Bulan: Maret 2022

BANJARMASIN – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi harus menginternalisasi dan mengaktualisasi di pemerintah daerah, yaitu tidak hanya menjadi kewajiban (mandatory), tetapi menjadi kebutuhan.

“Keberhasilan penerapan dengan leadership yang kuat, kompetensi yang unggul, dan komitmen tinggi akan menciptakan dynamic governance di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat membuka Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi se-Kalimantan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Pelatihan tersebut merupakan implementasi Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan nama SPIP Terintegrasi.

Pelatihan dilaksanakan mulai 28 Maret – 1 April 2022, yang diikuti 34 peserta dari 17 Pemerintah Kabupaten/Kota dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Dalam pembukaan tersebut, Rudy juga mengungkapkan capaian baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI) 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan. Yaitu tertinggi di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan skor 2.979 dan yang terendah di Kabupaten Landak Kalimantan Barat dengan skor 1.706.

“Penilaian maturitas SPIP kini berfokus pada penilaian kualitas sasaran strategis, hasil, dan strategi pencapaian dengan analisis risiko,” kata Rudy.

Selain itu, SPIP juga telah diperbarui pada mekanisme dan parameter yang terintegrasi, yaitu MRI, kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yang dilekatkan pada penilaian berbagai sub unsur SPIP.

“BPKP Kalimantan Selatan selaku pembina SPIP telah melakukan pengawalan perbaikan SPIP pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan akan terus berkomitmen untuk menunjang terlaksananya SPIP yang berkualitas,” tutup Rudy. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Peringatan Hari Bekantan tahun ini, terasa lebih istimewa, karena adanya Bekantan Awards. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh atau lembaga, yang memiliki dedikasi dan komitmen untuk melestarikan Bekantan. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, saat membuka Seminar Hari Bekantan di aula Rektorat ULM, Banjarmasin, Senin (28/3).

Menurut Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rezeki, pemberian penghargaan ini adalah kali kedua, setelah pertama kalinya pada 2018 lalu. Dimana saat itu, Bekantan Awards pertama diberikan kepada Gubernur Kalsel, yang dinilai sangat membantu upaya pelestarian Bekantan melalui aturan yang diterbitkan.

“Tahun ini ada 5 penerima Bekantan Awards, baik tokoh maupun lembaga yang sudah membuktikan dedikasinya pada upaya pelestarian Bekantan. Yakni Noormiliyani, selaku Bupati Barito Kuala. Kemudian Sutarto Hadi, yang menjabat Rektor ULM, Timothy Roberts Kilgour dari University Of New Castle  Australia, Hadi Sukadi Alikodra, peneliti senior Bekantan dan PT Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin,” jelasnya kepada wartawan disela-sela acara.

Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka Seminar Hari Bekantan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menegaskan komitmen pemerintah provinsi, untuk melestarikan primata asli pulau Kalimantan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya dalam pelestarian lingkungan dan pelestarian Bekantan. Seperti adanya regulasi terkait perlindungan dan pelestarian Bekantan, program revolusi hijau, serta berbagai program lainnya terkait pelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah Provinsi juga mendukung pembangunan dan pengembangan Pulau Curiak sebagai kawasan konservasi dan stasiun riset Bekantan,” katanya.

Paman Birin (sapaan khas Gubernur) menambahkan, Bekantan primata endemik asli Kalimantan, masuk dalam kategori satwa yang terancam punah dan tentunya harus mendapat perhatian serius untuk pelestariannya.

“Kita tidak ingin, anak-cucu kita, generasi penerus kita, tidak tahu atau tidak bisa lagi melihat secara langsung, maskot atau ikon dari Kalimantan Selatan tersebut,” ucapnya.

Seperti diketahui, 28 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bekantan. Dimana pada 28 Maret 2015, Bekantan ditetapkan sebagai maskot maskot Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dijadikan pula sebagai Hari Bekantan.

“Semoga dengan peringatan ini, dapat menumbuhkan kepedulian dan meneguhkan komitmen kita, dalam menjaga dan melestarikan Bekantan, satwa endemik asli Kalimantan dan juga maskot dari banua kita, Kalimantan Selatan. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada Yayasan Sahabat Bekantan indonesia, atas dedikasi dan komitmen, dalam  menjaga dan melestarikan bekantan, di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Realisasi belanja negara hingga Februari 2022 di Kalimantan Selatan mencapai Rp3,075 miliar atau 12,31 persen dari pagu. Angka ini mengalami penurunan sebesar 12,31 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar Rp3,517 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah pada media briefing Realisasi APBN Regional Kalimantan, pada Senin (28/3) dikantornya kawasan jalan D.I. Panjaitan Banjarmasin.

