Dispora Kalsel Mengajak Warga Untuk Tetap Jaga Kebugaran Meski Berpuasa

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Gowes Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan. Untuk menjaga kebugaran tubuh, meski sedang berpuasa.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah menjelaskan, Gowes yang mereka laksana ini bertujuan, untuk tetap berolahraga serta melakukan aksi perduli terhadap sesama, selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

“Untuk pembagian takjil diberikan kepada warga kurang mampu disepanjang rute yang dilintasi pada Gowes tersebut,” ucap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, pada akhir pekan tadi.

Hermansyah mengatakan, takjil yang mereka bagikan sebanyak kurang lebih 200 paket.

Dalam kesempatan tersebut, Dispora Kalsel juga mengajak warga, untuk tetap menjaga kebugaran, meski sedang menjalankan ibadah puasa.

“Untuk menjaga tubuh tetap bugar meski sedang berpuasa, yakni dengan berolahraga santai. Salah satunya dengan bersepeda santai atau gowes yang bisa dilakukan menjelang berbuka puasa,” jelas Hermansyah.

Dengan fisik bugar tersebut, lanjutnya, maka dalam bekerja tetap produktif, menjalankan tugas kedinasan, untuk menunjang pembangunan di Kalimantan Selatan.

“Sehingga, meski sedang berpuasa di Bulan Ramadhan, warga diminta untuk menjaga kebugaran fisik,” ucap Hermansyah. (ADV/SRI/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Serahkan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2023 Sebesar 9,4 M

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan bantuan keuangan kepada 10 Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel dengan total sebesar Rp9,4 miliar lebih.

Penyerahan bantuan keuangan secara simbolis dilakukan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (10/4).

Suasana Penyerahan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2023 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin

Turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kepala Kesbangpol Kalsel Heriansyah, perwakilan Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM, serta perwakilan partai politik.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengharapkan bantuan keuangan ini diharapkan juga menjadi modal untuk mematangkan persiapan daerah Kalsel dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2024 nanti.

“Kita semua berkeinginan dan bertekad agar Kalsel bisa tampil sebagai provinsi yang sukses dalam menyelenggarakan Pemilu serentak nanti,” katanya.

Selain itu, lanjut Roy, bantuan keuangan ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan perbaikan pendidikan politik di Kalsel.

“Sehingga pemilih di Banua menjadi pemilih cerdas, anti transaksional serta mendorong partisipasi masyarakat agar mau menyalurkan hak politiknya dengan berhadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah menjelaskan di tahun 2023 ini, jumlah bantuan keuangan kepada parpol yang memiliki kursi di DPRD Kalsel sebesar Rp5 ribu per suara sah.

“Yang terbesar Kaltara sebesar Rp7.800 persuara sah. Kemudian Bali, Jawa Barat dan Banten Rp7500. Untuk Kalsel Rp5.000 persuara sah,” tambahnya.

Direncanakan pencairan bantuan keuangan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, sepuluh partai politik yang menerima bantuan keuangan dari Pemprov Kalsel yaitu partai Golkar sebesar Rp2.094.190.000,00, PDI Perjuangan Rp1.384.585.000,00, partai Gerindra Rp 1.381.805.000,00, PAN Rp954.385.000,00, PKS Rp835.155.000,00, PKB Rp749.695.000,00, PPP Rp658.865.000,00, Partai Demokrat Rp559.685.000,00, Partai Nasdem Rp548.865.000,00 serta Hanura Rp192.035.000,00. (NRH/RDM/RH)

1034 Personil Gabungan Disiapkan Untuk Pengaman Kunker VVIP Wapres RI

BANJARBARU – Korem 101 Antasari, menggelar apel gelar pasukan pengamanan VVIP Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin. Apel gelar pasukan dilaksanakan di Lapangan Sepakbola Dr Murdjani Kota Banjarbaru pada Senin (10/4) dan dipimpin Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari Brigjen TNI Rudi Puruwito.

