Gubernur Kalsel Lantik 101 Pejabat Lingkup Pemprov

BANJARBARU – Sebanyak 101 pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Pengambilan sumpah jabatan kepada para pejabat yang dilantik

Berpusat di Gedung Idham Chalid Setda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (16/11), pejabat yang dilantik yakni 3 Pimpinan Tinggi Pratama, 51 Pejabat Administrator dan 47 Pejabat Pengawas.

Dalam sambutannya Sahbirin Noor menyebut pelantikan ini merupakan salah satu upaya Pemprov untuk mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki demi mencapai Visi dan Misi Kalsel.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor saat memberikan sambutan pada proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

“Dengan terisinya jabatan-jabatan strategis ini, saya berharap agar saudara sekalian segera bekerja, melakukan konsolidasi dan koordinasi, agar tugas dan fungsi instansi yang saudara pimpin, dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya.

Sahbirin juga meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk segera beradaptasi dengan suasana dan lingkungan kerja yang baru. Sebab menurutnya masih banyak agenda pembangunan yang harus dikerjakan dalam rangka menyiapkan Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN)

“Segera beradaptasi dengan suasana dan lingkungan kerja yang baru, karena saat ini kita harus bergerak lebih cepat. Dinamika sosial ekonomi saat ini membutuhkan kesigapan dan respon yang tepat melalui strategi kebijakan sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Sementara itu Plt Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kalsel, Ruspana Sopian mengatakan masih ada beberapa kekosongan jabatan di lingkup Pemprov Kalsel.

Kendati demikian Ruspana menyebut pihaknya sudah memiliki beberapa nama yang saat ini masih diidentifikasi kelayakannya, terutama untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas PUPR, BKD, dan Bakeuda Kalsel.

“Kita masih identifikasi dulu mana yang memenuhi syarat untuk selanjutnya di godok lagi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Setelah itu baru kita ajukan ke Komisi ASN,” terangnya.

Ruspana mengaku akan sesegera mungkin melakukan pengisian kekosongan jabatan tersebut guna lebih meningkatkan kualitas pemerintahan untuk mencapai visi misi provinsi ini.

“Segera, Insyaallah, karena ini kebutuhan kita, harus diisi semua pejabat-pejabat yang kosong karena kita dituntut untuk mengarah kepada kualitas,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Wali Kota Banjarbaru Lepas 85 Atlet Paralympic Untuk Ikuti PEPARPROV IV Kalsel

BANJARBARU – Bertempat di Gedung Bina Satria Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar pelepasan para atlet National Paralympic Committee (NPC) Banjarbaru dalam menghadapi ajang Pekan Paralimpik Provinsi (PEPARPROV) IV Kalimantan Selatan 2022, pada Rabu (16/11). Pelepasan atlet NPC dilakukan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata (Disporabudpar) Kota Banjarbaru Ahmad Yani Makkie, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Juhai Triyanti, serta Ketua National Paralympic Committee (NPC) Kota Banjarbaru, Hendrik.

Wali Kota Banjarbaru saat melepas Kontingen NPC Banjarbaru

Kepada sejumlah wartawan, Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, harapannya untuk Kontingen NPC disabilitas yang akan bertanding di HSS, agar dapat menorehkan prestasi seperti pada ajang PEPARPROV di laga-laga sebelumnya.

“Jaga semangat, mental dan yang terutama jaga kesehatan,”ungkap Aditya.

Ditambahkan Aditya, rencananya bonus atau insentif untuk para atlet NPC Kota Banjarbaru yang berlaga pada ajang PEPARPROV IV di HSS akan dibagikan pada akhir tahun 2023. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru belum memprediksi berapa capaian medali yang akan didapatkan para atlet NPC, sehingga insentif akan dianggarkan pada anggaran perubahan pada pertengahan tahun 2023. Meskipun insentif untuk peraih medali akan dibagikan pada akhir tahun 2023, para atlet NPC diharapkan tetap semangat saat bertanding nanti.

“Jadi bonus dan fasilitas yang kita berikan dan didukung pada sahabat-sahabat kita disabilitas, Insyaallah sama. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita laksanakan berbuah manis, bisa menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Kota Banjarbaru,” tutup Aditya.

