Guntung Damar. Pos 3 dekat gunung Raja Bati-bati. Pos 4 daerah sungai tabuk. Pos 5 di daerah Simpang empat Kabupaten Banjar.

“Tujuannya jika ada kebakaran maka petugas itu langsung bergerak memadamkan api,” lanjut Suria.

Selain berkoordinasi bersama seluruh Instansi Pemerintah, BPBD Provinsi Kalsel juga merangkul Damkar Swasta di momen tertentu untuk ikut dalam penanganan Karhutla. Selain mengerahkan Satgas Darat, BPBD Provinsi Kalsel juga diperkuat dengan empat heli water boombing dan dua heli patroli.

“Satgas Udara masih tetap mengandalkan operasional heli water bombing. Terutama untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, dan mensiagakan petugas di lapangan,” tutup Suria. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, resmi membuka sosialisasi Geopark Meratus yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Senin (18/9).

Selain dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, sosialisasi juga dihadiri Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus (BPGM) Hanifah Dwi Nirwana, Wakil Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus (BPGM) Nurul fajar Desira, beserta sejumlah Kepala SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, orang yang akrab disapa Paman Birin tersebut mengatakan, Geopark Meratus adalah sebuah anugerah alam yang luar biasa, yang diakui secara nasional pada tahun 2018 dan saat ini sedang diusulkan untuk menjadi salah satu UNESCO Geopark yang akan dilakukan penilaiannya pada 2024. Bila usulan ini diterima, Geopark Meratus akan menjadi ke- 11 Geopark UNESCO di Indonesia, dan ratusan Geopark di seluruh dunia.

“Kita harus berfikir positif, dan yakin bahwa usulan ini akan diterima,” ungkap Paman Birin.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya, untuk terus mendorong upaya mendapatkan UNESCO Geopark. Dikarenakan, ini merupakan kesempatan besar bagi Provinsi Kalsel untuk lebih dikenal lagi di mata dunia.

“Saya harapkan SKPD terkait, juga ikut mendorong Geopark UNESCO sesuai tugas fungsi masing-masing,” lanjut Paman Birin.

Dengan diakuinya Geopark Meratus sebagai Geopark UNESCO, maka juga berdampak positif bagi masyarakat, dengan peningkatan taraf ekonomi dengan mendapatkan kunjungan dari wisatawan untuk melihat Geopark Meratus.

“Geopark bukan hanya sekadar tempat wisata alam yang memukau, tetapi juga melambangkan komitmen dalam melestarikan alam, menjaga adat istiadat dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, ” lanjut Paman Birin.

Geopark Meratus adalah harta berharga. Pegunungan Meratus, terbentuk dari susunan kerak samudera atau ophiolite, yang terangkat ke permukaan sejak 200-150 juta tahun lalu. Di dalam perut pegunungan tersebut mengandung banyak batu mulia, intan atau permata. Pegunungan yang sudah ditetapkan sebagai Geopark (Taman Bumi) Nasional pada tahun 2018 dan kini diajukan untuk menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp) tersebut terbukti sudah memperlihatkan banyak batu mulia yang sangat berharga tersebut.

Dengan menjaga kelestarian dan mempromosikan Geopark Meratus, berarti tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan ekonomi, tetapi juga mewujudkan Geopark Meratus sebagai sebagai pelindung kelestarian bumi dan penjaga budaya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tahun 2023 ini dua buah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kalimantan Selatan, telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammaddun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, baru-baru menjelaskan, dua
Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Milik Kalsel yang ditetapkan dari hasil sidang oleh Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia yaitu Bapandung dari Kabupaten Tapin, dan Arangan dari Kabupaten Balangan.

“Arangan ini merupakan Anyaman Khas Pada Komunitas Adat Dayak Meratus, sedangkan Bapandung, berupa seni teater tutur yang berkembang di masyarakat suku Banjar Hulu, Pandung artinya menirukan tingkah laku manusia atau hewan dan berbeda dengan bercerita biasa dalam bahasa banjar,” jelasnya

Disampaikan Raudati, setelah ditetapkan dua Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia dari Kalimantan Selatan, guna melestarikan dan mempromosikan karya itu, akan digelar workshop, agar generasi muda menghargai dan mencintai budaya daerahnya sendiri.
Hal itu dimaksudkan, untuk memberi perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan.

