Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Meskipun Indeks Pembangunan Literasi (IPL) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 lalu mendapatkan penghargaan tertinggi di seluruh Indonesia, yakni mencapal 48,7 persen, namun tidak membuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel berpuas diri.

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dipimpin oleh Nurliani tersebut terus mempromosikan literasi dan minat baca kepada masyarakat Banua.

Salah satunya, pada tahun 2022 ini, Dispersip Kalsel akan menghadirkan penulis-penulis ternama atau yang sedang hits ke Banua, antara lain Ustadz Das’ad Latif seorang Da’I kondang kelahiran Makasar Sulawesi Selatan dan drh. Eka Nur Prasetya alias Mommy ASF seorang penulis novel “Layangan Putus”.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan kedua penulis tersebut, tinggal menentukan tanggal kegiatannya saja. Rencananya pada Februari atau Maret mendatang,” kata Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani kepada wartawan, Sabtu (17/1) malam.

Diharapkan dengan kehadiran dua tokoh tersebut, minat baca dan literasi di Provinsi Kalsel semakin meningkat dalam rangka mewujudkan salah satu visi dan misi Gubernur Kalsel yaitu Kalsel Cerdas.

Untuk diketahui, selain seorang Da’I, Ustadz Das’ad Latif juga seorang penulis buku. Tercatat ada beberapa buku yang sudah ditulis oleh Ustadz kelahiran 21 Desember 1973 tersebut, diantaranya berjudul Islam yang Diperdebatkan “Membahas Masalah Khilafiah dalam Islam Perspektif Ilmiah” dan buku “Dari Hati ke Hati”. Sementara drh. Eka Nur Prasetya alias Mommy ASF seorang penulis novel yang ramai diperbincangkan publik usai tulisannya di salah satu aplikasi media social pada tahun 2019 diangkat dalam sebuah serial dengan judul “Layangan Putus”. (NRH/RDM/RH)

BATOLA – Sejak disahkannya pada tahun 2015 lalu, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu tampaknya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Hal inilah yang mendasari Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Siti Nortita Ayu Febria melakukan sosialisasi Perda tersebut kepada masyarakat kecamatan Mandastana dan Alalak, Sabtu (15/1).

”Sosialisasi Perda ini sudah pernah kami laksanakan sekitar tiga bulan lalu, dan kami menemukan beberapa warga kurang memahami dan tidak mengetahui adanya Perda ini. Jadi banyak warga kurang mampu yang terlibat masalah hukum tidak menggunakan bantuan hukum gratis ini karena ketidaktahuan mereka terhadap Perda ini,” katanya.

Srikandi Partai Gerindra yang akrab disapa Ibu Tatum ini menjelaskan keberadaan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang ingin mendapatkan keadilan, namun terhambat permasalahan keuangan yang tidak memungkinkan seperti menyewa jasa kuasa hukum atau pengacara dalam kasus yang mereka hadapi.

“Mudah-mudahan melalui sosper ini, masyarakat bisa lebih memahami dan memanfaatkan fasilitas bantuan hukum gratis yang diberikan Pemprov Kalsel serta menyebarluaskannya ke orang-orang di lingkungan mereka,” harapnya.

Sementara, salah satu nara sumber dalam kegiatan ini, Rommy Rahmat Rezeki mengimbau agar masyarakat kurang mampu yang terlibat masalah hukum tidak perlu takut untuk memanfaatkan bantuan hukum gratis yang difasilitasi oleh Pemprov Kalsel.

“Jadi selama tidak ada putusan dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut sebagai terdakwa atau terpidana, secara tidak langsung masih disangkakan, jangan pernah takut untuk meminta bantuan hukum gratis kepada pemerintah karena hal ini berdasarkan adanya Perda ini,” imbaunya.

