BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK mendatangkan “Sang Raja Dangdut” Rhoma Irama guna menghibur masyarakat. Rencananya, hiburan rakyat yang bertema “Nada dan Dakwah” ini akan digelar di Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada Sabtu (27/8).
Ketua DPRD Kalsel Supian HK (tengah) didampingi Anggota DPRD Kalsel, Sahrujani (kanan) dan Staf Ahli Puar Junaidi (kiri)
“Selain untuk merayakan perkawinan cucu, ini juga panggung hiburan untuk memperingati Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalsel serta HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekan RI,” kata Supian HK, Selasa (23/8).
Supian HK mengungkapkan terkait pengamanan, pihaknya telah bekerjasama dengan jajaran Polri dan TNI yang ada di wilayah Danau Panggang.
“Rencananya ada ratusan anggota kepolisian dan TNI, ditambah relawan yang akan hp melakukan pengamanan dalam kegiatan itu,” katanya.
Supian HK menambahkan kegiatan tersebut juga disesuaikan dengan kultur religi Urang Banjar. Selain ada hiburan juga ada tausyiah.
Supian HK juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyaksikan hiburan rakyat tersebut untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban sehingga penyelenggaraan kegiatan berjalan lancar. (NRH/RDM/RH)
BATOLA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahrujani melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertempat di Kecamatan Alalak, Senin (22/8).
Sahrujani menjelaskan alasan dirinya memilih perda ini untuk disosialisasikan ke masyarakat yaitu karena saat ini dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya lumayan besar.
Karena besarnya dana desa dari pemerintah pusat, lanjutnya, maka perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, sehingga aparat desa perlu dibekali pengetahuan, salah satunya melalui Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
“Perda Kalsel ini perlu disebarluaskan, agar para aparat desa bisa melaksanakan kegiatan di desanya sesuai aturan-aturan yang telah dibuat, salah satunya seperti aturan yang ada di dalam perda ini,” jelasnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dapat membangkitkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
“Keberadaan BUMDes itu akan membangkitkan perekonomian di desa,” tegasnya.
Sahrujani juga menilai keberadaan perda ini sudah mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dan desanya, namun ia menyarankan perlu peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) aparat desa.
“Perlu pelatihan aparat desa biar terarah dalam penggunaan dana APBN,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BATOLA – Para Kepala Desa (Kades) di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta transparan dalam mengelola dana desa. Harapan itu disampaikan, Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah kepada wartawan, menanggapi keluhan warga Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ketika dirinya melakukan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Senin (22/8).
Menurut Abidinsyah, memang saat ini bantuan dana desa sudah agak berkurang karena adanya recofusing anggaran oleh pemerintah. Meskipun demikian, ia berharap agar manfaat dana desa bisa lebih efektif. Oleh karena itu, ia meminta para Kades bisa transparan mengelola dana desa dan juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memberikan masukan dalam pembangunan desa sehingga tepat sasaran.
Suasana Sosper oleh Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah
“Kami berharap kades bisa lebih transparan dalam mengelola dana desa. Selain itu, ikutkanlah BPD nya yang memberikan masukan dalam pembangunan desa karena BPD ini sebagai wakil dari penduduk desa,” jelasnya.
Sebelumnya, Warga Sungai Tabuk, Syamsudin menyampaikan keluhan warga mengenai bantuan-bantuan desa yang dinilai tidak merata.
“Selama ini masih banyak warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sehingga ada kesenjangan di tengah masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, Syamsudin berharap agar bantuan-bantuan desa dikelola secara transparan dan benar-benar mengikuti petunjuk yang diberikan pemerintah.
Selain itu, ia juga berharap kepada anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah dengan adanya sosialisasi Perda ini terjadi kesinambungan antara provinsi, kabupaten dan kota sampai ke desa serta berdampak positif bagi masyarakat.
