Maret 2022 – Laman 21 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pemerintah Pusat Akan Bangun TPST di TPA Sampah Regional Banjarbakula

BANJARBARU – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mampu menampung 240 ton sampah dalam sehari. Penampungan sampah ini akan diperbesar, dengan pembangunan Tempat Pemilahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Sampah Banjarbakula, TPA regional tersebut memiliki kapasitas tampung 640.000 ton dengan sistem sanitary landfill. Hal ini disampaikan Plt. Kepala TPA Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Sufian, belum lama tadi.

PLT Kepala TPA Regional Banjarbakula Hadi Sufian

Hadi menyebutkan Pemerintah Pusat melalui Balai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun TPST di TPA Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalsel. Pembangunan TPST ini bertujuan untuk dapat memilah sampah hasil dari kiriman kabupaten/kota yang rata-rata belum dipilah saat memasuki TPA Regional.

“karena sampah masuk TPA ini rata-rata sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga,dan ini harus dipilah supaya umur TPA Sampah Regional ini bisa panjang,” ungkap Hadi.

Ia menambahkan, dengan adanya TPST di TPA Sampah Regional Banjarbakula, maka kapasitas pengolahan sampah akan semakin meningkat mencapai 475 ton perharinya.

“TPAS Sampah Regional Banjarbakula mempunyai 4 Landfill yang digunakan untuk menampung sampah-sampah kiriman dari Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala (Banjarbakula), Landfill akan ditambah apabila sudah terpenuhi oleh sampah,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

Disdag Kalsel Pastikan, Ketersediaan Gula Pasir Aman

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, ketersediaan gula pasir aman di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, Kepada Abdi Persada FM pada Rabu (2/3) mengatakan, saat ini ketersediaan gula pasir di Kalsel selama bulan Maret masih aman dipasaran, bahkan hingga bulan suci Ramadhan. Dengan demikian masyarakat jangan khawatir, karena pemerintah terus berupaya untuk memenuhinya.

“Dari hasil pantauan pihaknya pada Selasa 1 Maret 2022, ketersediaan gula di tingkat distributor, pedagang besar dan ritel modern lebih dari 2.000 ton, untuk suplai berjalan lancar, mulai di tingkat pedagang, pasar tradisional di semua Kabupaten dan kota,” jelasnya

Disampaikan Birhasani, untuk harga gula pasir mengalami penurunan sebelumnya perkilo Rp14.000, sekarang Rp13.500. Hal itu disebabkan Disdag Kalsel sudah melakukan berbagai upaya dengan Bulog dan beberapa distributor, melalui Operasi Pasar gula bersama Kabupaten dan kota sejak pertengahan Januari hingga akhir Februari.

“Operasi pasar gula pasir sudah digelontorkan sebanyak lebih dari 3.000 kilo,” katanya

Birhasani menambahkan, rencananya Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar pasar murah dan operasi pasar, menjelang bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri 1443 H di 13 Kabupaten dan Kota. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi gula pasir dalam negeri.

“Kita harapkan pemerintah kabupaten dan kota juga melakukan pasar murah melalui program di Disdag masing-masing,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

2023, Guru Penggerak Dapat Jadi Kepala Sekolah

BANJARMASIN – Untuk dapat menjadi kepala sekolah saat ini, tidak lagi diseleksi oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi penyeleksian cukup melalui guru penggerak.

Plt Kepala Dinas pendidikan Kota Banjarmasin Nuryandi mengatakan, guru penggerak ini nantinya pada tahun 2023 mendatang, dapat langsung menjadi kepala sekolah.

“Secara otomatis para guru penggerak ini dapat langsung menjadi kepala sekolah, nantinya tidak adalagi seleksi kepala sekolah di kabupaten dan kota juga di provinsi,” ungkap Nuryadi.

Hal tersebut, lanjutnya, berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

“Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin nantinya akan menjadikan para guru penggerak ini, untuk menjadi narasumber,” ujarnya.

Dari segi inovasi serta lainnya para guru penggerak ini tentunya lebih mendalam tentang merdeka belajar.

Menurut Nuryandi, para guru penggerak ini nantinya dapat mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah, terutama SD yang saat ini banyak mengalami kekosongan.

