LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Lantik Pengurus forum komunikasi kelompok informasi masyarakat (FK KIM) Provinsi Kalsel Periode 2022-2025. Pelantikan FK KIM Kalsel ini dilaksanakan di Aula Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel pada Senin (23/5). Selain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, pelantikan ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) FK KIM Nusantara Bobbin Nila Prasanta Yudha atau yang akbrab disapa Cak Boni Surabaya, Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalsel Muhammad Muslim, beserta sejumlah SKPD lingkup Provinsi Kalsel.

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, dengan dilantiknya pengurus FK KIM ini, diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyuarakan suara-suara masyarakat di Banua Kalsel sehingga aspirasi masyarakat dapat masuk melalui FK KIM. Forum ini merupakan salah satu Kelompok yang dibentuk Masyarakat dari Masyarakat dan untuk Masyarakat, sehingga pelantikan FK KIM 2022-2025 merupakan momentum penting memberdayakan masyarakat lokal dalam memperoleh informasi.

“Diharapkan FK KIM ini dapat berperan sebagai Mitra Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi Masyarakat,” ungkap gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Paman Birin menambahkan, Perkembangan Teknologi berjalan cepat disaat Pandemi COVID-19, pandemi ini membuat ketergantungan masyarakat terhadap teknologi meningkat seperti pelaksanaan Sekolah Online dan Pekerjaan yang dilakukan dari rumah. Sehingga Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi, maka kesadaran masyarakat untuk bisa mengoperasikan Gawai untuk memperoleh pengetahuan juga meningkat. Oleh karena itu informasi-informasi harus terus disosialisasikan kepada Masyarakat, yang merupakan salah satu peran penting dari FK KIM.

“Aspek ini sangat mendukung buat kita berkomunikasi, untuk itu FK KIM perlu memberdayagunakan potensi yang ada dimasyarakat untuk memperloleh informasi,” tutup Paman Birin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum KIM Nusantara Bobbin Nila Prasanta Yudha atau yang akrab disapa Cak Boni Surabaya menyampaikan, pihaknya menguncapkan selamat atas dilantiknya FK KIM Nusantara Provinsi Kalsel periode 2022-2025, dan diharapkan dapat bertugas sesuai amanah dan rasa tanggung jawab.

“Kedepan FK KIM Nusantra Kalsel punya tugas mendiseminasikan Informasi dari Pemerintah Kepada Masyarakat serta menyampaikan Keluhan Masyarakat Kepada Pemerintah,” ungkap Cak Boni Surabaya.

Untuk diketahui, pada pelantikan FK KIM Periode 2022-2025, Junaidi terpilih menjabat sebagai Ketua FK KIM provinsi Kalsel periode 2022-2025 usai dilantik Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Sebelumnya Junaidi dulu menjabat sebagai Ketua Forum KIM Kabupaten Tanah Laut. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), terus menjaga ketersediaan hewan kurban di Kalimantan Selatan tetap aman, meskipun pemasukan ternak termasuk untuk memenuhi kebutuhan untuk pemotongan kurban dari luar Kalimantan Selatan, dibatasi. Dengan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Kalimantan Selatan hanya memberi ijin pemasukan hewan kurban dari daerah yang masih dinyatakan bebas dari Penyakit Mulut dan dan Kuku (PMK). Yakni Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali.

“Tahun 2021, proyeksi ketersediaan untuk hewan kurban di Kalimantan Selatan sebanyak 11.432 ekor terdiri dari sapi potong sebanyak 9.277 ekor, kerbau 726 ekor dan kambing sebanyak 1.426 ekor, dengan jumlah total 11.432 ekor. Dengan membaiknya perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan pasca meredanya COVID-19, diproyeksikan kebutuhan sapi kurban tahun 2022 akan mengalami peningkatan, yaitu sebesar 12.000 ekor,” ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Suparmi dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Senin (23/5).

