Hadiri Hari Jadi ke-56, Wagub Kalsel: Siap Dukung Tabalong Sebagai Pintu Gerbang IKN

TABALONG – Kabupaten Tabalong melaksanakan Puncak dan Syukuran Hari Jadi ke-56, di Halaman Pendopo Bersinar Tanjung pada Selasa (7/12).

Acara yang mengusung tema “Masyarakat Sehat, Ekonomi Berkembang, Tabalong Terdepan” ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin didampingi Istri, Fathul Jannah Muhidin.

Wakil Gubernur Kalsel Muhidin menyampaikan ucapan selamat atas hari bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Tabalong ini.

“Kepada seluruh lapisan masyarakat dan unsur pemerintah Kabupaten Tabalong, kami ucapkan selamat memeringati Hari Jadi yang ke-56. Mudah-mudahan Allah SWT semakin menganugerahkan  berkah bagi kehidupan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong,” harapnya.

Dirinya juga tak lupa mengingatkan  masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk tetap waspada terhadap penyebaran  COVID-19.

Menurutnya, semakin konsisten penanganan dilakukan, maka semakin cepat pembangunan dapat dilakukan.

“Kita harus memulihkan sektor ekonomi, kesehatan serta dampak sosial yang muncul di masyarakat akibat pandemi COVID-19, seperti peningkatan kemiskinan dan pengangguran, serta percepatan vaksinas. Jika berhasil mengendalikan ini secara konsisten, maka Kalsel dapat bergerak lebih cepat dalam agenda-agenda pembangunan,” ujarnya.

Harapan ini bukan tanpa alasan, kabupaten Tabalong merupakan salah satu daerah pintu masuk paling strategis yang berbatasan langsung dengan ibukota baru negara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Jangan sampai terlambat dalam menyiapkan Kabupaten Tabalong menjadi daerah penyangga ibukota karena berbatasan langsung dengan IKN. Jadikan peluang daerah penyangga ini dengan dukungan infrastruktur yang baik, kecukupan energi serta pelayanan yang prima,” harapnya.

Muhidin mengungkapkan, kesediannya untuk memfasilitasi aspirasi kepada Pemprov Kalsel. Ia  akan membantu menyampaikan dan berkoordinasi  dengan Gubernur.

“Kalau ada bantuan lain  dengan Pemerintah  Provinsi, coba sampaikan. Insya Allah ulun akan coba koordinasikan dengan Pak Gubernur. Karena Tabalong sendiri merupakan wilayah penyangga yang lokasinya berdampingan dengan IKN yang baru nantinya,” tutupnya.

Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, dalam sambutannya memaparkan hal yang senada, terkait dengan persiapan Kabupaten Tabalong yang berbatasan dengan IKN baru.

“Posisi strategis Insya Allah semakin menguntungkan Kabupaten Tabalong, yang akan menjadi daerah yang paling dekat dengan IKN,” ujarnya.

Anang ungkapkan Tabalong terus bertransformasi sebagai wujud keseriusan dalam mendukung Kalsel MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai penyangga ibukota baru negara, dengan melaksanakan inovasi di berbagai bidang.

Inovasi tersebut diantaranya, pasar agribisnis yang mewadahi hasil pertanian lokal, berbagai kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka pengembangan sektor pertanian peternakan dan hortikultura.

Sedangkan untuk sektor pembangunan dan kesehatan, Kabupaten Tabalong terus melaksanakan pemerataan penyediaan infrastruktur air bersih serta melaksanakan penekanan angka malaria, serta intervensi stunting yang berhasil menurunkan angka stunting dari 39 persen di 2018 menjadi 8,9 persen di 2021.

Diera pandemi COVID-19, tak lupa Kabupaten Tabalong juga mengadakan gerakan 1 juta masker yang juga berperan meningkatkan perekonomian masyarakat pembuat masker, serta telah capai angka 57,31 persen untuk pelaksanaan vaksinasi.

“Insya Allah sampai akhir Desember 2021 akan capai angka 70 persen. Kami mohon dukungan kita semua agar vaksinasi bisa berjalan dengan lancar,” harap Anang. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BPKP Kalsel Minta Instansi Pemerintah Miliki Strategi Mengelola dan Memitigasi Risiko Pandemi

BANJARBARU – Anggaran negara/daerah sudah semakin terbatas di masa Pandemi COVID-19 ini. Karena itu, sinergi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran sangat penting. Sebab, setiap uang negara/daerah yang dikeluarkan harus memberikan hasil yang berkualitas dengan anggaran terbatas.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat mengisi materi Webinar Anti Korupsi dengan tema “Cegah Korupsi, Pulihkan Negeri” yang diadakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (7/12).