Brigjen TNI Rudi Puruwito (loreng hijau)

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Rudi Puruwito menyampaikan, apel gelar pasukan bertujuan untuk mengecek kesiapan satuan tugas (satgas) pengamanan VVIP, baik secara organisasi, personil, dan materil, yang akan dikenakan dalam tugas pengamanan kegiatan kunjungan kerja wakil presiden Ma’ruf Amin di Kalsel.

“Kunjungan Kerja Wakil Presiden harus dipastikan dapat berjalan dengan lancar. Mengingat objek yang akan dikunjungi terbagi diberbagai lokasi, yakni Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru,” ucap Brigjen TNI Rudi.

Ia melanjutkan, dirinya berharap masing – masing Komandan Satuan Tugas (Satgas) dapat mengorganisir kekuatannya dengan baik, serta mampu mengendalikan selama tugas pelaksanaan VVIP dilaksanakan.

“Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden, personil keseluruhan sebanyak 1034 personil gabungan,” lanjut Brigjen TNI Rudi.

Brigjen TNI Rudi Puruwito melanjutkan, pihaknya mengharapkan Masyarakat di Kalimantan Selatan, dapat menjaga nama baik daerah banua. Sehingga kunjungan kerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Istri, tidak terganggu dan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Untuk diketahui, pada selasa (11/4), wakil presiden RI Ma’ruf Amin akan mengunjungi halal fair di Kompleks Perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarmasin, dan melantik pengurus komite daerah ekonomi dan keuangan syariah provinsi kalsel. (MRF/RDM/RH)

H-10 Jelang Lebaran, ASN Pemprov Kalsel Bakal Terima THR

BANJARBARU – Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2023 yang dialokasikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus dilingkup Pemprov Kalsel segera dicairkan. Bahkan, pengajuannya juga sudah mendapat pengesahan dari kepala daerah melalui turunan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Pergubnya sudah ditandatangani pak Gubernur. Kemudian proses pendistribusian THR tersebut ke ASN dimulai hari ini,” ujar Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, Senin (10/4) siang.

Plt Kepala BPKAD Kalsel, Subhan Nor Yaumil, saat menginformasikan soal pencairan THR bagi ASN dilingkup Pemprov Kalsel

Untuk memperkuat adanya hal itu, kata dia, sudah diinformasikan melalui surat edaran yang ditandatangani langsung Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar.

“Sudah disebarkan di seluruh SKPD dilingkup Pemprov Kalsel kepada bendahara keuangannya. Selain itu, dapat segera menyampaikan SPMnya ke kami melalui bidang perbendaharaan dan akuntasi BPKAD yang pencairan THRnya nanti akan diproses,” ungkap mantan Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin ini.

Terkait pencairan, dirinya memastikan, THR akan mulai bisa diterima paling lambat 10 hari menjelang perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023.

“Mudahan-mudahan H-10 sampai dengan H-5 sudah terdistribusi habis untuk THR bagi ASN dilingkup Pemprov Kalsel,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Perbendaharaan dan Akuntasi BPKAD Kalsel, Idris, menyampaikan, total keseluruhan alokasi THR yang dikeluarkan untuk Apatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp45 miliar. Ditambah Tunjangan Kinerja (Tukin) Rp25 miliar.

“Ini berdasarkan gaji dan tunjangan yang mereka terima pada Maret 2023,” singkatnya. (RHS/RDM/RH)

Bertolak ke Kalimantan Selatan, Ini Agenda Wapres – Ma’ruf Amin

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Senin (10/4), bertolak ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum tiba di Banjarmasin, Wapres terlebih dahulu akan singgah di Makassar, Sulawesi Selatan untuk melakukan takziah ke rumah duka almarhum Muhammad Rapsel Ali, menantu beliau yang berpulang pada Minggu (9/4).

Menggunakan pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres dan Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, pada pukul 09.00 WIB/10.00 WITA.