Sementara itu, Ketua National Paralympic Committee (NPC) Kota Banjarbaru Hendrik, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki target di PEPARPROV IV Kalsel 2022 di HSS mendatang, yakni para atlet NPC asal Kota Banjarbaru nantinya akan berjuang untuk bisa mempertahankan prestasi yang didapatkan di perhelatan sebelumnya, yakni juara PAPERPROV ke III di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021.

“Insyaallah masih bisa mempertahankan prestasi di Peparprov Kalsel di Tanjung, Kabupaten Tabalong kemarin, ” ucap Hendrik,

Untuk diketahui, PEPARPROV IV Kalimantan Selatan akan dilaksanakan di Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), pada 20 November 2022 mendatang. Dari kota Idaman ini, ada sebanyak 85 atlet dengan total 156 orang yang akan berangkat ke Kota Kandangan untuk berlaga. Kontingen Kota Banjarbaru akan mengikuti 10 dari 11 Cabang Olahraga yang diperlombakan, yakni lomba Atletik Tolak Lempar, Atletik BKR, Atletik Lari Lompat, Futsal/Sepak Bola CP, Volly Duduk, Renang, Tenis Meja Tuna Netra, Bulu Tangkis, Catur dan Panahan. Untuk cabang Judo sendiri NPC Kota Banjarbaru tidak menurunkan atlet binaan mereka, dikarenakan tidak adanya atlet NPC Kota Banjarbaru yang menguasai cabang Judo. (MRF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Akan Gelar RDP Terkait Pembuatan Film JSS

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait pembuatan film Jendela Seribu Sungai (JSS).

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada sejumlah wartawan, pada Selasa (15/11) mengatakan, proyek pembuatan film Jendela Seribu Sungai ini, sebenarnya tidak pernah dibahas dalam Rapat Komisi II dan Rapat APBD Perubahan tahun 2022.

“Kita akan segera gelar RDP dengan Disbudporapar Banjarmasin,” ucapnya

Disampaikan Awan, dalam RDP dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Banjarmasin pada bulan September 2022 lalu, fokus membahas fasilitas olahraga, tidak ada rencana pembuatan film, apalagi biayanya sangat besar sekitar Rp6 miliar lebih

“Kami akan pertanyakan proyek pembuatan film miliaran dan meminta dihentikan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan, Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, menurutnya selama ini dari Pemerintah Kota Banjarmasin, tidak pernah membahas secara terinci dalam Rapat Anggaran untuk pembuatan film berjudul Jendela Seribu Sungai, maka akan dibahas lebih detail lagi, melalui Rapat Dengar Pendapat yang akan digelar Komisi II Dewan Banjarmasin.

Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya

“Setelah RDP, akan disikapi kelanjutan pembuatan film itu,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Berpotensi Bencana, Delapan Kecamatan di Kabupaten Banjar Diminta Waspada

BANJAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengidentifikasi delapan kecamatan di Kabupaten Banjar berpotensi banjir, longsor, puting beliung dan gelombang pasang air laut.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur, menyatakan bahwa daerahnya rawan terhadap bencana. Apalagi, menurut prakiraan dari BMKG, Kabupaten Banjar telah memasuki musim penghujan.

Bupati Banjar saat memantau kesiapan logistik kesiapsiagaan bencana

“Kita ketahui Kabupaten Banjar sangat rentan bencana. Semoga dengan adanya personel gabungan mulai dari TNI/Polri, TAGANA, DAMKAR serta relawan dapar terjalin kerjasama baik,” ujarnya, kepada awak media, usai melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana yang digelar di halaman kantor BPBD Kabupaten Banjar, Selasa (15/11).

Maka dari itu, ia mengharapkan, agar seluruh personel gabungan bersiap-siap. Minimal, mitigasi serta pencegahan sudah harus dilakukan.

“Dan para relawan nanti juga bisa ditindaklanjuti oleh BPBD sehingga kesiapsiagaan kita dapat berjalan lebih optimal lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Saidi, upaya pencegahan serta penanggulangan bencana, menurutnya, hal utama saat ini semata-mata untuk masyarakat.

“Berikan juga pelayanan kepada mereka secara maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Banjar, Warsita, mengungkapkan, delapan kecamatan yang terdeteksi rawan bencana, di antaranya meliputi Paramasan, Pengaron, Sungai Pinang, Marataman, Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk dan Aluh-Aluh.