Untuk diketahui, syarat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis telah diatur dalam Pasal 13 Perda Nomor 10 Tahun 2015 yaitu pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan, permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum serta melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum dan dokumen yang berkenaan dengan perkara. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mengantisipasi tingginya harga gula pasir putih, dengan menggelar rapat koordinasi bersama Bank Indonesia, Reskrimsus Polda Kalsel, Bulog dan pelaku usaha distributor di Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Birhasani, pada Senin (17/1) mengatakan, saat ini harga gula pasir putih, setelah natal dan tahun baru mengalami kenaikan. Perkilonya dikisaran Rp14.000 dan Rp15.000. Hal itu disebabkan musim panen tebu sudah lama berakhir, musim giling dan produksi sudah berakhir sejak Juli dan Oktober lalu, otomatis hingga sekarang beberapa pabrik gula ada yang tidak berproduksi.

“Ketersediaan gula pasir putih memang menurun, maka perlu dilakukan antisipasi,” ucapnya

Birhasani menjelaskan, pihaknya meminta
seluruh pelaku usaha distributor di Kalimantan Selatan, untuk menjaga stok dan berupaya meningkatkan pasokan barang dengan cara mencari pabrik gula baru di luar daerah.

“Kami siap mengawal dalam memberikan informasi dengan pabrik gula diluar Kalsel,” jelasnya.

Lebih lanjut Birhasani mengimbau, para distributor gula di Kalimantan Selatan, agar tidak menaikkan harga yang tidak wajar di pasaran, jangan sampai terjadi penimbunan barang serta melakukan distribusi dengan mengutamakan daerah kabupaten/kota.

“Reskrimsus Polda Kalsel beserta Polres kabupaten/kota, kita minta meningkatkan pengawasan, mencegah penimbunan barang,” katanya

Birhasani meminta, seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang, jangan melakukan aksi memborong gula pasir. Pemerintah daerah terus berupaya ketersediaannya tetap mencukupi, meski terjadi kenaikan harga yang masih wajar.

“Semoga di Februari ini gula mentah dari import akan datang, nanti diolah oleh semua pabrik di Indonesia, supaya terjadi penurunan harga di pasaran,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Rindam VI/Mulawarman, pada Senin (17/1).

Kedatangan Pangdam VI/Mulawarman disambut prajurit di kiri kanan jalan dan tarian Baksa Kambang serta dilaksanakan kegiatan penanaman pohon secara simbolis. Selanjutnya, Pangdam memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit Rindam VI/Mulawarman, dan menyatakan suasana kerja di satuan tidak boleh tegang, namun harus menyesuaikan. Sehingga komunikasi dapat berjalan lancar di satuan.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, acara tersebut dihadiri para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Rindam VI/Mulawarman serta Persit KCK Rindam VI/Mulawarman.

“Terkait Rindam, ada peran yang sangat penting yaitu pelatih yang hebat akan menghasilkan prajurit yang hebat. Pelatih sangat menentukan, sehingga apabila ada kursus kepelatihan, ilmu yang diperoleh saat kursus harus disampaikan kepada jajaran di satuan agar dapat menyesuaikan sistem yang telah diperoleh,” ucap Pangdam saat memberikan sambutan.

Lebih lanjut Pangdam mengatakan, mekanisme latihan bertahap, bertingkat dan belanjut harus diberlakukan di satuan. Sehingga apa yang menjadi hak peserta didik juga tetap dapat diberikan.

“Ibu-ibu Persit juga harus memahami pekerjaan suaminya, sehingga mampu mendukung kinerja suami. Apabila ingin ada regenerasi prajurit, maka seluruh prajurit harus mempersiapkan anaknya dengan latihan yang baik agar bisa menuntaskan segala persyaratan dalam tes,” jelasnya.

Pangdam juga berpesan, untuk bijak menggunakan media sosial agar terhindar dari pelanggaran dan bahaya yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan satuan.

Pengarahan ini dilakukan secara interaktif dan lebih banyak tanya jawab antara Pangdam VI/Mulawarman serta seluruh peserta.