Untuk diketahui, sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 itu menghadirkan dua narasumber yaitu mantan Birokrat Gusti Muhammad Noor dan Dosen ULM Muhammad Erfa Redhani yang memaparkan isi Perda dimaksud. (NRH/RDM/RH)
BATOLA – Para pemuda di Kabupaten Barito Kuala diminta turut berparitisipasi dalam pembangunan di desanya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasanuddin Murad ketika sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, Senin (22/8).
Mantan Bupati Batola Dua Periode ini menilai perlu peran serta para pemuda dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan. Para pemuda juga diharapkan terlibat untuk mengawal dan mengawasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan agar tepat sasaran.
“Sebagai pemuda dalam mengisi kehidupan kita berbangsa dan bernegara terutama di daerah. Kami ingin partisipasi pemuda dalam rangka melaksanakan pembangunan dimana mereka ikut terlibat baik pada saat tahap perencanaan pelaksanaan dan tahap dalam mengawal dan mengawasi berbagai aktifitas,” jelasnya.
Suasana Sosper Tentang Kepemudaan oleh Anggota DPRD Kalsel Hasanuddin Murad
Menurut Hasanuddin, keterlibatan itu bukan hanya secara pribadi namun juga dari organisasi seperti karang taruna yang ada di setiap desa atau kelurahan.
“Ini perlu kita tekankan ke pemuda sehingga mereka sejak dini sudah terlibat dalam kegiatan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai mereka acuh tak acuh sibuk dengan kegiatan sendiri, padahal mereka pewaris masa depan,” harapnya.
Untuk diketahui, sosper ini melibatkan anggota karang taruna serta jajaran staf dan pegawai di kecamatan Alalak kabupaten Batola agar bisa ditindaklanjuti dan tersampaikan maksimal ke seluruh desa. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Untuk meningkatkan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Banjarmasin, maka Pemerintah Kota Banjarmasin mengadakan satu unit mobil Pemadam Kebakaran seri terbaru dengan nilai Rp1,8 Miliar.
Mobil kebakaran tersebut secara resmi ditapungtawari oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, disaksikan oleh seluruh pejabat dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan Kota Banjarmasin, di halaman Balaikota Banjarmasin, Selasa (23/8).
“Mobil pemadam kebakaran ini merupakan pengadaan yang dilakukan di Tahun 2022 ini. Mobil ini memiliki kapasitas 4 ribu liter,” ungkap Kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin Budi Setiawan.
Menurutnya, juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana dari mobil pemadam kebakaran tersebut. Seperti, dapat membawa air, baju anti api, helm pengaman. Mobil ini dilengkapi dengan standar keamanan dan penyelamatan kebakaran.
Baju Tahan Api dilengkapi dari mobil pemadam kebakaran yang baru
“Anggaran untuk pembelian mobil pemadam kebakaran seri terbaru tersebut, sebesar Rp 1,8 miliar,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina meminta agar mobil pemadam kebakaran, yang baru dibeli oleh pemerintah, dapat digunakan untuk secepatnya memadamkan api, pada saat musibah kebakaran terjadi.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
“Kami bersyukur dengan adanya satu unit mobil pemadam kebakaran ini, mengingat mobil pemadam kebakaran yang ada saat ini sudah berusia tua, sehingga, lanjut Ibnu, tertinggal dengan mobil mobil milik relawan pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Ibnu berpesan, kepada petugas Damkar Kota Banjarmasin, agar dapat mempergunakan mobil baru tersebut, untuk membantu warga Kota Banjarmasin yang terkena musibah. Serta dapat merawat dan menjaga mobil pemadam kebakaran tersebut.
“Kami berharap mobil tersebut untuk dirawat dan dijaga,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel pada Juli 2022 lalu telah menyelesaikan proses seleksi. Selanjutnya, akan diberikan keahlian khusus agar memuluskan peluang mencari pekerjaan. Dari 249 pendaftar, tercatat hanya 80 orang yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan keterampilan.
