Maret 2022 – Laman 5 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pemko Banjarmasin Peringati Pekan Hari Sedekah Sampah

BANJARMASIN – Dalam rangka mengajak masyarakat untuk dapat mengurangi sampah, maka Pemerintah Kota Banjarmasin Memperingati Pekan Hari Sedekah Sampah, di Lobby Balaikota Banjarmasin, Jumat (25/3).

Pekan Sedekah Sampah ini, di Pemerintah Kota Banjarmasin diawali Walikota Banjarmasin Ibnu Sina melakukan sedekah sampahnya.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pekan Sedekah Sampah di Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu kepada sejumlah wartawan.

Menurut Ibnu, sedekah sampah ini bertujuan, untuk pengurangan sampah dengan melibatkan masyarakat banyak.

“Sedekah sampah oleh masyarakat bisa langsung diserahkan ke Bank Sampah Induk yang ada di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Bank Sampah Fathurrahman mengatakan, Bank Sampah bersama Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini terus mengajak masyarakat di kota ini, untuk dapat memanfaatkan sampah rumah tangga mereka.

“Masyarakat diajak untuk dapat menjadi kuadran pangan atau orang orang yang tidak membuang sampah, tetapi mereka memanfaatkan sampah. Seperti, bersedekah sampah, menjual sampah serta lainnya,” ungkapnya.

Sehingga, lanjutnya, sampah sampah tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Dan, tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah. (SRI/RDM/RH)

Kapolda Kalsel Pantau Vaksinasi Serentak di Kotabaru

KOTABARU – Usai meresmikan Mako Polres Kotabaru dan Peletakan batu pertama renovasi Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Rikwanto, dalam kunjungan kerjanya ke Kotabaru, juga berkesempatan meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak di Kabupaten Kotabaru, pada Kamis (24/3).

Didampingi Bupati Kotabaru, Irwasda Polda Kalsel, Karo Log Polda Kalsel, Kapolres Kotabaru dan Pejabat Utama Polres Kotabaru, orang nomor satu di Polda Kalsel itu memantau pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Bumi Sa’ijaan (Julukan Kabupaten Kotabaru) yang berlangsung di Polres setempat.

Vaksinasi diikuti lansia dan anak usia 6-11 tahun. Sedangkan pelayanan vaksin yang diberikan adalah vaksin dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga atau vaksin Booster, yang disemarakkan dengan pembagian bingkisan bagi siapa saja yang melakukan vaksinasi.

Kapolda Kalsel mengatakan vaksinasi COVID-19 di Polres Kotabaru ini, merupakan bentuk kepedulian Polri bersama TNI dan Pemerintah Daerah dalam upaya program percepatan vaksinasi.

“Walaupun dilaksanakan di Mako Polres Kotabaru, namun sifatnya terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Bukan hanya untuk lansia dan anak-anak, namun yang lain juga bisa segera divaksin,” pungkas Kapolda Kalsel.

Pada acara diskusi terbuka dan berlangsung santai, Bupati dan Kapolres Kotabaru memaparkan progres yang telah dilakukan dan bagaimana melaksanakan vaksinasi.

Mereka juga membeberkan strategi kerja sama yang dilakukan tiga pilar Kabupaten Kotabaru demi menyukseskan vaksinasi di Bumi Sa’ijaan. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Tingkatkan Wawasan, Diskominfo SP Tanbu Sambut Baik Studi Komparasi Sekwan Kalsel

TANAH BUMBU – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tanah Bumbu menyambut baik kegiatan studi komparasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Pasalnya, kedatangan rombongan Sekretariat DPRD Kalsel ke Tanah Bumbu, justru menambahkan wawasan bagi mereka terkait kegiatan kehumasan.

“Alhamdulillah kami sangat menyambut baik kedatangan Sekwan Kalsel bersama wartawan Persroom karena menambah wawasan bagi kami. Jadi kami malah dapat ilmu dari mereka. Ke depan kalau ada kunjungan, kami akan terima,” kata Kepala Diskominfo SP Kabupaten Tanbu, Ardiansyah kepada wartawan, usai menerima rombongan Sekretariat DPRD Kalsel di Batulicin, Jum’at (25/3).

