Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia melakukan upaya peningkatan akreditasi perpustakaan-perpustakaan di Kalsel.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 29-31 Maret 2023 itu diikuti para pustakawan atau pengelola perpustakaan umum maupun Lembaga sebagai peserta

Workshop ini dibuka langsung Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (29/3). Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas RI, karena terpilih menjadi salah satu dari 12 Provinsi lainnya, sebagai tempat penyelenggaraan Workshop Akreditasi di tahun 2023.

“Kita bersyukur bahwa Kalimantan Selatan masih berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan berbagai jenis perpustakaan, untuk diikutsertakan pada pelaksanaan akreditasi perpustakaan,” jelasnya.

Nurliani menjelaskan setiap jenis perpustakaan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, harus memenuhi standar, seperti standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.

“Agar dapat memenuhi standar tersebut, setiap jenis perpustakaan harus melewati proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional. Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Badan Akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan sesuai ketentuan yang ada,” tuturnya.

Pada kegiatan ini juga dipaparkan sejumlah materi, seperti informasi bagaimana seharusnya menyiapkan data yang diminta oleh para asesor. Menurut Nurliani, dari berbagai jenis perpustakaan di Kalimantan Selatan berdasarkan data Perpustakaan Nasional, yang sudah diakreditasi jumlahnya sangat sedikit.

“Masih banyak perpustakaan kita yang belum mengikuti akreditasi perpustakaan. Semoga akan terus meningkat dengan kita lakukan ini setiap tahun,” bebernya.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh berbagai jenis perpustakaan di Kalimantan Selatan dalam hal akreditasi, antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi dan profesional.

“Kemudian anggaran perpustakaan yang terbatas, hingga berimplikasi terhadap pengadaan koleksi, sarana, dan prasarana perpustakaan, termasuk masih rendahnya pemahaman arti dan manfaat terhadap penerapan standar nasional perpustakaan dan akreditasi perpustakaan oleh pimpinan induk perpustakaan,” urainya.

Pihaknya setiap tahun selalu berupaya agar semua jenis perpustakaan di Kalimantan Selatan lebih banyak lagi yang mengikuti akreditasi, sehingga kualitas penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik lagi di masa depan, termasuk untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Pada gelaran ini hadir sebagai pemateri adalah dari Direktorat Standaridasi Akreditasi Perpusnas RI, yakni Drs. Bambang Supriyo Utomo, dan Dr. B. Mustafa sebagai asesor akreditasi perpustakaan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel terlibat dalam program strategis Geopark Meratus. Keterlibatan mereka tersebut mendapat kesempatan melaksanakan kajian arkeologi di pengunungan Meratus.

Kepala BRIDA Kalsel, Muhammad Amin, mengungkapkan, didapatkannya sejumlah artepak bersejarah di pegunungan Meratus menjadi dasar dalam pelaksanaan kajian tersebut.

“Mungkin dahulunya terdapat sejarah di daerah Meratus itu. Nah, untuk kelengkapan supaya menjadi bukti atau tesisnya makan Geopark Meratus meminta kepada BRIDA untuk melakukan kajian,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Dirinya membeberkan, lokasi kajian yang dilaksanakan pihaknya soal penemuan artepak bersejarah ini terletak di dua daerah Provinsi Kalsel.

“Itu terletak di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu,” beber Amin.

Untuk jadwal kajian, ia memastikan, dimulai pada tahun ini. Bahkan, alokasi anggarannya pun biayai langsung dari APBD Pemprov Kalsel.

“Ini sudah berjalan. Kemungkinan sekitar 5 hingga 6 bulanan kajiannya akan selesai,” tuturnya.

Sebagai bentuk keseriusan, ditambahkan Amin, Pemprov Kalsel juga mengikutsertakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperlancar proses kajian artepak bersejarah ini.

“Yaitu balai arkeologi yang ada di Kalsel tetapi mereka dari BRIN yang ditugaskan di sini,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, turut berpartisipasi pada kegiatan haul ke-3 Almarhum KH Ahmad Zuhdian Noor atau Guru Zuhdi, yang dijadwalkan pada 8 Ramadhan 1444 H atau Kamis (30/3).

Haul Guru Zuhdi dijadwalkan dimulai pukul 17.00 WITA di kubah Guru Juhdi, Jalan Belakang Mesjid Jami RT. 12 RW. 01 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Mensukseskan Haul Guru Zuhdi, Paman Birin berpartisipasi dengan menyumbangkan 4.000 paket nasi kotak untuk para jemaah haul yang diperkirakan akan dihadiri jemaah tak hanya dari Kalsel, namun juga provinsi lain.