Dalam pemaparannya, Sulaimansyah juga menyampaikan, bahwa Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp647,24 miliar atau mencapai 8,01 persen dari pagu. Angka ini juga turun 24,08 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yang mencapai Rp852,58 miliar.

“Secara umum, kondisi ini disebabkan persiapan di satker yang memerlukan waktu lama dan tidak adanya realisasi belanja modal pada awal tahun 2022, terutama untuk kelanjutan kegiatan yang bersifat multi years, sebagaimana yang terjadi pada tahun yang lalu,” ujarnya kepada wartawan.

Terkait hal ini, maka Satker di provinsi Kalimantan Selatan diminta segera melakukan sejumlah langkah, untuk mempercepat realisasi belanja. Yakni, segera melakukan lelang pengadaan barang/jasa, segera melaksanakan kegiatan, mengingat saat ini berbagai pembatasan sudah mulai dilonggarkan, segera koordinasi dengan KPPN apabila ada kendala teknis aplikasi, serta segera melalukan koordinasi dengan K/L pusat, apabila ada kegiatan yang perlu petunjuk teknis.

“Satker terbaik dalam penyerapan belanja barang yaitu satker BPK dan satker MA, serta belanja modal yaitu satker Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Kita menargetkan realisasi APBN ini dapat mencapai 15 persen sampai akhir Maret nanti,” tambah Sulaimansyah.

Disisi lain, untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan, hingga akhir Februari 2022 tercatat sebesar Rp2,428 miliar atau 14,37 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 8,90 persen, yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD, serta turunnya pagu TKDD dibanding tahun lalu.

Sementara untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Februari 2022, masing-masing telah mencapai Rp731,27 miliar atau 17 persen pagu dan Rp1,621 miliar atau 21,62 persen. Sedangkan enyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai akhir bulan Februari 2022 di wilayah Kalimantan Selatan, baru terealisasi sebesar Rp5,06 miliar atau 0,22 persen pagu, yang berasal dari DAK non Fisik.

“Untuk penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan, saat ini baru mencapai Rp69,88 miliar atau sebesar 4,99 persen dari pagu. Realisasi ini lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, yang dapat mencairkan dana desa senilai Rp91,44 miliar,” tutupnya.

Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai akhir Februari 2022, adalah sebesar 5,43 persen atau Rp1,33 miliar dari total pagu Rp24.548 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 10,75 persen dari target sebesar Rp24,725 miliar yaitu sebesar Rp2, 657 milliar. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel memberikan kelonggaran bagi setiap Kabupaten-Kota yang sudah berstatus PPKM level 1 dan 2, untuk menggelar berbagai macam kegiatan, termasuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh atau 100 persen.

“Tidak ada masalah untuk melaksanakan PTM 100 persen bagi daerah yang sudah berada pada PPKM level 1 dan 2, ini sesuai instruksi Presiden,” ucap Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun, Jumat (25/3).

Muhammadun mengungkapkan, meski sudah diperbolehkan untuk melaksanakan PTM 100 persen, namun secara teknis PTM  di sekolah akan dibagi menjadi dua sesi.

“Bisa pakai pola A-B, artinya jika mereka (siswa) ada 38, maka 20 dulu (sesi pertama) dan siang dilanjutkan 18 siswa (sesi kedua). Itu sudah kita laksanakan pola itu,” terangnya.

Madun manambahkan, semua sekolah yang melaksanakan PTM juga tetap dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dirinya juga menyebut, jika ada siswa yang terpapar saat melaksanakan PTM, itu bukan serta merta kesalahan dari sekolah atau pelaksanaan PTM. Melainkan adanya paparan dari interaksi siswa dalam bersosialisasi diluar sekolah.

“Sekali lagi bukan karena adanya PTM, bisa saja mereka saat mereka berinteraksi di luar sekolah dan terpapar di sana sementara imun mereka sedang turun,” bebernya.

Sedangkan untuk vaksinasi siswa, diakuinya sudah sangat tinggi. Bahkan hampir 100 persen siswa SMA, SMK, SLB di Kalsel sudah mendapatkan dosis vaksin pertama dan kedua.

“Untuk yang ketiga masih belum bisa kita maksimalkan, karena menurut ilmu kesehatan ada problem yang menyebabkan (siswa) tidak bisa divaksin,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Masih adanya perusahaan di Kalsel yang mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dalam penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) atau Proper Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), membuat Pemerintah Provinsi Kalsel akan melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapat raport merah.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, belum lama ini.