Pada tahun 2021, tambahnya, realisasi pemotongan hewan kurban di Kalsel sebanyak 9.617 ekor yang terdiri dari sapi potong sebanyak 8.252 ekor, kerbau sebanyak 390 ekor dan kambing sebanyak 972 ekor.

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban tahun 2022 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban, dan Surat Edaran Menteri Pertanian nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease).

“Pemprov Kalsel dalam upaya pengendalian PMK, sampai saat ini terus menggerakkan Tim Terpadu bekerjasama dengan Tim Terpadu Kabupaten/ Kota se Kalsel melakukan pengawasan kesehatan hewan ternak dan melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran PMK, seperti peningkatan biosekuriti dan pengetatan lalu lintas. Peningkatan daya tahan tubuh ternak baik melalui pemberian obat-obat ternak, maupun suplemen tradisional terus diupayakan petugas kesehatan hewan dan pemilik ternak, dan telah menunjukan proses kesembuhan yang baik,” tambahnya lagi.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit hewan menular yang tidak membahayakan manusia, karena tidak bersifat zoonosis (dapat menular pada manusia) dan tidak berdampak pada kesehatan manusia. Daging yang dihasilkan dari hewan yang terinfeksi PMK dan dipotong di Rumah Potong Hewan yang ditunjuk Pemerintah, dapat dikonsumsi masyarakat melalui prosedur penanganan yang tepat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk tetap mengonsumsi daging hewan kurban.

Sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Disbunnak diminta untuk menyiapkan Tim / petugas pengawas dan pemeriksa hewan kurban yang akan dikirim ke berbagai titik pemotongan yang telah ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten/Kota. (DISBUNNAK-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, sukses menggelar Lomba Edukatif Kultural Museum Mading Tiga Dimensi tahun 2022.

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel Raudati Hildayati, kepada wartawan akhir pekan tadi menjelaskan, suksesnya digelar Lomba Edukatif Kultural Museum Mading 3D, untuk tingkat SMA dan SMK baik negeri dan swasta, Juara Pertama dari SMA Islam Terpadu Ukhuwah dengan nilai 607, Juara kedua nilainya 579 di raih SMKN 3, serta juara tiga dengan nilai 574 dari SMKN 1. Sedangkan untuk juara harapan 1 SMAN 2, harapan 2 SMAN 5 dan harapan 3 dari SMAN 8 Banjarmasin. Ia berharap, dengan lomba ini para siswa siswi dapat lebih mengenal Museum Perjuangan dan sejarah Revolusi fisik di Kalsel tahun 1945 – 1949, sehingga akan semakin menambah wawasan dan menanamkan sikap nasionalisme.

“Kami sangat apresiasi panitia bekerja, hingga acara berjalan lancar dan sukses,” ucapnya

Disampaikan Raudati, setelah lomba Edukatif Kultural Museum Mading 3D, Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, akan mempersiapkan lomba Mural dan pembuatan Video Pendek, dua lomba ini perdana digelar, sebelumnya di tahun 2021 lalu hanya Pameran Temporer.

“Rencananya terlebih dahulu melaksanakan Jelajah Cagar Budaya, pada bulan Juli, tempatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” jelas Helda.

Sementara itu, pemenang juara pertama Lomba Mading 3D, dari SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, Muhammad Fari Hanif Abyan mengatakan, pihaknya ikut lomba ini untuk kedua kalinya, pada tahun 2021 lalu belum juara, dan berkaca pengalaman bersama tim, yang terdiri dari sembilan orang, pihaknya terus belajar dan sepakat untuk mengangkat Judul ‘Pulanglah Pahlawan’.

“Filosofinya pahlawan yang sudah berjuang akan kembali ke rumah, sedangkan untuk tema dalam lomba mading 3D, sudah ditentukan pihak panitia yaitu memperingati Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949,” tutup Hanif.