“Ini sudah kami petakan bahkan sudah dilakukan kajian. Bahkan, kita juga mempunyai operator untuk melaporkan setiap kejadian atau tanda-tanda bencana,” kata dia.

Salah satu langkah percepatan penanggulangan, lanjut Warsita, pihaknya telah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang seluruhnya dibagi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar. Hal ini pun bertujuan, supaya mitigasi dan pendeteksian bencana yang dilakukan dapat lebih efektif lagi.

“Biasanya satu hari diisi satu orang, kini sudah dibagi menjadi tiga orang dalam satu tim. Terkait data sudah ada juga Pusdalopsnya dan selalu kita pantau dan monitoring terus,” bebernya.

Selain itu, ia membeberkan, BPBD Kabupaten Banjar juga telah memiliki Early Warning System (EWS) atau alat pendeteksi dini bencana.

“Itu penganggaran langsung dari BNPB yang dipasang satu titik di Benteng Pengaron dan itu sudah aktif. Namun, kalau untuk bantuan dari PUPR kami masih menunggu ya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Harga Beras Lokal Naik Akibat Gagal Panen

BANJARMASIN – Harga beras lokal atau Banjar saat ini mengalami kenaikan, hal ini terpantau pada saat Walikota Banjarmasin melakukan monitoring di pasar tradisional dan distributor Kota Banjarmasin, Selasa (15/11).

Walikota Banjarmasin saat melakukan monitoring harga sembako

“Saat ini kami melakukan sidak ke pasar tradisional di Pasar Kuripan, serta Pasar Beras di Teluk Kelayan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Peninjauan tersebut, lanjut Ibnu, untuk melihat langsung kondisi harga sembako di Kota Banjarmasin, yang saat ini masih terjadi inflasi, meski mengalami penurunan.

“Pada saat pemantauan ini, ditemukan adanya kenaikan harga seperti, beras, daging sapi, tomat, bawang merah, serta lainnya,” ujar Ibnu.

Penyebab, lanjutnya, kenaikan harga beras, berdasarkan informasi pedagang beras, naiknya harga tersebut karena daerah penghasil mengalami gagal panen.

“Harga beras unus Mayang yang sebelumnya dikisaran Rp12 ribu per liter saat ini dijual diharga 17 ribu per liter,” ucap Ibnu.

Monitoring dilakukan bersama Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, serta Forkopimda bersama Tim pengendali inflasi Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

Perempuan Bangsa Diharapkan Solid Hadapi Kemajuan Pembangunan

BANJARMASIN – Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas melaksanakan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kawasan Banjarmasin Tengah, Selasa (15/11).

Dalam kegiatan itu, ia mengundang sejumlah pengurus dan anggota Perempuan Bangsa yang merupakan organisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalsel menjadi peserta sosialisasi. Tujuannya agar mereka memiliki persepsi yang sama tentang wawasan kebangsaan.

Suasana Soswasbang yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas

“Saat ini, masalah persatuan dan kesatuan di Indonesia ini, ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan pendiri negara Indonesia. Melalui kegiatan ini, kami berharap mereka memiliki wawasan kebangsaan yang sama sehingga solid dalam menghadapi kemajuan pembangunan,” jelasnya.

Apalagi menjelang dilaksanakan Pemilu pada tahun 2024 mendatang, Suripno berharap dengan pemahaman wawasan kebangsaan yang dimiliki, para Perempuan Bangsa dapat menjalankan amanah partai.

Sementara itu, Ketua Perempuan Bangsa PKB Kalsel, Mahayah berharap agar kalangan perempuan bisa aktif di dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari sesuai dengan arahan dan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

“Selain itu, mereka juga turut berpartisipasi di dalam pembangunan, baik lingkungan mereka masing-masing, di masyarakat maupun di seluruh Indonesia,” harapnya.

Mahayah menilai perempuan memiliki peranan penting dalam turut menyukseskan Pemilu 2024. Mengingat, jumlah pemilih perempuan lebih banyak.

“Sebagai peserta pemilu, perempuan memiliki sumbangsih dalam tercapainya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dan sebagai pemilih, mereka ikut menentukan calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

DPRD Kalsel Gelar RDP Bahas Anggaran Kajian Calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim Percepatan Pemekaran Calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima pada Senin (14/11).

