Jelang Berakhirnya Triwulan III 2022, DJPb Kalsel Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja Pemerintah

BANJARMASIN – Realisasi belanja negara hingga Februari 2022 di Kalimantan Selatan mencapai Rp3,075 miliar atau 12,31 persen dari pagu. Angka ini mengalami penurunan sebesar 12,31 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar Rp3,517 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah pada media briefing Realisasi APBN Regional Kalimantan, pada Senin (28/3) dikantornya kawasan jalan D.I. Panjaitan Banjarmasin.

Dalam pemaparannya, Sulaimansyah juga menyampaikan, bahwa Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp647,24 miliar atau mencapai 8,01 persen dari pagu. Angka ini juga turun 24,08 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yang mencapai Rp852,58 miliar.

“Secara umum, kondisi ini disebabkan persiapan di satker yang memerlukan waktu lama dan tidak adanya realisasi belanja modal pada awal tahun 2022, terutama untuk kelanjutan kegiatan yang bersifat multi years, sebagaimana yang terjadi pada tahun yang lalu,” ujarnya kepada wartawan.

Terkait hal ini, maka Satker di provinsi Kalimantan Selatan diminta segera melakukan sejumlah langkah, untuk mempercepat realisasi belanja. Yakni, segera melakukan lelang pengadaan barang/jasa, segera melaksanakan kegiatan, mengingat saat ini berbagai pembatasan sudah mulai dilonggarkan, segera koordinasi dengan KPPN apabila ada kendala teknis aplikasi, serta segera melalukan koordinasi dengan K/L pusat, apabila ada kegiatan yang perlu petunjuk teknis.

“Satker terbaik dalam penyerapan belanja barang yaitu satker BPK dan satker MA, serta belanja modal yaitu satker Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Kita menargetkan realisasi APBN ini dapat mencapai 15 persen sampai akhir Maret nanti,” tambah Sulaimansyah.

Disisi lain, untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan, hingga akhir Februari 2022 tercatat sebesar Rp2,428 miliar atau 14,37 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 8,90 persen, yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD, serta turunnya pagu TKDD dibanding tahun lalu.

Sementara untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Februari 2022, masing-masing telah mencapai Rp731,27 miliar atau 17 persen pagu dan Rp1,621 miliar atau 21,62 persen. Sedangkan enyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai akhir bulan Februari 2022 di wilayah Kalimantan Selatan, baru terealisasi sebesar Rp5,06 miliar atau 0,22 persen pagu, yang berasal dari DAK non Fisik.

“Untuk penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan, saat ini baru mencapai Rp69,88 miliar atau sebesar 4,99 persen dari pagu. Realisasi ini lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, yang dapat mencairkan dana desa senilai Rp91,44 miliar,” tutupnya.

Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai akhir Februari 2022, adalah sebesar 5,43 persen atau Rp1,33 miliar dari total pagu Rp24.548 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 10,75 persen dari target sebesar Rp24,725 miliar yaitu sebesar Rp2, 657 milliar. (RIW/RDM/RH)