Bulan: Oktober 2022

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan melakukan konsultasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menindaklanjuti permasalahan longsornya ruas jalan nasional di kilometer 171 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Hasanuddin Murad, kepada wartawan, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait, termasuk dua perusahaan tambang, yakni PT Arutmin dan PT Mitra Jaya Abadi Bersama (MJAB serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banjarmasin, Selasa (25/10).

“Komisi III DPRD Kalsel rencananya akan ke Kementrian ESDM di Jakarta pada Jumat (27/10) bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Dinas ESDM Kalsel,” katanya.

Dalam kesempatan itu nantinya, lanjut Hasanuddin, pihaknya akan meminta Kementerian ESDM agar turun ke Kalsel melihat langsung lokasi longsor di jalan nasional KM 171 Kecamatan Satui, beberapa waktu lalu, karena ruas jalan nasional tersebut letaknya berdekatan dengan lokasi tambang batubara.

Hasanuddin mengungkapkan salah satu hasil RDP, pihaknya menilai keberadaan Inspektur Pertambangan ini kurang efektif melakukan pengawasan pertambangan, karena dengan melihat tupoksi mereka ternyata masih kurang maksimal.

“Mereka secara teori memahami, namun secara implementasinya, mereka kesulitan, karena berhadapan langsung dengan pemilik tambang yang mempunyai power dan diback up oknum-oknum tertentu,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi III DPRD Kalsel mengharapkan Kementrian ESDM agar memberikan kewenangan ke daerah untuk dapat mengawasi aktivitas pertambangan yang ada di daerah yang telah diberikan izin sebagai wakilnya.

“Kewenangan perizinan itu kan di pusat, seharusnya pusat tegas mengawasi. Saya pesimis kalau hanya Inspektor Pertambangan yang mengawasi dan masih seperti ini, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terulang lagi,” katanya.

Politisi Golkar itu juga mengungkapkan penjelasan dari PT Arutmin dan PT MJAB dalam RDP, aktivitas pertambangan mereka sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang secara legal perizinannya dikeluarkan dari Kementrian ESDM.

Mengutip penjelasan pihak perusahaan tambang, jelasnya, bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan berkisar sekitar 700 meter dari bahu jalan dan sudah sesuai ketentuan dan tidak boleh ada aktivitas, namun pada kenyataannya ada aktivitas pertambangan di konsesi PT Arutmin yang dilakukan perusahaan lain.

Ada pencurian dari perusahaan lain di area konsesi pertambangan milik PT Arutmin dan mereka sudah melaporkan ke pihak berwajib,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Saat ini dan di masa yang akan datang, perkebunan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor pada Workshop dan Exhibition Sentra Informasi Sawit Indonesia di salah satu hotel berbintang, Rabu (26/10).

Menurut Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini sektor perkebunan memiliki peran penting dan strategis karena sektor perkebunan ini memiliki peran dalam peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa, Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan bahan baku industri, pusat pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

“Oleh karena itu, percepatan pembangunan pada sektor perkebunan, dan mengintegrasikannya dengan sub sektor lain, sangat penting untuk dilakukan,” katanya.

Paman Birin berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat, membangun dan meningkatkan sinergitas, koordinasi, komitmen, dan kerjasama antar pemerintah daerah dengan stakeholder demi terwujudnya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, serta terwujudnya kemandirian ekonomi petani kelapa sawit.

Hal itu sebagaimana tema yang diangkat dalam kegiatan ini, yaitu ”Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Koperasi untuk Mendorong Kreatifitas Sektor UMKM, Demi Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Petani Kelapa Sawit”.

“Semoga melalui kegiatan ini, dapat memberikan manfaat, menyamakan persepsi, komitmen, untuk perwujudan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi petani kelapa sawit,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Sawit (Kopsa) Setara, KH. Suher mengatakan, Kopsa Setara terus memberikan kesempatan untuk seluruh elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

“Saat ini Kopsa Setara memiliki beberapa unit usaha dan terbaru Kopsa Setara menjadi distributor resmi dari Damimas Sejahtera,” katanya.