Sebelumnya diketahui, untuk tingkat SD di Kota Banjarmasin mengalami kekurangan kepala sekolah sebanyak 45 SD. Saat ini telah diisi sebanyak 3 sekolah. Sehingga, masih tersisa 42 sekolah yang belum memiliki kepada sekolah tetap.

“Nah, keberadaan guru penggerak ini lah, dapat mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut,” ucap Nuryadi. (SRI/RDM/RH)

PALD Banjarmasin Terus Tingkatkan Cakupan Pelayanan

BANJARMASIN – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) milik Kota Banjarmasin, di tahun 2022 ini akan terus meningkatkan cakupan pelayanan hingga ke seluruh pelosok kota seribu sungai.

Menurut Direktur Perumda PALD Banjarmasin, Endang Waryono, kepada Abdi Persada FM pada Rabu (2/3) sore, untuk progress tahun 2022 ini, pihaknya berupaya memperluas cakupan wilayah pelayanan, dengan target maksimal sekitar 10 persen, langkah yang dilakukan mulai sosialisasi ke pemukiman warga, dibantu instansi terkait, dan menggandeng pihak swasta seperti developer.

“Jalinan koordinasi selama ini sudah mulai dilaksanakan, ia berharap cepat tercapai,” ucapnya.

Endang menjelaskan, saat ini jumlah pelanggan perusahaan air limbah, baru sekitar 6.000 sambungan atau sekitar 5,09 persen dari 180 ribu pelanggan PDAM Bandarmasih. Jumlah itu sudah lebih dominan dari pelanggan bisnis seperti hotel restoran dan rumah makan dibanding pelanggan rumah tangga.

“Kita minta masyarakat dapat memahami pentingnya sanitasi, agar tercipta lingkungan bersih dan sehat,” pintanya.

Lebih lanjut Endang menambahkan, pihaknya juga akan membangun jaringan baru perpipaan, untuk tahun ini di Jalan A Yani, berada di kawasan pusat kota yang dinilai sangat strategis, karena banyak berdiri hotel. Anggaran yang disiapkan Rp 6,5 miliar, dan masih menunggu perizinannya dari pemerintah daerah.

“Bagi pelanggan rumah tangga, akan ditambah pelayanan di 50 kelurahan, rencananya 500 sambungan rumah pada 50 kelurahan, setiap kelurahan dipasang 10 sambungan baru, dan ini gratis bantuan dari pemerintah pusat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

DTPH Kalsel Beberkan Penyebab Turunnya Produksi Beras

BANJARBARU – Produksi beras ditahun 2021 lalu untuk wilayah Kalsel, mencapai 1,02 juta ton. Jumlah produksi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang lalu dengan produksi sebesar 1,15 juta ton.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menyampaikan, berdasarkan sampel perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, produksi padi Kalsel tahun lalu memang hanya sekitar 1,02 juta ton. Namun, walaupun tahun lalu produksi padi Kalsel mengalami penurunan, produksi beras di daerah ini tetap mengalami surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

“Kalau dikonversi ke beras, 1,02 ton padi menjadi 830 ribu ton beras. Sedangkan kebutuhan 4,3 juta jiwa masyarakat Kalsel sekitar 400 ribu ton, berarti masih surplus 430 ribu ton,” ucap Syamsir.

Ia menambahkan, penyebab turunnya produksi padi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti, perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Misalnya banjir besar pada awal 2021 yang membuat lahan sawah terendam.

“Faktor lainnya, yakni mahalnya harga pupuk. Padahal produksi padi sangat bergantung dengan pupuk, sementara alokasi yang diberikan pemerintah untuk pupuk subsidi terbatas,” lanjutnya.

Syamsir Rahman juga menyebutkan, Faktor berikutnya yang mempengaruhi penurunan produksi beras, yakni turunnya harga padi setiap kali musim panen. Hal ini membuat semangat petani turun.

“Ini sedang kita pelajari, bagaimana ada bantuan dari pemerintah agar pada saat panen ada subsidi harga. Kalau harga tetap stabil maka petani lebih bergairah menanam,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

44 Guru Penggerak di Kota Banjarmasin Dikukuhkan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengukuhkan guru penggerak di Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Jumat (4/3).

Pengukuhan guru penggerak ini dilakukan Sekretaris daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman.

“Saat ini kita telah mengukuhkan guru penggerak sebanyak 41 orang guru, dari Paud dan SMP,” ungkap Ikhsan.

