Kategori: Provinsi Kalsel

Warga Lok Buntar Keluhkan Rusaknya Jalan Penghubung ke Desa Gudang Tengah

BANJAR – Warga Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mengeluhkan rusaknya jalan desa yang menghubungkan antara desa mereka dengan desa Gudang Tengah.

Suasana Sosper yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah di desa Lok Buntar

Keluhan itu disampaikan, Kepala Urusan Pembangunan Desa Lok Buntar, Syarwani ketika mengikuti sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah, Senin (8/5).

Anggota DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah (tengah) didampingi masyarakat desa melihat kondisi jalan penghubung Desa Lok Buntar dan Desa Gudang Tengah

Syarwani menjelaskan sudah beberapa bulan yang lalu, dari Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan penyiringan jalan desa, namun untuk bagian tengah jalan yang mengalami kerusakan belum diperbaiki. Akibatnya, lanjut Syarkawi, masyarakat desa sangat kesulitan, bahkan kerap terjadi kecelakaan ketika melewati jalan tersebut.

“Masyarakat kami disini banyak yang petani. Jadi kalau mengangkut hasil pertanian ke luar desa menggunakan jalan ini karena satu-satunya akses transportasi. Dimana desa kami sangat terpencil,” jelasnya.

Oleh karena itu, masyarakat berharap agar Wakil Rakyat Kalsel dapat memperjuangkan perbaikan jalan penghubung tersebut kepada instansi terkait.

Menanggapi hal tersebut, Gusti Abidinsyah memastikan akan menindaklanjuti usulan masyarakat desa Lok Buntar agar jalan penghubung tersebut segera diperbaiki kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Jalan penghubung yang panjangnya sekitar 400 meter ini berada di desa Gudang Tengah. Oleh karena itu, kami berharap agar Pemkab Banjar maupun Pemprov Kalsel bisa memperhatikan usulan masyarakat desa Lok Buntar tersebut,” harapnya.

Untuk diketahui, Sosialisasi Perda tersebut dihadiri antara lain Pembakal Desa Lok Buntar Mursidi, Ketua Badan Pembangunan Desa (BPD) Lok Buntar, Mawardi serta puluhan warga desa dan tokoh masyarakat setempat. (NRH/RDM/RH)

Pokir Paman Yani Terealisasi, Pokdakan Desa Api Api Gembira Terima Udang Tiger

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, akhirnya mampu merealisasikan usulan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Tanah Bumbu untuk pengadaan bibit udang Windu. Komoditi bernilai ekonomi yang didatangkan dari pulau Jawa itu mencapai 390.400 ekor.

Foto bersama usai penyerahan secara simbolis bibit udang windu (tiger) kepada dua Pokdakan Desa Api Api, Kusan Tengah, Tanah Bumbu

“Alhamdulillah Pemprov melalui Kadis Kelautan dan Perikanan Kalsel merealisasikan ini untuk Pokdakan di sini. Ya, saya berharap udang Windu yang telah disalurkan bisa dikembangkan dan tentu mampu dipasarkan supaya nilai ekonominya juga bisa didapatkan,” ujarnya usai ikut menebarkan bibit udang bernama latin penaeus monodon ini di lokasi tambak Pokdan Sahabatku di Desa Api Api, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, Senin (8/5) sore.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bersama Pemkab Tanbu turut berpartipasi menebarkan benih udang windu di pertambakan Pokdakan Desa Api Api

Politisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu turut berpesan agar para kelompok pembudidaya ikan ini serius menata dengan baik pengelolaan pertambakan dan kini menjadi habitat baru ratusan ribu udang yang sudah ditebarkan.

“Ditata secara rapi, baik itu konsepnya modern atau pun tradisional. Tidak lupa juga menjaga PH air agar bibit yang sudah dilepas ini bisa bertumbuh kembang sesuai harapan kita bersama,” harapnya.

Sebagaimana harapan itu, upaya pengawasan terhadap pengembangan ini juga turut diukur secara berkesinambungan. Mengingat tak hanya dipantau dari Pemprov Kalsel saja melainkan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga ikut berperan untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan ini bisa diawasi dengan baik dan secara terus menerus untuk perkembang biakannya juga. Hal ini juga merupakan aspirasi warga di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk di Desa Api Api. Tak lupa pula, perbanyakan dari udang itu bisa dihasilkan di lokasi ini karena bibitnya diambil di luar Jawa. Artinya, Pokdakan di daerah ini bisa terus belajar sembari turut diawasi oleh pengawas dari Kemenlautkan dan Pemprov Kalsel,” beber politisi yang akrab disapa Paman Yani tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel, Rusdi Hartono, menyampaikan, penyaluran udang yang dikenal dengan sebutan black tiger ini merupakan bentuk kepedulian Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kepada Pokdakan di daerah tersebut. Bahkan masing-masing kelompok dijatahi sebanyak 195.200 ekor.

“Ini berkat kerjasama dengan DPRD Kalsel terutama dari Wakil Ketua Komisi II Paman Yani sehingga bantuannya dapat disalurkan. Keberhasilan itu merupakan pokok pikiran (pokir) beliau dan mudah-mudahan sesuai yang diharapkan,” harapnya.

Selanjutnya, dirinya membeberkan, untuk total keseluruhan anggaran pengadaan bibit udang Windu melalui APBD khusus bagi dua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yakni Hasrat Bersama dan Sahabatku mencapai Rp200 juta.

