Kades Diminta Transparan Kelola Dana Desa

BATOLA – Para Kepala Desa (Kades) di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta transparan dalam mengelola dana desa. Harapan itu disampaikan, Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah kepada wartawan, menanggapi keluhan warga Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ketika dirinya melakukan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Senin (22/8).

Menurut Abidinsyah, memang saat ini bantuan dana desa sudah agak berkurang karena adanya recofusing anggaran oleh pemerintah. Meskipun demikian, ia berharap agar manfaat dana desa bisa lebih efektif. Oleh karena itu, ia meminta para Kades bisa transparan mengelola dana desa dan juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memberikan masukan dalam pembangunan desa sehingga tepat sasaran.

“Kami berharap kades bisa lebih transparan dalam mengelola dana desa. Selain itu, ikutkanlah BPD nya yang memberikan masukan dalam pembangunan desa karena BPD ini sebagai wakil dari penduduk desa,” jelasnya.

Sebelumnya, Warga Sungai Tabuk, Syamsudin menyampaikan keluhan warga mengenai bantuan-bantuan desa yang dinilai tidak merata.

“Selama ini masih banyak warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sehingga ada kesenjangan di tengah masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, Syamsudin berharap agar bantuan-bantuan desa dikelola secara transparan dan benar-benar mengikuti petunjuk yang diberikan pemerintah.

Selain itu, ia juga berharap kepada anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah dengan adanya sosialisasi Perda ini terjadi kesinambungan antara provinsi, kabupaten dan kota sampai ke desa serta berdampak positif bagi masyarakat.

Untuk diketahui, sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 itu menghadirkan dua narasumber yaitu mantan Birokrat Gusti Muhammad Noor dan Dosen ULM Muhammad Erfa Redhani yang memaparkan isi Perda dimaksud. (NRH/RDM/RH)