Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Bank Kalsel kian gencar berakselerasi dikancah daerah, sebagai bentuk kesiapan mengahadapi tantangan yang kian sengit, sekaligus menjaga komitmen untuk berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian daerah sebagaimana amanah pemegang saham.

Hal ini ditunjukkan dengan kinerja di Triwulan I tahun 2023 ini, yang menunjukkan hasil positif dibanding tahun sebelumnya.

Posisi aset Bank Kalsel per 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp22,16 trilyun, tumbuh 26,22 persen dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp17,56 trilyun (yoy). Hal ini ditunjang dengan meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencatatkan capaian sebesar Rp17,38 trilyun, tumbuh 3,99 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp14,51 trilyun.

Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menjabarkan, raihan yang diperoleh DPK tersebut merupakan akumulasi dari capaian pada sisi Giro, Tabungan, dan Simpanan Berjangka (Deposito).

“Disisi Giro, kami berhasil mencatatkan pertumbuhan 40,19 persen dibanding tahun sebelumnya, dimana per tanggal 31 Maret 2023 ini, Giro Bank Kalsel tercatat sebesar Rp6,94 trilyun. Sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,95 (yoy). Pada sisi Tabungan, mampu menunjukkan nilai sebesar Rp4,44 trilyun, dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp3,82 trilyun (yoy), atau tumbuh sebesar 16,18 persen. Untuk Simpanan Berjangka, juga memberikan hasil yang positif, dimana per tanggal 31 Maret 2023, mencatatkan nilai sebesar Rp5,99 trilyun, tumbuh sebesar 4,58 persen, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp5,73 trilyun (yoy),” beber Fachrudin.

Lebih lanjut, Fachruddin juga memaparkan pertumbuhan kinerja keuangan Bank Kalsel dari sisi Kredit dan Pembiayaan. Per tanggal 31 Maret 2023, posisi Kredit dan Pembiayaan menunjukkan kontribusi positif terhadap pendapatan Bank Kalsel, dimana berhasil mencatatkan sebesar Rp13,74 trilyun, tumbuh 19,84 persen dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar Rp11,47 trilyun.

“Dengan capaian kinerja keuangan tersebut, per tanggal 31 Maret 2023 ini, Bank Kalsel berhasil mencatatkan Laba sebesar Rp113,05 miliar, dengan rasio BOPO masih berada dalam posisi wajar, yakni 78,52 persen Hal ini juga diperkuat dengan posisi NPL Gross yang masih menunjukkan dalam posisi sehat, yakni 3,12 persen,” tutur Fachrudin.

Atas pencapaian kinerja tersebut, tentunya patut disyukuri, dimana meskipun banyak dipengaruhi keadaan ekonomi global yang tidak menentu, kondisi kinerja keuangan Bank Kalsel tetap mampu bertumbuh positif.

Upaya pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) yang ditetapkan regulator sebesar Rp3 trilyun per 31 Desember 2024, menunjukkan progress yang positif. Dimana per 31 Februari 2023 telah berhasil mencatatkan Modal Inti sebesar Rp2,18 trilyun.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemegang Saham, Gubernur dan Bupati Walikota se-Kalimantan Selatan yang senantiasa memberikan dukungan, khususnya dalam upaya pemenuhan kewajiban yang ditetapkan regulator. Saat ini, seluruh Pemegang Saham telah merealisasikan komitmennya untuk melakukan penambahan modal bagi Bank Kalsel. Tentunya hal ini kian meningkatkan optimisme kami dalam upaya pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan regulator di tahun 2024,” ucap Fachrudin.

Selain para Pemegang Saham, tentunya juga terdapat pihak-pihak yang tak kalah penting memiliki peran terhadap penambahan modal kepada Bank Kalsel.

“Tak terkecuali juga kepada DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalsel, khususnya kepada Ketua DPRD dan Komisi II yang membidangi bidang perekonomian, yang telah merampungkan Perda Penyertaan Modal sampai dengan saat ini. Besarnya dukungan ini menjadikan kami semakin optimis mampu memenuhi ketetapan regulator, sekaligus memacu kami untuk berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, sebagaimana tagline kami Setia Melayani, Melaju Bersama,” pungkas Fachrudin.

