Banyak Vaksin Terancam Kadaluarsa, BPKP Kerahkan Auditor Dorong Percepatan Vaksinasi

Banjarbaru – Sebagai bagian dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalsel, BPKP Kalsel awasi percepatan vaksinasi di Kalsel. Hal ini mengingat, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kalsel, belum memenuhi harapan Presiden dan sejumlah vaksin akan kadaluarsa jika tidak digunakan.

Per 19 Februari 2022, dari target 3.161.137 jiwa penduduk Kalsel, realisasi vaksinasi dosis-1 sudah diangka 85,91 persen (2.715.201 jiwa), dosis-2 sebanyak 49,50 persen (1.564.801), dan dosis-3 (booster) sebanyak 3,15 persen (99.644). Capaian tersebut masih di bawah capaian nasional, yaitu dosis-1 sebanyak 90,65 persen, dosis-2 sebanyak 67,04 peraen, dan dosis-3 sebanyak 3,94 persen.

Sementara itu, stok vaksin yang akan kadaluarsa di Kalsel pada 28 Februari 2022 sebanyak 132.760 dosis, yang termasuk tertinggi di Indonesia.

“Stok vaksin tersebut harus segera digunakan agar tidak merugikan keuangan negara,” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap.

Sementara itu, sebanyak 7 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel (54 persen), telah masuk kategori PPKM level 3, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Selain itu, 3 Kabupaten masuk kategori PPKM level 2, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Hanya 3 Kabupaten yang masuk kategori PPKM level 1, yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Kegiatan vaksinasi booster yang makin digiatkan di Kalsel

Rudy menyatakan, percepatan vaksinasi harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat, yang dikomandoi pemangku kepentingan.

“Kita juga harus mulai menangani jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi dampak dari COVID-19 ini,” tambah Rudy.

Untuk itu, BPKP Kalsel memiliki dua fokus besar pengawasan. Pertama, monitoring percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis ke-2 serta booster.
Kedua, monitoring percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dengan penyaluran bantuan sosial terpadu, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan atau Warung (BTPKLW), serta Program Indonesia Pintar (PIP).

BPKP Kalsel akan melihat kesiapan para pihak dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Mitra Penyalur (PT Pos Indonesia dan Himbara), dan e-warong/agen bank.

Rudy mengingatkan, para penanggung jawab program agar bekerja dan memastikan sampai di lapangan, bahwa program berjalan dengan baik.

“BPKP Kasel akan mengawasi program tersebut apakah dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat manfaat, dan tepat administrasi,” tegasnya. (HumasBPKPKalsel-RIW/RDM/APR)

7.000 ASN DITARGET UNTUK VAKSIN BOOSTER

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin membuka pelayanan vaksin booster, bagi ASN dan Non ASN mereka.

Pelayanan vaksin booster dilaksanakan di Lobby Balaikota Banjarmasin, Rabu (23/2).

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam mengejar capaian target vaksinasi di Banjarmasin menjelang Ramadhan.

“Kami membuka pelayanan vaksin booster ini, untuk meningkatkan capaian vaksinasi,” ungkap Ibnu.

Ibnu berharap, sebelum Ramadhan angka capaian vaksinasi di Kota Banjarmasin sudah tinggi sehingga kota ini bisa turun level.

Salah satu ASN disuntik Booster

“Kami berharap, sebelum pelaksanaan Ramadhan mendatang, capaian vaksinasi sudah tinggi, sehingga Kota Banjarmasin bisa turun level PPKM,” tuturnya.

Oleh karena itu, kegiatan vaksinasi ini menyasar seluruh ASN di ruang lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin yang berjumlah sekitar 7.000 ASN.

Pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi saat ini, Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan 1.000 vaksin tercapai.

“Pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan saat ini, Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan 1.000 orang,” ucap Ibnu.

Target tersebut, sesuai kesepekatan bersama dengan Forkopimda Kota Banjarmasin.

“Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga Kota Banjarmasin termasuk para ASN dan Non ASN dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin,” ujar Ibnu. (SRI/RDM/APR)

DISDAG KALSEL PASTIKAN TELUR AYAM RAS AMAN DI PASARAN

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, ketersediaan telur ayam ras aman di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada wartawan pada Selasa (22/2) siang, saat ini produksi telur ayam ras di Kalimantan Selatan lebih besar dibandingkan dengan keperluan masyarakat, dengan demikian diperkirakan tidak mengalami kekurangan.