Setelah menempuh penerbangan selama 2 jam 20 menit, Wapres tiba di Makassar pada pukul 12.20 WITA dan disambut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta Ibu Naomi Sudirman Sulaiman, dan jajaran Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta pendamping masing-masing. Selanjutnya, dengan berkendara mobil, Wapres dan Ibu Wury Ma’ruf Amin menuju ke rumah duka almarhum Muhammad Rapsel Ali.

Sore harinya, Wapres akan melanjutkan penerbangan menuju Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor pada pukul 16.10 WITA.

Setelah menempuh penerbangan selama 1 jam 15 menit, Wapres dan rombongan tiba di Banjarmasin pada pukul 17.25 WITA dan disambut Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor beserta Ibu Raudatul Sahbirin Noor dan jajaran Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, beserta pendamping masing-masing.
 
Kunjungan pada Bulan Ramadan di Banjarmasin ini, akan dimanfaatkan Wapres beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin untuk menunaikan Shalat Isya dan Shalat Tarawih berjemaah di Masjid Agung Al Munawarrah, Jalan Trikora Nomor 9, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
 
Di masjid yang menjadi salah satu landmark Provinsi Kalimantan Selatan ini, Wapres juga akan memberikan tausiyah dan menyapa langsung masyarakat yang mengikuti kegiatan shalat berjemaah.
 
Keesokan harinya, Selasa (11/4), Wapres akan meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru, menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Selatan, dan membuka secara resmi acara Kalimantan Selatan Halal Fair 2023.
 
Wapres dan rombongan diagendakan kembali ke Jakarta pada hari yang sama pukul 13.30 WITA.
 
Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyelenggaraan MPP di seluruh daerah di Indonesia. Akselerasi ini terus didorong untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman bagi masyarakat.
 
Sementara, pembentukan KDEKS merupakan salah satu dari 13 program prioritas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dimana Wapres bertindak sebagai Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian. Dengan terbentuknya KDEKS di seluruh daerah di Indonesia, diharapkan dapat dilakukan akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga target menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia dapat terwujud.
 
Turut mendampingi Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dalam kunjungan kerja ini diantaranya Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Masykuri Abdillah, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa. (SETWAPRES-RIW/RDM/RH)

Kenali Akun Resmi Media Sosial Bank Kalsel

BANJARMASIN – Seiring dengan semakin meningkatnya volume bisnis dan pencapaian kinerja positif yang diraih Bank Kalsel, tentunya akan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Di usia 59 tahun ini, Bank Kalsel kian matang menjadi salah satu bank milik daerah yang diperhitungkan eksistensinya. Komitmen positif untuk mendukung Bank Kalsel dari para Pemegang Saham yang notabene merupakan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, menjadi salah satu nilai penting agar Bank Kalsel semakin exist dan survive dalam menghadapi segala persaingan dan tantangan.

Hal ini dijawab Bank Kalsel dengan komitmen senantiasa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sebagaimana taglinenya Setia Melayani, Melaju Bersama.

Baru-baru ini, Bank Kalsel dihadapkan dengan maraknya kemunculan akun-akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Bank Kalsel. Akun-akun tersebut menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kebijakan Bank, atau HOAX, seperti penipuan undian berhadiah, pembaharuan layanan dan perubahan tarif, jenis layanan, biaya transaksi, maupun penagihan. Akun-akun palsu tersebut, juga mengirimkan tautan dalam bentuk file APK dan link yang berpotensi terjadinya pencurian data nasabah.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Suriadi, menegaskan bahwa Bank Kalsel akan menyampaikan segala bentuk kebijakan/ketentuannya melalui media resmi perusahaan.

“Bank Kalsel tidak pernah menelpon, mengirimkan pesan, atau membuat pengumuman undian berhadiah, mengirim file APK dan link serta bentuk penipuan lainnya melalui media sosial pribadi/perseorangan,” terang Suriadi.