Sebagai informasi, posisi share saham Bank Kalsel saat ini per 31 Maret 2023, menempatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan posisi share saham sebesar 23,89%. Selanjutnya diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan sebesar 10,37%, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin 9,34%, Pemkab Tanah Laut 8,06%, Pemkab Tabalong 7,25%, Pemkab Kotabaru 7,16%, Pemkab HSU 6,58%, Pemkab Batola 5,81%, Pemkab HST 5,26%, Pemko Banjarbaru 4,10%, Pemkab Tanah Bumbu 3,43%, Pemkab Tapin 3,40%, Pemkab HSS 3,20% dan Pemkab Banjar 2,17%.

Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank Kalsel, Pemprov Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai PSP yang dalam hal ini memiliki hak suara lebih tinggi dibanding Pemegang Saham lainnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelatihan Kepemimpinan bagi ASN di Kalimantan Selatan (Kalsel) harus diselenggarakan secara terbatas karena kurangnya anggaran.

Dari 839 usulan, tahun ini hanya 364 ASN di Kalsel yang tertampung untuk mengikuti pelatihan.

Plh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Ahmad Bagiawan menyampaikan, keterbatasan pelatihan ini sangat berdampak pada Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kalsel yang pada tahun lalu hanya mampu mencapai 63.68 dari target 72.

Akibat kurangnya anggaran, Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) tahun ini hanya digelar dua kali dengan jumlah peserta sebanyak 80 ASN se-Kalsel.

“Padahal banyak sekali pegawai pemerintah kita yang belum didiklat,” ujarnya, Senin (3/4).

Bahkan Bagiawan berujar, dari 200 ASN Pemprov yang diusulkan untuk mengikuti PKA tahun ini, hanya ada 17 orang yang diikutsertakan. Sementara peserta lainnya berasal dari Kabupaten/Kota.

“Karena tanggung jawab pelatihan kita untuk pegawai se Kalsel,” ungkapnya.

Menurut pria yang akrab disapa Haji Gia itu, permasalahan ini harus dipikirkan oleh instansi yang memiliki wewenang terhadap penyusunan anggaran seperti Bappeda Kalsel.

“Termasuk pula BKD yang memberikan data ASN ini, harusnya juga memberikan bantuan pada banggar atau penyusunan anggaran,” bebernya.

Keterbatasan pelatihan ini, ucapnya, juga berdampak pada pemasukan instansinya. Peserta yang tidak tertampung mengikuti pelatihan di BPSDMD Kalsel, akhirnya malah banyak yang memilih untuk ikut pelatihan di luar Kalsel.

“Padahal setiap peserta dari daerah yang ingin mengikuti pelatihan dikenakan biaya sebesar Rp 22 juta. Kalau semua tertampung pasti berdampak positif pada PAD kita,” bebernya. (SYA/RDM/RH)

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, terus berkomitmen untuk mendorong pendapatan kas daerah agar mampu terpenuhi. Hal ini diperlihatkannya saat menggelar Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) menyambangi Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Senin (3/4) petang.

“Selain bersilaturahmi dengan warga di sini, tentu saja, kami tak henti-hentinya menyampaikan sosialisasi perda. Seperti biasa saya tetap berkomitmen penguatan tentang pajak daerah karena di tempat satu ke lokasi lainnya belum tentu masyarakat tahu soal aturan baru terutama dalam perkembangan pembangunan termasuk peraturan-peraturan yang belum tersampaikan,” ujarnya.

Apalagi, ia juga tetap mendorong penerimaan kas Pajak Air Permukaan (PAP). Saat ini sektor pendapatannya terus digenjot sebagai bentuk optimalisasi atas perubahan angka yang mengalami kenaikan lebih dari seratus persen.

“Maka dari itu, harus ada kewajiban dari para pengusaha yang menggunakan air permukaan untuk membayar pajak dan kita ketahui ini belum maksimal,” ungkap politisi dari rumah banjar ini.

Terlebih, kata dia, sosialisasi yang digelar juga mendapat tanggapan positif dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel. Mengingat, langkahnya untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan kas daerah perlu didukung dan diapresiasi penuh.