Ia menyontohkan salah satu tambahan wawasan tersebut mengenai kegiatan pembinaan kepada para wartawan. Misalnya dengan mengikutsertakan insan media itu dalam studi komparasi Sekwan Kalsel. Sementara di Tanbu, belum ada kegiatan seperti itu.

Suasana Studi Komparasi Sekwan Kalsel ke Diskominfo SP Kabupaten Tanbu

“Kami akan koordinasi dan minta contoh aturan yang menjadi dasar hukumnya ke Sekwan Kalsel. Nanti akan kami laporkan dengan Pak Bupati agar bisa juga dilaksanakan di Tanbu,” jelas Ardiansyah.

Sementara, Ketua Persroom DPRD Kalsel Ipik Gandamana mengakui memang pengelolaan informasi dan pemberitaan kegiatan di tingkat provinsi lebih besar, namun belum tentu sempurna. Oleh karena itu, menurutnya, perlu dilakukan studi komparasi, salah satunya di Tanbu untuk menggali keunggulan apa saja yang ada dalam bidang kehumasan dan pemberitaan.

“Tadi disebutkan bagaimana Diskominfo SP Tanbu bersinergi dengan insan media, tidak berjarak, seperti teman dan sahabat. Dalam kemitraannya juga tidak melarang pemberitaan yang sifatnya mengkritisi, sejauh kritik tersebut bersifat membangun, dan lain-lain,” jelas Ipik.

Untuk diketahui, rombongan Sekwan Kalsel yang dipimpin Kasubag Rumah Tangga Perlengkapan dan Kehumasan Deddy Noraidi beserta jajarannya yang melaksanakan studi komparasi ke Tanbu juga didampingi oleh sekitar 25 orang wartawan yang tergabung dalam Persroom Dewan Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Jelang Ramadhan, Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kalsel Diminta Lebih Intensif Lagi

BANJARMASIN – Menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul tahun ini, pemberdayaan pelaku UMKM di Kalsel diminta lebih diintensifkan lagi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota.

“Bulan Ramadhan itu penuh berkah, kita berharap berkahnya juga dirasakan pelaku UMKM di Banua. Sebab itu, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus lebih intensif lagi menjalankan program pemberdayaan UMKM saat menjelang, pelaksaan, hingga tibanya lebaran Idul Fitri nanti,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin kepada wartawan, Rabu (23/3).

Menurut Legislator yang kerap disapa Bang Dhin ini, pada bulan Ramadhan dan menjelang lebaran Idul Fitri, adalah masa dimana perputaran ekonomi sangat masif. Sebagian besar warga tak berhitung dengan pengeluaran rumah tangga. Mereka membelanjakan uang untuk menyambut dan menikmati kenyamanan ibadah di bulan suci umat Islam ini.

“Dengan fenomena itu, para pelaku UMKM mestilah harus mendapat manfaat. Tetapi, mereka tak bisa berbuat sendiri, mesti harus dibantu pemerintah daerah untuk memfasilitasinya,” jelasnya.

Misalnya, tambah Bang Dhin, dalam kebiasaan tahunan, pemerintah daerah selalu menggelar agenda bazar, pasar murah, pasar ramadhan atau aktivitas lainnya.

“Libatkanlah pelaku UMKM di event dan agenda-agenda tersebut. Fasilitasi dan rangkul. Sehingga mereka terberdayakan,” ucapnya.

Tak sekadar di pemerintahan, pemberdayaan UMKM juga dapat dilakukan lembaga atau organisasi. Seperti PKK, Dekranasda, GOW, dan lain-lain. Begitu pula di BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan swasta.

“Dengan begitu, berkah Ramadhan dan Idul Fitri akan dinikmati pula oleh para pelaku UMKM di Kalsel,” pungkas Bang Dhin. (NRH/RDM/RH)

Perda Revisi PDAM Disahkan Menjadi Perseroda PT Air Minum Bandarmasih

BANJARMASIN – DPRD dan Pemerintah kota Banjarmasin resmi mensahkan, Peraturan Daerah tentang perubahan status badan hukum PDAM Bandarmasih, menjadi PT Air Minum Bandarmasih.

suasana rapat paripurna, DPRD kota Banjarmasin

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, pada Kamis (24/3) petang menjelaskan, dengan disahkannya Perseroda PT Air Minum Bandarmasih, maka pengelolaan dan pelayanan kepada pelanggan di kota seribu sungai, dapat berjalan maksimal.