Paman Birin juga menyampaikan, Pemprov Kalsel memfasilitasi para jemaah untuk memanfaatkan beberapa tempat perkantoran atau gedung milik Pemprov di kawasan Kayutangi. Seperti halaman Gedung Wanita, Gedung Sultan Suriansyah, Taman Budaya dan beberapa kantor instansi milik Pemprov Kalsel untuk fasilitas parkir secara gratis. Tujuannya, agar para jemaah dengan mudah dan secara teratur menuju tempat pusat acara.

Disamping itu, Paman Birin juga mengarahkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel membuka dapur umum pelayanan dengan memberikan makanan gratis kepada jemaah.

Seperti Dinsos Kalsel menurunkan Tim Tagana dan akan mempersiapkan sejak sore pukul 15.00 WITA sampai selesai pelaksanaan peribadatan tarawih malam ke-9 Ramadan untuk Haul Abah Guru Zuhdi.

“Insya Allah Dinsos Kalsel akan menyiapkan kurang lebih 4.000 makanan siap saji yang dibagikan kepada jemaah,” kata Achmadi, Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel.

Dijelaskan Achmadi, nantinya posisi mereka berada di ring satu dari lokasi kubah Guru Zuhdi yaitu kawasan Komplek Malkon Temon yang mana akses keluar masuk lebih gampang untuk membawa bahan makanan yang dipersiapkan.

“Menunya berupa makanan khas berbuka yang disiapkan untuk dibagikan kepada jemaah, ditambah juga ada takjil,” ucap Achmadi

Paman Birin memang dikenal dekat dengan para ulama. Tak hanya ulama yang ada di Banua, namun juga di luar Kalsel.
Paman Birin juga diberbagai kesempatan acap kali menziarahi makam para ulama yang ada di dalam maupun luar daerah.

Menurut Paman Birin, ulama memang sepatutnya dihormati baik saat masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Mengingat ulama antara lain dengan menyelanggarakan haul.

Belum lama tadi, Paman Birin bersama para ulama Banua juga menyelanggarakan haul ke-18 Almarhum KH Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, di Kampung Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar pada Januari lalu.

Bahkan, saat itu Paman Birin mengundang Wakil Presiden KH Maruf Amin untuk turut menyaksikan haul bersama ribuan masyarakat Kalsel dan sekitarnya itu.

Sementara itu, terkait rencana pelaksanaan haul Guru Zuhdi, sebelumnya sebagaimana diberitakan sejumlah media pemberitaan, Ketua Yayasan Majta Banjarmasin, Muhammad Nidauddin mengatakan penyelenggara akan menyiapkan sebanyak 18.000 bungkus makanan siap saji untuk konsumsi haul.

Menurutnya haul akan dipusatkan di Kubah Guru Zuhdi sedangkan untuk penampungan jemaah disiapkan dari depan Masjid Jami sampai area kubah dan diseluruh wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur.

“Kami minta jamaah mengikuti rekayasa jalan yang dibuat untuk memudahkan jemaah datang dan pulang dari haul,” harapnya.

Disampaikan, semisal ada warga yang berasal dari Barambai bisa menggunakan jalur masuk dari Jalan Kayu Tangi Hasan Basri, sedangkan warga Hulu Sungai dari Jalan Ahmad Yani bisa melewati Jalan Gatot Subroto. Kemudian warga dari dalam kota bisa melewati Jalan Pasar Lama.

Adapun untuk tim kesehatan, terangnya pihaknya juga akan bersiap siaga di area parkir dan jemaah yang akan diturunkan satu tim per poskonya.

“Untuk keamanan haul sudah kami koordinasikan dari kepolisian dan TNI,” ucapnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah telah mengumumkan kepastian pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13 tahun 2023, untuk seluruh ASN pusat dan daerah, anggota TNI/Kepolisian serta para pensiunan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2023.

Pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 ini, adalah dalam rangka menjaga momentum pemulihan daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi melalui berbagai program perlindungan sosial, serta mendorong konsumsi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri ini.

Secara khusus, dalam siaran persnya Kamis (30/3) di Jakarta, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menyampaikan latar belakang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN. Yaitu sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian ASN.

