LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel l) mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Senin (19/9).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HSS, Yusperi mengatakan dalam kegiatan ini, pihaknya ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pembahasan APBD Tahun 2023 di DPRD Kalsel, terkait dengan penanganan banjir di HSS, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga hal yang baru terkait Bantuan Tunai Langsung (BLT).

“Hasil konsultasi tadi cukup memuaskan bagi kami karena kami mendapatkan informasi tambahan, diantaranya bagaimana pembahasan DAK dicantumkan dalam KUA PPAS,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Rahmad Iriadi mengungkapkan pihaknya mengharapkan agar bantuan dana bagi mahasiswa Kalsel yang menempuh pendidikan di luar negeri dapat lebih ditingkatkan, baik dari sisi besaran dana maupun jumlah penerima bantuan.

“Selama ini, Pemprov melalui Biro Kesra menganggarkan Rp25 juta/orang/tahun. Namun kayaknya maksimum dibawah 100 orang. Sedangkan mahasiswa kita ratusan lebih yang menuntut ilmu, seperti di Yaman dan Mesir,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Rahmad, pihaknya berharap kepada Pemprov melalui Anggota DPRD Provinsi Kalsel agar bantuan kepada mahasiswa Kalsel bisa ditingkatkan. Selain itu, juga diharapkan kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bisa meninjau langsung para mahasiswa Banua yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Sementara, Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar menjelaskan selain terkait tahapan APBD, juga dibahas mengenai rencana kerja (renja) yang harus terlebih dahulu ditetapkan sebelum paling lambat 30 September setiap tahunnya sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah.

“Jika APBD tanpa cantolan renja, khususnya yang menyangkut anggaran kegiatan DPRD nanti bisa dianggap tidak sesuai mekanisme yang ada,” jelasnya.

Terkait harapan agar dana beasiswa mahasiswa Kalsel yang menempuh pendidikan di luar negeri ditingkatkan, Andri akan menyampaikannya kepada Komisi IV DPRD Kalsel untuk membicarakannya dengan SKPD mitra kerja yang membidangi permasalahan tersebut. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar, terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Demi meningkatkan kualitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalimantan Selatan (PMPRB Kalsel), Inspektorat Kalsel menjalin kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel melalui program Sahabat APIP.

Sebagai langkah awal, Inspektorat Kalsel bersama Biro Organisasi Setda Kalsel, menyelenggarakan sosialisasi Optimalisasi Pengawasan PMPRB, di Aula Inspektorat Kalsel, Senin (19/9), dengan mengundang perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Inspektur Daerah Kalsel, Ahmad Fydayeen, melalui Inspektur Pembantu Wilayah IV, Yuni Barito mengatakan, SKPD yang dalam hal ini berperan sebagai Assesor Unit, berperan sebagai penanggung jawab dalam melakukan monitoring secara berkala pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat SKPD masing-masing.

Selain itu Yuni mengungkapkan, Assesor Unit tersebut juga bertanggung jawab dalam melakukan invetarisasi dan validasi data dukung yang diperlukan untuk penilaian RB di Kementerian PAN-RB.

“Nanti seluruh hasil kerjasama ini, akan dilaporkan ke Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim RB Kalsel yang dalam hal ini diwakili oleh Biro Organisasi, jadi namanya Assesor Pusat,” jelasnya.

Seluruh mekanisme ini menurut Yuni, sudah sesuai dengan peraturan Kementrian PAN-RB. Sehingga lambat laun, diakuinya, akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas PMPRB Kalsel.

“Semoga dengan ini, Indeks RB Kalsel bisa naik secara signifikan,” harapnya.

Senada dengan hal ini, Kasubbag RB Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Julianda menilai, Assesor Unit sangat berperan penting untuk mempermudah Inspektorat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RB di SKPD.

“Tetapi hasil pengawasan dari SKPD tersebut tetap akan disaring lagi oleh Inspektorat melalui Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Daerah,” terangnya.

Kedepannya Julianda mengaku, pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi ini agar kapabilitas masing-masing Assesor di SKPD dapat merata.

“Otomatis nanti penerapan RB nya juga akan optimal di tiap unit kerja,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak empat orang empat orang Teman Tuli (sebutan tunarungu) dan dua orang Juru Bahasa Isyarat (JBI) mengunjungi Perpustakaan Palnam milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (17/9).

Empat orang Teman Tuli tersebut yaitu Ridho, Mona, Toni, dan Intan. Mereka tergabung dalam organisasi Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Kota Banjarbaru. Kegiatan mereka salah satunya adalah setiap hari minggu adalah pelatihan bahasa isyarat bagi Teman Tuli dan Teman Dengar di sekitar kota Banjarbaru.

