2022 – Laman 158 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DTPH Kalsel Beberkan Penyebab Turunnya Produksi Beras

BANJARBARU – Produksi beras ditahun 2021 lalu untuk wilayah Kalsel, mencapai 1,02 juta ton. Jumlah produksi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang lalu dengan produksi sebesar 1,15 juta ton.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menyampaikan, berdasarkan sampel perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, produksi padi Kalsel tahun lalu memang hanya sekitar 1,02 juta ton. Namun, walaupun tahun lalu produksi padi Kalsel mengalami penurunan, produksi beras di daerah ini tetap mengalami surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

“Kalau dikonversi ke beras, 1,02 ton padi menjadi 830 ribu ton beras. Sedangkan kebutuhan 4,3 juta jiwa masyarakat Kalsel sekitar 400 ribu ton, berarti masih surplus 430 ribu ton,” ucap Syamsir.

Ia menambahkan, penyebab turunnya produksi padi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti, perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Misalnya banjir besar pada awal 2021 yang membuat lahan sawah terendam.

“Faktor lainnya, yakni mahalnya harga pupuk. Padahal produksi padi sangat bergantung dengan pupuk, sementara alokasi yang diberikan pemerintah untuk pupuk subsidi terbatas,” lanjutnya.

Syamsir Rahman juga menyebutkan, Faktor berikutnya yang mempengaruhi penurunan produksi beras, yakni turunnya harga padi setiap kali musim panen. Hal ini membuat semangat petani turun.

“Ini sedang kita pelajari, bagaimana ada bantuan dari pemerintah agar pada saat panen ada subsidi harga. Kalau harga tetap stabil maka petani lebih bergairah menanam,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

44 Guru Penggerak di Kota Banjarmasin Dikukuhkan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengukuhkan guru penggerak di Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Jumat (4/3).

Pengukuhan guru penggerak ini dilakukan Sekretaris daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman.

“Saat ini kita telah mengukuhkan guru penggerak sebanyak 41 orang guru, dari Paud dan SMP,” ungkap Ikhsan.

Menurut Ikhsan, guru penggerak ini merupakan program pemerintah dalam merdeka belajar. Selain adanya guru penggerak, ada juga sekolah penggerak.

“Guru penggerak ini merupakan model merdeka belajar, mengingat mereka telah menempuh pelatihan selama 9 bulan,” tutur Ikhsan.

Pemerintah kota Banjarmasin, lanjutnya, berharap para guru penggerak ini dapat, menularkan ilmu mereka kepada guru guru lainnya di Kota Banjarmasin.

Sedangkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryandi mengatakan, guru penggerak yang dikukuhkan saat ini, merupakan mereka yang telah menyelesaikannya, pelatihan merdeka belajar selama 9 bulan mengenai, merdeka belajar.

“Alhamdulillah guru penggerak telah dikukuhkan oleh Sekda Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Nuryadi, diharapkan kepada seluruh guru penggerak dapat menularkan ilmu ilmu mereka, kepada para guru lainnya di Kota Banjarmasin.

Untuk guru penggerak angkatan ke-2 yang dikukuhkan saat ini sebanyak 44 orang. Terdiri dari 6 orang dari TK, 13 orang Dari SD, 18 orang dari SMP, serta titipan 7 orang dari SMA. (SRI/RDM/RH)

DPRD Kalsel Monitoring Vaksinasi COVID-19 di Daerah-Daerah Pelosok

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah pelosok. Salah satunya, di Puskesmas Berangas Kabupaten Barito Kuala, pada Selasa (01/03) lalu.

Dari hasil monitoring tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abdul Hasib Salim menilai bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Pukesmas Berangas tersebut sudah cukup baik dan banyak warga setempat yang juga sudah melaksanakan vaksinasi 1 dan 2.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abdul Hasib Salim menjalani vaksinasi ke 3

“Kunjungan tersebut dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi, baik vaksin 1, vaksin 2 dan 3 di beberapa daerah yang agak sulit didatangi yaitu Puskesmas Berangas. Ternyata disana pelaksanaannya sudah cukup baik dan banyak yang sudah sampai vaksin ke 3,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (2/3) lalu.

Oleh karena itu, Hasib Salim berharap agar pihak-pihak terkait bisa lebih menggencarkan pelaksanaan kegiatan vaksinasi di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, seperti razia-razia vaksin yang digelar oleh TNI dan Polri yang dilakukan belakangan ini. Menurut Hasib, upaya-upaya ini tampaknya sudah menghasilkan peningkatan jumlah warga yang divaksin.