Menurut Ikhsan, guru penggerak ini merupakan program pemerintah dalam merdeka belajar. Selain adanya guru penggerak, ada juga sekolah penggerak.

“Guru penggerak ini merupakan model merdeka belajar, mengingat mereka telah menempuh pelatihan selama 9 bulan,” tutur Ikhsan.

Pemerintah kota Banjarmasin, lanjutnya, berharap para guru penggerak ini dapat, menularkan ilmu mereka kepada guru guru lainnya di Kota Banjarmasin.

Sedangkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryandi mengatakan, guru penggerak yang dikukuhkan saat ini, merupakan mereka yang telah menyelesaikannya, pelatihan merdeka belajar selama 9 bulan mengenai, merdeka belajar.

“Alhamdulillah guru penggerak telah dikukuhkan oleh Sekda Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Nuryadi, diharapkan kepada seluruh guru penggerak dapat menularkan ilmu ilmu mereka, kepada para guru lainnya di Kota Banjarmasin.

Untuk guru penggerak angkatan ke-2 yang dikukuhkan saat ini sebanyak 44 orang. Terdiri dari 6 orang dari TK, 13 orang Dari SD, 18 orang dari SMP, serta titipan 7 orang dari SMA. (SRI/RDM/RH)

DPRD Kalsel Monitoring Vaksinasi COVID-19 di Daerah-Daerah Pelosok

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah pelosok. Salah satunya, di Puskesmas Berangas Kabupaten Barito Kuala, pada Selasa (01/03) lalu.

Dari hasil monitoring tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abdul Hasib Salim menilai bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Pukesmas Berangas tersebut sudah cukup baik dan banyak warga setempat yang juga sudah melaksanakan vaksinasi 1 dan 2.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abdul Hasib Salim menjalani vaksinasi ke 3

“Kunjungan tersebut dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi, baik vaksin 1, vaksin 2 dan 3 di beberapa daerah yang agak sulit didatangi yaitu Puskesmas Berangas. Ternyata disana pelaksanaannya sudah cukup baik dan banyak yang sudah sampai vaksin ke 3,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (2/3) lalu.

Oleh karena itu, Hasib Salim berharap agar pihak-pihak terkait bisa lebih menggencarkan pelaksanaan kegiatan vaksinasi di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, seperti razia-razia vaksin yang digelar oleh TNI dan Polri yang dilakukan belakangan ini. Menurut Hasib, upaya-upaya ini tampaknya sudah menghasilkan peningkatan jumlah warga yang divaksin.

“Karena bisa jadi warga sebenarnya ingin divaksin namun belum punya waktu khusus mendatangi tempat-tempat vaksinasi. Sehingga dengan model-model vaksinasi yang digelar TNI/Polri di jalan-jalan maupun fasilitas umum lainnya seperti pasar-pasar, dinilai lebih efektif untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M. Lutfi Saifuddin (berpeci) memantau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Berangas

Untuk diketahui, di sela kunjungan kerjanya, Hasib Salim juga diberi vaksinasi booster di Puskesmas Berangas dengan jenis vaksin Pfizer. Ia berharap apa yang dilakukannya dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak takut untuk divaksin demi mewujudkan “herd immunity” dan mengatasi pandemi agar segera berakhir. (NRH/RDM/RH)

Pemda di Kalsel Terus Didorong Gunakan Aplikasi “Bela” Pengadaan

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), baik tingkat kabupaten maupun kota di Kalsel agar menggunakan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan.

Aplikasi yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu untuk transaksi Belanja pemerintah paling banyak Rp50 juta.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi aplikasi Bela Pengadaan ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel, salah satunya Pemkab Tapin pada Selasa, 1 Maret lalu.

(ki-ka) Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria Roosani

“Srikandi” Dewan dari Fraksi Partai Gerindra yang kerap disapa Tatum ini memaklumi belum maksimalnya penerapan aplikasi Bela Pengadaan bagi Pemkab Tapin, disebabkan antara lain karena sumber daya manusia (SDM) serta keterbatasan anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana.

“Tapi kita berharap ke depan pelaksanaan aplikasi bela pengadaan barang secara digital tersebut agar lebih maksimal sebagaimana mestinya,” katanya kepada wartawan, Jum’at (5/3).

