25 Mei 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Kuatkan Dynamic Governance, BPKP Berikan Diklat SPIP Terintegrasi ke Bappeda dan Inspektorat se-Kalimantan

1 min read

Kepala BPKP Kalsel saat memberikan materi

BANJARMASIN – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi harus menginternalisasi dan mengaktualisasi di pemerintah daerah, yaitu tidak hanya menjadi kewajiban (mandatory), tetapi menjadi kebutuhan.

“Keberhasilan penerapan dengan leadership yang kuat, kompetensi yang unggul, dan komitmen tinggi akan menciptakan dynamic governance di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat membuka Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi se-Kalimantan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Pelatihan tersebut merupakan implementasi Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan nama SPIP Terintegrasi.

Pelatihan dilaksanakan mulai 28 Maret – 1 April 2022, yang diikuti 34 peserta dari 17 Pemerintah Kabupaten/Kota dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Dalam pembukaan tersebut, Rudy juga mengungkapkan capaian baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI) 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan. Yaitu tertinggi di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan skor 2.979 dan yang terendah di Kabupaten Landak Kalimantan Barat dengan skor 1.706.

“Penilaian maturitas SPIP kini berfokus pada penilaian kualitas sasaran strategis, hasil, dan strategi pencapaian dengan analisis risiko,” kata Rudy.

Selain itu, SPIP juga telah diperbarui pada mekanisme dan parameter yang terintegrasi, yaitu MRI, kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yang dilekatkan pada penilaian berbagai sub unsur SPIP.

“BPKP Kalimantan Selatan selaku pembina SPIP telah melakukan pengawalan perbaikan SPIP pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan akan terus berkomitmen untuk menunjang terlaksananya SPIP yang berkualitas,” tutup Rudy. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.