Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ibu ke 94 Tahun 2022 yang tergabung dari unsur Pemda, TNI dan Polri melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Banjarbaru, Kamis (8/12).

Kegiatan ini dirangkai dengan upacara yang dipimpin langsung Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 101 PD VI/Mulawarman, Agustin Rudi Puruwito, sekaligus ditandai peletakan bunga secara simbolis di depan tugu Makam Pahlawan.

Tak lupa, penyelenggaraan Hari Ibu ke 94 itu juga diiringi dengan tabur bunga bersama yang diikuti seluruh panitia pelaksana di Taman Makam Pahlawan, di Banjarbaru.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalsel, Adi Santoso, mengharapkan, dengan adanya pelaksanaan tersebut tentunya dapat mewarisi nilai-nilai positif yang menginspirasi serta dapat mengabdikan diri layaknya pejuang.

“Seluruhnya untuk berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, sebagai rangkaian dalam memperingati Hari Ibu, kegiatan ziarah ini juga tentu diharapkan mampu lebih memperkuat jiwa patriot bangsa sebagai pengabdian dalam bernegara.

“Ini memang merupakan agenda dalam peringatan Hari Ibu ke 94 Tahun 2022,” tutupnya.

Hadir pada kegiatan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, didampingi jajaran Dinas PPPA beserta Panitia Pelaksana Hari Ibu ke 94 dari unsur TNI/Polri. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi diganjar penghargaan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran di tahun 2022 pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 yang digelar di Gedung Ideham Chalid Banjarbaru, Rabu (7/12).

Penghargaan ini diraih Kanwil Kemenkumham Kalsel yang termasuk kategori pagu besar dengan jumlah diatas 10 satker, atas kinerja maksimal dalam pelaksanaan kinerja anggaran di 22 satker yang ada. Kategori pagu besar ini dipuncaki oleh Kementerian Keuangan Kalsel di peringkat I, disusul Kanwil Kemenkumham Kalsel di peringkat II dan Polda Kalsel berada di peringkat III.

Gubernur Kalimantan Selatan yang pada kesempatan ini menyerahkan langsung penghargaan Menteri Keuangan kepada K/L Terbaik dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 mengajak untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk mamajukan Banua Kalsel.

“Mari kita bersama tetap semangat untuk bergerak Bersama mewujudkan cita-cita untuk memajukan Banua, bangsa, dan Negara,” ucap Sahbirin.

Hal ini direspon optimis oleh Kakanwil yang bertekad kedepan akan semakin meningkatkan prestasi baik yang sudah diraih ini.

“Apresiasi ini tentu jadi motivasi bagi kami dan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran serta meningkatkan sinergitas juga kolaborasi dengan berbagai pihak terkait,” ucapnya usai menerima DIPA T.A. 2023 dan penghargaan yang turut disaksikan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah dan Supian HK selaku Ketua DPRD Kalsel. (KANWIL.KEMENKUMHAM.KALSEL-RDM/RH)

BANJARMASIN – Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan audiensi ke Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (7/12).

Staf Fundrising LAZISMU Kalsel, Muhammad Akmal Fadillah mengatakan dalam audiensi tersebut, pihaknya menyampaikan beberapa program unggulan, antara lain Kampung Berkemajuan, Desa Binaan Mualaf dan Da’i Mandiri.

“Tiga program unggulan ini merupakan anak program sosial dakwah, yang menjadi salah satu pilar LAZISMU Kalsel,” katanya kepada wartawan, usai menghadiri audiensi.

Akmal juga berharap LAZISMU Kalsel dan pihak DPRD Kalsel akan selalu bermitra dan bersinergi, baik di bidang sosial, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin memberikan apresiasi dan menyambut baik terhadap program-program yang dilaksanakan LAZISMU Kalsel. Ia menilai program-program tersebut sangat patut mendapatkan dukungan dari semua pihak.

“Terutama program-program yang terkait perekonomian, kesehatan dan sebagainya,” jelasnya.

Lutfi berharap LAZISMU Kalsel bisa bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga peran mereka bisa lebih ditingkatkan di tengah masyarakat.

Selain itu, Lutfi juga berharap zakat gaji PNS di Kalsel segera bisa terlaksana yang nanti pemanfaatannya bisa disebar tidak hanya ke BAZNAS, tetapi juga ke lembaga-lembaga amil zakat yang sudah memiliki program-program dan pengalaman dalam mengelola zakat sehingga zakat gaji PNS ini bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas mengharapkan masyarakat di Provinsi Kalsel mengetahui Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan terhadap Pasal 74 yang mengatur tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu, ia menggelar sosialisasi peraturan tersebut agar masyarakat bisa memahami, terutama ketentuan penghapusan data STNK yang mati karena tidak membayar pajak selama dua tahun dimana ketentuan ini akan diberlakukan pada tahun 2023 mendatang.