Untuk diketahui, Bidang Kebudayaan melalui Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Disdikbud Kalsel, menggelar Lomba Edukatif Kultural Museum Mading 3D. Sebelumnya dilaksanakan Belajar Bersama Museum, kegiatan digelar dalam rangka memperingati hari Proklamasi Kalimantan Selatan 17 Mei 1949, acara dihelat selama empat hari 17- 20 Mei 2022, berlokasi di halaman Museum Wasaka Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menggelar sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2018, di Desa Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Jumat (20/5) sore, sebagai bagian dari zonasi wilayah pesisir.

“Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini secara masif kepada masyarakat pesisir tujuannya sangat jelas adalah untuk membawa kesejahteraan nelayan selain mengedukasi mereka juga mendapat payung hukum keamanan dalam melakukan aktivitas melaut dan hal ini sudah diatur dalam Perda yang membahas Rencana Zonasi Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” ujarnya.

Bahkan, ia mengungkapkan, keberadaan aturan tersebut tentu bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan di perairan laut tangkap.

“Semuanya sudah tertuang dalam perda ini, baik yang ingin mengelola budidaya pertambakan, perbanyakan bibit rumput laut, pemanfaatan zonasi ruang laut bagi nelayan, bahkan sudah diatur sebaik mungkin oleh pemerintah daerah khususnya ditingkat Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Perda yang membahas rencana zonasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya yang bermukim di pesisir itu dimaksudkan sebagai bentuk landasan pelaksanaan kegiatan menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga ekosistem laut.

“Bahkan kalau perlu nanti akan kita berikan salinan perda ini kepada masyarakat melalui pemerintahan desa agar dapat memahami secara baik yang seluruhnya pula mampu diaplikasikan, mengingat mereka adalah bagian dari wilayah pesisir,” papar legislatif dari Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru yang akrab disapa Paman Yani.

Selain aturan ini diperuntukkan menjaga keanekaragaman dan ekosistem, ia menyebut, secara garis besar juga telah tertuang dalam Undang-Undang 27 Tahun 2007 yang mengatur alokasi ruang dan pemanfaatan ruang di wilayah laut ditetapkan melalui perda.

“Di Kabupaten Tanbu ini kan ada Pulau Burung, Pulau Suwangi terutama di daerah yang kita datangi ini juga wilayah pesisir. Tentunya, banyak manfaat yang tertuang atau terkandung dalam perda ini bahkan sudah mengacu pada peraturan Kemenlautkan RI,” beber politisi dari Fraksi Partai Golkar Kalsel ini.

Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Fajar Priyo Purnomo menjelaskan, keberadaan adanya perda tersebut selain mengatur implementasi kesesuaian antar zonasi penangkapan ikan di laut tentu fungsi lainnya adalah lebih kepada menjaga kualitas lingkungan.

“Dari aturan yang dituangkan ini yang jelas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayana

 dapat memahami secada penuh tentang menjaga ekosistem kelautan beserta kelestariannya hingga habitat asli di daerah pesisir di daerah tersebut,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, memaparkan, sebagai bagian dari fasilitator nelayan di pesisir tentu yang menjadi perhatian utama pihaknya adalah kelestarian sumber dayanya baik hasil tangkapan laut ataupun beroperasinya kapal menggunakan alat penangkap ikan standart.

“Adanya kearifan lokal sebagai nelayan tadi. Yang jelas, kami mengharapkan kekayaan sumber daya ikannya tidak mudah habis begitu saja hingga ke depan bisa dirasakan oleh anak cucu kita makanya ini sudah diatur dalam perda tersebut sebagai undang-undang, sehingga, pemanfaatan ruang laut, zona kewilayahan dan keamanan komoditi ini terjaga dengan baik,” pungkas Syarwani. 

Dalam rangkaian kegiatan ini, Paman Yani juga membagikan minyak goreng kepada puluhan masyarakat yang turut hadir sebagai bentuk perhatian di Dapilnya atas kenaikan harga dan kelangkaan yang terjadi. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelantikan petugas penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin ini dilaksanakan di salah satu gedung Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, di kota Banjarbaru pada Jum’at (20/5). Selain pelantikan PPIH, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel juga melaksanakan Meal Test untuk makanan yang nantinya dibagikan kepada para jema’ah haji tahun 1443 Hijriyah/ 2022 Masehi.

Mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mengucapkan selamat dan sukses, atas dilantiknya Petugas PPIH Embarkasi Banjarmasin, tugas dan tanggung jawab pun tak lupa diharpakan Setdaprov Kalssl agar dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

“Layanan penyelenggaraan haji adalah ibadah berskala Internasional yang melibatkan berbagai instansi dan pihak terkait lainnya, kami menyambut baik pelantikan dan pengukuhan PPIH, ini menunjukkan kesiapan Provisi Kalsel dalam ibadah haji,” ungkap Roy Rizali Anwar.

Roy menambahkan, pihaknya berpesan kepada seluruh petugas PPIH, agar dapat meningkatkan koordinasi disemua lini sehingga tugas PPIH berjalan maksimal. Diperlukan pengetahuan dan wawasan ibadah pelayanan penyelenggaraan ibadah haji sehingga dapat mensuskseskan pelaksanaan ibadah haji, dikarenakan pelayanan bagi jamaah haji ditahun 2022 ini adalah hal yang pertama dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel pasca Pandemi COVID-19 melanda.

“Haji Daerah di Kalimantan Selatan diharapkan dapat menjadi pelaksana terbaik di Indonesia sehingga dapat menjadi rujukan daerah lain sekaligus dapat memberikan kekuatan bagi jamaah dalam menjalankan rukun Islam kelima dengan sebaik-baiknya,” tutup Roy. (MRF/RDM/SA)

BANJARBARU – COVID-19 yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 2019 lalu menghambat pertumbuhan ekonomi termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel). Selain mempengaruhi daya beli masyarakat, penurunan pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan kasus kekerasan kepada Perempuan dan anak.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel Adi Santoso, Kamis (19/5) sore kemarin.

Adi Santoso memprediksi, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda Kalsel membuat kondisi ekonomi mengalami penurunan. Bahkan, bagi warga yang tergolong tidak mampu juga berdampak memprihatinkan, sehingga potensi kasus kekerasan perempuan dan anak diseluruh daerah Kabupaten-Kota se – Kalsel berpotensi meningkat.

“Ditengah kondisi pandemi ditambah keadaan ekonomi keluarga yang memprihatinkan berpotensi pada kekerasan perempuan dan anak di seluruh daerah, meningkat,” ungkap Adi.

Adi melanjutkan, untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kekerasan kepada perempuan dan anak, pihaknya akan lebih menjalin kerjasama yang intens melalui mitra mitra DPPPA Provinsi Kalsel Khususnya Organisasi-Organisasi Perempusan se – Kalsel untuk menjadi tempat pengaduan masalah perempuan dan anak sehingga pengaduan masalah kekerasan akan dapat diterima dengan baik melalui sistem pengaduan yang sudah pihak DPPPA Provinsi Kalsel sediakan.

“Kita berharap ketika ditemukan kasus masalah pengaduan ini bisa diterima dengan baik melalui sistem pengaduan yang sudah kita sediakan, ditambah dengan manajemen penanganan kasus pelatihan yang diberikan, maka Insya Allah ketika terjadi peningkatan penanganan kasus maka hal – hal yang tidak diinginkan Insya Alllah tidak akan terjadi,” tutup Adi Santoso. (MRF/RDM/SA)

JAKARTA – Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan dalam membangun Ibukota Negara (IKN) yang baru menjadi pokok pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan pada Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) Tahun 2022, di Jakarta, Kamis (19/5).

Musrenbang yang dibuka Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setya Budi mewakili Menteri Dalam Negeri ini, dihadiri Gubernur Regional Kalimantan beserta jajaran pemerintahannya, baik secara tatap muka maupun hybrid.