“Seluruh masyarakat harus mendapatkan air bersih sesuai dengan standar,” pinta Harry

Harry menyampaikan, dengan dirubahnya status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka kepemilikan saham PT Air Minum Bandarmasih melibatkan Pemprov Kalsel, tentu akan dapat semakin meningkatkan pelayanan di seluruh wilayah Banjarmasin.

“Kita akui pembahasan sempat cukup alot, karena ada draf pasal yang sedang tarik ulur tentang jabatan direktur, setelah dikonsultasikan ke Kemendagri, bisa untuk diputuskan dan disahkan,” jelasnya

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, dengan Perda yang telah disahkan ini, maka Pemko Banjarmasin menjadi pemilik saham terbesar atas nama PT Air Minum Bandarmasih. Sedangkan bagi Pemprov Kalsel juga tetap memiliki asetnya, yang telah lama diikutsertakan ke Perusahaan daerah milik Kota Banjarmasin.

“Ketentuan kepemilikan ini memang diatur dan sesuai Undang-undang yang menyatakan, perseroda sahamnya bisa dimiliki oleh dua pemerintah daerah secara bersama-sama,” tutupnya.

Untuk diketahui, DPRD kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda, pertama membahas laporan keterangan pertanggung jawaban Tahun 2021, penetapan perda revisi PDAM Bandarmasih menjadi PT. Air minum Daerah (Perseroda), dan persetujuan bersama tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Provinsi Kalsel, ke Mahkamah Konstitusi. (NHF/RDM/RH)

KLHK Apresiasi Hutan Hujan Tropis Indonesia Milik Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kunjungan ke area hutan hujan tropis Indonesia milik Pemerintah Provinsi Kalsel, yang terletak di Area perkantoran setdaprov Kalsel, Kamis (24/3), kunjungan ini dilakukan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, yang bertujuan untuk mengevaluasi beserta mempelajari tata letak hutan kota tersebut, yang rencananya hotan kota provinsi Kalsel akan dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan hutan kota di Ibu Kota Negara baru.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Kunjungan Kementerian tersebut disambut oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar beserta sejumlah kepala SKPD Lingkup pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, sesuai arahan dari Presiden RI bahwa di era ini, menjadi prioritas untuk mengembalikan fungsi hutan dan pemulihan lingkungan hidup. Tentunya Kementerian LHK akan terus mendukung dan mensupport pengembangan sektor kawasan hutan hujan hujan tropis kota ini.

“Kami apresiasi pembangunan hutan kota ini, dulu saya pernah menanam pohon waktu awal dibangunnya hutan kota ini,” ucap Siti Nuryani.

Ia mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kalsel dapat memperluas area hutan hujan tropis agar terus berkembang dan berkelanjutan.

“Hutan kota ini harus menyeluruh jangan sedikit-sedikit kalau bisa diperluas lagi lahan hutan hujan tropis tersebut,” tutup Siti Nuryani.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, dari tahun ke tahun, secara berkelanjutan, pembangunan kehutanan di Kalsel menunjukkan progres yang sangat menggembirakan. Provinsi Kalsel bukan hanya berhasil melaksanakan reboisasi, namun juga berhasil membangun sektor kehutanan menjadi sektor perekenomian.

“Terutama dengan mengoptimalkan hasil hutan dari kayu, hasil hutan bukan kayu, serta hutan wisata,” ungkap Roy.

Roy menambahkan, pihaknya sangat mengharapkan bantuan dari Kementerian LHK untuk Kalsel dikarenakan masih banyak pembangunan sektor kehutanan yang perlu dibenahi, diperbaiki, dan disempurnakan untuk memulihkan fungsi hutan sebagai sumber penghidupan dan pelestarian lingkungan.