“Kersediaan telur ayam ras aman hingga bulan April yaitu bertepatan bulan suci Ramadhan,” ucapnya

Birhasani menjelaskan, untuk harga telur ayam ras perkilo sekarang ini hanya Rp20 ribu rupiah sampai Rp21 ribu rupiah, dibawah harga acuan dari harga Pemerintah Rp25 ribu rupiah. Selain itu telur ayam yang ada di Kalimantan Selatan, untuk pangsa pasarnya sudah masuk ke luar daerah.

“Dua Provinsi seperti Kaltim dan Kalteng, menjadi pemasaran telur ayam ras,” katanya

Lebih lanjut Birhasani menyampaikan, adanya dugaan telur ayam ras illegal masuk ke Kalimantan Selatan, hal itu tidaklah benar, karena selama ini setiap telur ayam ras yang masuk ke Kalsel, sudah melalui proses karantina antar pulau, dan diberikan sertifikasi kesehatan hewan. Begitupun telur atau ayam yang di Kalsel dan akan dipasarkan ke luar daerah, juga sudah melalui proses dari Balai Karantina Pertanian.

“Pemasok telur ayam ras di Kalsel ini dari Provinsi Jawa Timur, sedangkan pemasok lokal baik ayam dan telurnya sentralnya di Kabupaten Tanah Laut. Namun ke depan akan semakin memperketat pengawasan, untuk mencegah penyebaran penyakit hewan antar pulau,” tutupnya panjang lebar. (NHF/RDM/APR)

Gubernur Kalsel Libatkan Seluruh Pihak Dalam Antisipasi Bencana

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022 di Command Center Setdaprov Kalsel, Rabu (23/2).

Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Instana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan tema Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia termasuk 35 Negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Termasuk banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang seringkali terjadi di Kalsel.

Joko Widodo meminta agar penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, sistematik dan rencana induk penanggulangan bencana Tahun 2022 – 2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.

“Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten, Indonesia harus menjadi Bangsa yang tangguh terhadap bencana,” ucap Presiden.

Sementara itu, usai menghadiri kegiatan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, Pemprov Kalsel akan selalu siap dalam mengantisipasi serta menghadapi bencana.

“Kita sudah lakukan berbagai macam antisipasi, seperti pengerukan sungai-sungai, agar meminimalisir terjadinya banjir,” ungkapnya.

Pemprov Kalsel, menurut Gubernur, juga terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi, menghadapi, serta melindungi masyarakat agar terhindar dari bencana.

“Dalam hal ini pelatihan dan kerjasama kepada masyarakat juga kita lakukan, agar jika bencana terjadi, kita sudah punya regulasi dan sistem yang baik untuk menghadapinya,” tutur Gubernur.

Menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 5.402 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi bencana hidrometeorologi.

Keseluruhan bencana itu telah mengakibatkan 728 jiwa meninggal dunia, 87 orang hilang, dan 7.630.692 jiwa menderita dan mengungsi. Selain itu bencana tersebut juga telah berdampak pada 158.658 rumah rusak, 1.755 fasilitas pendidikan, 458 fasilitas kesehatan, dan 2.232 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi.

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 1.358 kali kejadian yang disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh dan Kalimantan Selatan. (SYA/RDM/APR)

Paman Yani Sosialisasikan Wasbang dan Ideologi Pancasila di Desa Maju Sejahtera Tanbu

TANAH BUMBU – Desa Maju Sejahtera, Karang Bintang, Tanah Bumbu, menjadi lokasi diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Kali ini, pelaksanaannya tak hanya didominasi warga, melainkan juga diikuti sebagian pelajar.

“Tentu ini sudah menjadi kewajiban kita memberikan edukasi dan pembelajaran dari cerita zaman perjuangan kemerdekaan dalam konteks menjaga daripada Idelogi Pancasila,” ujarnya usai digelarnya kegiatan Soswasbang, Selasa (22/2) sore.

Yani Helmi saat memaparkan secara umum terkait materi Soswasbang kepada warga dan pelajar yang hadir

Salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan ini dalam rangka menekan dan meminimalisir adanya paham radikalisme yang sifatnya dapat menimbulkan arogansi berbahaya terhadap kesatuan bangsa.

