DPRD Kalsel Gelar RDP Bahas Anggaran Kajian Calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim Percepatan Pemekaran Calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima pada Senin (14/11).

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas, selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa pembahasan RDP kali ini berkenaan dengan perkembangan anggaran kajian calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima.

“Permasalahan yang dibahas adalah mereka menyampaikan keluhan dan kekecewaan sebab bantuan biaya penelitian sebesar Rp250 juta yang dijanjikan di APBD Perubahan 2022 ternyata tidak terlaksana,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, lanjut Suripno, pada RDP kali ini juga diundang pihak-pihak terkait, diantaranya Bakeuda Provinsi Kalsel, Bappeda Provinsi Kalsel, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Balitbangda Provinsi Kalsel untuk memberikan penjelasan terkait dana bantuan yang tidak terakomodir itu.

Dari hasil diskusi pada RDP tersebut, lanjut Suripno ternyata ada miskomunikasi yang perlu untuk diselaraskan. Dari informasi yang disampaikan Bappeda, anggaran yang akan direalisasi pada APBD Perubahan 2022, waktunya sangat pendek. Sehingga dikhawatirkan penelitian dengan biaya yang cukup besar ini tidak akan berjalan maksimal.

“Begitu juga Bakeuda, dengan kondisi waktu yang terbatas tadi, dan di dalam perencanaan awal renja dan RKA-nya tidak sejalan. Sehingga mereka khawatir memasukan hal tersebut menjadi satu catatan dalam pemeriksaan keuangan,” jelas Suripno.

Oleh karena itu, menurut Suripno, Pemprov Kalsel akan menganggarkan bantuan dana kajian akademis itu pada APBD tahun 2023. (NRH/RDM/RH)