“Instansi pemerintah harus strategi mengelola dan memitigasi risiko dalam rangka penyusunan anggaran, apalagi di masa pandemi,” kata Rudy.

Pada kesempatan tersebut, Rudy juga menjelaskan bermacam-macam risiko strategis, taktis, dan proyek dalam pengelolaan APBN, terutama di masa pandemi saat ini yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (fraud).

Untuk itu, perlu strategi mitigasi risiko, khususnya dalam mengelola risiko guna meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya.
Pandemi mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan postur belanja pada APBN demi pilihan prioritas penanganan Pandemi COVID-19, terutama dengan mengurangi kegiatan yang dinilai kurang prioritas dan tidak mendesak.

Dalam hal penyesuaian postur belanja tersebut, terdapat risiko-risiko yang perlu dikelola, termasuk risiko terjadinya kecurangan (fraud) atau korupsi.

“Jika risiko tidak dikelola dengan baik, tentu akan menghambat percepatan pemulihan ekonomi nasional, terutama pada pos belanja penanganan COVID-19,” tegas Rudy, alumni Harvard Kennedy School tersebut.

Ia juga menguraikan pentingnya integrasi para pihak dalam mengelola risiko, yaitu (1) mereka yang bertanggung jawab mengelola risiko dan memberikan pelayanan, (2) mereka yang membimbing manajemen risiko, dan (3) internal audit yang memastikan praktik manajemen risiko berjalan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan “Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021” yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, akademisi, dan Pengelola Keuangan Mitra Kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalsel. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Harapkan Menara Vokasi Dapat Tingkatkan SDM

BANJARMASIN – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan dengan adanya Menara Vokasi dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Generasi Muda di Banua ini.

Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor saat menghadiri acara Menara Vokasi Politeknik, SMK. LKP Tahun 2021, di salah satu mall di Kota Banjarmasin, Selasa (7/12).

Mobil listrik karya SMK Negeri 5 Banjarmasin

Dalam sambutannya Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, Menara Vokasi ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan SDM.

“Dengan adanya Menara Vokasi ini SDM di Kalsel akan semakin meningkat,” ucapnya.

Mengingat, lanjutnya, dimana untuk membangun sebuah negara, daerah, diperlukan SDM yang berkualitas.

“Oleh karena itulah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap adanya Menara Vokasi ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur SMK Kemendikbud Ristek RI Wardani Sugiyanto mengatakan, dilaksanakan Menara Vokasi ini dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuaraan atau Vokasi di tanah air termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dalam meningkatkan Menara Vokasi ini, maka kami mengajak Pemerintah Daerah serta para pelaku industri di tanah air ini, untuk mendukung pengembangan pendidikan Vokasi tersebut,” ungkapnya.

Wardani mengatakan, peningkatan sekolah vokasi tersebut, berupa pendidikan Politeknik, SMK, LKP, serta lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur SMK Kemendikbud RI ini juga meninjau hasil karya produk inovasi dari SMK yang dipamerkan pada Gebyar Menara Vokasi 2021.

“Setelah melihat produk produk hasil kreativitas pelajar SMK di Provinsi Kalimantan Selatan ini, ternyata tidak kalah dengan bersaing dengan yang lainnya,” ujarnya.

Menurut Wardani, pihaknya tertarik dengan mobil listrik dari SMK Negeri 5 Banjarmasin, serta produk Animasi dari SMK 2 Banjarmasin.

“Hasil produk dari SMK tersebut, yang diinginkan, pada pendidikan Vokasi kedepannya bisa menciptakan lapangan kerja,” ucap Wardani. (SRI/RDM/RH)

Kementerian PAN-RB Resmi Buka MPP Kota Banjarbaru

BANJARBARU – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru resmi dibuka. MPP Kota Banjarbaru merupakan MPP yang ketiga di Kalimantan dan menjadi MPP ke-49 di Indonesia, Selasa (7/12).

Pembangunan MPP ini mendapat apresiasi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Apresiasi tersebut disampaikannya melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar.

“Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko Banjarbaru yang terus melakukan inovasi dan terobosan disektor pelayanan publik secara berkelanjutan,” ucapnya.

Hubungan antar pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat, menurutnya harus dibangun dan dikembangkan guna mewujudkan kondisi yang lebih baik.