“Karena bisa jadi warga sebenarnya ingin divaksin namun belum punya waktu khusus mendatangi tempat-tempat vaksinasi. Sehingga dengan model-model vaksinasi yang digelar TNI/Polri di jalan-jalan maupun fasilitas umum lainnya seperti pasar-pasar, dinilai lebih efektif untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M. Lutfi Saifuddin (berpeci) memantau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Berangas

Untuk diketahui, di sela kunjungan kerjanya, Hasib Salim juga diberi vaksinasi booster di Puskesmas Berangas dengan jenis vaksin Pfizer. Ia berharap apa yang dilakukannya dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak takut untuk divaksin demi mewujudkan “herd immunity” dan mengatasi pandemi agar segera berakhir. (NRH/RDM/RH)

Pemda di Kalsel Terus Didorong Gunakan Aplikasi “Bela” Pengadaan

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), baik tingkat kabupaten maupun kota di Kalsel agar menggunakan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan.

Aplikasi yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu untuk transaksi Belanja pemerintah paling banyak Rp50 juta.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi aplikasi Bela Pengadaan ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel, salah satunya Pemkab Tapin pada Selasa, 1 Maret lalu.

(ki-ka) Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria Roosani

“Srikandi” Dewan dari Fraksi Partai Gerindra yang kerap disapa Tatum ini memaklumi belum maksimalnya penerapan aplikasi Bela Pengadaan bagi Pemkab Tapin, disebabkan antara lain karena sumber daya manusia (SDM) serta keterbatasan anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana.

“Tapi kita berharap ke depan pelaksanaan aplikasi bela pengadaan barang secara digital tersebut agar lebih maksimal sebagaimana mestinya,” katanya kepada wartawan, Jum’at (5/3).

Pasalnya, lanjut Tatum, program aplikasi Bela Pengadaan ini merupakan salah satu penekanan pemerintah pusat yang akan membantu pihak-pihak terkait agar terhindar dari praktik korupsi, menjauhkan hubungan fisik melalui transaksi elektronik.

(ki-ka) Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Hariyatie dan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias

Dalam kunjungan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Rachmah Norlias ke Pemkab Tapin tersebut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana. (NRH/RDM/SA)

Disdikbud Kalsel Perkirakan Insentif Guru Honer Akan Cair Pekan Depan

Banjarbaru – Guru honorer SMA sederajat di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai dapat bernafas lega, pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel memperkirakan insentif guru honorer bulan Januari – Februari akan cair pada pekan depan.

“Pihak kita (Disdikbud) sudah menyampaikan ke Bank Kalsel, mudah-mudahan pekan depan sudah dapat tersalurkan,” ucap Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, pada Rabu (2/3).

Keterlambatan pencairan insentif pada bulan Januari lalu, disebutkan Rahim, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya keterlambatan pengiriman data oleh pihak sekolah. Padahal Rahim mengaku, Disdikbud Kalsel sudah memberi peringatan pengumpulan data paling lambat di akhir Desember 2021 lalu.

“Ternyata masih ada (sekolah) yang kekurangan datanya,” ujar Rahim.

Menurut Rahim, keterlambatan pengiriman data oleh sekolah-sekolah bisa jadi akibat pelaksanaan penandatanganan antara guru honorer dan Kepala Sekolah.

“Semua kendala sudah beres, jadi kita tinggal menunggu kabar baik dari Bank Kalsel,” ungkapnya.

Diketahui, hingga saat ini tidak kurang ada 6 ribu lebih guru honorer di provinsi ini. Pemprov Kalsel sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1.315.613.899.788 atau 21,07 persen dari total ABPD untuk bidang pendidikan termasuk upah guru non PNS.

“Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, dapat lebih cepat lagi pencairannya,” harapnya. (SYA/RDM/APR)

Pemkab Banjar Masih Jadi Pemegang Saham Tertinggi di PT Air Minum Intan Banjar

BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar masih menjadi pemegang tertinggi untuk nilai saham di PT Air Minum Intan Banjar. Meski secara korporasi diakuisisi tiga instansi pemerintah, namun, nilai yang dimiliki mencapai 51,51 persen.

“Untuk bisa merubah badan hukum ini syaratnya ada beberapa pemegang saham dan minimal salah satu pemilik saham harus berada diatas 50 persen terkait dalam perubahan itu,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman, dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan usai melakasanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021, di lobi kantor PT Air Minum Intan Banjar, Rabu (2/3) siang.