Lebih lanjut, Suriadi menginformasikan bahwa akun resmi yang dimiliki Bank Kalsel saat ini adalah atas nama Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, dan UPZ Bank Kalsel.

“Untuk akun resmi Bank Kalsel yang sudah terverifikasi centang biru adalah pada Instagram @bankkalsel. Akun resmi Bank Kalsel lainnya adalah Instagram @bankkalselsyariah dan @upzbankkalsel serta Youtube atas nama Bank Kalsel. Akun lainnya yang meniru atau mengatasnamakan Bank Kalsel adalah PALSU. Dimohon nasabah untuk tidak memberikan informasi pribadi pada akun palsu tersebut”, tegas Suriadi.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu, termasuk membuat akun media sosial palsu, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.
Mengacu pada ketentuan tersebut, Bank Kalsel tidak segan-segan untuk mengambil langkah hukum dalam hal terdapat kerugian bagi Bank baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial.

Suriadi kembali mengimbau kepada seluruh nasabah, agar selalu waspada dan berhati-hati melindungi informasi pribadinya. Terdapat beberapa langkah untuk menghindari aktivitas merugikan yang dilakukan oleh para akun palsu.

“Pertama cek dahulu akun media sosialnya, pastikan akun tersebut merupakan akun resmi Bank Kalsel yang telah terverifikasi atau sebagaimana akun yang telah disampaikan sebelumnya. Jangan klik tautan/link apapun yang diberikan. Jangan langsung menuruti perintah yang diberikan akun tersebut, hal ini termasuk memberikan data diri pribadi, pastikan kembali kebenarannya, misalnya melalui Customer Service Bank Kalsel”, beber Suriadi.

Suriadi mengingatkan kembali, bahwa Bank Kalsel berkomitmen untuk melindungi data diri nasabah sebagai bentuk Rahasia Bank, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Oleh sebab itu, kami mengimbau sekali lagi kepada para nasabah untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan selanjutnya tidak mudah memberikan informasi pribadi. Dalam hal ditemui pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan Bank Kalsel, laporkan segera kepada kami melalui Call Center 0800 1122 000 atau dapat konfirmasi langsung melalui Kantor Bank Kalsel terdekat,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

PWI dan DKPP Sepakati Soal Sosialisasi, Publikasi, Edukasi dan Diseminasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 2024

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang sosialisasi, publikasi, edukasi, dan diseminasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Ketua Umum PWI Atal S. Depari di markas PWI Pusat, Jakarta Selatan, Kamis (6/4).

Ketua Umum PWI Atal S. Depari menyatakan pihaknya merasa terhormat bisa meneken MoU ini karena DKPP adalah lembaga yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Ia pun berharap MoU ini menjadi dasar yang kuat bagi PWI, DKPP, dan Mapilu PWI untuk bekerja sama menyosialisasikan etika penyelenggaraan pemilu secara nasional, serta fungsi dan kedudukan DKPP kepada khalayak luas.

“Saya membayangkan bentuk kerja sama ini yang lebih nyata, ya mungkin seminar atau diskusi tentang pengawasan kinerja penyelenggaraaan pemilu, pelaitihan wartawan sebagai agen pengawas penyelenggara pemilu, serta workshop cegah tangkal politik pecah belah melalui penyebaran hoaks di medsos dalam Pemilu 2024,” tutur Atal.

Kerja sama ini diharapkan pula dapat produktif ke depan sebagai ikhtiar bersama untuk memajukan iklim demokrasi di Tanah Air.

Sementara, Ketua DKPP Heddy Lugito mengakui publik masih sangat terbatas mengenal lembaganya. Meski tanpa sosialisasi pun pengaduan etik yang diterima dan tengah ditangani DKPP mencapai 253 aduan.

“Bayangkan jumlah pmpinan DKPP itu lima orang yang _ex oficio_ dua orang Bawaslu, jadi sangat besar. Hari ini saya memplenokan ada 12 putusan, baru selesai tadi. Kemarin kami menyidangkan enam putusan. Jadi luar biasa besar dan yang dipublikasikan yang menarik saja, terutama kasus Hasyim KPU,” bebernya.