Kunjungan mereka ke Perpustakaan Palnam adalah salah satu pihak dari kawan-kawan disabilitas yang memberikan saran untuk layanan disabilitas, juga aksesibilitas.

Mereka sangat terkesan dengan kondisi perpustakaan palnam yang besar, nyaman, dan banyak tersedia buku-buku serta petugas perpustakaan yang ramah.

“Kami menyarankan agar memberikan tulisan pada setiap rak dan bagian-bagian yang memudahkan mereka membaca (guiding visual) karena tidak semua Teman Tuli juga memahami setiap makna dari kata yang ditulis, ” kata Teman Tuli Ridho yang merupakan lulusan dari Pendidikan Khusus (PKh) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh JBI.

Mereka juga mengharapkan ada dari petugas perpustakaan yang dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat, untuk komunikasi. Selain itu, ada tambahan penunjuk arah, seperti yang di depan musholla atau di setiap ruangan dan bagian-bagian yang dikunjungi.

Teman Tuli Ridho mengaku pada awalnya tidak mengetahui bahwa peminjaman buku di perpustakaan palnam itu gratis, mereka mengira akan dipungut biaya sehingga diharapkan bisa ditambahkan keterangan atau informasi visual bahwa hal itu GRATIS.

Mereka juga sangat senang bisa menjadi anggota perpustakaan palnam yang ditandai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan akan memberitahu kepada Teman Tuli lainnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengapresiasi dukungan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan – Tengah, dalam perhelatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional pada 10-19 Oktober 2022.

General Manajer PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalsel-Teng, Abdurrahim mengatakan, maksud kedatangannya di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, selain ingin berkunjung dalam rangka penugasannya, juga dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi, untuk kelancaran kegiatan MTQ Nasional.

“Kami siap mensupport MTQ Nasional dengan menyiapkan pasukan listrik kami yang handal di seluruh venue kegiatan,” katanya usai menemui Gubernur Kalsel di kediaman resmi Gubernur akhir pekan lalu.

Disamping itu, Ia juga menyampaikan, siap mensupport program pemerintah yaitu program Borneo Green Equipment, dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kantor Gubernur.

“Sehingga nanti secara bertahap penggunaan kendaraan listrik makin meningkat, konsumsi energi listrik semakin baik dan menurunkan emisi karbon. Karena, kendaraan listrik merupakan ramah lingkungan,” ucapnya.

Selain itu, Ia menambahkan, terkait pengembangan kompor induksi, yang merupakan program nasional, Provinsi Kalimantan Selatan juga termasuk dalam pembagian 30 ribu kompor listrik pada bulan Oktober mendatang.

“Jadi Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara merupakan dua provinsi di luar pulau Jawa dan Bali yang menerima program tersebut. Semoga kita bisa mensukseskan program ini sehingga penggunaan kompor listrik semakin berbudaya dan secara bertahap akan mengurangi energi fosil gas,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang akrab disapa Paman Birin, menyambut baik kedatangan General Manajer PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalsel-Teng tersebut.

“Alhamdulillah, kami mendapat support dari PLN Kalsel-Teng. Ini sangat memberikan manfaat bagi kita semua agar acara bisa berjalan lancar,” katanya.

Paman Birin menambahkan, dukungan dari segala pihak tentu dibutuhkan agar kegiatan yang di tuan rumahi oleh Kalimantan Selatan tersebut, dapat memberikan kesan terbaik bagi para peserta maupun para undangan.

“Untuk itu, mari kita semua bersinergi, saling bergotong royong sukseskan MTQ Nasional di Banua tercinta kita,” pungkas Paman Birin. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 17 September 2022, telah mengeluarkan pernyataan resmi tentang Surat Keputusan (SK) 42 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendatang.

Oleh karena itu, KONI Kalsel mempersilakan cabang olahraga yang dipertandingkan, pada Porprov tersebut, untuk melaksanakan Training Center (TC).

“Setelah adanya penetapan secara resmi cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov, maka kami mempersilakan cabor untuk melaksanakan TC masing-masing daerah,” ucap Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan Prestasi KONI Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Perdana Kusuma, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Maka, lanjutnya, kepada 42 cabang olahraga yang dipertandingkan tersebut, untuk melaksanakan training center atlet atlet mereka, yang akan mengikuti Porprov tersebut.

“Kami berharap kepada cabang olahraga dapat mempersiapkan atlet atlet mereka. Untuk meraih prestasi terbaik,” ujar Gusti Perdana.

