LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh integrasi penataan aset dan akses gugus tugas reforma agraria, tahun 2022. Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kalsel Suparno, saat membuka rapat integrasi penataan aset dan akses gugus tugas reforma agraria provinsi Kalsel tahun 2022. Di salah satu hotel berbintang di kota Banjarbaru, pada Selasa (1/11)

Suparno menyampaikan, reforma agraria merupakan salah satu 3 pilar pemerataan ekonomi disamping kualitas SDM. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalsel secara konsisten ikut mendorong untuk mensukseskan program ini. Reforma agraria memegang peranan penting kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi dan kab kota memegang peranan penting, dalam menjaga reforma melalui pemberdayaan masyarakat, untuk memastikan program ini berkelanjutan diperlukan dukungan terkait, seperti gugus tugas reforma agraria,” ungkap Suparno.

Ia melanjutkan, tujuan reforma agraria sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja, yakni mensejahterakan masyarakat, sehingga Gugus Tugas Reforma Agraria diharapkan, agar dapat aktif dalam menyampaikan kinerja integrasi penataan aset. Sehingga dapat memberikan gambaran, sudah sampai mana program reforma agraria di kalsel, dan sudah sejauh apa target yang ditetapkan, serta rencana kedepan.

“Penataan aset di kalsel perlu mencermati potensi yang ada di banua ini, sehingga realisasi dalam mengidentifikasi apa yang menjadi tantangan dan hambatan dapat segera dilakukan,” tutup Suparno. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas mengajak pemuda agar menjadi pelopor dan pemersatu bangsa.

Ajakan itu disampaikannya di hadapan puluhan aktivis berbagai organisasi kepemudaan di kota Banjarmasin yang mengikuti kegiatan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kawasan kecamatan Banjarmasin Tengah, Senin (31/10).

“Kami melihat ada unsur pemuda yang perlu ditingkatkan pengetahuannya terhadap wawasan kebangsaan. Lantaran saat ini, ada suatu fenomena di masyarakat, khususnya para pemuda yang sedikit melenceng dari keinginan dan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dan empat pilar,” katanya.

Atas rasa keprihatian terhadap kondisi tersebut, Suripno Sumas menyasar para pemuda dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan. Ia berharap melalui kegiatan ini, para pemuda dapat memahami empat pilar kebangsaan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diharapkan juga para pemuda ini dapat menyebarluaskannya ke para pemuda yang ada disekitarnya.

“Kedepan, kami akan terus melakukan sosialisasi ini kepada para pemuda agar wawasan kebangsaan terus meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Bendahara DPW PKB Kalsel sekaligus pembina dan tokoh kepemudaan di Kalsel, Fatimah menyambut baik kegiatan sosialisasi ini karena sangat bermanfaat untuk memperkuat pemahaman para pemuda dalam rangka menjaga dan mempertahankan empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

“Kita ingin jati diri para pemuda kuat karena kita tahu sekarang dimana-mana ada pecah belah. Organisasi saja dipecah belah. Tapi kalau mereka sadar tidak harus jadi pucuk pimpinan dalam menjaga empat pilar. Sebagai apapun kita, pemuda punya peran untuk membangun dan mempertahankan bangsa Indonesia,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BATOLA – Warga Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mengeluhkan keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang sulit diakses oleh anak-anak di desa mereka.

Lantaran untuk menuju TPA berada di seberang desa yang masuk dalam wilayah kabupaten Barito Kuala, anak-anak harus menyeberangi dan melewati jalan tol.

Hal itu disampaikan salah seorang warga Lok Baintan Dalam, Abdul Sani kepada wartawan, usai mengikuti sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah di salah satu rumah makan di kawasan Handil Bakti, Senin (31/10).

“Kondisi itu kami rasa cukup membahayakan. Apalagi jalan tol Gubernur Syarkawi sering dilalui angkutan besar. Oleh karena itu, warga meminta dewan turut serta mendorong pembangunan TPA di desanya,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Sani, keberadaan TPA menjadi pendukung penguatan keagamaan sejak dini dimana hal tersebut sebagai implementasi dari Ideologi Pancasila yang kerap disosialisasikan wakil rakyat provinsi kepada konstituennya.

Menanggapi keluhan warga, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah menyarankan warga agar pengelolaan TPA diserahkan ke desa sehingga bisa dibantu maksimal melalui dana desa.

“Jadi tadi ada disampaikan oleh ketua RT mengenai masalah TPA selama ini dikelola dua kabupaten, yaitu Desa Halayung Kabupaten Batola dan Desa Lok Baintan Dalam Kabupaten Banjar. Sekarang mereka mencoba menggeser ke Lok Baintan Dalam. Cuma persoalannya ini adalah milik warga. Saya tadi menyarankan dikelola oleh desa dan dialihkan menjadi aset desa. Jadi desa bisa membantu pembangunan dan guru2nya,” tambahnya.