Untuk itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, berpesan kepada yang terpilih itu agar mampu mengembangkan diri untuk lebih maju serta nantinya siap berdaya saing. Sehingga, angka pengangguran mampu ditekan seiring adanya pendidikan dan pelatihan ini.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat memberikan sambutan pembukaan kepada peserta pelatihan di BLK Kalsel
“Maka dari itu, Pemprov Kalsel terus berkomitmen untuk dapat memenuhi ketersediaan tenaga kerja yang terampil, ahli dan siap menjawab tantangan dunia pekerjaan salah satunya adalah penyenggaraan kegiatan pelatihan pendidikan ini sebagai penjamin mutu terbaik,” ujarnya dalam sambutan pada acara pembukaan pendidikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional APBD Tahun 2022 angkatan kedua, diselenggarakan di aula utama BLK Provinsi Kalsel, Senin (22/8) siang.
Tak ketinggalan, ia mengungkapkan, sebagai pintu gerbang IKN, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas tentu sangat dibutuhkan di Kalsel, seiring perkembangan teknologi zaman yang semakin maju.
“Bahkan dengan adanya kualitas tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, angka pengangguran mampu secara positif ditekan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Irfan Sayuti, menuturkan, setelah dinyatakan berhasil mendapatkan keterampilan dan lulus di BLK. Harapan terbesarnya adalah mampu mengimplementasikan seluruh ilmunya di dunia pekerjaan.
“Yang diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” harapnya.
Sebelumnya, dia membeberkan, kegiatan seleksi diselenggarakan pada 27 – 28 melalui tes yang dilakukan secara online. Sedangkan, wawancara dilaksanakan pada 4 Agustus lalu.
“Adapun rincian sesuai domisi yang diterima Banjarmasin sebanyak 7 orang, Kabupaten Banjar 37 orang, Banjarbaru 14 orang, Batola 10 orang, Tala 4 orang, Tanbu 2 orang, Kotabaru 2 orang, HSS 3 orang dan HST 1 orang. Untuk totalnya keseluruhan berjumlah 80 orang,” paparnya.
Di lokasi yang sama, Kepala BLK Kalsel, Muhammad Yusfiansyah, menyebutkan, setidaknya ada sekitar lima paket jurusan yang digelar pihaknya diantaranya Tata Rias Kecantikan, Operator Mesin Bubut, Instalasi Tenaga, Menjahit Pakaian Dasar dan Servis Ringan Sepeda Motor.
“Ini adalah pelatihan ditahap keempat dari APBD. Kegiatannya akan diselenggarakan sampai September mendatang,” ucapnya.
Ia merincikan, setelah mengikuti kegiatan pelatihan selama satu bulan setengah. Selanjutnya, dalam waktu dua bulan mereka akan melakukan kegiatan praktek magang sesuai jurusannya.
“Akan Tetapi, apabila dalam masa pelatihan ada peserta yang sudah bekerja. Maka, mereka tidak melaksanakan magang,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan para pengusaha perempuan bisa bangkit kembali dari pandemi COVID-19. Mengingat saat ini kondisi perekonomian mulai berangsur membaik seiring dengan pelonggaran kebijakan dari pemerintah terkait protokol kesehatan.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said kepada wartawan, usai melakukan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada para pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Kota Banjarmasin, Minggu (21/8).
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong para pengusaha wanita tersebut untuk berkembang secara kreatif, inovatif dan berkelanjutan, menurut Dewi, dengan memberikan sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi Perda ini, para pengusaha perempuan tersebut semakin bertambah wawasannya, terutama mengenai hak dan kewajiban perempuan yang diatur dalam payung hukum tersebut.