Hanifah menyampaikan, ditahun 2021, terdapat 6 dari 63 perusahaan di Kalsel yang mendapat peringkat merah, atau meningkat dari tahun sebelumnya, yang hanya sebanyak 3 perusahaan. Setelah Kementerian LHK mengumumkan hasil penilaian, pihaknya langsung memanggil perusahaan bersangkutan, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi di lapangan saat mengikuti penilaian Proper Lingkungan.

“Mereka kami panggil untuk cari tahu akar masalahnya apa sehingga dapat rapor merah,” ungkap Hanifah.

Hanifah menambahkan, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada 5 perusahaan. Dengan rincian, 3 perusahaan dalam tahap penyusunan berita acara hasil pembinaan. Dua perusahaan lainnya, sedang proses melengkapi data untuk berita acara, dan satu perusahaan sisanya juga akan segera dilakukan pembinaan.

“Dengan adanya pembinaan dan pendampingan maksimal di lapangan, ditargetkan pada penilaian tahun ini, tidak ada perusahaan yang mendapatkan penilaian merah. Sementara, untuk perusahaan yang telah mendapatkan penilaian hijau, ditargetkan memperoleh rapor biru, bahkan bisa meraih rapor Emas,” tutup Hanifah. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Memasuki era digital teknologi, dimana perkembangan digital semakin meningkat membuat seluruh lapisan masyarakat juga harus mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan memahami digitalisasi baik untuk kegiatan jual-beli, dan belajar-mengajar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel akan mendorong pelaku UMKM di banua ini agar ikut menggunakan sistem digitalisasi.

Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, kepada Abdi Persada FM belum lama ini.

Rifai menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan untuk digitalisasi pelaku UMKM, sehingga pemerintah provinsi Kalsel  terus mendorong para pelaku UMKM agar dapat melakukan hal tersebut. Adapun cara yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel untuk menggunakan sistem digitalisasi pelaku UMKM, yakni dengan cara memberikan bebagai macam pelatihan agar pelaku UMKM dapat memahami media sosial.

“Kami banyak mengadakan pelatihan untuk pelaku UMKM,” ungkap Rifai.

Ia melanjutkan, ribuan produk UMKM Kalsel telah terdaftar pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), namun, jumlah tersebut tergolong sedikit sehingga akan terus didorong untuk digitalisasi.

“Tidak sedikit pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar pada pandemi ini akibat merugi, sehingga dengan era digitalisasi akan membuat kebangkitan pelaku UMKM,” lanjut Rifai.

Ditambahkan Rifai, pelaku UMKM sangat berperan dalam membangun banua Kalsel, dikarenakan produk-produk merekalah yang menjadi pedoman bagi para masyarakat yang ingin ikut menggeluti dunia UMKM. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya,  mengatakan mendukung penuh terkait perbaikan lingkungkan di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pernyataan itu disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya, saat mengunjungi Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Kabupaten Banjar, Kamis (24/3) sore.

Siti Nurbaya menyampaikan, pihaknya mendukung penuh terkait perbaikan lingkungkan di Kalimantan Selatan, salah satu dukungan yang pihaknya lakukan,  yakni dengan memberikan program-program untuk program rehabilitasi hutan dan lahan yang sangat bermanfaat untuk kelestarian lingkungan.

“Ada lah pasti dukungan untuk rehabilitasi hutan dan lahan,” kata Siti.

Siti Nurbaya menambahkan, selain rehabilitasj hutan dan lahan, kolaborasi untuk melakukan percepatan perbaikan lingkungan juga merupakan salah satu hal yang penting yang harus diingat Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Yang penting kolaborasinya, kalau diperlukan turun juga. Pada dasarnya Word Bank kalau halnya baik pasti akan dukung. Yang penting kan semangatnya, menejemen, kesertaan masyarakatnya,” lanjut Siti Nurbaya.

Di tempat yang sama, Senior Natural Resources Management Specialist at The World Bank Iwan Gunawan menyampaikan, pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Kalsel apabila membutuhkan bantuan, dengan catatan, tujuan program yang dilakukan memiliki kolaborasi yang kuat dan bisa berkembang untuk perbaikan lingkungan.

“Kalau pemerintah membutuhkan, apa yang paling baik akan kami upayakan. Menurut saya pribadi melihat Kalsel luar biasa dengan program Revolusi hijaunya,” ungkap Iwan.

Iwan menambahkan, dari data terakhhir Kementrian LHK tahun 2018, terdapat sebanyak 511.640 Hektar lahan kritis yang harus direhabilitasi di Kalsel.

“Upaya Kalsel untuk mengatasi lahan kritis adalah lewat Revolusi hijau Gubernur Kalsel sejak 2017, dengan mempercepat rehab Das dari pemegang IPPKH, penanaman hutan tanaman dan alam serta kota,” tutup Iwan. (MRF/RDM/RH)