“Kendaraan yang pajaknya telah mati lima tahun dan berjarak dua tahun kemudian tidak diisi maka akan dihapuskan dari data kendaraan bermotor,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/12).

Suripno mengungkapkan di Kalsel sendiri diperkirakan pajak kendaraan yang tidak dibayarkan sekitar Rp800 miliar. Sehingga diharapkan melalui kebijakan ini maka permasalahan pajak ini bisa diminimalisir

Sementara, Pamin 3 Sistnk Subditregid Ditlantas Polda Kalsel, IPDA Nova Anggraeni selaku narasumber kegiatan, menjelaskan aturan penghapusan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74 yang menyebutkan bahwa penghapusan regident kendaraan dilakukan bagi kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku STNK-nya.

“Namun sebelum penghapusan data kendaraan bermotor dilakukan, petugas regident ranmor akan mengirimkan surat peringatan pertama, kedua dan sampai ketiga. Apabila pemilik ranmor mengabaikannya maka akan dihapus data regident ranmornya dan tidak dapat diregistrasi kembali. Ketentuan ini akan diberlakukan pada tahun 2023 mendatang,” terangnya.

Untuk data kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak pada tahun 2021, lanjutnya ada sebanyak 8 jutaan se Indonesia. Sementara di Kalsel, ada sekitar 70 ribuan kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak.

Sosialisasi Undang Undang Lalulintas tersebut mendapat sambutan hangat dari para peserta ditandai dengan banyaknya pertanyaan seperti masalah balik nama karena KTP pemilik awal tidak ada lagi dan sebagainya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V APEKSI regional Kalimantan yang digelar di Kota Banjarbaru. Muskomwil V ini diselenggarakan di salah satu Hotel Berbintang di Kota Banjarbaru pada Rabu (7/12), dan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno.

Sekedar diketahui, Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan membahas terkait pembangunan infrastruktur guna menunjang Ibu Kota Negera (IKN) di Kalimantan dan penunjukkan Ketua APEKSI Regional Kalimantan periode 2022-2025.

Gubernur Kalimantan Selatan melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suparno mengatakan, untuk menunjang IKN di Kalimantan Timur, Provinsi Kalsel harus siap sebagai pintu gerbang IKN ini.

“Tema yang diangkat pada Muskomwil V asosiasi APEKSI regional Kalimantan kali ini adalah APEKSI dimasa transisi dan peran dalam pembangunan ibu kota. Tema ini sangat relevan dikarenakan sejalan dengan arah pembangunan di Provinsi Kalimantan,” ucap Suparno.

Dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, sehingga kota maupun kabupaten di Kalimantan harus bisa bersinergi dan berperan aktif, terhadap kemajuan pembangunan nasional. Sehingga mampu memetakan dan memaksimalkan potensi daerah di wilayah masing masing, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

“Dengan adanya APEKSI ini, dapat menjadi sinergi semua pemerintah kota di Kalimantan dapat berjalan baik, serta kerjasama dan silaturahmi antar Wali Kota bisa terjalin dengan baik, pembangunan kota semakin merata,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, Muskomwil V merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi dan kajian mendalam terhadap isu strategis. Sehingga diharapkan semua agenda Muskomwil V dapat berjalan lancar dan sukses, serta menghasilkan masukan dan rekomendasi sesuai tema, yakni APEKSI dimasa transisi.

“Dari Muskomwil ini, kita bisa menyokong IKN di Kalimantan dengan beberapa program yang sudah disepakati bersama. Jangan sampai kita sebagai tuan rumah hanya sebagai penonton, tetapi juga harus ikut bersiap untuk menyambut IKN,” ucap Aditya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah menyampaikan, pihaknya mendukung penuh Muskomwil V APEKSI regional Kalimantan, di Kota Banjarbaru.

APEKSI adalah suatu wadah bagi Kota – Kota di Kalimantan untuk saling bersinergi, bersama – sama memantapkan tujuan dan berkolaborasi dalam hal berbagai tantangan isu strategis dan mencari jawaban untuk masa depan. topik yang dibahas pada Muskomwil V APEKSI regional Kalimantan di Banjarbaru ini, yakni pembangunan infrastruktur, sehingga kota-kota di Kalimantan, dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ibu kota negara baru.

“Kami mengharapkan para pengurus APEKSI regional Kalimantan, dapat memperjuangkan aspirasi daerah untuk diperjuangkan ke Pemerintah Pusat. Sehingga pembangunan daerah – daerah regional Kalimantan akan berkesinambungan dengan Ibu Kota Negara (IKN),” harap Fadliansyah.