“Jadi kita tidak hanya melakukan sosialisasi Perda, tetapi kita juga mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Mudah-mudahan sebagai Anggota DPRD ini, kita bisa mencarikan solusi atau memberikan motivasi agar mereka tetap semangat bangkit dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Hipmikindo Kota Banjarmasin, Sri Sulastri menilai sosialisasi Perda ini sangat bermanfaat bagi mereka sehingga mereka mengetahui dan memahami isi Perda tersebut, termasuk peran perempuan dalam turut menggerakkan roda perekonomian.
Suasana Sosper yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Dewi Damayanti Said
“Harapan kami, melalui sosialisasi ini, terutama bagi ibu-ibu dan sebagai pelaku UMKM, bisa lebih maju ke depannya,” tuturnya.
Untuk diketahui, sosialisasi Perda ini menghadirkan narasumber yaitu Erini Junita Sari yang memaparkan isi Perda yang dimaksud. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berharap semua perusahaan sawit di Kalimantan Selatan, menerapkan atau mengimplementasikan program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP). Harapan itu disampaikan Gubernur, saat membuka Sarasehan PBS/PBN bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (22/8) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel Suparmi, program SISKA KU INTIP ini merupakan program super prioritas dari Pemprov Kalsel sebagai dukungan program ketahanan pangan, dan menuju swasembada daging pada 2024.
“Sebagaimana arahan Pak Gubernur Paman Birin, ke depan semua perusahaan kelapa sawit di Kalsel melaksanakan program SISKA KU INTIP,” jelas Suparmi.
Komitmen itu pun diperlihatkan, melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pengusaha besar swasta (PBS) pengusaha besar negara (PBN), dengan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengimplementasikan program SISKA KU INTIP di perkebunan masing-masing.
“Hari ini ada 7 perusahaan yang melakukan penandatanganan MoU. Mereka ini sebagai perwakilan dari anak perusahaan di bawah naungan mereka, untuk mengintegrasikan program SISKA KU INTIP. Kita harapkan bersama, program ini dapat mendorong peningkatan produksi daging sapi di Kalsel, sekaligus juga memastikan keberlangsungan perkebunan sawit berkelanjutan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua GAPKI Cabang Kalsel, Eddy S Binti menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Gubernur Kalsel Paman Birin, dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, sebagai mana yang dimuat dalam Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Tahun 2022 -2024.
Disebutkan Eddy, dalam RAD-KSB ini yang disasar untuk penguatan kelembagaan kelapa sawit dan pembangunan ekonomi hijau (green economy), melalui program integrasi kelapa sawit-sapi potong berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma (SISKA KU INTIP)
“GAPKIi cabang Kalsel sangat mendukung dan siap berkolaborasi terhadap program integrasi sawit-sapi tersebut,” tegas Eddy.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Imam Subarkah, Komisaris Bank Kalsel, Rizal Akbar Sarupi, Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, dan sejumlah pemimpin perusahaan Kepala Sawit di Kalsel. (RIW-BIROADPIM/RDM/RH)
BANJARMASIN – Diberitakan sebelumnya, bahwa bertepatan dengan Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalsel, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menerima penghargaan dari Menteri Pertanian.
Penghargaan itu sebelumnya diterima Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan (Disbunnak) Kalsel dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo pada kegiatan Tasyakuran dan Penyerahan Penghargaan Pertanian Tahun 2022, di Gedung Kementerian Pertanian di Jakarta pada Minggu (14/8).
Pada hari ini, Senin (22/8), penghargaan dalam upaya Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kalimantan Selatan itu, diserahkan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan kepada Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel.
Penghargaan itu diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) kategori sekaligus. Yaitu Penghargaan atas Keberhasilan Sebagai Provinsi Menuju Nol Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Capaian Vaksinasi PMK terbaik.
Paman Birin pun mengaku senang dan bangga, kinerja Kalsel melalui tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota yang telah bekerja keras tanpa lelah, untuk mengendalikan dan mengamankan ternak rentan PMK diwilayahnya masing-masing, diapresiasi pemerintah pusat.