Ia menyampaikan, perubahan status dari Perseroda menjadi Perseroan Terbatas (PT) telah mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kami telah menerima laporan pelaksana kinerja Dirut PT Air Minum Intan Banjar dan menerima penilaian dari dewan pengawas,” ungkap mantan Kadis PUPR Banjar ini.

Adanya kolaborasi dengan tiga instansi pemerintah, dia menyebut, nilai saham di PT Air Minum Intan Banjar yang kini dipegang secara total keseluruhan berjumlah 100 persen.

“Ini nilai keseluruhan yang digabung dari Pemkab Banjar, Pemko Banjarbaru dan Pemprov Kalsel,” bebernya.

*Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat melantik Dirut PT Air Minum Intan Banjar, Syaiful Anwar, di aula kantor PT Air Minum Intan Banjar, di Banjarbaru.*

Sementara itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021, Syaiful Anwar kembali terpilih menjadi Dirut PT Air Minum Intan Banjar yang ketiga kalinya. Bahkan, dirinya langsung dilantik oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Berdasarkan kesepakatan oleh pemegang saham maka ditetapkan memperpanjang jabatan dirut periode sebelumnya dan dilantik hari ini,” jelas Sekdakab Banjar, Hilman.

*Foto bersama pemegang saham PT Air Minum Intan Banjar bersama Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.*

Selain Gubernur Kalsel, paman Birin, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 yang sekaligus acara pelantikan itu juga turut dihadiri Bupati Banjar, Saidi Mansyur, Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyie dan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.

Untuk diketahui, Pemkot Banjarbaru secara akuisisi juga menjadi pemegang hak atas PT Air Minum Intan Banjar dengan nilai saham 39,32 persen. Begitu pula, Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar 9,17 persen. (RHS/RDM/APR)

Dispar Kalsel Serahkan Sejumlah Buku Kepariwisataan ke Dispersip Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan sejumlah buku promosi kepariwisataan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel.

Buku tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin kepada Sekretaris Dispersip Kalsel, Muhammad Ramadhan yang mewakili Kepala Dispersip Kalsel, Selasa (1/3).

“Kadis Pariwisata Kalsel datang ke Dispersip untuk menyerahkan karya cetak karya rekam berupa buku promosi pariwisata Kalsel dan Geopark Meratus yang jumlahnya ada 10 buah dan masing-masing buku sebanyak 5 eksemplar,” kata Ramadhan.

Dari informasi yang disampaikan Kadis Pariwisata, lanjut Ramadhan, buku-buku promosi pariwisata dan Geopark Meratus tersebut juga akan diserahkan ke Perpustakaan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

“Hal ini bertujuan untuk menambah khazanah pariwisata dan lingkungan alam di Kalsel,” jelasnya.

Ramadhan menambahkan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel juga sangat mengapresiasi koleksi buku-buku yang ada di Perpustakaan Palnam ini, terutamanya buku-buku lama karya penulis populer yang dialihmediakan.

Selain itu, Kadis Pariwisata juga memberikan terhadap perubahan yang dilakukan oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie bersama jajarannya terhadap Perpustakaan Palnam dalam rangka meningkatkan minat baca di Kalsel, hingga berhasil mendapatkan penghargaan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) tertinggi di Indonesia.

“Tidak hanya itu, saat kami aja keliling beliau juga menilai ruang perpustakaan Palnam baik umum maupun Kids Liberary juga sangat nyaman dan sejuk tenang. Beliau juga mengajak masyarakat Banua untuk mengajak anak-anaknya berwisata literasi ke Perpustakaan Palnam Dispersip Kalsel ini,” pungkasnya. (NRH/RDM/APR)

Setwan Banjarmasin SIAPKAN VAKSIN BOOSTER

BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Banjarmasin, mempersiapkan Vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster).

Menurut Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ristianto, kepada Abdi Persada FM pada Selasa (1/3), pihaknya sudah menyampaikan surat permohonan ke Dinas Kesehatan kota Banjarmasin, agar nanti digelar Vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster), bagi seluruh anggota Dewan, Sekretariat DPRD serta terbuka untuk umum terutama kalangan media massa. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona.

“Sesuai arahan unsur Pimpinan Dewan, kami sampaikan jadwalnya Senin dan Selasa pada 7-8 Februari 2022, tapi kalau Dinkes belum bisa maka bisa diundur,” ucapnya.

Disampaikan Iwan, rencananya Vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster) akan digelar di ruang rapat paripurna Dewan Banjarmasin, untuk data jumlah sementara akan diikuti anggota dewan 45 orang dan pihak Sekretariat DPRD ada 35 orang.