“Ini penting disampaikan agar generasi millenial mengetahui secara pasti seperti apa jati diri bangsa karena dari kita hidup itu berawal dari perjuangan tentunya mereka juga mempunyai tanggungjawab yang besar juga yakni menyambung dari pendahulunya sehingg menjadi generasi muda tangguh dan tahan terhadap paham-paham radikalisme,” papar Wakil Ketua  Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu.

Anggota DPRD Kalsel dari komisi 2 ini menekankan kepada generasi muda agar dapat mengenal lebih dalam tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman dulu terkhusus di Kalsel dengan harapan kesatuan serta persatuan mampu diperkokoh sebagai bagian dari landasan penerus bangsa.

“Peranan dari Pemerintah daerah sendiri sebagai pemangku kepentingan terlebih pula kepada legislatif yang akhirnya kegiatan ini mampu diselenggarakan dan hal tersebut sangat baik disampaikan khususnya bagi generasi millenial kita disini,” ucap Paman Yani (sapaan akrab).

Tak hanya itu, ia tetap menghimbau kepada masyarakat terutama generasi muda yang mengikuti kegitan tersebut untuk tidak mudah terhasut atau termakan paham radikalisme.

“Tidak bisa kita pungkiri kalau paham radikalisme sudah ada di Kalsel bahkan di Tanah Bumbu, inilah fungsi dari kegiatan tersebut untuk mengedukasi para warga terutama generasi muda kalau bukan kita yang mensosialisasikan terus siapa lagi,” tegas politisi dari Dapil VI Kabupaten Tanbu dan Kotabaru ini.

Yani Helmi menghadirkan dua orang dari Badan Kesbangpol dan Biro Hukum Setdaprov Kalsel sebagai narasumber

Sementara itu, Plt Subbid Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Arif Rahman, dalam materi yang disampaikannya, bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal jati diri dan ideloginya meliputi pola pikir, sikap serta tindakan sesuai Pancasila dan UUD 1945.

“Padahal modal dasar dalam membangun negara yang maju dan bahkan berkembang adalah memperkuat Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila. Tanpa adanya rasanya cinta tanah air pasti tidak akan ada keinginan untuk memajukan bangsa ini,” paparnya.

Kemudian, dirinya menjelaskan wawasan kebangsaaan juga diperkuat atau ditopang dengan empat pilar yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Dengan dihadirkannya kegiatan Soswasbang, maka diharapkan khususnya generasi yang hadir pada kesempatan ini mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan bernegara dan turut semangat untuk saling melindungi satu sama lain,” ucapnya.

Ditempat sama, Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Wilayah I Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Said, menyampaikan, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan di pasal 2 telah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar atau lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jadi, disana sudah disebutkan dasar negara kita. Kemudian, adanya keberadaan UUD 1945 dari situ juga sudah ada dasarnya. Tujuan pelaksanaan tersebut, kami mencoba menjaga agar negara kita ini khususnya di Kalimantan Selatan tidak mudah disusupi oleh paham-paham radikalisme,” tutupnya. (RHS/RDM/APR)

OP Minyak Goreng DAN GULA PASIR DI PENGAMBANGAN Diserbu Warga

BANJARMASIN – Operasi pasar minyak goreng dan gula pasir, di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur hanya berlangsung satu jam.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada Selasa (22/2) mengatakan,
operasi pasar ini melalui kerjasama Disdag Kalsel dengan Disperindag Banjarmasin, dan melibatkan distributor lokal, dalam rangka membantu keperluan warga berupa keperluan minyak goreng serta gula pasir. Hal itu digelar setelah sebelumnya berjalan lancar dan sukses.

“Ini merupakan OP ketiga kalinya, di titik ke delapan yaitu di Kelurahan Pengambangan, kami ingin masyarakat memanfaatkan,” ucapnya.

Disampaikan Birhasani, pihaknya selalu rutin melakukan pemantauan operasi pasar, tidak hanya di kota seribu sungai, juga ke kota dan kabupaten lainnya. Dalam kegiatan ini untuk di Kelurahan Pengambangan telah disediakan minyak goreng sebanyak 1200 liter dan 600 kilogram gula pasir.

“OP ini juga berbarengan digelar di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Bagian Kerjasama dan Informasi Publik Direktorat Bapebti Kemendag RI, Sentot Kamaruddin, melakukan pemantauan selama dua hari dalam operasi pasar ini dan sangat mengapresiasi karena berlangsung tertib dan lancar di lapangan.