Lebih lanjut Heddy menjelaskan, ruang lingkup penanganan pelanggaran dugaan KEPP mencapai seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya, DKPP harus memastikan seluruh penyelenggara pemilu di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia berada pada rel yang benar.

“Anggota KPU Bawaslu main judi diadukan ke DKPP. Jadi penyelenggara pemilu kayak malaikat tidak boleh salah sedikit pun, makanya DKPP banjir pengaduan. Kami butuh mitra strategis seperti PWI untuk lebih menginternalisasi kode etik pada setiap penyelenggara pemilu,” kata Heddy.

Ia berharap kerja sama dengan PWI ini dapat berjalan lancar demi terwujudnya pemilu beretika dan bermartabat.

Penandatanganan MoU ini juga diikuti oleh penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) di antara kedua lembaga ini. PKS ini ditandatangani oleh Sekretaris DKPP Yudia Ramli dan Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo.

Ruang lingkup MoU dan PKS sendiri meliputi tiga hal, yaitu (1) seminar atau diskusi pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu, (2) narasumber pada setiap seminar atau diskusi, dan (3) diseminasi dan publikasi berita.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Organisasi PWI Zulkifli Gani Otto, serta Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mukhtar.

Dari pihak DKPP turut hadir Tenaga Ahli DKPP Agus Sudibyo, Kabag Humas, Data, dan Teknologi Informasi (Humas Datin) DKPP Mohd. Arif Iriansyah, Kabag Hukum, Kepegawaian, dan Kerja Sama (HKK) DKPP Bugi Kurnia Widianto, dan jajaran Sekretariat DKPP. (PWI.KALSEL/RDM/RH)

Ribuan Warga Hadiri Tausyiah dan Sahur Bersama Paman Birin – Buya Arrazi Hasyim di Kalampayan

BANJAR – Ribuan warga memadati lokasi makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan, untuk mengikuti tausyiah dari Ustadz Buya Arrazy Hasyim, Jumat (7/4) dini hari.

Suasana ziarah Buya Arrazy Hasyim (biru) bersama rombongan Gubernur Kalsel ke makam Datu Kalampayan

Kedatangan tokoh agama asal Minangkabau, Sumatera Barat itu didampingi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin, sejumlah Pimpinan SKPD Pemprov serta tokoh agama sekitar.

Meski digelar secara mendadadak, menurut Paman Birin acara tausyiah dan sahur bersama ini berjalan sukses. Bahkan hingga mendapat antusias positif dari warga sekitar.

“Ini berkat Datu Kalampayan, mungkin beliau mengundang kita semua untuk berkumpul di sini,” ujarnya.

Paman Birin juga berterimakasih atas kedatangan Buya Arrazy beserta rombongan ke Kalampayan untuk memberikan tausyiah kepada warga serta berziarah langsung ke makam Datu Kalampayan.

“Terimakasih juga saya ucapkan kepada warga Kalampayan, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah menyambut hangat kedatangan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Buya Arrazy Hasyim mengaku, Kalsel sudah selayaknya kampung halamannya.

Buya Arrazy Hasyim (mic) saat memberikan tausyiah kepada warga Kalampayan

Bahkan ia tak menyangka, ilmu agama yang diajarkan guru-gurunya semasa kecil, bersumber dari Kalsel.

“Jadi ketika berada di Kalsel ini, saya berasa pulang ke kampung halaman, seperti kembali ke masa kecil dulu,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Paman Birin juga memberikan bantuan beras kepada warga. Ada pula dapur umum yang disiapkan oleh Tagana dan BPBD Kalsel untuk sahur warga. (SYA/RDM/RH)

Perkebunan Jadi Sektor Penting Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Tumbuhkan Ekonomi

BANJARMASIN – Perkebunan dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi penting di Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam pendapat akhirnya terhadap Raperda Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, yang dibacakan oleh Sekretaris daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Rabu (5/4).