Ketua DPW APKASINDO Riau Periode 2019 – 2024 itu berharap, Kopsa Setara dapat menjangkau semua kalangan, memberikan dampak positif untuk petani sawit Indonesia.

“Semoga bertambah pula unit-unit usaha yang dijalankan oleh Kopsa,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan syukuran HUT ke 1 Kopsa Setara dengan ditandai pemotongan tumpeng oleh Ketua Koperasi Sawit (Kopsa) Setara, KH Suher dan diberikan kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menetapkan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Tahun 2022-2024.

Hal itu disampaikan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya pada acara pembukaan Workshop dan Exhibition Sentra Informasi Sawit Indonesia di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (26/10).

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini menjelaskan RAD KSB menjadi hal yang prioritas bagi Pemprov Kalsel karena daerah Kalsel merupakan salah satu provinsi penghasil sawit di Indonesia dengan luasan sebesar 427.616 hektar yang diusahakan oleh 89 perusahaan perkebunan besar swasta, negara maupun perkebunan rakyat yang luasannya mencapai 107.582 hektar.

“Selain itu, di Kalsel juga terdapat 46 pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO mencapai 1.145.590 ton per tahun, kemudian industri hilirisasi berupa 2 pabrik minyak goreng dengan kapasitas produksi 5.500 ton per hari, serta 2 pabrik biodiesel dengan kapasitas produksi 2.500 ton per hari,” jelasnya.

Dengan potensi yang dimiliki, lanjut Paman Birin, bukan tidak mungkin kelapa sawit akan menjadi salah satu komoditas unggulan untuk mendukung perekonomian Kalsel.

“Untuk itu, diperlukan kebijakan dan program yang dapat mengawal agar pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalsel dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Paman Birin menambahkan adanya kebijakan RAD-KSB ini juga sebagai upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan agar lebih terarah dan terintegrasi. Dengan harapan dapat terwujud perkebunan kelapa sawit Kalsel yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bermartabat melalui perbaikan tata kelola kelapa sawit dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

“Serta sebagai upaya untuk mewujudkan kalsel maju sebagai gerbang ibu kota negara,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Politeknik Hasnur Banjarmasin menggelar yudisium dan wisuda tahun akademik 2021/2022 disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin pada Rabu (26/10).

Kegiatan itu dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK.

Tahun ini, Politeknik Hasnur meluluskan 67 mahasiswa dengan rincian, pada Program Studi Teknik Otomotif 16 orang, Program Studi Teknik Informatika 32 orang dan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan 19 orang.

Wisudawan dan wisudawati dengan Predikat Cum Laude sebanyak 38 orang atau 57% lulusan, sementara rata-rata IPK lulusan tahun akademik 2021/2022 ini adalah 3,35.

Paman Birin dalam sambutannya mendorong para alumni agar berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi dan tuntutan zaman sekarang.

Walaupun berhadapan dengan kondisi krisis, namun dengan bekal kemampuan dan keahlian yang diberikan selama di masa perkuliahan, Paman Birin percaya, para alumni mampu menciptakan atau mencari peluang baru.

“Saya berharap, mereka yang lulus saat ini, kedepannya bisa terserap dunia usaha atau direkrut perusahaan yang sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki, “harap Gubernur.

Sementara itu, Direktur Politeknik Hasnur, Linda Rahmawati S.Si, MP menyebutkan, tema wisuda yang diusung yakni “Lulusan Politeknik Hasnur yang Inovatif dan Berjiwa Enterpreneur Membangun Negara Lebih Kuat dan Cepat” menggambarkan mahasiswa dan lulusan Politeknik Hasnur yang memiliki daya inovasi dan jiwa wirausaha.

“Karena di tahun ini, mahasiswa dari semester awal hingga akhir dilibatkan dalam proyek-proyek riset maupun pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu, lulusan Polihasnur dapat memilih jalur kelulusan yaitu sebagai tenaga ahli atau pengusaha sesuai dengan bidang ilmunya,” ujarnya.