Pasalnya, lanjut Tatum, program aplikasi Bela Pengadaan ini merupakan salah satu penekanan pemerintah pusat yang akan membantu pihak-pihak terkait agar terhindar dari praktik korupsi, menjauhkan hubungan fisik melalui transaksi elektronik.

(ki-ka) Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Hariyatie dan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias

Dalam kunjungan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Rachmah Norlias ke Pemkab Tapin tersebut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana. (NRH/RDM/SA)

Disdikbud Kalsel Perkirakan Insentif Guru Honer Akan Cair Pekan Depan

Banjarbaru – Guru honorer SMA sederajat di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai dapat bernafas lega, pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel memperkirakan insentif guru honorer bulan Januari – Februari akan cair pada pekan depan.

“Pihak kita (Disdikbud) sudah menyampaikan ke Bank Kalsel, mudah-mudahan pekan depan sudah dapat tersalurkan,” ucap Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, pada Rabu (2/3).

Keterlambatan pencairan insentif pada bulan Januari lalu, disebutkan Rahim, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya keterlambatan pengiriman data oleh pihak sekolah. Padahal Rahim mengaku, Disdikbud Kalsel sudah memberi peringatan pengumpulan data paling lambat di akhir Desember 2021 lalu.

“Ternyata masih ada (sekolah) yang kekurangan datanya,” ujar Rahim.

Menurut Rahim, keterlambatan pengiriman data oleh sekolah-sekolah bisa jadi akibat pelaksanaan penandatanganan antara guru honorer dan Kepala Sekolah.

“Semua kendala sudah beres, jadi kita tinggal menunggu kabar baik dari Bank Kalsel,” ungkapnya.

Diketahui, hingga saat ini tidak kurang ada 6 ribu lebih guru honorer di provinsi ini. Pemprov Kalsel sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1.315.613.899.788 atau 21,07 persen dari total ABPD untuk bidang pendidikan termasuk upah guru non PNS.

“Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, dapat lebih cepat lagi pencairannya,” harapnya. (SYA/RDM/APR)

Pemkab Banjar Masih Jadi Pemegang Saham Tertinggi di PT Air Minum Intan Banjar

BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar masih menjadi pemegang tertinggi untuk nilai saham di PT Air Minum Intan Banjar. Meski secara korporasi diakuisisi tiga instansi pemerintah, namun, nilai yang dimiliki mencapai 51,51 persen.

“Untuk bisa merubah badan hukum ini syaratnya ada beberapa pemegang saham dan minimal salah satu pemilik saham harus berada diatas 50 persen terkait dalam perubahan itu,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman, dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan usai melakasanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021, di lobi kantor PT Air Minum Intan Banjar, Rabu (2/3) siang.

Ia menyampaikan, perubahan status dari Perseroda menjadi Perseroan Terbatas (PT) telah mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kami telah menerima laporan pelaksana kinerja Dirut PT Air Minum Intan Banjar dan menerima penilaian dari dewan pengawas,” ungkap mantan Kadis PUPR Banjar ini.

Adanya kolaborasi dengan tiga instansi pemerintah, dia menyebut, nilai saham di PT Air Minum Intan Banjar yang kini dipegang secara total keseluruhan berjumlah 100 persen.

“Ini nilai keseluruhan yang digabung dari Pemkab Banjar, Pemko Banjarbaru dan Pemprov Kalsel,” bebernya.

*Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat melantik Dirut PT Air Minum Intan Banjar, Syaiful Anwar, di aula kantor PT Air Minum Intan Banjar, di Banjarbaru.*

Sementara itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021, Syaiful Anwar kembali terpilih menjadi Dirut PT Air Minum Intan Banjar yang ketiga kalinya. Bahkan, dirinya langsung dilantik oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Berdasarkan kesepakatan oleh pemegang saham maka ditetapkan memperpanjang jabatan dirut periode sebelumnya dan dilantik hari ini,” jelas Sekdakab Banjar, Hilman.

*Foto bersama pemegang saham PT Air Minum Intan Banjar bersama Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.*

Selain Gubernur Kalsel, paman Birin, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 yang sekaligus acara pelantikan itu juga turut dihadiri Bupati Banjar, Saidi Mansyur, Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyie dan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.

Untuk diketahui, Pemkot Banjarbaru secara akuisisi juga menjadi pemegang hak atas PT Air Minum Intan Banjar dengan nilai saham 39,32 persen. Begitu pula, Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar 9,17 persen. (RHS/RDM/APR)