Pada kunjungan tersebut Pangdam VI/Mulawarman didampingi oleh Irdam VI/Mulawarman, Danrem 101/Antasari, Danrindam VI/Mulawarman, Asops Kasdam VI/Mulawarman, Dandeninteldam VI/Mulawarman, dan Ketua Persit KCK PD VI/Mulawarman serta pengurus. (PENREM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Topografi dan geografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terbagi atas empat kawasan yakni daerah rawa, dataran, pegunungan dan kepulauan. Kondisi ini berdampak pada infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah daerah terpencil jauh dari akses perkotaan.

Dilatari kondisi tersebut, Pemprov Kalsel kembali melanjutkan program pembangunan sekolah baru tingkat SMA/SMK di daerah daerah terpencil.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prov Kalsel, Yusuf Effendi, mengatakan, sejak tahun 2017 – 2021, pihaknya telah mendirikan  12 unit sekolah baru (USB) tingkat SMA/SMK.

“Ditahun ini, kita akan membangun 5 unit sekolah baru SMA, SMK, SLB, di beberapa daerah Kabupaten, antara lain Kabupaten Banjar,Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Kabupaten Batola,” ungkapnya belum lama tadi.

Selain USB, Yusuf menyebut sejak tahun 2017 kemarin, pihaknya juga sudah membangun sebanyak 336 Ruang Kelas Baru (RKB). Dimana hal ini juga merupakan salah satu program untuk mendongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), serta Angka Lama Harapan Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

“Ini merupakan salah satu upaya kita untuk melakukan pemerataan perluasan akses pendidikan,” tambahnya.

Terkait pemerataan mutu pendidikan, pihaknya terus melakukan upaya optimalisasi terhadap delapan standar pendidikan.

Standar itu terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), pengelolaan, pembiayaan dan penilaian, yang antara lain dapat ditunjukkan seperti meningkatkan kesejahteraan GTK Non PNS yang berjumlah 5.375 orang agar meningkat kinerjanya.

“Kita sedang berupaya meningkatkan nilai upah guru non PNS, agar mengikuti dinamika Upah Minimum Provinsi (UMP),” jeslasnya.

Kemudian, pihaknya menambahkan program BOS dari pemerintah pusat dengan program BOSDA melalui APBD Provinsi Kalsel serta juga meningkatkan jumlah guru untuk mengikuti PPG melalui APBD Provinsi Kalsel agar terwujud guru yang profesional dan angka capaian sementara tahun 2020 sudah 74,36 persen.

“Mudah mudahan ini terus berjalan, dan bisa terus kita optimalkan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerahkan sebanyak 112 ribu vial vaksin COVID-19, untuk program vaksinasi anak usia 6-11 tahun kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Kota.

Paman Birin menyerahkannya kepada Perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Tapin di gudang farmasi Dinkes Provinsi Kalsel di Landasan Ulin, pada Jum’at (14/1) malam.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, yang telah mengirimkan vaksin ke Banua.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengirimkan vaksin, kehadiran negara adalah untuk melindungi rakyatnya,” ucapnya.

Dirinya berharap, Pemerintah Kabupaten Kota yang telah menerima vaksin untuk anak segera bergerak melakukan vaksinasi.

“Seperti arahan Bapak Presiden, setelah vaksin datang segera habiskan,” katanya.

Disampaikan Paman Birin, untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan besar perlu kolaborasi semua pihak termasuk proses vaksinasi.

Menurut Paman Birin, vaksinasi anak untuk mendukung keamanan dan keselamatan agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik secara langsung di sekolah.

“Hari ini anak-anak kita butuh belajar tatap muka, jadi semuanya harus kita lindungi,” sebut Paman Birin.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim mengatakan, kedatangan vaksin akan dilakukan secara bertahap.

“Kali ini sebanyak 112.760 vial yang datang, nanti datang lagi,” sebutnya.

Menurutnya, untuk percepatan vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun,  memerlukan 440 ribu vaksin Sinovac. Dirinya berharap angka tersebut dapat terealisasi secepatnya.