“Pelestarian kearifan lokal tidak hanya menjadi kenangan, tetapi identitas di Banua,” ungkapnya

Lebih lanjut Raudati menambahkan, dengan masuknya dua Warisan Budaya Takbenda Kalimantan Selatan, kedalam (WBTb) Indonesia, total keseluruhan karya budaya yang terdaftar menjadi 41 buah. Sehingga, ini akan terus dilestarikan, agar tidak diakui oleh Daerah maupun Negara lain.

“Tahun berikutnya kami akan mempersiapkan lebih banyak lagi Warisan Budaya Takbenda Kalsel,” tutup Helda. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang berlangsung di salah satu hotel berbintang, Senin (18/9).

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur dan Kepala SKPD tentang Kearsipan lingkup Pemprov Kalsel dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis bagi operator UPTD/UPPD terkait penerapan aplikasi Srikandi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Raudhatul Jannah, Kepala Dispersip Kalsel Nurliani, Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim dan sejumlah pejabat SKPD Lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini memberikan apresiasi kepada Dispersip Kalsel atas terselenggaranya rapat koordinasi penerapan aplikasi Srikandi ini. Menurutnya, kegiatan ini sebagai tindak-lanjut penghargaan penerapan aplikasi Srikandi yang diperoleh Gubernur Kalsel dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“Melalui kegiatan ini, bisa terjalin koordinasi sinkronisasi dan kolaborasi antara SKPD lingkup Pemprov Kalsel sehingga kearsipan di Kalsel bisa lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.

Paman Birin menyebutkan bahwa penerapan aplikasi Srikandi di SKPD masuk dalam salah satu penilaian capaian kinerja organisasi bidang kearsipan. Sehingga Pemprov Kalsel melalui Dispersip Kalsel akan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada SKPD yang telah menerapkan aplikasi Srikandi dengan baik dalam pengelolaan persuratannya dan akan ada sanksi apabila tidak menerapkan aplikasi Srikandi.

Paman Birin berharap, ke depan pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi dan dapat menjadi warisan bagi generasi muda penerus bangsa.

Sementara, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani mengungkapkan pihaknya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi Srikandi di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Dari hasil monev tersebut bahwa untuk surat masuk di aplikasi Srikandi sebanyak 8.910 dan surat keluar sebanyak 2.601.

“Dari 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baru sekitar 8 OPD yang aktif menggunakan aplikasi Srikandi dalam persuratannya,” terangnya.

Oleh karena itu, Nurliani berharap setelah dilaksanakannya kegiatan ini, penggunaan dan penerapan aplikasi Srikandi di SKPD dapat lebih dioptimalkan agar di tahun-tahun mendatang Pemprov Kalsel bisa mendapatkan kembali penghargaan dari Arsip Nasional. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tahun 2023 di Kota Banjarmasin, Mingggu (17/9).

Ketua Harian PJSI Provinsi Kalimantan Selatan Jumadiono menjelaskan, Kejurprov ini dilaksanakan untuk mempersiapkan atlet judo Kalsel, untuk dapat bertanding pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

“Kejurnas Judo ini, mengacu pada program PB PJSI, yaitu menghasilkan poin,” ungkapnya.

Dan, Kejurprov Judo di Kalsel ini juga memiliki poin, untuk dapat mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 mendatang di Sumatera Utara dan Aceh.

“Untuk cabang olahraga Judo ini tidak ada Pra Pon, untuk mendapatkan tiket ke PON tersebut, Judo hanya mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya agar dapat lolos ke PON,” tuturnya lebih lanjut.

Pada Kejurprov Judo Tahun 2023 ini, diikuti kurang lebih 200 atlet putra dan putri, perwakilan dari 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Jumadiono berharap, pada Kejurprov Judo ini melahirkan atlet atlet judo handal, agar kedepannya dapat membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan pada tingkat nasional maupun internasional.

Saat ini, lanjutnya, untuk prestasi atlet Judo hampir merata di Banua ini. Seperti, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Batola, serta lainnya.

“Kami berharap seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki atlet Judo yang handal,” ujar Jumadiono. (SRI/RDM/RH)