Dikatakan Linda, Yayasan Hasnur Centre terus berkomitmen dalam pengembangan pendidikan masyarakat Banua dengan berupaya memberikan beasiswa seperti beasiswa unggulan dan beasiswa berprestasi bagi mahasiswa aktif di Polihasnur.

Penerima beasiswa unggulan pada tahun ajaran baru 2022/2023 ini sebanyak 23 orang. Selain itu, pada tahun ini Polihasnur mendapatkan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 43 orang, beasiswa dari Hasnur Group sebanyak 8 orang, beasiswa Baznas 5 orang dan BSI 10 orang.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga pemberi beasiswa,” ujarnya.

Lanjut dikatakan Linda, sebagai wujud dari tri dharma perguruan tinggi, pada tahun ini dosen Polihasnur menunjukkan peningkatan kinerja diantaranya sebanyak 3 orang dosen sebagai penulis pertama pada jurnal internasional dan 2 orang mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional yang terindeks scopus yakni Zuliyan Agus dan Yazid Aufar.

Selain jurnal, luaran penelitian dalam bentuk prototype diantaranya budidaya maggot, pembenah tanah, asap cair sebagai biofungisida untuk jamur Ganoderma, konversi motor listrik dan aplikasi pada android untuk deteksi penyakit tanaman kopi.

Satu penelitian yang lolos dalam program Kedaireka berkolaborasi dengan ULM serta dua penelitian mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

“Teruslah berkarya, sebagai sumbangsih intelektualitas dosen vokasi demi kemajuan banua dan bangsa,” pesan Linda di penutup sambutannya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Demi menjamin penyelenggaraan kearsipan di Kalimantan Selatan (Kalsel) berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan (Dispersip) Kalsel menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) tentang pengolaan arsip aktif.

Diselenggarakan di salah satu hotel di kota Banjarbaru, Rabu (26/10), bimtek diikuti oleh ratusan arsiparis dan pengelola arsip dari berbagai organisasi. Mulai dari organisasi masyarakat, organisasi politik hingga organisasi pemerintah.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, arsip aktif sampai sekarang masih digunakan sebagai salah satu rujukan maupun dasar pertimbangan suatu kebijakan pimpinan. Sehingga pengetahuan tentang tata kelola arsip aktif sangat diperlukan oleh seorang arsiparis dan pengelola arsip.

“Makanya kita mengajak seluruh arsiparis dan pengelola arsip dari SKPD dan UPTD di lingkungan Pemprov Kalsel. Selain itu kita juga libatkan yang dari Ormas, Orpol, BUMD dan perusahaan,” ungkapnya.

Penyelenggaraan bimtek ini diharapkannya mampu menjadi momentum untuk membangkitkan gairah sadar tertib arsip di Kalsel.

“Insyaallah ini juga menjadi langkah awal bagi kita agar penyelenggaraan kearsipan di Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan,” terangnya.

Bimtek pengelolaan arsip aktif ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Salah satunya Direktur Kearsipan Daerah I ANRI, Rudi Anton.

Rudi mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel melalui Dispersip untuk menciptakan arsiparis dan pengelola arsip yang menguasai kearsipan sesuai kaidah perundang-undangan.

Sebab Ia mengaku di banyak tempat seringkali ditemui arsip aktif yang tidak tertata dan menumpuk. Hingga akhirnya dipindahkan ke tempat arsip inaktif tanpa keterangan daftarnya. Hal itu menurutnya merupakan ugent utama yang harus dibenahi oleh unit kerja di setiap organisasi.

“Kalau arsipnya sejak masih aktif sudah ditata dengan baik itu mengalirnya secara otomatis sampai pada akhirnya nanti arsip itu dimusnahkan atau masuk ke lembaga kearsipan,” ucapnya.

Tak hanya itu, kepedulian pimpinan instansi dalam tata kelola arsip aktif menurutnya juga sangat penting, mengingat arsip aktif bisa saja digunakan sebagai alat bantu pengambilan kebijakan.