Tak hanya terkait pengelolaan TPA, dalam sosialisasi ini, Politisi Demokrat ini juga membentengi masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu menyesatkan menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Salah satu yang dihadirkan sebagai narasumber yakni Pakar Politik, Sosial dan Budaya dari FISIP ULM, Taufik Arbain. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Puncak musim hujan di Kalimantan Selatan (Kalsel) diprediksi akan terjadi pada awal Desember 2022 hingga pertengahan Januari 2023. Pemprov Kalsel mulai bersiaga menghadapi kemungkinan bencana Hidrometeorologi yang terjadi di masa itu.

Bencana hidrometeorologi adalah hujan lebat yang berdampak banjir, tanah longsor, air rob dan angin kencang berakibat pohon tumbang.

Dalam rakor antisipasi dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi pada musim hujan dan penanggulangan bencana di gedung KH Idham Chalid Setda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (1/11), Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar meminta para pemangku kepentingan agar saling bekerjasama dan berkordinasi dalam menghadapi bencana.

“Lakukan langkah mitigasi dan langkah antisipasi agar potensi bencana dapat dicegah sedini mungkin,” ucapnya.

Pemerintah kabupaten/kota diminta Gubernur untuk memberikan informasi penting agar bencana hidrometeorologi ini dapat segera diantisipasi. Sementara Pemprov Kalsel dituntutnya agar lebih solid dalam melakukan pemetaan terhadap daerah rawan bencana.

“Kita sudah tahu daerah mana saja yang rawan banjir, pastikan sarana dan prasarana dari pemberitahuan atau peringatan dini sampai sarana dan prasarana untuk mengurangi dampak banjir termasuk evakuasi sudah tersedia di masing-masing daerah yang rawan bencana,” pintanya.

Di tempat sama Kepala BPBD Kalsel Suria Fadliansyah mengatakan telah melakukan segala upaya terkait kesiapsiagaan bencana. Mulai dari sosialisasi hingga pelatihan kepada masyarakat dan relawan.

“Sosialisasi sudah jalan, sudah persiapan latihan baik relawan dan BPBD dari kabupaten kota kita ajak bersama beberapa kali dalam kegiatan untuk persiapan dalam menghadapi bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor,” terangnya.

Suria mengaku, pihaknya juga terus menyiapkan buffer stock logistik untuk pertolongan pertama ketika bencana terjadi.

“Hari ini kami juga menyerahkan buffer stock ke kabupaten kota untuk ketahanan kita, kalau terjadi bencana ini yang utama kita serahkan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menerus melakukan pasar murah, untuk kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM, pada Selasa (1/11) menjelaskan, kegiatan pasar murah di kota Banjarmasin merupakan ketiga kalinya, dan akan dilanjutkan bulan depan, karena digelar secara bergantian di masing-masing tiga belas kabupaten dan kota, sebagai langkah jangka pendek paling tepat dengan cara menjaga stabilitas dan kelancaran bahan pokok.

“Pasmur digelar kerjasama TPID Kalsel, Pemda Kabupaten kota dan pelaku usaha,” jelasnya

Birhasani menyampaikan, untuk kegiatan pasar murah ini, beberapa bahan pokok seperti gula, telur ayam ras dan beras, ternyata menjadi primadona yang dibeli warga, baik di kota Banjarmasin maupun kabupaten lainnya. Ia sangat mengapresiasi pasar murah diikuti beberapa SKPD dilingkup Pemprov Kalsel seperti Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan Pekerbunan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian Bulog, dan para pelaku usaha.

“Disdag kalsel sendiri menjual gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan teh,” ungkapnya

Sementara itu, salah satu pembeli di Pasar Murah Banjarmasin, Nurliani mengatakan, pihaknya terbantu dengan kegiatan ini, karena hampir semua bahan pokok yang dijual harganya jauh lebih murah, daripada dibandingkan di pasar sekitar. Ia berharap setiap bulan akan selalu dilaksanakan, mengingat naiknya harga bahan bakar minyak.

“Saya beli telur satu raknya Rp45 ribu kalau dipasaran Rp55 ribu, kemudian beras unus mayang perliternya cuma Rp10 ribu, dipasar mencapai Rp15 ribu, sedangkan gula pasir perkilo Rp12 ribu dan untuk minyak goreng tergantung merek dari kisaran Rp12 ribu hingga Rp13 ribu rupiah,” tutupnya panjang lebar.

Untuk diketahui, pasar murah yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan, terbukti meningkatkan antusias daya beli warga sekitar, mereka tidak hanya membeli bahan pokok seperti telur ayam ras, gula, minyak goreng, beras, juga sayur-sayuran, bawang merah, bawang putih, ikan, ayam serta kopi kemasan, berlokasi di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat Jalan Ir. P.M. Noor Kelurahan Pelambuan, dimulai sejak pagi 08.00 – 13.00 WITA. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan mahasiswa dalam penjualan ikan segar bersubsidi, pada Gerakan Pengendalian Laju Inflasi Daerah. Seperti pada Pelaksanaan Pasar Murah di Kota Banjarbaru serta di Kota Banjarmasin.

Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Wahdah mengatakan, pada pelaksanaan Pasar Murah yang digelar dalam rangka Gerakan Pengendalian Laju Inflasi Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat.

“Pada Pasar Murah di Kota Banjarbaru serta Kota Banjarmasin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turutserta melibatkan para mahasiswa perikanan ULM,” ungkap Wahdah, kepada Abdi Persada FM, di Banjarmasin, Selasa (1/11).

Menurut Wahdah, dengan melibatkan mahasiswa pada kegiatan pasar murah ini, agar mereka melihat langsung dari upaya pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk membantu dalam penurunan inflasi yang terjadi saat ini, pada sektor bahan pangan.

“Dengan melibatkan mahasiswa ini, agar mereka mengetahui upaya pemerintah dalam penurunan laju inflasi saat ini,” ujarnya.

Pada Pasar Murah Gerakan Pengendalian Laju Inflasi Daerah, pihaknya memberikan subsidi untuk harga ikan, sehingga benar benar dapat membantu masyarakat.

Sementara itu, Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pasar Murah, untuk masyarakat menengah kebawah.

Seperti yang disampaikan M Supian, salah satu mahasiswa Fakultas Perikanan ULM, bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah ini.

“Kegiatan Pasar Murah ini sangat membantu masyarakat menengah kebawah, karena harga bahan pokok yang dijual mendapatkan subsidi dari pemerintah,” ungkapnya.

Serta, lanjut Supian, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah memberikan harga subsidi untuk ikan segar, sehingga membantu masyarakat menengah kebawah. Dalam membeli bahan pangan tersebut.

Supian berharap, agar kegiatan Pasar Murah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Selama 4 hari 3 malam, Bank Kalsel memboyong puluhan wartawan dari berbagai media di Kalimantan Selatan, ke pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para jurnalis ini diajak berkeliling ke sejumlah lokasi wisata andalan provinsi ini, sejak 27 – 30 Oktober 2022. Mulai dari desa wisata yang menampilkan warisan budaya susu Sasak, keindahan Gili Trawangan yang dikelilingi gunung Rinjani dan gunung Agung, Bali, hingga kemegahan sirkuit Mandalika dengan pemandangan eksotis disekitarnya.

Tak cukup hanya dengan membawa ke lokasi wisata, para wartawan ini juga diajak “berguru” langsung dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait keberhasilan membangkitkan sektor pariwisata, terutama pasca pandemi COVID-19. Yakni dengan menggelar sarasehan, bertajuk Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Perekonomian Terbarukan dan Peran BPD Didalamnya. Sarasehan ini mengundang Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi, untuk memaparkan langkah dan strategi apa saja yang sudah dilakukan Pemprov NTB, untuk memajukan sektor pariwisatanya. Turut menjadi narasumber pada sarasehan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB ini, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, Kepala OJK Regional IX Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim, dan tentu saja Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya.

Usai sarasehan, kepada wartawan, Dirut Bank Kalsel, Hanawijaya kembali menegaskan komitmen Bank Kalsel, untuk memajukan sektor pariwisata Banua. Termasuk untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pendukung di lokasi wisata

“Masalah infrastruktur belum tersiapkan, Bank Kalsel siap meminjamkan pembiayaan ke Pemprov Kalsel dengan multi years,” katanya

Gayung bersambut, pemerintah provinsi pun akan membuka pintu selebar – lebarnya kepada investor yang akan menanamkan modalnya, untuk kemajuan sektor pariwisata Kalsel.

“Kita gelar karpet merah untuk investor, agar sektor pariwisata Kalimantan Selatan ini bisa berkembang, agar bisa menggantikan sumber daya alam tak terbarukan, yang selama ini menjadi pemasukan utama Kalsel,” ujar Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor.

Langkah Bank Kalsel untuk membantu sektor pariwisata ini, didukung pula oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi. Ia mengatakan, bahwa kemajuan sektor pariwisata harus didukung banyak pihak, termasuk dari unsur perbankan serta industri pariwisata itu sendiri.

“Kurangnya anggaran pemerintah daerah, dapat diakali dengan meminta bantuan kepada pemerintah pusat, dan juga melibatkan unsur perbankan serta industri pariwisata. Sebab, jika sektor pariwisata itu berkembang nantinya, maka yang akan merasakan dampaknya tentu pelaku industri itu sendiri,” jelasnya.

Selain itu, menurut Yusron, kenyamanan dan kebersihan lokasi wisata juga menjadi unsur penting dalam pengembangan sektor pariwisata ini. Oleh karena itu, sinergitas dari masyarakat juga diperlukan, untuk sama-sama mewujudkan industri pariwisata yang berkelanjutan. (RIW/RDM/RH)