“Kita semua harus berkomitmen dalam memperjuangkan terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan secara berkeadilan, serta mensejahterakan keadilan bagi seluruh masyarakat,” imbaunya.

Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan, kehadiran MPP harus mampu mendukung pertumbuhan investasi di daerah agar ikut menyokong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Kota Banjarbaru sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan perlu memperkuat dan meningkatkan capaian positif seperti meningkatkan pertumbuhan investasi guna percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya

Diah berpesan, MPP kota Banjarbaru juga harus bisa memberikan wajah baru terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Jangan hanya bangunannya saja yang baik tetapi seluruh aspek di dalamnya juga harus baik. Berikan layanan yang nyaman, terjangkau, cepat, mudah dan ramah,” pesannya.

Untuk diketahui, masyarakat dapat memperoleh 46 jenis layanan dari 13 instansi di MPP Kota Banjarbaru. Berbagai fasilitas gedung yang memadai, sarana prasarana yang modern hingga sistem yang terintegrasi disediakan untuk memberikan kenyamanan untuk masyarakat.

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Pelayanan Publik dan Umum Saifuddin Latief, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin beserta Wakilnya Wartono, sejumlah Kepala Daerah, Forkopimda kota Banjarbaru, SKPD terkait dan instansi vertikal lainnya. (TR21-01/RDM/RH)

Disdag Kalsel Gelar Temu Bisnis dan Misi Dagang Lintas Provinsi

BANJARMASIN – Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada Abdi Persada FM pada Selasa (7/12) mengatakan, menjelang di penghujung tahun 2021 ini, pihaknya melaksanakan Temu Bisnis dan Misi Dagang baru baru tadi untuk memanfaatkan peluang pasar antar lintas Provinsi, yaitu ke Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani

“Kami analisa potensi perdagangan antara kedua provinsi itu, maka Palangkaraya di jadikan tempat bertemunya pedagang dan pelaku usaha asal Kalsel, dengan pelaku usaha perdagangan Kalteng,” ucapnya.

Birhasani menjelaskan, dalam Temu Bisnis dan Misi Dagang ini, atas pertimbangan kebutuhan beberapa komoditi dan produk Kalsel, bagi masyarakat Kalteng, dipilihlah beberapa produk dan komoditi asal Kalsel, seperti cabe beserta produk turunannya, produk Sarigading, ayam ras dan telur ayam ras. Ada juga beberapa komoditi produk perdagangan, yang distributornya berasal dari Kalsel. Namun pasarnya ekspansi ke Kalteng seperti bawang merah, gula pasir, minyak goreng.

“Beberapa komoditi dan produk Kalteng, yang menjadi keperluan pengusaha asal Kalsel, yaitu Damar, Teh Bajakah, abon ikan, dan lain-lain, untuk hasil transaksi dari Temu Bisnis dan Misi Dagang cukup fantastis, yaitu lebih dari Rp. 299,5 milyar,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, potensi pasar produk Kalsel di Kalteng dan Kaltim sangatlah besar, ini menunjukkan
dari hasil gelar Temu Bisnis dan Misi Dagang Kalsel mempunyai posisi yang sangat strategis dalam kegiatan perdagangan di Kalimantan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan kuantitas produk, baik hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan maupun usaha industri, agar pemanfaatan akses pasar ini berkelanjutan.

“Tentu sangat relevan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalsel, yaitu Kalimantan Selatan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Karena sinergitas dan kolaborasi antar SKPD, dari hulu hingga ke hilir sangat diperlukan untuk menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Obati Rasa Rindu, Ria Enes dan Susan Hibur Ratusan Anak PAUD/TK di Kid’s Library PalNam

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendatangkan pendongeng nasional, Ria Enes setelah tertunda hampir dua tahun karena pandemi COVID-19.

Kehadiran Ria Enes bersama teman bonekanya Susan di Kid’s Library Palnam mendapat antusias yang tinggi dari anak-anak PAUD serta orang tua dan guru yang mendampingi mereka.

Suasana Acara Dongeng Bersama Ria Enes dan boneka Susan di Perpustakaan Anak Palnam

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani melalui Sekretarisnya, Muhammad Ramadhan, mengatakan acara yang mengusung tema PalNam Ceria Dongeng ini merupakan bagian dari upaya Dispersip Kalsel untuk meningkatkan minat baca dan mengenalkan literasi kepada anak usia dini.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengobati rindu anak-anak yang belum sempat mengikuti kegiatan serupa secara virtual sebelumnya.