Dalam arahannya Menteri Dalam Negeri menyebutkan, bahwa dalam pembangunan Ibukota Negara yang baru, Regional Kalimantan perlu menyiapkan berbagai hal diantaranya SDM yang adaptif dan mampu bersaing, mendorong pengembangan sentra Industri dan perkebunan sebagai potensi utama daerah, meningkatkan peluang investasi daerah dan optimalisasi pengelolaan kawasan –kawasan strategis, pembangunan infrastruksi penghubung IKN dengan kawasan penyangga, pembangunan dukungan food estate kawasan pangan dan dukungan kebutuhan pangan melalui penyiapan kawasan sentra produksi pangan.

“Kementerian Dalam Negeri tentunya akan terus mendorong daerah, untuk terus melakukan sinkronisasi pembangunan antar pusat dan daerah serta mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut,” ujarnya.

Melalui Musrenbang Regional Kalimantan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi atas usulan pembangunan lintas provinsi di Kalimantan dengan memerhatikan dinamika dan kondisi pembangunan daerah.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam sambutannya sebagai perwakilan Gubernur di Regional Kalimantan menyebutkan, bahwa diperlukan sinergi antar wilayah Kalimantan dalam rangka percepatan pembangunan Regional Kalimantan.

“Pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan ini akan menyebabkan pembangunan perekonomian lebih inklusif sehingga dapat membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional,” tegas Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini.

Arah kebijakan pembangunan Kalimantan Selatan sendiri telah mengakomodir dinamika pembangunan ini dengan berupaya menyelaraskan kebutuhan IKN serta membuka peluang agroindustri melalui food estate di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam Musrenbang Regional Kalimantan yang mengusung Tema “Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan dalam Membangun Ibukota Baru Negara” ini juga disepakati Program Prioritas Regional dalam Sebuah Kesepakatan Bersama Yang Disebut “Bosda” Borneo Sustainable Development Agreement.

Kesepakatan ini merupakan komitmen percepatan pembangunan dalam rangka mendukung IKN melalui konektivitas skala regional kalimantan, berupa jalan, rel kereta api dan bandara internasional di Kalimantan sebagai penghubung ke Kawasan Ibukota Negara (IKN), pengembangan kawasan strategis nasional di Kalimantan, pengembangan energi di Kalimantan, berupa peningkatan akses listrik, jaringan listrik, dan pembangkit listrik serta sumber-sumber energi baru terbarukan dalam skala regional dan nasional dengan tetap berkomitmen dalam melakukan rehabilitasi lingkungan hidup yang berdampak secara regional serta masing-masing wilayah berperan sebagai penggerak perekonomian skala regional di Kalimantan sebagai pendukung Ibukota Negara Baru (IKN). (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi Kubah Basirih, berhasil masuk dalam 50 besar, dalam Desa wisata melalui penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru-baru tadi, dengan berhasil masuknya Kubah Basirih ini, Pihaknya akan berkoordinasi dengan pengelola setempat, untuk persiapan penilaian sepuluh besar Desa Wisata. Ia berharap semua elemen, dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Banjarmasin, hingga warga akan mendukungnya.

“Kami bersyukur Desa Wisata Religi Kubah Basirih, masuk 50 besar ADWI tahun 2022,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, sebelumnya pada tahun 2021 lalu, Desa Wisata Pagatan Besar, Kabupaten Tanah Laut, hanya bisa masuk 300 besar saja, dengan ada peningkatan Kubah Basirih ini, tentunya dapat menjadi motivasi bagi Dinas Pariwisata dan pengelola desa wisata, baik di kabupaten dan kota, untuk lebih mengembangan desa wisata setempat.

“Semoga kabupaten dan kota termotivasi, meningkatkan pengembangan desa wisata dengan potensi masing-masing,” tutupnya.

Untuk diketahui, tujuan program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), menambah daya saing pariwisata secara digital, dengan meningkatkan kreatifitas dalam membuat konten kreatif sebagai media promosi. Selain itu, dapat membangkitkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. (NHF/RDM/RH)