“Pembangunan kehutanan menunjukkan progres yang menggembirakan,” tutup Roy. (MRF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Ajak Delegasi W20 Melihat Sasirangan Diyang Kinjut

BANJARBARU – Usai mengunjungi pulau Bakut di Kabupaten Barito Kuala (Batola) sembari berwisata menyusur sungai di Menara Pandang Kota Banjarmasin, Kamis (24/3). Pemerintah Provinsi Kalsel kembali mengajak delegasi W20 ke tempat pembuatan kain sasirangan di kota Banjarbaru, kunjungan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada peserta delegasi W20 terkait pembuatan kain yang menjadi ciri khas banua Kalsel.

Dari pantauan Abdi Persada FM, terlihat puluhan peserta Delegasi W20 antusias melihat hasil olahan kain sasirangan di tempat pelaku UMKM Diyang Kinjut. Selain menjadi baju, ternyata kain sasirangan juga dijadikan sebagai bahan pelengkap aksesoris lain, seperti tas, sepatu, sejadah, serta kerudung.

Salah satu produk UMKM dari purun dan sasirangan yang dipadukan menjadi tas

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan, dengan adanya Kegiatan W20 di provinsi ini, menjadi salah satu kegiatan yang dapat memperkenalkan produk-produk khas banua Kalsel yang salah satu nya kain sasirangan dan bakul purun hingga ketingkat nasional bahkan internasional.

Kadis koperasi dan UMKM Kalsel berfoto bersama pengantin Banjar

“Diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkenalkan hasil-hasil UMKM di banua ini sehingga pemasaran produk dapat lebih luas lagi,” ungkap Rifai.

Ia melanjutkan, dengan adanya perhelatan ajang W20, maka peran wanita sangatlah penting untuk membangun perekonomian, apalagi 60 persen pelaku UMKM di Kalsel adalah seorang wanita, sehingga par wanita di Kalsel juga berperan dalam pembangunan ekonomi.

“Pelaku UMKM yang saya temui kebanyakan perempuan,” tutupnya.

Sementara itu, pemilik pengrajin kain sasirangan binaan Dinas Koperasi dan UMKM Prov Kalsel dengan Merk Diyang Kinjut, Henny Rusilawati menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan ratusan kain sasirangan bentuk baju jadi, yang akan dibawa para peserta delegasi W20, yang diharapkan dapat memperkenalkan kerajinan daerah khas Kalsel.

“Kami mohon bantuannya kepada Pemerintah Provinsi Kalsel untuk membantu dalam segi pemasaran produk-produk kami,” tutup Henny. (MRF/RDM/RH)

Moment W20 Diharapkan Mampu Dongkrak Ekonomi Kreatif di Kabupaten Banjar

BANJAR – Penyelenggaraan Women Twenty (W20) yang digelar di kota intan Martapura, Kabupaten Banjar, diharapkan mampu mendongkrak sektor ekonomi kreatif.

Sekdakab Banjar, Mokhamad Hilman, mengatakan, keberadaan ekonomi kreatif yang diakui sempat terpuruk akibat dampak COVID-19 itu setidaknya mampu bangkit melalui penyelenggaraan W20 di Kabupaten Banjar.

Penyerahan cendramata kepada Ketua W20 Indonesia, Hadrian Uli Silallahi oleh Sekdakab Banjar, Mokhamad Hilman, di Pendopo Bupati Banjar, Kamis (24/3) sore.

“Dengan kedatangan delegasi dari luar daerah untuk berkunjung. Tentu, selain memperkenalkan produk kerajinan kita salah satu tujuannya adalah kembali menghidupkan sektor ini,” ujarnya kepada wartawan, usai menyambut rombongan panitia event W20 Indonesia, di Pendopo Bupati Banjar, Kamis (24/3) sore.

Foto bersama dengan rombongan penyelanggara W20 Indonesia, di Pendopo Bupati Banjar, di Martapura.

Selain sebagai bentuk moment dukungan terhadap kesetaraan gender, pelaksanaan ini juga diharapkan mampu mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menegah terhadap ekonomi masyarakat.

“Harapannya, mereka bisa kembali kesini sebagai wisatawan. Nah, ini yang kami optimalkan terkait keberadaan dalam rangkaian kegiatan Women Twenty (W20),” harap Hilman.