“Kegiatan hari ini merupakan janji dari Ibu Kadispersip Kalsel, Nurliani Dardie kepada anak-anak yang kemarin tidak sempat bertemu karena hanya melalui virtual saja,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/12).

Ramadhan menekankan kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan sebagai agenda strategis Dispersip Kalsel dalam meningkatkan minat baca dan menanamkan budaya literasi kepada anak-anak usia dini.

“Insya Allah di tahun depan kami akan hadirkan lagi kegiatan seperti ini. Karena untuk meningkatkan kesadaran minat baca itu harus dimulai dari anak usia dini,” jelasnya.

Sementara itu, Pendongeng Nasional, Ria Enes, mengatakan dongeng bisa menjadi media bagi orang tua dan guru untuk bisa menanamkan nilai-nilai moral, sehingga menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak dalam berkegiatan sehari-hari, sekaligus mengenal akar budaya sebagai bangsa Indonesia.

“Melalui dongeng juga kita bisa menanamkan rasa mencintai bangsa, sehingga anak-anak itu punya rasa nasionalisme, kemudian juga gemar membaca, itulah yang kita harapkan,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

ASN Pemprov Kalsel, Diharapkan Jadi Teladan Prokes

BANJARBARU – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan menjadi contoh di masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar turut serta dalam suksesi vaksinasi.

Suasana apel gabungan awal bulan Senin (6/12)

Hal ini diungkapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, pada apel gabungan awal bulan, di halaman Setdaprov Kalsel, Senin (6/12).

Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, saat ini masih saja ada masyarakat yang meragukan tentang keamanan, kehalalan dan manfaat vaksin.

“Padahal vaksinasi telah terbukti menurunkan dan mengendalikan COVID-19 dalam waktu yang relatif singkat. Tentu dengan izin Allah SWT,” ujar Paman Birin dalam amanatnya saat menjadi pembina apel gabungan.

Selain itu, Paman Birin juga mengingatkan kepada para pejabat dan ASN lingkup Pemprov Kalsel mengenai fokus anggaran pada 2022 mendatang, yakni untuk pemulihan ekonomi, kesehatan serta dampak sosial dari pandemi yang dirasakan di tengah masyarakat.

“Situasi pandemi ini memang menjadi barometer kita dalam mengambil keputusan dan kebijakan diberbagai kegiatan pemerintahan. Baik penyusunan program dan anggaran maupun yang berkaitan dengan aktifivas kehidupan masyarakat,” paparnya.

Sebagai bentuk kewaspadaan tinggi terhadap ancaman gelombang COVID-19 atau varian lainnya, yang mungkin saja kembali mewabah di Kalsel, Paman Birin memastikan untuk tetap membatasi kegiatan di masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan agar seluruh ASN dapat menyusun sebaik-baiknya program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, kesehatan dan dampak sosial dari pandemi COVID-19,” tegasnya.

Perlu diketahui, apel gabungan awal bulan kali ini hanya diikuti oleh pejabat serta PNS di lingkungan Pemprov Kalsel, yang bertujuan agar Prokes tetap dapat dijalankan secara maksimal. (ASC/RIW/RH)

Legislator Perempuan, Ajak Masyarakat Sosialisasikan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BANJAR – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan perhatian dari Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel Hj. Syarifah Rugayah.

Menurut data simfoni PPA tahun 2021, hingga Agustus 2021 terjadi 126 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel. Sedangkan, sampai bulan September 2021 terjadi peningkatan menjadi 186 kasus, yang didominasi kekerasan terhadap perempuan.

“Meningkatnya kasus kekerasan tersebut sudah semestinya menjadi perhatian dan mendorong semua pihak termasuk Dewan untuk bersinergi melindungi perempuan dan anak,” katanya kepada wartawan, Senin (6/12).

Oleh karena itu, Syarifah Rugayah kembali melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diikuti oleh para guru hingga orangtua bertempat di TK/PAUD ADZKIA Kecamatan Martapura pada Jum’at (3/12).

“Kita sangat mengharapkan kepada seluruh peserta sosper untuk menyosialisasikan perda ini, karena sekarang banyak kita temui kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.

Diungkapkan Syarifah Rugayah, bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang,” ucapnya.

Sehingga, perda ini dinilai penting untuk menjamin terselenggaranya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalsel.

