Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias oleh puluhan Ketua RT dan Ketua RW di Kota Banjarmasin yang bertempat di jalan Meratus kecamatan Banjarmasin Tengah, Selasa (4/7).

Selain menyampaikan tentang peraturan penyelenggaraan kesehatan, Suripno juga mengajak Spesialis Orthopedi dan Traumatologi, dr Priza Prazunip, Sp.OT sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang penyakit tulang dan persendian yang berkaitan dengan penuaan.

“Jadi kami harapkan melalui pertemuan ini, masyarakat bisa mengerti tentang kesehatan, termasuk penyakit pengapuran tulang sehingga bisa dilakukan pencegahan dan penanganan secara dini,” jelasnya.

Sementara, narasumber, dr Priza Prazunip menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Anggota Dewan Kalsel ini. Mengingat, lanjutnya, warga yang mengakses layanan ortopedi baik di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta saat ini dinilai masih minim.

“Kebanyakan warga memilih pengobatan tradisional jika mengalami penyakit tulang dan sendi. Penyebabnya, lantaran banyak warga mengira layanan ortopedi tidak ditanggung jaminan kesehatan. Padahal, layanan ortopedi sepenuhnya dicover BPJS,” jelasnya.

Padahal, fungsi tulang dan sendi sangat menentukan kualitas hidup seseorang, sehingga penanganannya pun harus dilakukan oleh tenaga profesional.

Dalam sosialisasi ini, masyarakat juga diberikan layanan pemeriksaan tulang dan sendi gratis. Jika diperlukan tindaklanjut, warga dan para ketua RT juga diperbolehkan menyerahkan BPJS-nya untuk didaftarkan pemeriksaan ortopedi di Rumah Sakit yang melayani BPJS. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menyambut baik dan akan mendukung penuh penyelenggaraan pameran Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) Jawa Tengah (Jateng) Expo di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Banjarmasin pada 28 Juli 2023 mendatang.

Kepada abdi Persada FM, Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kalsel, Mahyuni mengatakan, pihaknya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan SKPD terkait melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan kelancaran pameran UKM Jateng Expo di Banjarmasin.

“Memang dari IKM kita tidak diikutsertakan dan hanya memfasilitasi 32 UKM Jateng dalam memasarkan produk unggulannya, seperti fashion, home decor dan kuliner,” Ucap Mahyuni di Kantor Dinas Perindustrian Kalsel pada Rabu (5/7).

Mahyuni melanjutkan, dari kegiatan UKM Jateng expo bisa menunjang para pelaku IKM, terutama di Kalsel untuk berkembang melalui kolaborasi dengan UKM di Jateng. Dalam event UKM Jateng expo nantinya akan digelar pula berbagai kegiatan menarik, seperti talkshow dan bussiness matching yang akan menghasilkan beberapa MoU, seperti kopi, sasirangan dan usaha lainnya.

“Sehingga pertemuan bisnis antara masing – masing pelaku usaha dapat berkomunikasi untuk menghasilkan kerjasama dari sisi bahan baku atau hasil produksi dalam memasarkan produknya bisa go internasional,” lanjut Mahyuni.

Event di Banjarmasin akan membuka peluang pasar UKM Jateng yang lebih baik dan bisa meraih nilai penjualan yang lebih besar dari event yang sama di provinsi lainnya.

“Maka dari itu, event UKM Jateng expo dapat juga membuka akses pasar, kerjasama dan peluang berkembangnya IKM Kalsel,” kata Mahyuni. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kalsel Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Rabu (5/7).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana dan diikuti sejumlah Anggota Dewan serta dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

PAW dua Anggota DPRD Kalsel yaitu Susan dari Fraksi Partai Golkar Kalsel dilantik menggantikan almarhum Hasanuddin Murad dan Fahruri dari Fraksi PKS Kalsel menggantikan Haryanto yang mengundurkan diri dari Dewan.

Dilantiknya dua PAW tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Nomor 100.2.1.4-1332 Tahun 2023.

Usai memimpin pengucapan sumpah dan janji PAW, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK menyampaikan dengan dilantiknya dua orang anggota dewan PAW ini, selain jumlah anggota dewan lengkap 55 orang, juga diharapkan di sisa masa jabatan ini agar dapat bersinergi dalam rangka memajukan Banua yang lebih baik.