“Alhamdulilah, penghargaan ini merupakan wujud komitmen Kalimantan Selatan dalam upaya penanganan PMK. Kita berharap, hasil ini terus kita tingkatkan untuk kesejahteraan peternak dan masyarakat banua,” kata Paman Birin.
Paman Birin juga menyebut, sesuai arahan yang sebelumnya disampaikan, satgas harus bergerak cepat, tepat dan akurat dalam melakukan langkah langkah strategis penanganan PMK antara lain dengan melakukan surveilans/ deteksi dini, pengobatan dan pemberian vitamin pada ternak yang terjangkit, peningkatan biosekuriti/desinfeksi, pengawasan dan pengetatan lalu lintas Hewan Rentan PMK dari dan ke wilayah Kalimantan Selatan serta percepatan realisasi vaksinasi PMK, tentunya untuk meningkatkan kekebalan Hewan Rentan PMK (HRP).
Terbukti melalui langkah strategis tersebut, kasus PMK di Kalimantan Selatan dapat dikendalikan bahkan sejak 14 Juli 2022 sampai saat ini, sudah tidak ada penambahan kasus baru (nol kasus).
Demikian juga dengan capaian realisasi vaksinasi PMK di Kalsel untuk tahap I realisasi sebanyak 4.717 dosis (112,31 persen) dari target 4 200 dosis.
Sedangkan realisasi vaksinasi tahap II per 19 Agustus 2022 telah tercapai sekitar 34.000 dosis (78,28 persen) dari target 44.000 dosis.
Sementara itu, Kadisbunnak Provinsi, drh. Suparmi menambahkan, rincian alokasi vaksin untuk Banjarmasin 100 dosis; Banjarbaru 1.300 dosis; Banjar 3.000 dosis; Tapin 4.000 dosis; Hulu Sungai Selatan 2.500 dosis; Hulu Sungai Tengah 4.000 dosis; Hulu Sungai Utara 800 dosis; Balangan 1.200 dosis; Tabalong 2.600 dosis; Tanah Laut 12.400 dosis; Tanah Bumbu 6.000 dosis; Kotabaru 3.000 dosis dan Barito Kuala 1.800 serta BPTU-HPT Pelaihari 900 dosis.
“Dengan telah diterimanya 2 penghargaan ini dapat menambah semangat bagi Satgas Penanganan PMK untuk capai realisasi vaksinasi PMK 100 persen pada minggu ketiga bulan Agustus 2022 dan status zero case PMK KalSel dapat terus dipertahankan dan KalSel dapat ditetapkan sebagai daerah bebas PMK,” tutup Suparmi. (RIW-BIROADPIM/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, berhasil meraih dua juara dalam lomba memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 dan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-77, melalui event Festival Wisata Budaya Pasar Terapung 2022.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan pada Senin (22/8) mengatakan, dari berbagai lomba yang digelar diantaranya Perahu Hias, lomba masak Boom (masak merah tradisional) antar Kepala SKPD, paduan suara “Mars Bergerak” dan menyanyi solo “Buih jadi permadani”, Pihaknya berhasil mendapat dua kejuaraan.
“Alhamdulillah kita juara pertama, masak boom dan juara ketiga paduan suara Mars Bergerak,” katanya
Disampaikan Syarifuddin, untuk lagu Mars Bergerak ciptaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, penuh makna yaitu pihaknya beserta jajaran turut termotivasi dalam memajukan sektor kepariwisataan, dengan tujuan meningkatkan perekonomian di Banua.
“Kami selalu menerapkan Bergerak di setiap kegiatan, tidak malas bekerja,” ungkapnya
Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dengan saling bergotong royong, setiap pekerjaan akan mudah, sehingga slogan “Bergerak” selalu disampaikan kepada seluruh pegawainya, agar bekerja dapat maksimal dan profesional.
“Mari majukan pariwisata di Kalsel,” tutup mantan Pj Bupati Kotabaru. (NHF/RDM/RH)