Suasana RDP DPRD Kalsel Bersama Tim Percepatan Pemekaran Calon Kabupaten Kambatang Lima

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas, selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa pembahasan RDP kali ini berkenaan dengan perkembangan anggaran kajian calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima.

“Permasalahan yang dibahas adalah mereka menyampaikan keluhan dan kekecewaan sebab bantuan biaya penelitian sebesar Rp250 juta yang dijanjikan di APBD Perubahan 2022 ternyata tidak terlaksana,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, lanjut Suripno, pada RDP kali ini juga diundang pihak-pihak terkait, diantaranya Bakeuda Provinsi Kalsel, Bappeda Provinsi Kalsel, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Balitbangda Provinsi Kalsel untuk memberikan penjelasan terkait dana bantuan yang tidak terakomodir itu.

Dari hasil diskusi pada RDP tersebut, lanjut Suripno ternyata ada miskomunikasi yang perlu untuk diselaraskan. Dari informasi yang disampaikan Bappeda, anggaran yang akan direalisasi pada APBD Perubahan 2022, waktunya sangat pendek. Sehingga dikhawatirkan penelitian dengan biaya yang cukup besar ini tidak akan berjalan maksimal.

“Begitu juga Bakeuda, dengan kondisi waktu yang terbatas tadi, dan di dalam perencanaan awal renja dan RKA-nya tidak sejalan. Sehingga mereka khawatir memasukan hal tersebut menjadi satu catatan dalam pemeriksaan keuangan,” jelas Suripno.

Oleh karena itu, menurut Suripno, Pemprov Kalsel akan menganggarkan bantuan dana kajian akademis itu pada APBD tahun 2023. (NRH/RDM/RH)

200 Atlet Disabilitas Ramaikan Pekan Olahraga Daerah SOIna Kalsel

BANJARBARU – Sebanyak 200 atlet disabilitas mengikuti Pekan Olahraga Daerah SOIna (PeSOda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2022. Acara dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira didampingi Kadispora Kalsel Hermansyah dan Ketua SOIna Kalsel Mudiyono di Halaman Prodi PKH ULM Banjarbaru, Selasa (15/11).

Peserta PeSOda Kalsel Tahun 2022

Dalam sambutan Gubernur, yang dibacakan Nurul Fajar Desira mengatakan, terselenggaranya PeSOda Kalsel ini merupakan wujud nyata pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga, tanpa adanya diskriminasi.

“Semoga event ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat menjadi wahana bagi para atlet, untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya dibidang olahraga,” ungkap Gubernur.

Untuk itu, lanjutnya, Pemprov Kalsel terus berkomitmen dalam memajukan olahraga, serta memberikan apresiasi bagi mereka yang berprestasi, tanpa adanya diskriminasi.

“Melalui event PeSOda ini, saya menaruh harapan untuk kemajuan olahraga di banua. kepada seluruh atlet dan kontingen PeSOda, saya ucapkan selamat bertanding,” ujar Gubernur.

Gubernur meminta agar, para atlet dapat menunjukkan kemampuan terbaik, m semangat juang yang tinggi, serta junjung tinggi sportivitas dan keselamatan bersama.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan, agar para atlet ini dapat memberikan yang terbaik dan meraih prestasi sebagai atlet special olympics.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel Hermansyah mengatakan, kegiatan PeSOda tahun ini diikuti 200 atlet dari 13 Kabupaten/Kota se Kalsel.

“Ternyata animo para peserta sangat luar biasa pada even kali ini, Ini bukti bahwa kemajuan olahraga di Kalsel sangat bagus,” ungkap Hermansyah.

Kegiatan PeSOda ini dilaksanakan mulai tanggal 14-17 November dengan 8 cabang olahraga yaitu bola voli, atletik, bola bocce, bulu tangkis, tenis meja, senam ritmik, dan renang. (DISPORA.KALSEL/SRI/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Ajak Gunakan Kompor Induksi Untuk Pangkas Pengeluaran Rumah Tangga

BANJARBARU – Harga kebutuhan rumah tangga termasuk gas LPG kian mengalami kenaikan harga. Masyarakat diimbau untuk beralih menggunakan kompor bertenaga listrik (induksi).