“Kami pantau sejak Senin (21/2) di Kelurahan Pekapuran Laut dan Selasa (22/2) di Kelurahan Pengambangan, semua semua menerapkan budaya antri dalam membeli dan disipin prokes,” katanya.

Sentot berharap, dengan digelarnya operasi pasar ini dapat membantu keperluan seluruh masyarakat, terutama dua bahan pokok berupa minyak goreng dan gula pasir.

“Kita sangat berterima kasih Disdag Kalsel dan Disperindag Banjarmasin, gelar OP,” tutupnya .

Seperti diketahui, dalam operasi pasar ini, warga cukup membawa uang 55 ribu rupiah, untuk membeli minyak goreng, dengan ukuran dua liter harganya 28 ribu rupiah dan gula pasir dua kilogram 27 ribu rupiah. (NHF/RDM/APR)

Sebelum Ditetapkan Jadi IKP Kalsel, Pembangunan di Banjarbaru Terus Dilakukan

Banjarbaru – Ibu Kota Provinsi (IKP) Kalimantan Selatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah disahkan DPR RI baru baru ini pindah ke kota Banjarbaru.

Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira, mengatakan, jauh sebelum UU tersebut ditetapkan, Pemprov Kalsel sudah merencanakan pembangunan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya dalam konteks budaya metropolitan Banjarbakula.

“Dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalsel, kota Banjarbaru bahkan sudah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan,” ungkapnya, Selasa (22/2).

Dalam bentuk fisiknya, lanjut Fajar, sebagai bagian dalam program prioritas nasional Banjarbakula, pengembangan Kota Banjarbaru sudah masuk dalam program pengembangan kota metropolitan. 

“Ada SPAM Banjarbakula, ada TPA Banjarbakula, ada bus Trans Banjarbakula, ada aero city, sport city, pengembangan Geopark Meratus, sebagian besar lokasinya berada di Kota Banjarbaru,” paparnya.

Selain sebagai pusat Pemerintahan, Kota Banjarbaru juga berperan sebagai kota pendidikan. Sehingga dalam hal ini Pemprov Kalsel akan menambahkan beberapa jurusan baru di ULM.

“Nanti akan ada jurusan geologi untuk mendukung penelitan Geopark Meratus, ada jurusan pariwisata dan kebudayaan, ada juga jurusan kebandaraan, lalu jurusan teknik pertanian. Selain itu juga kita akan membangun sekolah penerbangan,” tutupnya.

Diketahui, sebelumnya RUU Tujuh Provinsi resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR pada Selasa (15/2).

Tujuh UU provinsi itu, yakni UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).(SYA/RDM/APR)

Dukung Percepatan Program Vaksinasi Bergerak, Samsat Banjarmasin 1 Kembali Gelar Vaksinasi COVID-19

Banjarmasin – Guna meningkatkan capaian cakupan target vaksinasi di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Banjarmasin 1 kembali menggelar program vaksinasi COVID-19 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, Anni Hanisyah mengatakan program vaksinasi dosis 2 dan Booster ini menyasar karyawan-karyawatinya dan masyarakat yang belum divaksin, termasuk anak-anak dan lanjut usia (lansia).

“Sasaran vaksinasi ini adalah karyawan kami dan masyarakat umum serta wajib pajak yang sedang mengurus kelengkapan administrasi kendaraan. Selain itu, untuk anak-anak dan lansia juga bisa suntik vaksin disini,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (22/2).

Suasana kegiatan vaksinasi COVID-19 di kantor UPPD Samsat Banjarmasin 1

Anni menambahkan kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan setiap hari dari tanggal 21-28 Februari 2022 mulai jam 09.00-14.00 WITA bertempat di kantor Samsat Banjarmasin 1 Jalan Ahmad Yani KM 5,5.

Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kalsel, Sri Wahyuni mengatakan capaian vaksinasi di Samsat Banjarmasin 1 sekitar 24 sasaran pada hari pertama. Sedangkan untuk hari kedua, antusias masyarakat semakin tinggi untuk bervaksin.

“Hari kedua ini (Selasa, 22/2) malah membludak. Jadi vaksin yang kita sediakan tidak mencukupi. Sehingga kami cepat-cepat mengambilnya di gudang farmasi. Alhamdulillah semua sudah tersedia, baik vaksin Astra Zeneca maupun Pfizer,” jelasnya.