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Arditya Ari mengucapkan terima kasih  atas alokasi vaksin Sinovac yang pihaknya terima.

Dia mengatakan, Dinkes Tanah Bumbu segera berkoordinasi dengan Polres TNI dan Dinas Pendidikan untuk vaksinasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Januari 2022 ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel sudah menemukan dua kasus tambang illegal. Yakni, illegal logging dan tambang emas tradisional yang beroperasi tanpa izin. Hal ini disampaikan, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel Pantja Satata belum lama tadi.

Pantja mengatakan, untuk aktivitas tambang emas ilegal diawal tahun 2022 ini telah pihaknya temukan di Desa Matang Kanas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

“Lokasinya di atas lagi (dari sebelumnya). Di sini memang kami jadwalkan patroli rutin, karena masih banyak warga yang melakukan penambangan emas ilegal,” ucap Pantja Satata

Sementara itu, terkait aktivitas illegal logging, Pantja menyampaikan, bahwa pada 6 dan 7 Januari pihaknya menemukan 14 kubik kayu tidak bertuan di Desa Mantewe dan Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Tanah Bumbu. Kayu tersebut dipastikan hasil dari illegal logging. Penemuan kayu itu ujarnya, berdasarkan laporan masyarakat ke KPH Kusan.

“Saat menerima laporan, petugas langsung ke lokasi dan menemukan ada tumpukan kayu. Barang bukti kini diamankan di KPH Kusan, karena kata Pantja terlalu jauh dibawa ke Banjarbaru,” tutup Pantja.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel Haris Setiawan menyampaikan, untuk mengamankan kawasan hutan patroli secara intens dilaksanakan oleh jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

“Kami akan upayakan lebih intensif dan semoga upaya tersebut mampu mencegah dan mengurangi illegal logging,” ungkap Haris.

Menurut Haris, melalui patroli yang ketat, petugas berulang kali menemukan tumpukan kayu yang diduga dari aktivitas illegal logging. Namun, tidak menemukan pelakunya.

“Selama ini pihaknya memang kesulitan mengungkap pelaku penebangan liar. Karena setiap kali ada temuan kayu, petugas tidak menemukan pemiliknya,” tutupnya. (DISHUTKALSEL-MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Progres pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terbagi menjadi dua unsur yakni CPNS dan CPPPK (Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hampir selesai.

Hal ini disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Sulkan belum lama tadi.

Sulkan menyampaikan, untuk pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) sudah selesai hingga tahap pemberkasan, dan sedang berlangsung ke tahap pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK.

“Sedangkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat ini sedang berlangsung tahap pemberkasannya terhitung sejak tanggal 7 hingga 21 Januari mendatang,” ungkap Sulkan

Sulkan menambahkan, Berdasarkan data dari BKN Regional 8 Banjarmasin, jumlah peserta yang lulus untuk Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kategori non guru sebanyak 72 orang dan untuk kategori CPNS sebanyak 365 orang.

“Untuk CPPPK Kategori guru ada sekitar 1600 yang selesai tahap pemberkasan atau dinyatakan lulus,” lanjut Sulkan.

Sulkan melanjutkan, terkait pengadaan CPPPK Kategori guru, seleksi pengadaan dibawahi langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten-Kota.

“Untuk CPPPK guru ini seleksinya tidak dibawahi BKD tetapi langsung dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing daerah” lanjut Sulkan.

Lebih jauh Sulkan menjelaskan, dengan jumlah lulusan CPNS tersebut, masih belum bisa memenuhi formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni sekitar 432 formasi.

“Memang masih belum bisa memenuhi semua formasi yang kita buka. Jadi formasi yang masih kosong ini akan kita masukkan lagi di pengadaan tahun ini jika memang kedepannya dari kementerian ada membuka kembali pengadaan CASN,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel pada Kamis (13/1) sore kembali mengumpulkan sejumlah perusahaan yang selama ini memanfaatkan air permukaan di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, yang bertempat Bertempat di salah satu hotel berbintang di kota Banjarbaru.