“Lengkap sudah anggota dewannya. Ini kolaborasi yang baik, saling sinergitas satu dengan yang lain. Kami di dewan ini tidak ada hijau, kuning, putih, semua sama mewakili rakyat. Wabil khusus lagi kebijakan selama lima tahun tidak lepas dari peran pemerintah,” katanya kepada wartawan.

Sementara itu, Fahruri usai dilantik menyampaikan apresiasinya dengan terselenggaranya pelantikan anggota dewan PAW ini. Ia bertekad akan menjalankan sisa masa jabatan ini dengan sebaik-baiknya.

“Terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya pelantikan hari ini. Kami akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, turun ke lapangan menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Susan yang menyampaikan rasa terima kasihnya setelah resmi dilantik dan diambil sumpah janji sebagai anggota dewan PAW dan memulai tugas pertama pada hari ini sebagai wakil rakyat di provinsi.

“Saya akan bersinergi dengan anggota dewan lainnya dan mudah-mudahan bisa menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yang saya wakili. Tugas pertama hari ini adalah rapat komisi terkait uji kelayakan,” pungkasnya.

Sedangkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, dalam rapat paripurna PAW tersebut menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Dalam sambutan tertulisnya, antara lain gubernur menyampaikan pelantikan anggota dewan PAW ini merupakan momentum yang tepat dalam memperkuat komitmen di era reformasi.

“DPRD memiliki peran strategis dan penting dalam sistem demokrasi kita,” jelas Gubernur.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur, badan legislasi menjadi semakin strategis dalam mewakili kepentingan rakyat dan sebagai mitra kerja, Pemprov Kalsel selalu memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura menggelar Syariah Expo 2023, di Alun-alun Ratu Zaleha Martapura, mulai 5-7 Juli 2023.

Saat membuka kegiatan, Rabu (5/7), Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Husnul Hatimah, menyampaikan apresiasinya terhadap Fakultas Syariah IADI Martapura, karena telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Banjar.

“Terutama dalam mengendalikan inflasi akibat hampir dua tahun lebih kita mengalami masa pandemi yang menyebabkan ekonomi terpuruk,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, menurut Gubernur, mampu memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk berperan aktif dalam masyarakat dan menjalin hubungan lebih erat dengan pelaku UMKM sekitar.

“Saya yakin kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyebut kegiatan ini menjadi sarana dalam mensosialisasikan pentingnya hidup dengan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

“Sebagai Fakultas Syariah, fakultas ini memiliki peran strategis dalam mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan syariat Islam,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan Syariah Expo 2023 terdapat bazar dari berbagai UMKM setempat. Kegiatan juga akan dirangkai dengan berbagai lomba berkonsep syariah.

Hadir pada kegiatan, Bupati Banjar diwakili Kadisdik Kabupaten Banjar Liana Penny, Wakil Rektor III IAID Martapura Izuddin, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel pagi di halaman kantor Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, pada Rabu (5/7).

Pada apel tersebut juga digelar penyerahan penghargaan kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Disperin Provinsi Kalsel. Terdapat 3 pegawai Disperin menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala Disperin Provinsi Kalsel Mahyuni, karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun salah satu kriteria tersebut yakni tingkat kerajian kehadiran, tertib waktu dan tertib administrasi, tertib penyampaian laporan, serta tertib penginputan rencana kerja. Adapun penerima penghargaan tersebut yakni 1 pejabat eselon 4 Disperin Provinsi Kalsel, Abdina. 1 Staff Disperin Provinsi Kalsel, Basit. dan 1 pegawai kontrak Disperin Provinsi Kalsel, Ahmad.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Disperin Provinsi Kalsel Mahyuni menyampaikan, dengan adanya pemberian penghargaan, pihaknya mengharapkan dapat memberikan motivasi dan kebahagian kepada para pegawai, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka dalam bertugas.

“Pemberian penghargaan kepada pegawai Disperin Provinsi Kalsel yang mendapat penilaian 100 persen dalam kinerja memang sangat sulit, namun ketiga penerima penghargaan tersebut mendapat penilaian yang cukup tinggi dibandingkan pegawai lain,” ucap Mahyuni.