“Diharapkan THR dan gaji ke-13 ini dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menambah daya beli masyarakat. Selain itu, ini juga sejalan dengan upaya menambah bantuan sosial ke masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi kenaikan harga pangan,” ujar Menkeu.

Sementara itu, beberapa kebijakan pengaturan pemberian THR tahun 2023 antara lain, bahwa THR diberikan kepada ASN pusat/daerah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok, serta 50 persen tunjangan kinerja bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Bagi instansi pemda, paling banyak diberikan 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, diberikan 50% tunjangan profesi guru, serta 50% tunjangan profesi dosen. Pencairan THR direncanakan akan dimulai pada H-10 Idul Fitri, dimana satuan kerja K/L dapat mengajukan SPM pada H-10 ke KPPN dan dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pembayaran THR 2023 untuk ASN pusat di Kalimantan Selatan diperkirakan akan mencapai nilai sebesar Rp197,07 miliar yang diberikan kepada 28.265 ASN pusat dan 10.247 anggota TNI/POLR.

Selain mengatur pemberian THR, PP nomor 15 tahun 2023 juga mengatur pemberian gaji ke-13 tahun 2023 sebagai bantuan pendidikan yang akan dilaksanakan pada Juni 2023 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2023. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut, diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat sehingga proses akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. (KanwilDJPbKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Dharma Wanita Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel, memberikan bantuan berupa dana operasional dan santunan kepada Santriawan Panti Asuhan Al-Ikhsan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Puteri Aisyiyah di kota Banjarmasin. Bantuan diserahkan langsung kepada Ketua Yayasan Panti Asuhan Puteri Aisyiyah, Hj. Maserah dan Ketua Yayasan Al Ikhsan, pada Rabu (29/3). Turut mendampingi dalam penyerahan tersebut jajaran Pengurus Dharma Wanita Bank Kalsel, beserta pegawai Bank Kalsel dan UPZ Bank Kalsel.

Ketua LKSA Puteri Aisyiyah, Hj. Maserah, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kepedulian yang diberikan.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel atas bantuan yang diberikan melalui UPZ Bank Kalsel. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi kami, mengingat hal ini akan sangat membantu dalam operasional anak-anak seperti biaya pendidikan, kehidupan sehari-hari dan juga biaya operasional lainnya. Harapan kami, bantuan ini terus berlanjut, tidak hanya sampai disini” ucap Maserah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dharma Wanita Bank Kalsel, Miliyani menyampaikan, bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Bank Kalsel untuk berbagi kebaikan kepada sesama.

“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian Bank Kalsel terhadap sesama khususnya kepada yang membutuhkan serta berbagi kegembiraan dengan para santri dalam momentum suasana ramadan yang penuh rahmat dan maghfiroh. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka menebar kebaikan di bulan suci ramadan sekaligus menyambut hari ulang tahun Bank Kalsel ke-59. Saya berharap dengan adanya bantuan dana operasional yang diberikan dapat meringankan pelaksanaan kegiatan sehari-harinya” pungkas Miliyani.

Selain penyerahan bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Al-Ikhsan dan LKSA Aisyiyah, bantuan juga diserahkan kepada 29 Panti Asuhan di wilayah Kota Banjarmasin yang sudah terdaftar pada LKSA Banjarmasin. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka meminimalisir kasus narkoba.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Isra Ismail kepada puluhan warga Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, pada Selasa (28/3).

Menurut Isra, penyalahgunaan narkoba di masyarakat masih menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya merusak perkembangan mental secara pribadi. Kondisi ini tentunya menyebabkan kerusakan jangka panjang bagi bangsa dan Negara Indonesia.

“Oleh karena itu, kami berharap melalui sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini, warga dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Sementara, Tokoh Ulama, Guru Ahmad Ramli menyambut baik kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila ini. Ia menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya mengurangi kasus narkoba di masyarakat. Mengingat, pihaknya juga terus menyampaikan hukum dan bahaya narkoba kepada masyarakat agar mereka tidak terjerumus kepada zat yang diharamkan tersebut.