Para perwakilan perusahaan tersebut mengikuti diskusi terfokus kajian imbal jasa lingkungan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, usulan model bisnis dan kelembagaan.

Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (PPH) Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel Warsita menyampaikan, diskusi digelar untuk membangun kebersamaan dengan para perusahaan terkait rencana imbal jasa lingkungan Tahura Sultan Adam.

Kebersamaan dengan sejumlah perusahaan yang memanfaatkan air permukaan di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam sangat diperlukan, dikarenakan bertujuan untuk rencana imbal jasa lingkungan Tahura Sultan Adam. Serta skema kerjasama dengan perusahaan untuk imbal jasa lingkungan. Di sini juga membahas terkait bagaimana skema kerjasama dengan perusahaan untuk imbal jasa lingkungan,” ucap Warsita.

Warsita menambahkan, dalam diskusi ini, para perusahaan pengguna air permukaan di Tahura yang hadir, seperti PLTA, PDAM, industri air minum kemasan dan lain-lain telah sepakat memberikan kontribusi untuk keberlanjutan air Tahura.

“Salah satunya dengan mningkatkan tutupan lahan,” ucapnya.

Warsita melanjutkan, Terkait bagaimana skema kontribusi perusahaan nanti, pihaknya akan meminta masukan dari perusahaan dan stakeholder terkait, yang kemudian dikaji oleh Global Green Growth Institute (GGGI), jasa imbal dalam bentuk apa yang bagus diberikan perusahaan.

“Keberadaan jasa lingkungan di Tahura Sultan Adam ujar dia, kini menjadi magnet dan dimanfaatkan beberapa pihak, baik secara komersial maupun non komersial. Salah satunya adalah pemanfaatan air untuk pemenuhan kebutuahn listrik, air bersih dan air minum dalam kemasan,” tutup Warsita.

Seperti diketahui, kajian imbal jasa lingkungan merupakan satu dari 15 instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017. Instrumen lingkungan hifup dijalankan dengan mengedepankan 4 prinsip, yaitu sukarela, berbasis performa, berpihak pada petani kecil serta melibatkan berbagai pihak. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Media digital saat ini menjadi salah satu tujuan utama masyarakat dalam mencari suatu informasi. Memanfaatkan kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prov Kalsel melalui bidang kebudayaan membuat Podcast (siaran) Kesenian yang disiarkan melalui kanal youtube “bid kebudayaan kalsel”.

Kepala Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan Disdikbud Prov Kalsel, D. Sunjaya Adhiarso, mengatakan podcast ini merupakan hasil implementasinya dari Diklat Inovasi Kesenian yang dilaksanakan pada akhir tahun kemarin.

“Kita mulai podcast ini mulai pertengahan bulan November tahun kemarin,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Jumat (14/1).

Tujuan pembuatan podcast, diakuinya, agar masyarakat di Kalsel dapat mengetahui informasi kebudayaan khususnya kesenian yang ada di banua ini.

“Karena saat ini media digital menjadi sumber informasi tercepat yang sampai ke publik, makanya kita lakukan inovasi ini, agar masyarakat tidak buta tentang kesenian di daerahnya sendiri,” tuturnya.

Sejauh ini, sudah ada 4 narasumber yang ikut berpatisipasi dalam memperkenalkan kesenian Kalsel. Diantaranya dari Seni Bapandung yaitu Abdus Sukur, seni Madihin yaitu Ferdi Irawan, kemudian dari kuliner khas kalsel Master Chef Agus Sasirangan, serta salah seorang seni anyaman purun yang langsung dari kampung Purun Banjarbaru.

“Sementara ini setidaknya kita lakukan podcast ini minimal satu bulan sekali,” jelasnya.

Kedepannya, diharapkan podcast ini dapat merambah ke cakupan yang lebih luas, seperti membahas kebudayaan, warisan budaya serta sejarah Kalsel. (SYA/RDM/RH)