“Jika kepedulian pimpinannya tinggi itu biasanya sangat peduli sekali dengan penataan arsip sejak arsip aktif, tapi kalau tidak, itu mereka (pimpinan) akan sadar ketika menyangkut masalah hukum baru nyari,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

TAPIN – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (25/10). Setibanya di Tapin, Wamentan terlebih dahulu meninjau program padat karya produktif dan penyerahan kunci bedah rumah warga.

Kemudian dilanjutkan dengan panen dan tanam cabai pada lahan seluas 182 hektar di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah. Kegiatan ini diikuti juga oleh Bupati Tapin Arifin Arpan, Plt Sekda Tapin, Syamsir Rahman, Kapolres AKBP Ernesto Saiser, Kajari Adi Fakhruddin, Dandim 1010 Tapin, Letkol Inf Andi Sinrang, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Imam Subarkah, serta puluhan petani cabai Hiyung.

“Kegiatan ini dalam rangka upaya bersama mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas pangan. Sampai September 2022 kemarin, inflasi di Indonesia masih relatif terkendali. Namun kita tetap tidak boleh lengah,” kata Wamentan dalam sambutannya.

Wamentan mengatakan cabai salah satu komoditas yang rentan inflasi. Oleh karena itu, Ia pun mengajak para petani agar terus meningkatkan produksi penanaman cabai hiyung untuk menekan laju inflasi.

Selain itu, Wamentan Harvick juga meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta hilirisasi pertanian.

“Saya sarankan juga kepada pak Bupati dan Gubernur untuk mengakselerasi hilirisasinya. Supaya off farm juga berkembang, bukan hanya on farm nya. Jadi nanti anak-anak mudanya tidak hanya di pertaniannya, tetapi juga di pengolahannya,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Tapin, Arifin Arpan mengungkapkan cabai menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Selain itu, Ia menyebut bahwa Kabupaten Tapin merupakan daerah penyangga pangan nasional. Hal ini didukung dengan lahan pertanian yang cukup luas.

“Sektor pertanian kami cukup luas, ini akan kami mempertahankan, karena presiden sudah banyak membantu kami banyak, mulai dari bendungan sampai alsintan. Karena alam kita mayoritas pertanian,” ungkapnya.

Arifin mengatakan telah mengalokasikan 2 persen dari APBD atau sekitar Rp9 miliar untuk mengendalikan inflasi. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja bantuan sosial, pemanfaatan tenaga kerja bagi yang terdampak inflasi, seperti program padat karya. (KEMENTAN-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi mendorong sektor pertanian Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk berkontribusi terhadap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, kontribusi komoditas pertanian tersebut mulai dari tanaman pangan, perkebunan, hingga lahan rawa.

“Kontribusi sektor pertanian Kalsel untuk IKN yang perlu didorong ada banyak, seperti rawanya, perkebunannya, tanaman pangan, sawitnya. Terus hilirisasinya juga yang tadi saya sampaikan,” kata Wamentan Harvick saat menghadiri Kuliah Umum pada program Pascasarjana di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (24/10).

Selain itu, Wamentan Harvick juga mendorong agar pemerintah daerah memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai off taker.

“Saya juga sampaikan ke pak Gubernur, segera BUMD-nya dimaksimalkan agar program-program pemerintah pusat ini bisa segera terserap,” tandasnya.

Sebagai informasi, selain mengisi kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, kunjungan kerja Wamentan Harvick di Kalimantan Selatan ini dalam rangka mengakselerasi pembangunan pertanian untuk menyambut IKN Nusantara. Salah satunya mengendalikan inflasi dengan melakukan tanam cabai di Kabupaten Tapin.

“Besok (baca; Selasa) kita mau tanam dan panen cabai di Kabupaten Tapin. Yang kita lihat di Kalsel ini akan kami sampaikan ke pak Presiden mengenai kesiapan Kalsel soal Ibu Kota Nusantara ini,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad menuturkan, bahwa Kalimantan Selatan merupakan gerbang bagi IKN Nusantara.

“Sehingga kita harus menjadi kota penyangga IKN Nusantara, seperti produk-produk pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan,” tuturnya. (KEMENTAN-RIW/RDM/RH)