Ia mengungkapkan, dengan berbelanja di pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura, sebagai rangkaian event W20. Maka, telah membantu perekonomian masyarakat yang berdagang di lokasi itu.

“Tempatnya unik dan khusus menjual batu permata dengan berbagai macam jenis kerajinan yang merupakan ciri khas Kabupaten Banjar. Kami mengharapkan sektor ini kembali bangkit,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

DPRD dan Pemko Banjarmasin Sepakat Pengujian Yudisial Pemindahan Ibukota ke MK

BANJARMASIN – Dewan dan Pemko Banjarmasin sepakat melakukan pengujian yudisial, terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Ibukota Provinsi Kalsel, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, kepada wartawan pada Kamis (24/3) menjelaskan, kesepakatan ini melalui digelar sidang paripurna terbuka antara Pemerintah kota bersama DPRD Banjarmasin. Sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Pemko Banjarmasin, agar dilakukan uji materi terhadap Undang-undang yang didalamnya memuat tentang pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel ke Kota Banjarbaru.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, saat memberikan komentarnya

“Sudah diputuskan sepakat, delapan fraksi DPRD Banjarmasin bersama Pemko Banjarmasin, melakukan peninjauan kembali UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel,” ungkapnya.

Harry Wijaya menyampaikan, untuk langkah selanjutnya akan dijalankan, sesuai dengan arahan dan petunjuk nantinya dilakukan oleh Tim Hukum Pemko Banjarmasin. Sejauh ini pihaknya menilai mekanisme terbentuknya Undang-Undang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan. Sehingga perlu dilakukan uji materi terhadap beberapa pasal, khusus berkaitan pemindahan Ibukota yang tidak melibatkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam perumusan dan pembahasan.

“Intinya kami sepakat dan semangat, Waja Sampai Kaputing, mempertahankan Ibukota Provinsi Kalsel di Banjarmasin,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan oleh DPRD Kota Banjarmasin. Dengan demikian pengujian yudisial, akan disampaikan baik secara formil maupun materil.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, saat diwawancara awak media

“Kami apresiasi sepakatnya suara delapan fraksi di DPRD Kota Banjarmasin, sehingga akan menambah energi bagi Pemko bersama-sama dengan bagian hukum untuk mengambil langkah, karena masih punya kesempatan untuk melakukan uji formil, sedangkan uji material tidak ada batas waktu,” tutup Ibnu. (NHF/RDM/RH)

LK3 Kalsel Jalin Koordinasi Dengan Jemput Bola ke Perusahaan

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan,akan terus menjalin koordinasi, dengan cara menjemput bola ke seluruh perusahaan.

Menurut Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Syarifah Norhani, kepada wartawan di ruang kerjanya pada Kamis (24/3), setelah resmi ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pegawai di LK3 Kalsel, untuk dapat semakin memberikan pelayanan pengujian terbaik.

“Kita akan turun langsung ke lapangan, jemput bola ke semua perusahaan, tidak hanya di 13 kabupaten dan kota, namun lintas provinsi yaitu Kalimantan Tengah,” katanya.

Disampaikan Syarifah, target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 ini sebesar Rp1,5 miliar, dengan demikian menjadi tantangan yang besar memperolehnya, sehingga mulai sekarang semakin bergerak untuk mengembangkan pelayanan, melalui sosialisasi terutama perusahaan lain yang belum diberi pengujian.

“Temu pelanggan lamapun tetap kami gelar, agar selalu menjadi langganan pengujian di LK3,” ucapnya.

Syarifah menambahkan, saat ini untuk alat pelayanan pengujian sudah lebih baik, ditambah dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

Terkait peraturan Gubernur yang baru tentang tarif dan tata kelola, saat ini masih diproses di Biro Hukum Provinsi Kalsel.

“Kita masih gunakan tarif sebelumnya, sambil menunggu terbit pergub, kalau terbit nanti tentu akan disosialisasikan ke semua perusahaan” tutupnya.

Seperti diketahui, tugas pokok Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3)/ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pengembangan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan selamat, agar tenaga kerja sejahtera dan produktif dalam bekerja. (NHF/RDM/RH)