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar

Gubernur menjelaskan sektor perkebunan menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel

Luas perkebunan di Kalsel semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada komoditas kelapa sawit dan karet.

“Diharapkan dengan semakin meningkatnya luas wilayah perkebunan, potensi dan realisasi hasil di provinsinya juga makin meningkat,” katanya

Dalam pelaksanaannya, menurut Gubernur, kegiatan perkebunan sering mengalami kendala di berbagai aspek, mulai dari aspek kelestarian alam, perizinan dan ketenagakerjaan. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan berkelanjutan memerlukan adanya kebijakan yang jelas dan terukur dengan memperhatikan kelestarian alam dan kearifan lokal di Kalsel.

Oleh karena itu, sesuai amanat Pasal 5 Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan tindak lanjut melalui Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

“Perda tentang Perkebunan Berkelanjutan ini nanti kita harapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu, untuk memastikan pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat memberikan daya guna dan hasil guna terbaik bagi lingkungan serta masyarakat Kalsel,” paparnya.

Pada rapat paripurna ini juga sekaligus dilaksanakan pengambilan keputusan atas Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan menjadi Perda.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Raperda Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Burhanuddin dalam laporannya, berharap agar pelaksanaan perda tersebut nantinya dapat secara baik dan benar.

Sedang pembahasan Raperda tentang Perkebunan Berkelanjutan yang berasal dari eksekutif ini berlangsung sejak November 2020 silam.

“Lamanya pembahasan Raperda tersebut antara lain karena harus menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

NTP di Kalsel Pada Maret 2023, Naik 0,85 Persen

BANJARBARU – Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP Kalimantan Selatan Maret 2023 sebesar 110,12, angka ini menunjukkan petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi terhadap tahun dasar atau NTP di atas 100.

Hal ini disampaikan, Koordinator fungsi statistik distribusi BPS Kalsel Fachri Ubadiyah, melalui rilis Berita Resmi Statistik, baru- baru tadi.

Koordinator fungsi statistik distribusi BPS Kalsel Fachri Ubadiyah

Fachri menyampaikan Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan pada Maret 2023, NTP Kalimantan Selatan naik 0,85 persen dibandingkan NTP Februari 2023. Kenaikan NTP pada Maret 2023 disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga yang diterima mengalami kenaikan sebesar 0,90 persen sedangkan Indeks harga yang dibayar petani hanya naik sebesar 0,05 persen.

“Kenaikan NTP Maret 2023 juga dipengaruhi oleh naiknya NTP pada empat subesektor, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,87 persen, Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 2,83 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,12 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 0,01 persen. Sementara Subsektor Peternakan mengalani penurunan NTP sebesar 1,35 persen,” ungkap Fachri.

Pada Maret 2023 terjadi kenaikan Nilai Tukar Petani pada Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 0,87 persen. Hal ini terjadi karena Indeks Harga Yang Diterima Oleh Petani (It) naik sebesar 0,90 persen sedangkan Indeks Harga Yang Dibayar Oleh Petani (Ib) hanya naik sebesar 0,02 persen.
Kenaikan It pada Maret 2023 disebabkan oleh naiknya indeks pada kelompok penyusun NTPP yaitu kelompok padi (beberapa kabupaten belum memasuki masa panen sehingga harga penjualan gabah tinggi) sebesar 0,95 persen dan kelompok palawija (khususnya komoditas
kacang hijau) sebesar 0,02 persen.

“Kenaikan Ib sebesar 0,02 persen disebabkan oleh kenaikan Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,12 persen khususnya pada kelompok Barang Modal (komoditas Parang, Karung, dan Arit). Sementara indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) mengalami penurunan sebesar 0,01 persen,” tutup Fachri. (MRF/RDM/RH)

Exit mobile version