Sedangkan salah seorang peserta vaksinasi, Muhaimin menyambut baik kegiatan vaksinasi ini karena dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ia berharap agar instansi-instansi pemerintah lainnya bisa melaksanakan program vaksinasi ini sehingga dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

“Alhamdulillah saya bersyukur bisa melaksanakan vaksin ke tiga di Samsat Banjarmasin 1. Ini tentu memudahkan wajib pajak dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar kantor ini untuk mendapatkan vaksin,” ucapnya. (NRH/RDM/APR)

Di Kalsel, HARGA DAGING AYAM NAIK

BANJARMASIN – Sejak dua pekan terakhir ini harga daging ayam potong mengalami kenaikan harga di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Untuk harga daging ayam potong di Kalsel mengalami kenaikan, sejak dua pekan terakhir ini,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada saat dialog di Topik Kita Hari Ini (TKHI) Radio Abdi Persada FM, Selasa (22/2).

Birhasani menyampaikan, untuk harga daging ayam potong di Kalimantan Selatan saat ini, mengalami kenaikan berkisar 3.000 – 5.000 perkilogram.

“Kenaikan harga daging ayam potong saat ini masih fluktuatif atau turun naik,” ucapnya.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Birhasani

Menurut Birhasani, kenaikan harga ini disebabkan oleh terlambat pembibitan ayam ditingkat peternak atau kandang, adanya kegiatan keagamaan, naiknya harga pakan ayam, serta lainnya.

Namun, lanjutnya, diprediksi pada Bulan Maret untuk harga daging ayam potong dapat stabil kembali. Karena, peternak melakukan panen ayam.

“Pada Februari ini peternak melakukan pembibitan ayam, sehingga diprediksi pada Maret mendatang sudah melakukan panen ayam,” ujarnya.

Sehingga, tambah Birhasani, dengan adanya panen ayam tersebut, maka harga daging ayam potong akan mengalami penurunan.

“Untuk harga normal daging ayam potong di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar Rp 34 ribu sampai Rp 36 ribu perkilogram. Sedangkan, saat ini dijual berkisar Rp 39 sampai Rp 41 ribu perkilogramnya,” ucap Birhasani. (SRI/RDM/APR)

Rugikan Para Korban 8,7 M, Polda Kalsel Ambil Alih Kasus Penipuan Arisan Online

Banjarmasin – Polda Kalimantan Selatan resmi mengambil alih penyidikan kasus penipuan berkedok arisan online dari Polresta Banjarmasin, yang melibatkan satu tersangka berinisial RA. Kepastian pengambilalihan kasus ini, disampaikan Kabid Humas Polda Kalsel, Muhammad Rifa’i kepada wartawan pada Selasa (22/2).

“Ya, kasus ini kita ambil alih sejak Senin kemarin. Kebijakan ini berdasarkan perintah pimpinan langsung, untuk menghindari ekses atau dampak negatif penanganan kasus terhadap para korban. Mengingat tersangka RA ini, merupakan istri dari salah satu personel Polresta Banjarmasin. Namun untuk penyidikan, tetap melibatkan jajaran Polresta Banjarmasin,” jelas Rifa’i.

Rifa’i berharap, masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan RA, dapat segera melapor untuk memudahkan proses penyidikan. Baik dengan mendatangi Polresta Banjarmasin, maupun Ditreskrimum Polda Kalsel.

Sebagian korban yang sudah melapor ke Polresta Banjarmasin

“Hari ini (Selasa) tadi, tercatat ada tambahan 238 korban yang melapor, dengan kerugian hingga 6 miliar rupiah. Sementara pada Senin kemarin, ada 126 korban yang melapor dengan kerugian 2,7 miliar rupiah. Sehingga total sudah ada 364 korban yang melapor, dengan total kerugian 8,7 miliar rupiah. Kita terus tunggu, apakah masih ada laporan masuk yang merasa dirugikan oleh tersangka RA ini,” tutup Rifa’i.

Sementara itu, pada Senin (21/2) malam, jajaran Kasatreskrim Polresta Banjarmasin bersama Jatanras Polda Kalsel, melakukan penggeledahan di rumah tersangka RA, di kawasan jalan Pramuka Banjarmasin. Disaksikan langsung Kapolresta Banjarmasin, suami korban dan ketua RT, para petugas menyita sejumlah barang elektronik, dan juga barang bermerek milik tersangka. Barang sitaan ini akan menjadi barang bukti tambahan, untuk melancarkan proses penyidikan. (RIW/RDM/APR)

Exit mobile version