“Kami sudah sering menyampaikan baik di masjid, musholla ataupun di langgar agar masyarakat jangan menggunakan sesuatu yang dilarang pemerintah dan diharamkan agama,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, Safrin Noor selaku narasumber sosialisasi. Menurutnya, pentingnya nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk dibumikan dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi warga kita untuk memandang lingkungan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Isra Ismail juga menerima aspirasi dari warga Desa Sungai Bakung, seperti usulan penambahan kuota tabung gas elpiji 3 kg, pembangunan panti asuhan dan pendirian koperasi untuk usaha warga setempat. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Rabu (29/3).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK tersebut, penyampaian LKPj Gubernur Kalsel Tahun 2022 itu dibacakan oleh Sekretaris Komisi Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Gubernur menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 7.854.987.591.281,00. Dari target yang telah ditetapkan, pendapatan daerah terealisasi Rp 9.085.722.834.734,26 atau tercapai sebesar 115,67 persen.

“Dari total pendapatan daerah, unsur pendapatan asli daerah juga telah melebih target dari Rp 4.283.778.245.861,00. Dari target ini, tercapai sebesar Rp 4.558.302.637.427,26,” jelasnya.

Unsur pendapatan transfer tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.514.059.682.172,00, terealisasi sebesar Rp4.456.279.444.643,00 atau terealisasi sebesar 126,81 persen.

“Selanjutnya, unsur lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp57.149.663.248,00, terealisasi melebihi target sebesar Rp71.140.752.664,00”, tuturnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan pelaporan realisasi pelaksanaan APBD Kalsel Tahun 2022 yaitu alokasi belanja daerah dari Rp8.124.238.868.331,00. Belanja daerah tahun 2022 tersebut, terealisasi sebesar Rp7.341.779.488.457,91 atau sebesar 90,37 persen.

Gubernur berharap mekanisme penyampaian LKPj ini dapar menjadi momentum untuk evaluasi melalui masukan yang konstruktif dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan daerah.

“Tentu, Pemprov Kalsel akan terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalsel sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan segera menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional pada BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan menyampaikan, selama ini pelatihan di instansi mereka masih harus digelar sesuai dengan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA).

Padahal menurutnya, ada banyak pelatihan yang bisa mereka laksanakan di luar RKA.

“Kalau sudah BLUD, kita bisa menerima pelatihan ketika tahun berjalan,” ucapnya, Rabu (29/3).

Bagyawan meyakini, dengan menjadi BLUD, pihaknya mampu menerima peserta pelatihan setiap hari. Apalagi banyak yang menjadi kewenangan BPSDMD selaku penyelenggara pelatihan.

“Misalnya pelatihan Kepala Desa dalam rangka antisipasi korupsi dana desa atau yang lainnya,” tuturnya.

Dengan hanya menggelar pelatihan untuk ASN saja, Bagyawan menyebut, selama ini pihaknya bisa mengumpulkan pendapatan sekitar Rp 27 miliar setiap tahunnya.

“Apalagi kalau jadi BLUD, kita bisa menggelar pelatihan tidak hanya untuk ASN,” ucapnya.

Selain bisa menggelar banyak pelatihan, dia menuturkan, jika instansinya jadi BLUD, pihaknya juga bisa mengelola anggaran sendiri.

“Meski mengelola sendiri, kan kami masih harus membuat laporan keuangan untuk pertanggungjawaban ke Gubernur dan DPRD Kalsel. Jadi keuangan tetap transparan,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah siap untuk dilakukan uji publik.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Rachmah Norlias ketika melaksanakan rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitranya di gedung DPRD Provinsi Kalsel dalam rangka pembahasan lanjutan mengenai raperda tersebut, Selasa (28/3).

“Langkah berikutnya kita akan mengadakan uji publik karena raperda ini sudah hampir 70 persen rampung. Uji publik ini nanti akan mengundang sejumlah akademisi, pimpinan beberapa pondok pesantren, perwakilan mahasiswa maupun tokoh-tokoh masyarakat yang akan kita laksanakan pada Maret ini,” jelasnya.

Rachmah menjelaskan bahwa sebelum sampai ke titik ini, pihaknya telah melaksanakan sejumlah rangkaian agenda, di antaranya rapat perdana pansus bersama pada mitra, dilanjutkan dengan kaji tiru ke provinsi yang telah memiliki perda serupa, yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Timur, dan terakhir harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, Srikandi Dewan Kalsel tersebut mengatakan bahwa hingga sejauh ini, penggodokan raperda tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti. Ia berharap setelah raperda ini diputuskan menjadi perda, agar segera dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengakomodir perda ini sehingga penerapannya bisa berjalan dengan maksimal.

“Kalau perda ini sudah diputuskan, pertama-tama kami berharap yang pasti bisa dibuatkan pergub. Kemudian, para pihak lintas sektor yang terkait bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika ini,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)