Muskomwil V APEKSI dimasa transisi tersebut, selain dihadiri Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, dan Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, juga dihadiri Walikota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Khairul, Walikota Bontang Provinsi Kaltim Basri Rasie, Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, Sekda Kota Samarinda Provinsi Kalteng Hero Mardanus, Staff Ahli Kota Singkawang, Asisten Walikota Balikpapan, serta seluruh Kepala SKPD Lingkup Kota Banjarbaru. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai, tingginya biaya non bahan pokok menjadi penyebab inflasi.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM, pada Rabu (7/12) menjelaskan, pada November 2022, Kalsel mengalami inflasi tahunan (year on year) yang masih tinggi, yaitu 7,06 persen, meski sudah turun lebih rendah dibandingkan inflasi Oktober 2022, penyebab inflasi didorong tingginya harga atau biaya non bahan pokok (bapok).

“Penyumbang inflasi ini seperti biaya transportasi, rekreasi keluarga, olahraga, BBM, dan tarif PDAM,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, berdasarkan data BPS Kalsel menunjukkan, dalam tiga bulan terakhir, berhasil mengendalikan harga bahan pokok, melalui upaya pemenuhan ketersediaan pasar murah pengawasan dan inspeksi, penyebabnya sejak Januari – November terjadi inflasi diatas satu persen, khususnya di tiga kabupaten dan kota.

“Data BPS menunjukkan Kalsel sulit keluar dari angka inflasi tujuh persen, sekalipun empat bulan terakhir ini Kalsel deflasi,” jelasnya

Birhasani berharap, TPID Kalsel ke depan juga memfokuskan perhatiannya kepada upaya pengendalian non bapok, sehingga terjadi keseimbangan antara upaya pengendalian bapok dengan non bapok.

“Kita berharap partisipasi aktif pihak-pihak yang menangani masalah itu,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan petikan dari Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) APBN tahun 2023, kepada pengguna anggaran di Kalimantan Selatan, pada Rabu (7/12) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Penyerahan ini sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2023, dan juga menjadi rangkaian acara penyerahan DIPA dan TKD oleh Presiden, Joko Widodo di istana negara pada 1 Desember 2022 lalu.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah menjelaskan, alokasi APBN untuk provinsi Kalsel tahun 2023, adalah sebesar 31,38 trilyun rupiah. Tumbuh sebesar 9,28 persen dibanding alokasi tahun 2022.

“Belanja pemerintah pusat untuk Kementrian/Lembaga dialokasikan sebesar 8,12 trilyun rupiah, dan TKD sebesar 23,62 trilyun rupiah. Belanja pemerintah pusat mengalami penurunan 3,20 persen, namun sebaliknya untuk TKD justru naik 14,43 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) pada beberapa kabupaten penghasil,” papar Sulaimansyah.

Sulaimaniyah menambahkan, alokasi TKD tahun 2023 pada seluruh pemerintah daerah mengalami kenaikan signifikan, dengan kenaikan tertinggi berada di kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan.

“TKD 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Tujuannya adalah mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian daerah,” tutupnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, kembali menyampaikan pesan khusus Presiden, Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk provinsi Kalimantan Selatan.

“Kepala daerah harus memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing – masing secara detil, dan mempercepat realisasi belanja. Mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2023 tidaklah mudah,” pesan Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.

Kepada pimpinan satuan kerja/SKPD, Gubernur juga mengingatkan agar segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran, sesuai dengan rencana kegiatan.

“Selain bekerja cepat dan responsif, pengguna anggaran juga harus mengendepankan aspek akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.

Pada acara yang sama, Gubernur Kalsel juga memberikan apresiasi atas prestasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan belanja Kementrian/Lembaga maupun TKD. Apresiasi itu berupa penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Pemda yang memperoleh opini WTP tahun 2021. Selain itu, diserahkan pula penghargaan kinerja terbaik atas pelaksanaan anggaran tahun 2022, dan pemerintah daerah terbaik dalam kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Triwulan III tahun 2022. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, memulai peletakan batu pertama masjid raya Syech Muhammad Arysad Al-Banjari, disusul oleh para alim ulama, Forkopimda Kalsel serta Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Rabu (7/12).

Masjid yang terletak dikawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru ini, dibangun dilahan seluas kurang lebih 11,75 hektare dengan luas bangunan 4.650 m2 dan diperkirakan mampu menampung 3.000 jamaah.

Pembangunan masjid akan dimulai tahun 2023 mendatang. Progresnya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan.

“Kita berharap kaum muslimin dan muslimat di Kalsel mendoakan mudah-mudahan dapat selesai sesuai dengan harapan kita bersama,” pesan Sahbirin.

Masjid yang menggunakan ulama tersohor “Datu Kalampayan” ini diakui Sahbirin, atas dasar kesepakatan para ulama Banua.

“Semoga masjid ini monumental, kalau di Banjarmasin ada masjid raya yang dinamakan dengan kitab karangan beliau yakni Sabilal Muhtadin, dan disini atas kesepahaman para ulama dan habaib kita namakan masjid raya Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari,” ungkapnya.