“Kami sempat membahas ini di dewan dan saya menjalankan sesuai amanah saja selaku wakil rakyat yang berasal dari Kotabaru dan Tanah Bumbu. Hal itu juga sudah disampaikan kepada masyarakat karena penting sekali untuk diketahui,” ucapnya.

Selain mendorong pendapatan lainnya, wakil rakyat membidangi ekonomi dan keuangan juga turut mengapresiasi atas kesepahaman Polda Kalsel dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pasalnya, gedung pelayanan BPKB Dirlantas yang berlokasi di Taman Kapet Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu bakal dibangun.

“Akhirnya ada kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kepengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan ini patut kita diberikan apresiasi bersama,” jelasnya.

Maka dari itu, politisi dari fraksi Partai Golkar tersebut juga turut mengharapkan, wajib pajak dari seluruh leading sektor dapat benar-benar turut serta berpartisipasi agar pembangunan daerah mampu terwujud dengan baik hingga terealisasi.

“Kalau kita lihat tadi adalah infrastruktur jalan di Kotabaru ini banyak sekali PRnya berbeda dengan daerah lainnya. pajak yang diperjuangkan hari ini untuk kabupaten dan provinsi,” papar wakil rakyat yang kerap disapa Paman Yani tersebut.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif, mengungkapkan, dengan adanya perluasan Perda Pajak Daerah yang terus dilaksanakan itu ternyata juga turut berdampak positif terhadap penerimaan kas daerah.

“Ini sangat berimbas pada pendapatan kami. Terbukti pada Triwulan I saja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah melampaui target yaitu 25,56 persen atau Rp8.820.181.900. Tentu menandakan apa yang diinisasi Paman Yani sangat berefek terhadap PAD di UPPD Kotabaru,” ungkapnya.

Sebagai bentuk keseriusan, sebut Fahmi, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kotabaru bakal bekerja keras mencari potensi lainnya untuk peningkatan Pajak Air Permukaan (PAP).

“Kami juga sedang mengidentifikasi potensi baru untuk penerimaan PAP. Apalagi, kapal-kapal di sini menggunakan air tawar. Yang mana akan kami lakukan penelusuran mendalam,” tutur dia.

Pada kesempatan itu, selain menyempatkan buka puasa bersama dengan warga sekitar. Paman yani turut pula membagikan sembako sebagai bentuk perhatiannya di bulan Ramadan. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melakukan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus IV) yang diketuai Muhammad Yani Helmi dalam rapat di ruang Komisi II DPRD Kalsel, Jum’at malam (31/3).

Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menjelaskan, pihaknya telah melakukan kaji banding ke dua provinsi guna terus menggali informasi terkait Tatib DPRD tersebut, diantaranya provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

“Dari hasil kaji banding ke dua provinsi tersebut, kita mempelajari beberapa poin yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan DPRD yang nantinya kita susun,” katanya.

Paman Yani menambahkan pihaknya akan kembali mengagendakan rapat Pansus IV untuk terus mematangkan konsep rancangan peraturan DPRD, sebelum nantinya diadakan rapat finalisasi Peraturan DPRD.

“Kita apresiasi kepada rekannya anggota dewan yang hadir, dikarenakan baru saja landing dari tugas luar daerah, langsung berkenan hadir dalam rapat kembali di gedung DPRD Kalsel,” tuturnya.

Sementara itu, Tim Tenaga Ahli dalam pembentukan peraturan DPRD Kalsel, Wahyu menyebutkan, poin-poin yang didapat dari komparasi ke dua provinsi, diantaranya, di provinsi Jawa Timur kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai dasar hukumnya dimasukkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan atas hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur.

Sedangkan di DPRD Jawa Tengah didapat informasi bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi Nomenklatur nya adalah Penguatan Demokrasi Daerah, untuk materi dalam pelaksanaan bisa tentang Demokrasi, namun bisa juga tentang wawasan kebangsaan

“Inilah beberapa poin-poin yang didapat dalam kaji banding di dua provinsi, yang sudah di lakukan DPRD Kalsel, dari hasil tersebut ada beberapa poin yang dapat di masukan dalam rancangan peraturan DPRD yang akan kita bentuk,” terangnya.