Sementara itu, 42 Cabang Olahraga yang dipertandingkan pada Porprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Nopember 2022. Yaitu, arung jeram, aeromodelling, anggar, angkat berat, angkat besi, atletik, balap motor, balap sepeda, baseball, biliar, binaraga, bola basket, voli indoor, voli pasir, bridge, bulu tangkis, catur, sancersport, drumband, e-sport, futsal, Gateball, gulat, hapkido, judo, karate, kempo, loncat indah, menembak, muaythai, panahan, panjat tebing, pencak silat, petanque, renang, Sambo, senam, sepakbola, sepak takraw, tenis meja, tenis lapangan, serta tinju. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Bertempat di halaman Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, upacara bendera dalam rangka memperingati hari perhubungan nasional yang diselenggarakan pada Senin (19/9) ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dan dihadiri Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta sejumlah pimpinan Forkopimda Provinsi Kalsel.

Membacakan sambutan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, bahwa untuk mendorong sektor transportasi agar bangkit lebih cepat setelah dua tahun terdampak pandemi COVID-19, diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi bersama antar insan perhubungan di seluruh Indonesia, sehingga segala tantangan akan lebih mudah untuk dihadapi. Sehingga kebangkitan sektor transportasi akan lebih cepat.

“Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2022 kali ini mengambil tema Bangkit Maju Bersama,” ucap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Paman Birin melanjutkan, sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun saat ini, upaya pemulihan sektor transportasi sudah menunjukkan hasil positif. Hal ini ditunjukkan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat, sektor transportasi mampu tumbuh 21,27 persen di kuartal kedua tahun 2022.

“Sektor transportasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya .

Selain adanya pertumbuhan positif sektor transportasi, Gubernur Kalsel juga mengingatkan kepada masyarakat, agar dapat mengenang jasa para pahlawan transformasi. Dikarenakan kemajuan transportasi merupakan salah satu dari jasa para pahlawan yang dikenal sebagai pahlawan transportasi.

“Masih anyak hal yang harus dibenahi, ada banyak pembangunan yang harus dituntaskan untuk meningkatkan konektifitas di seluruh nusantara, pekerjaan rumah untuk meningkatkan keselamatan transportasi,” tutup Paman Birin mengakhiri. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah mencatat pertumbuhan penduduk di Kalsel telah mencapai 4,1 juta jiwa. Sedangkan, kelompok usia produktif mencapai 2,89 juta jiwa atau setara 70,45 persen. Seiring pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), penambahan pun bakal diprediksi bertambah.

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, sebagai tindaklanjut agar angka usia produktif dapat seimbang dengan jumlah penduduk adalah mengoptimalkan Grand Desain Pertumbuhan Kependudukan (GDPK) yang digodok pemerintah pusat dan daerah.

“Jangan sampai nanti kita berhasil menekan jumlah penduduk tetapi malah berdampak kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Jumat (16/9).

Dari usia produktif, dikatakan Zulkipli, bahwa Kalsel memiliki rentang 15-64 tahun untuk dapat menghasil sesuatu dan bekerja.

“Yang jelas ke depan dapat lebih menunjang upaya-upaya yang sudah didesain oleh pemerintah pusat untuk daerah,” ucapnya.

Namun dibalik itu, tercatat 1,21 juta jiwa (29,55 persen) di provinsi ini ternyata juga memiliki kelompok usia tidak produktif. Meliputi 1,03 juta jiwa (25,04 persen) berusia 0-14 tahun. Sedangkan, sisnya sebanyak 185,11 ribu jiwa (4,51 persen) kebanyakan diusia 65 tahun ke atas.

“Dari GDPK ini dirancang untuk mengukur pertumbuhan kependudukan maupun sumber daya dari kualitas yang dimiliki,” ungkapnya.

Berdasarkan data kependudukan, jenis kelamin laki-laki di Kalsel sebanyak 2,08 juta jiwa setara dengan 50,58 persen. Sedangkan, perempuan sekitar 2,03 juta atau 49,42 persen.

“Maka dari itu, kapasitas kesiapan lahan bagi yang bermigrasi juga sudah harus diperhitungkan. Otomatis, apabila IKN resmi berpindah, pertumbuhan serta penambahan akan terjadi. Dari grand desain ini, setidaknya langkah mengantisipasi kepadatan penduduk dapat diatur dan dicegah,” tutur Zulkipli.

Seiring dengan adanya data ini, menurut dia, akan lebih jauh memudahkan GDPK melakukan penghitungan yang sekaligus mengukur tingkat kualitas penduduk yang bermigrasi. Terlebih, Provinsi Kalsel bakal menyiapkan diri untuk menerima bonus demografi 2030.

“Ketika ada teknologi, alam yang sudah disediakan. Tetapi, SDMnya belum siap tentu ini tidak ada arti apa-apa,”pungkasnya. (RHS/RDM/RH)