Dalam sosper kali ini, Srikandi DPRD Kalsel dari Fraksi Golkar ini mengajak pengamat permasalahan perempuan dan anak, Husnul Hatimah sebagai nara sumber. (NRH/RIW/RH)

Dampak Banjir, Program Relaksasi PKB di HST Menurun

HULU SUNGAI TENGAH – Akibat banjir, program kebijakan relaksasi 50 persen khusus kendaraan bermotor yang diberlakukan Pemprov Kalsel hingga 21 Desember 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), mengalami penurunan.

Plt Kepala UPPD Samsat Barabai, Ali Muhraji, mengatakan, tercatat sampai 4 Desember 2021, realisasinya diakui hanya tercapai sekitar Rp455 juta lebih. Bahkan, jika dibandingkan dengan penerimaan program 21/21 Bauntung pada Oktober lalu, perbedaannya mempunyai selisih hingga 55 persen.

“Untuk penerimaan PKB hingga 4 Desember 2021 dan seluruhnya sudah kami laporkan dan totalnya kurang lebih sekitar Rp455.933.750. Terkait adanya kebijakan relaksasi ini kan dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat. Meski demikian, bencana banjir pada November sudah 4 kali terjadi otomatis berpengaruh terhadap penerimaan PAD,” bebernya melalui sambungan telepon, Senin (6/11) siang.

Kendati pelayanan Samsat Keliling (Samkel) masih berjalan, diakui penerimaan program relaksasi ini lebih dirasakan nyata secara maksimal di Samsat induk Barabai.

“Instruksi dari Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel untuk memaksimalkan pendapatan melalui Samkel memang ada. Tetapi, kita memahami dengan keadaan dari musibah ini,” ujarnya.

Ali mengungkapkan, dari sebelas kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) setidaknya ada beberapa wilayah terdampak banjir. Hal ini yang menghambat penerimaan hingga mengalami penurunan.

“Sejumlah wilayah Kota Barabai kan ada yang terendam dan di Kecamatan Pandawa juga mengalami kejadian yang sama. Kita perkirakan, pengeluaran sementara dialokasikan untuk anggaran bersih-bersih rumah otomatis, sehingga berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Sementara itu, sektor penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang tercata dari Januari – November 2021 sudah terakumulasi sebesar Rp12 miliar lebih.

“Untuk capaian realisasinya 73 persen dan masih jauh dari target perubahan sebesar Rp17 miliar. Namun, dengan adanya pembebasan relaksasi setidaknya dapat menambah angka pendapatan di Samsat Barabai,” papar Ali.

Ia menjabarkan, total keseluruhan penerimaan khusus roda dua berjumlah 844 unit dan sisanya 129 unit berasal dari roda empat.

“Ini merupakan hasil program kebijakan relaksasi 50 persen 9/9 Bauntung yang berjalan hingga 4 Desember lalu, seluruhnya dari layanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB),” pungkasnya. (RHS/RIW/RH)

Selasa Besok, Ria Enes dan Suzan Hadir di Perpustakaan Anak PalNam

BANJARMASIN – Pendidik sekaligus pendongeng, Ria Enes akan hadir di aula kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 pada Selasa (7/12).

“Sebenarnya sudah lama kami berencana melaksanakan ini, namun karena pandemi, sehingga tahun lalu hanya melalui webinar dan Alhamdulillah tahun ini bisa segera terwujud,” kata Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani, melalui rilisnya, Senin (6/12).

Kedatangan Ria Enes bersama boneka Suzannya itu, akan menghibur di Perpustakaan Anak PalNam dan sekaligus mengajak para orang tua untuk mengembangkan karakter anak melalui budaya bercerita.

“Kita agendakan Kak Ria mengisi acara seharian penuh. Sekira jam 09.00 WITA, Kak Ria akan menghibur anak-anak dengan dongeng. Kemudian dilanjutkan dengan Meet and Greet sekira jam 14.00 WITA,” jelasnya.

Dalam acara Meet and Greet tersebut akan dihadiri Tim Penggerak PKK Kalsel, Dharma Wanita Persatuan Kalsel, Bhayangkari Polda, Persit Rem 101 Antasari, Gatriwara, Jalasenastri, Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia dan lainnya.

Nurliani menambahkan, hadirnya nara sumber nasional ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dispersip, untuk terus meningkatkan minat baca dan literasi di Banua. Kegiatan seperti ini, tentunya akan terus digaungkan, dengan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. (HUMASDISPERSIPKALSEL-NRH/RIW/RH)

Exit mobile version