Untuk diketahui, Rapat Pansus tersebut selain dihadiri oleh ketua dan anggota Pansus IV, juga menghadirkan Kepala Biro Organisasi Kalsel Galuh Tantri Narindra, perwakilan dari Biro Hukum Kalsel, serta Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini beserta jajaran. (NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Penggunaan teknologi digital sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan apa pun dibidangnya. Salah satu sektor yang paling membutuhkan transformasi digital adalah sektor publik atau pemerintahan karena pemerintah menangani banyak hal yang berkaitan dengan hidup manusia.

Berkenaan dengan hal itu, Komisi I DPRD Kalsel bersama Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel melakukan konsultasi terkait overview Kebijakan Integrasi Data untuk Kemudahan Pelayanan Publik ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) Republik Indonesia, Kamis (30/3).

Didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias selaku pimpinan rombongan, mengatakan perkembangan digital yang semakin pesat, membuat segala sesuatu bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Salah satu manfaat dari kecanggihan teknologi adalah sistem integrasi. Sistem terintegrasi dalam sektor publik akan membentuk sistem pelayanan publik yang menyeluruh sehingga pemerintah dapat menciptakan layanan terpadu yang bisa menyatukan berbagai macam layanan.

“Dengan adanya integrasi data, dapat memberi dampak positif pada masyarakat yaitu kemudahan dalam mengakses dan menerima layanan tanpa harus menjalankan ketentuan yang berbelit-belit,” katanya.

Rachmah mengungkapkan masih adanya kendala untuk digitalisasi kependudukan yang mana tidak semua orang memiliki smartphone dan mampu mengoperasikan ponsel pintar, selain itu juga adanya blankspot di daerah-daerah tertentu.

Sementara, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Data Center Disaster Recovery Center Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri RI, Adi Ariansyah menjelaskan terkait dengan pemutakhiran data dimana ada program Disdukcapil yang sudah lama disampaikan oleh Dirjen terdahulu yaitu tentang GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), yang salah satunya adalah sadar untuk melakukan pemutakhiran data.

“Jadi data seperti apa yang dimuktahirkan, yaitu data-data yang memang belum diperbaharui, sebagai contoh data yang perlu dimuktahirkan adalah dari jenis pekerjaan, dari tidak sekolah menjadi pelajar, pelajar menjadi bekerja dengan melampirkan ijazah terakhir yg diperoleh,” jelasnya.

Adi Ariansyah menambahkan perlunya Disdukcapil melakukan kerjasama dengan KUA maupun Pengadilan Agama agar ketika penduduk yang sudah menikah atau terjadi perceraian maka langsung dilakukan perubahan status perkawinannya di Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

“Jadi ketika dapat buku nikah sekaligus dapat KK dan KTP dengan status baru, begitu juga perlu lakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama, ketika bercerai maka langsung dilakukan perubahan selain mendapatkan Akta Cerai juga mendapatkan KTP baru dengan status cerai,” tambahnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan tetap buka selama bulan Ramadhan ini.

Berbeda dengan hari biasa, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Taufik Akbar mengatakan, selama Ramadhan, jam operasional dibatasi. Dari biasanya tutup jam 4 sore menjadi jam 2 siang.

“Karena selama Ramadhan jam kantor kan sampai jam 3 sore. Makanya jam kunjungan juga berkurang,” ucapnya, Kamis (30/3).

Akbar menyampaikan, selama bulan puasa ini, jumlah pengunjung menurun drastis.

Pada hari-hari biasa, museum dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan ini rata-rata menerima 500 kunjungan setiap harinya.

“Kalau bulan puasa ini 50 pengunjung saja sudah untung,” ungkapnya.

Penyebab menurunnya jumlah pengunjung, menurut Akbar, karena banyak sekolah yang libur. Sehingga pengunjung yang datang pun berasal dari kalangan umum.

“SMA (Sekolah Menengah Atas) juga hanya sebagian saja yang masih masuk. Makanya sepi. Ditambah lagi bulan puasa ini banyak yang membatasi aktifitas,” bebernya.

Meski demikian, Akbar tetap bersyukur karena pengunjung selama Ramadhan masih ada. Karena selama pademi tahun lalu, museum ini bahkan sempat ditutup untuk umum.

“Kita syukuri aja, kalau dibanding tahun lalu ya ini bisa disebut ada kemajuan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)