BPKP Kalsel Minta Instansi Pemerintah Miliki Strategi Mengelola dan Memitigasi Risiko Pandemi

BANJARBARU – Anggaran negara/daerah sudah semakin terbatas di masa Pandemi COVID-19 ini. Karena itu, sinergi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran sangat penting. Sebab, setiap uang negara/daerah yang dikeluarkan harus memberikan hasil yang berkualitas dengan anggaran terbatas.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat mengisi materi Webinar Anti Korupsi dengan tema “Cegah Korupsi, Pulihkan Negeri” yang diadakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (7/12).

“Instansi pemerintah harus strategi mengelola dan memitigasi risiko dalam rangka penyusunan anggaran, apalagi di masa pandemi,” kata Rudy.

Pada kesempatan tersebut, Rudy juga menjelaskan bermacam-macam risiko strategis, taktis, dan proyek dalam pengelolaan APBN, terutama di masa pandemi saat ini yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (fraud).

Untuk itu, perlu strategi mitigasi risiko, khususnya dalam mengelola risiko guna meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya.
Pandemi mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan postur belanja pada APBN demi pilihan prioritas penanganan Pandemi COVID-19, terutama dengan mengurangi kegiatan yang dinilai kurang prioritas dan tidak mendesak.

Dalam hal penyesuaian postur belanja tersebut, terdapat risiko-risiko yang perlu dikelola, termasuk risiko terjadinya kecurangan (fraud) atau korupsi.

“Jika risiko tidak dikelola dengan baik, tentu akan menghambat percepatan pemulihan ekonomi nasional, terutama pada pos belanja penanganan COVID-19,” tegas Rudy, alumni Harvard Kennedy School tersebut.

Ia juga menguraikan pentingnya integrasi para pihak dalam mengelola risiko, yaitu (1) mereka yang bertanggung jawab mengelola risiko dan memberikan pelayanan, (2) mereka yang membimbing manajemen risiko, dan (3) internal audit yang memastikan praktik manajemen risiko berjalan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan “Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021” yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, akademisi, dan Pengelola Keuangan Mitra Kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalsel. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)