Ia mengharapkan kepada seluruh pejabat dan staff Disperin Provinsi Kalsel, kedepannya dapat memberikan kinerja yang lebih baik, dikarenakan seluruh staff Pemerintah Provinsi Kalsel, berfokus untuk melayani masyarakat banua.

“Ini sesuai harapan Gubernur Kalsel untuk pelayanan yang utama terhadap masyarakat,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta, para pengelola objek wisata, dapat menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung objek wisata di banua.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Senin (3/7).

Syarifuddin menjelaskan, memasuki libur panjang hingga 15 Juli 2023 mendatang, tentunya banyak warga memanfaatkan untuk berwisata, yang tersebar di masing-masing 13 Kabupaten dan Kota. Dengan demikian para pengelola objek wisata, saling berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung.

“Wisatawan sekarang mulai mengalami peningkatan tidak hanya lokal, luar daerah bahkan mancanegara,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, para pengelola objek wisata hendaklah melakukan antisipasi sejak dini, melalui penambahan petugas jaga dan rambu peringatan, khusus wisata yang berbasis alam, seperti di sungai dan pantai.

“Mereka bisa menambah petugas, dan memasang rambu peringatan, agar wisatawan lebih berhati-hati,” pintanya.

Lebih lanjut Syarifuddin mengimbau, para orang tua hendaknya terus memberikan pengawasan lebih intens terutama bagi anak-anak, agar menghindari dari hal yang tidak diinginkan, yaitu mendampingi buah hatinya terutama masih belum berusia 14 tahun.

“Mari kita jaga bersama baik keamanan, keselamatan, dan kenyamanan selama berwisata,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJAR – Kegiatan sholawat dan tausyiah rutin bulanan selalu dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Alam Roh 88 Desa Kiram Kabupaten Banjar. Kegiatan religi tersebut selalu mengundang para tuan guru untuk memberikan tausyiah mereka kepada para tamu undangan. Para tuan guru yang berhadir diantaranya KH Fikri Haikal Zainuddin MZ, yang merupakan putra dari da’i kondang almarhum KH. Zainuddin MZ, KH. M. Zarkasyi, Ustadz Sholeh Mahmoed Nasution atau akrab disapa Ustadz Solmed, Musisi kondang yang juga Da’i, H. Rhoma Irama, Pimpinan Madrasah Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al Qur’an KH Muhammad Wildan Salman, serta yang terbaru mengisi tausyiah pada selasa (4/7) malam yakni Ustadz KH. Abdul Hadi.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel Irfan Sayuti menyampaikan, pihaknya bersyukur karena dapat kembali melaksanakan sholawatan dan tausiah yang dilaksanakan pada awal bulan. kegiatan seperti ini akan terus dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam.

“Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang berhadir untuk mengikuti sholawatan dan tausyiah di alam roh 88 ini,” ungkap Irfan.

Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus menggalakkan kegiatan sholawat dan tausyiah di Alam Roh 88 Desa Kiram disetiap awal bulan dengan menghadirkan para tuan guru untuk menyampaikan tausyiah, pembacaan ayat – ayat suci Al-Qur’an dari qori dan qoriah, beserta penyampaian syair maulid habsyi dari kelompok Maulid Habsyi.

Untuk diketahui, selain di alam roh 88 Desa Kiram Kabupaten Banjar, Pemerintah Provinsi Kalsel juga rutin memberikan tausyiah kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Provinsi Kalsel setiap dilaksanakannya apel bulanan dengan menghadirkan para alim ulama. (MRF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengimbau, agar masyarakat dikonstituen dapilnya di Tanah Bumbu, dapat benar-benar memanfaatkan secara bijak penyelengaraan program penghapusan denda dan pemotongan (diskon) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Perjuangan kami kepada Gubernur Kalsel untuk membantu meringankan beban masyarakat akhirnya terealisasi. Jadi, dipersilahkan warga yang tercatat sebagai wajib pajak bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya,” ujar legislator dari Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru, usai melaksanakan Sosialisasi Propem, Rencangan Perda, Perda dan Perundang-undangan (Sosper) tentang Pajak Daerah Provinsi Kalsel, di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (3/7).