Dilengkapi dengan kolam hampir separuh luas lahan, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan mengatakan, pembangunan masjid milik Pemprov Kalsel ini menelan biaya kurang lebih Rp 243 miliar menggunakan sistem anggaran multiyears tracking atau lebih dari 1 tahun.

“Ini kita bangun secara bertahap, pada tahap kedua di tahun 2023 pembayarannya kurang lebih Rp 80 miliar sementara di tahun 2024 sebesar Rp 41 miliar,” bebernya.

Solhan menyebut masjid ini akan berkonsep tropis agar memaksimalkan angin dan cahaya alami masuk ke dalam bangunan. Sehingga mampu memangkas penggunaan energi listrik.

Selain itu Solhan mengaku konsep bangunannya juga akan mengadaptasi nilai budaya dengan ciri khas yang kuat guna menjadikan semua ikon keagamaan tidak meninggalkan akar budaya.

“Pembangunan masjid akan menggunakan perpaduan Rumah Limas dengan simbol burung enggang yang bertengger di atas pohon hayat,” paparnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Demi membantu penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Selatan (Kalsel), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalsel meluncurkan program ZMART, beasiswa BAZNAS dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar, di gedung Idham Chalid Setda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (6/12).

Sedikitnya ada 100 ZMART atau saudagar BAZNAS yang dilaunching pada kegiatan tersebut.

Pimpinan BAZNAS RI, Saidah Sakwan mengatakan, peluncuran ini menjadi bagian penting untuk ikut membantu kebijakan Pemprov Kalsel untuk segera menurunkan angka kemiskinan.

Saidah mengaku pihaknya akan melakukan pendampingan mulai dari infrastruktur penjualan, manajemen logistik dan kapasitas building kepada para saudagar BAZNAS.

“Saya berharap dengan pendampingan yang dilakukan melalui dana zakat, maka para penerima zakat (mustahik) ini akan secepatnya keluar menjadi pemberi zakat (muzakki),” ucapnya.

BAZNAS juga melakukan perbaikan 50 rumah tidak layak huni di Kalsel yang diberikan kepada mustahik agar kualitas kehidupan mereka bisa layak dan sehat.

Sementara dari program beasiswa diberikan 50 mahasiswa di Kalsel.

“Beasiswa ini menjadi simpul percepatan generasi muda agar bisa naik kelas dari mustahik menjadi muzakki,” tuturnya.

Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mendukung program RTLH dan ZMART yang dilakukan BAZNAS. Apalagi menurutnya, bantuan ini sangat diperlukan untuk pengendalian inflasi saat ini.

“Kita berharap penerima bisa memanfaatkan secara baik, apalagi pedagang kecil ini dibina dari produsen langsung ke distributor sehingga memangkas rantai pasok, dan  pendapatan pengusaha semakin meningkat,” ujarnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus berlangsung, baik di pusat hingga daerah. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan (Kalsel) yang melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai bermasalah ke DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (6/12).

Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Muhammad Yogi Ilmawan dalam orasinya mengatakan ada tiga tuntutan yang disampaikan ke DPRD Kalsel yaitu menuntut DPRD Kalsel untuk menyatakan sikap secara tegas menolak pengesahan Rancangan KUHP Bermasalah dan menuntut DPRD Kalsel untuk mendesak DPR RI mencabut atau menghilangkan pasal-pasal bermasalah.

“Menuntut DPRD Kalsel untuk mendesak DPR RI menunda pengesahan Rancangan KUHP bermasalah secara keseluruhan sampai DPR RI serta stakeholder terkait melakukan Pengkajian Ulang Draft Rancangan KUHP,” tegasnya.

BEM se-Kalsel juga menyatakan terus mengawal RKUHP yang telah resmi disahkan menjadi UU oleh DPR RI, dalam rapat paripurna di Senayan Jakarta, berbarengan waktunya dengan aksi unjuk rasa.

Sementara, usai menemui mahasiswa, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas, mengatakan pihaknya telah menyalurkan aspirasi mahasiswa tentang penolakan RKUHP ke DPR RI pada 6 Juni 2022 lalu dan DPRD Kalsel menjembati pembatalan RKUHP bermasalah.

“Ada 14 pasal yang krusial, sehingga kita minta usulkan agar pasal-pasal itu dikoreksi kembali atau jika mungkin pasal itu dicabut,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Suripno, setelah ada tuntutan mahasiswa kali ini jadi bertambah ketimbang penolakan RKUHP yang pertama, sehingga totalnya sebanyak 34 pasal yang dinilai bermasalah untuk diusulkan dibatalkan dalam RKUHP.

“Setelah kita berdiskusi dengan mereka, kita kemudian mengakomodir 34 pasal itu untuk menjadi tuntutan Kalsel pembatalan RKUHP,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)