Kenaikan harga membuat sebagian masyarakat menengah atas turut memanfaatkan LPG subsidi 3kg dari pemerintah yang hanya berkisar Rp 23 ribu. Sehingga defisit anggaran hampir Rp 70 triliun yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk subsidi LPG terasa tidak tepat sasaran.

Alih-alih menikmati subsidi pemerintah, Kepala ESDM Kalsel melalui Kabid Energi Sutikno, Selasa (15/11), meminta masyarakat menengah keatas sadar untuk beralih ke kompor induksi agar memangkas biaya kebutuhan.

Menurutnya, dengan memakai kompor induksi bertenaga 1.000 watt saja, masyarakat hanya akan mengeluarkan biaya kurang lebih Rp 145 ribu perbulannya. Jauh lebih murah dibanding LPG non subsidi 12kg yang hampir mencapai Rp 300 ribu.

“Berartikan lebih efisien (kompor) listrik. Nah ini sayangnya belum diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya bagi masyarakat menengah keatas, penggunaan kompor induksi dinilainya juga akan menghemat pengeluaran bahan bakar rumah tangga masyarakat miskin.

Dengan memakai kompor induksi bertenaga 600 watt, pengeluaran rumah tangga untuk memasak dinilainya hanya kurang lebih sebesar Rp 81 ribu perbulannya. Biaya tersebut lebih sedikit dibanding keperluan LPG 3kg rumah tangga yang rata-rata 3 tabung setiap bulannya.

“Kompor induksi jelas lebih hemat untuk masyarakat. Tetapi kalau ingin menggunakan kompor 600watt setidaknya listrik dirumah sudah berkapasitas 900watt,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Sandi Fitrian Noor Putra Paman Birin Didapuk Jadi Ketua Kontingen Porwanas Kalsel

BANJARMASIN – Pekan olahraga wartawan nasional (Porwanas) VIII 2021 sudah di depan mata. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, sebagai salah satu kontestan sudah melakukan persiapan jauh hari.

Pada Porwanas yang dilaksanakan pada 21 – 26 November 2022 di Malang Raya, Jawa Timur, itu kontingen PWI Kalsel mendapuk putra sulung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin sebagai ketua kontingen. Secara resmi direncanakan Paman Birin akan melepas kontingen Kalsel, Selasa (15/11).

“Kami sudah meminta izin kepada Paman Birin dan anak beliau Sandi Fitrian Noor untuk menjadi ketua kontingen PWI Kalsel. Alhamdulillah beliau berdua memberikan restu dan dukungan kepada kontingen Kalsel,” jelas Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi, didampingi Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO), Irwansyah, Senin (14/11).

Menurut Helmi, bukan tanpa alasan pihaknya mendapuk Sandi sebagai ketua kontingen. Sandi bukan orang yang asing dalam dunia olahraga. Ia sebelumnya pernah menjadi Manajer klub sepakbola Martapura FC. “Beliau tokoh muda di Kalsel dan juga sudah berkecimpung di dunia olahraga,” bebernya.

Ia berharap bergabungnya Sandi menjadi motivasi tersendiri bagi kontingen Kalsel yang akan berlaga pada event akbar olahraga antarwartawan nasional tersebut.

“Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi atlet wartawan Kalsel meraih prestasi nasional,” ucapnya.

Lebih jauh Helmi menerangkan, pada event olahraga 4 tahunan ini pihanya memboyong 120 wartawan untuk terlibat pada Porwanas Malang Raya. Atlet PWI Kalsel akan turun pada cabang olahraga Futsal U40 dan U27, Bulutangkis, Billiar, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bridge, Catur, E-Sport, Atletik, Karya Tulis, dan Fotografi.

Ditambahkan Helmi, pihaknya optimis bisa meraih medali pada cabor unggulan seperti futsal, bulu tangkis, dan billiar. Belajar dari pengalaman cabor unggulan PWI Kalsel menjadi penyumbang medali porwanas sebelumnya.

“Harapan kami cabor unggulan tetap menyumbang medali. Cabor lainnya juga kami harapkan bisa meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah,” ujarnya. (PWI.KALSEL-RDM/RH)

Exit mobile version