Pria yang akrab disapa Paman Yani itu, turut memberikan perhatian besar terhadap pemberian kebijakan yang diterapkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, bersama tim pembina samsat. Itu bertujuan, dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat di Bumi Bersujud, di provinsi ini.

“Membayar pajak sudah menjadi keharusan bahkan menjadi kewajiban. Karena dari pajak itu lah kita bisa merasakan manfaatkannya dalam pembangunan di daerah ini,” jelasnya.

Apalagi, kata dia, semenjak Polri menetapkan adanya kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor. Maka, program ini sudah dianggap sangat tepat untuk menghindari adanya penghapusan tersebut.

“Jangan sampai keputusan yang telah ditetapkan kepolisian terkait tunggakan pajak kendaraannya yang lebih dari dua tahun berturut-turut itu tidak dibayarkan (menunggak) menjadi bodong. Ini yang selalu kita ingatkan kepada masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan PKB dan BBN-KB UPPD Samsat Batulicin, Hariyadi, mengungkapkan, selain sebagai alternatif dalam meningkatkan kas daerah. Ini juga sebagai bentuk apresiasi (reward) kepada masyarakat yang sudah taat membayar pajak.

“Dengan adanya program ini setidaknya kedasaran masyarakat semakin tinggi dan kami optimis PAD yang dihasilkan dari kebijakan yang diberikan Gubernur Kalsel lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” bebernya.

Dirinya membeberkan, sejak hari pertama diterapkannya program pemberian insentif itu suasana transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor induk (Samsat Batulicin) membludak atau bisa dikatakan mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

“Kebetulan setelah dibukanya program ini tercatat dari 1 – 2 Juli memang ada peningkatan jumlah wajib pajak yang datang ke UPPD Samsat Batulicin. Sehingga, berdampak pula terhadap penerimaan kami,” paparnya.

Sementara itu, Ketua RT di Desa Manunggal, Nurdian, mengaku, bersyukur dan sangat berterima kasih atas kebijakan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel. Apalagi, diskon serta penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan program yang sudah tepat dilaksanakan.

“Sosialisasi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada Paman Yani dan Pemprov yang memberikan pelayanan ini,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada pelaksanaan Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 35 pemuda dari perwakilan 35 provinsi, akan mengabdikan diri selama 30 hari kedepan di Kabupaten Kotabaru.

Asisten Deputi Bidang Kemitraan Pemuda Kemenpora Khairil Adha menjelaskan, PPAP Tahun 2023 ini dilaksanakan di dua daerah, yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau.

“PPAP Tahun 2023 dibuka secara virtual oleh Deputi Bidang Pengembangan Kepemudaan Kemenpora Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh, di Riau, pada Selasa 4 Juli 2023,” ungkapnya.

Khairil mengatakan, tujuan dari program PPAP ini, agar pemuda dari berbagai daerah dapat terjun langsung dan berbaur dengan masyarakat.

“Pada PPAP di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ditempatkan di Kabupaten Kotabaru, dari tanggal 4 Juli sampai 5 Agustus 2023,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, Program PPAP Tingkat Nasional di Provinsi Kalsel, dapat memperkenalkan budaya dan pariwisata di Banua ini.

Seperti yang disampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdaprov Kalsel, Sulkan mengatakan, dengan terpilihnya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah pada Progam PPAP tersebut. Tentunya, hal tersebut membanggakan provinsi ini.

“Dengan keterlibatan para pemuda melalui program PPAP akan mendukung pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi lokal khususnya di daerah Kotabaru,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sulkan berpesan, kepada para Pemuda PPAP ini, dapat menjadikan kalimantan selatan sebagai rumah kedua.

“Dimana bumi dipijak dan disitu langit dijunjung, maka para pemuda diminta agar pandai pandai menjaga diri selama mengikuti Program PPAP Tingkat Nasional,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap memberikan dukungan dan fasilitasi untuk para peserta PPAP, dalam rangka menunaikan misinya sebagai agen perubahan dan duta daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap memberikan dukungan dan support pada Pelaksanaan Program PPAP ini,” ucap Sulkan. (SRI/RDM/RH)