“Dengan vaksin booster, ini sebagai upaya pencegahan untuk melindungi diri,” katanya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, untuk agenda DPRD Kota Banjarmasin di bulan Maret ini, dari hasil Badan Musyawarah pada akhir Februari 2022, rencananya akan digelar rapat paripurna rolling alat kelengkapan dewan (AKD) dan reses secara berkelompok.

“Rolling ini sesuai tata tertib (Tatib) anggota dewan minimal 2,5 tahun dari jabatan sebagai anggota DPRD,” tutup Iwan. (NHF/RDM/APR)

Nakes DI RSUD ULIN BANJARMASIN SUDAH DIVAKSIN Seluruhnya

BANJARMASIN – Saat ini untuk capaian angka vaksinasi tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin, telah dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, sudah mencapai 100 persen. Hal ini disampaikan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar kepada sejumlah wartawan.

“Tinggi capaian angka vaksinasi tenaga kesehatan tersebut berkat kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yang telah mendroping kebutuhan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin ini,” ungkapnya, Rabu (2/3).

Izzak mengatakan, oleh karena itu RSUD Ulin Banjarmasin berterimakasih kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang telah membantu pihaknya dalam hal memberikan vaksinasi, untuk tenaga kesehatan mereka tersebut.

Izzak menjelaskan, untuk pegawai di RSUD Ulin Banjarmasin telah diberikan suntik vaksin, pada tahap pertama vaksin Sinovac kepada 2.500 orang karyawan, sedangkan pada tahap ke dua vaksin Sinovac sebanyak 2.300 orang karyawan.

Sehingga, lanjutnya, untuk keseluruhan karyawan dipastikan sudah dilaksanakan 100 persen. Berdasarkan jumlah karyawan di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Sedangkan, untuk vaksin booster sudah diberikan kepada 1.650 orang karyawan,” ucapnya.

Menurut Izzak, belum mencapainya diangka 2.000 tersebut, karena terdapat karyawan yang baru selesai isoman. Sehingga masih menunggu untuk dapat diberikan vaksin booster tersebut.

“Selain itu, saat ini tersebar tempat pelaksanaan vaksinasi booster, sehingga ada nakes yang melakukan suntik Booster diluar RSUD Ulin Banjarmasin,” ucap Izzak. (SRI/RDM/APR)

Samkel Milik UPPD Samsat Martapura Mulai Beroperasi

BANJAR – Salah satu layanan unggulan dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Martapura yakni, layanan Mobil Samsat Keliling (Samkel), sudah mulai kembali beroperasi, Samkel yang awalnya ditutup akibat adanya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu, telah beroperasi pada awal Maret 2022. Hal ini disampaikan Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, kepada Abdi Persada FM, Selasa (1/3) tadi.

Zulkifli menyampaikan, Samkel milik UPPD Samsat Martapura sudah mulai beroperasi sejak 1 Maret 2022, pihaknya sebenarnya sudah merencanakan pembukaan Samkel pada bulam Februari 2022, namun akibat lonjakan pandemi COVID-19 di Daerah Kabupaten Banjar, sehingga pihaknya menunda pengoperasian kembali Samkel hingga Maret 2022.

“Kalau tidak ada halangan, layanan Mobil Samkel akan kembali beroperasi awal Maret ini,” ucap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, waktu pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya pajak tahunan, beroperasi Senin hingga Jumat.

“Mulai pukul 9.00 sampai 12.00 WITA, kecuali Jumat yang beroperasi hingga pukul 11.00 Wita saja. Untuk lokasi pelayanan Mobil Samkel, sama seperti biasanya,” lanjut Zulkifli.

Dilanjutkan Zulkifli, Persyaratan pembayaran pajak tahunan di Mobil Samkel ini sangat mudah, Masyarakat hanya perlu membawa STNK dan notes Pajak asli serta fotocopy KTP.

“Jika berkas lengkap, maka petugas kita akan memanggil dan menyerahkan lembar pajak yang harus dibayar, pengambilan STNK yang sudah disahkan oleh pihak kepolisian, sebagai tanda selesainya bayar pajak kendaraan bermotor dan STNK diterima,“ lanjut Zulkifli.

Diungkapkan Zulkifli, dengan adanya pelayanan yang baik serta sistem administrasi prosedur pelayanan yang tidak rumit, Ia mengharapkan program Samkel ini akan terus berkembang dan menjadi lebih baik di masa mendatang.

“Adanya layanan Samkel, agar mendekatkan diri kepada pemilik kendaraan atau Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. Guna mempermudah masyarakat agar taat hukum dan membayar kewajibannya membayar pajak kendaraan,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/APR)