“Dari 13 kabupaten/kota. Alhamdulillah, hanya Tanah Bumbu yang disetujui mendapatkan bantuan pengadaan bibit ini,” ucap mantan Kepala Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, Banjarmasin.

Ia menyampaikan, agar upaya budidaya udang Windu terus berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel juga melibatkan Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut (BPAPL) Kotabaru untuk ikut mengembangkan bibit ini.

“UPTDnya itu yang khusus menangani perbanyakan dari udang Windu,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Sosialisasi Retibusi Jasa Usaha Jadi Perda, Prioritas Paman Yani Untuk Kesejahteraan Nelayan

TANAH BUMBU – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 menjadi sajian dalam Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper) yang digelar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi untuk mengedukasi warga Desa Api Api, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu.

Suasana saat pelaksanaan Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper) yang digelar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel M Yani Helmi

“Ini penting kita sampaikan kepada masyarakat karena retribusi jasa usaha yang dimaksud seperti tambat labuh atau sebagainya itu sudah diatur oleh perda tersebut,” ujar politisi dari Partai Golkar, usai menggelar Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper), Senin (8/5) sore.

Dengan adanya ini, tutur dia, keberadaan peraturan daerah retribusi jasa usaha turut berperan mengantisipasi pungutan liar (pungli). Mengingat, perda itu diatur untuk kepentingan layanan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

“Tarif seperti tambat labuh dan sebagainya sudah sesuai serta telah diatur di dalam perda itu. Bahkan, akan terus kita sosialisasikan agar mereka tidak ragu untuk berlabuh ke pelabuhan perikanan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu,” ucapnya.

Bahkan, perda ini juga turut memberikan perlindungan (protektif) lebih kepada nelayan yang sering melakukan aktivitas perjalanan melaut. Terlebih, diperairan laut yang masih masuk wilayah hukum kelautan di Kalimantan Selatan.

“Makanya perda ini terus kita sebarkan. Terlebih, retribusi jasa usaha yang diterima menjadi PAD dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Kita lihat Pelabuhan Perikanan Batulicin memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan juga optimal,” papar legislator dari Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono, mengucapkan terima atas penyebarluasan perda tersebut. Selain dapat dipahami masyarakat, implementasinya mampu berjalan dengan baik seiring dilakukannya sosialisasi ini.

Kadis Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono, saat turut menyampaikan kegiatan Pelabuhan Perikanan di Kalsel melalui penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2020

“Kami berterima kasih kepada Paman Yani yang aktif dan sering berperan menyebarkanluaskan perda ini. Tentu, ini pelabuhan milik kita akan terus ditingkatkan termasuk PADnya,” paparnya.

Tak kalah lagi, kata dia, peningkatannya didorong dengan pembangunan cold storage. Setelah ada di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, juga akan dimiliki di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Anggarannya itu dari APBD sebesar Rp5 miliar khusus bagi Pelabuhan Perikanan Batulicin,” bebernya.

Diketahui, kegiatan ini diikuti mulai dari profesi nelayan, petani dan pembudidaya ikan. Yang mana, partisipasi tersebut diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi mereka agar mengetahui lebih jauh terhadap penerapan Perda Nomor 8 tahun 2020. (RHS/RDM/RH)

541 Tenaga Kesehatan, Terima SK PPPK Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Sebanyak 541 tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan, menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah provinsi Kalsel, pada Senin (8/5) di gedung Idham Khalid Setdaprov di Banjarbaru. Penyerahan dilakukan Gubernur, Sahbirin Noor, diwakili Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, memberikan ucapan selamat kepada para penerima SK PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Nakes penerima SK PPPK saat mengucapkan sumpah jabatan.

“Keberhasilan saudara melalui seleksi P3K, merupakan buah dari kerja keras dan doa dari sanak keluarga. Maka, sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, bekerjalah dengan hati yang tulus, ikhlas dan diniatkan untuk ibadah,” pesannya.

Lebih lanjut Gubernur juga membeberkan data,  bahwa dari 240 Puskesmas yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel, sebanyak 25,83 persen diantaranya masih kekurangan tenaga kesehatan strategis. Sementara hampir 3 persen lainnya, belum memiliki dokter.

Sekdaprov Kalsel dan tamu undangan berfoto bersama nakes penerima SK PPPK.

“Oleh karena itu, kehadiran 541 P3K yang menerima SK pada hari ini memberikan angin segar bagi peningkatan kuantitas dan juga kualitas nakes strategis di Kalsel, sekaligus penyebaran yang lebih merata diberbagai wilayah,” tutupnya.

Sementara itu, usai acara,  kepada wartawan, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan,  harapannya agar para nakes ini bekerja semaksimal mungkin, dan selalu belajar, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

”Kekurangan SDM yang selama ini menjadi salah satu masalah di Kalsel bisa terpenuhi dengan kebijakan dari pemerintah pusat ini. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja semaksimal mungkin, mau belajar dan selalu memperbaiki kinerjanya serta memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. (RIW/RDM/EYN)

Diskominfo Kalsel Dorong Peningkatan Nilai Indeks SPBE

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) provinsi ini, melalui atensi dan bimtek penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE.

Kegiatan yang mengundang seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) seluruh Kabupaten/Kota di provinsi ini, berlangsung di salah satu hotel kota Banjarbaru, pada Senin (8/5).

Menghadirkan perwakilan dari Kementerian PAN-RB sebagai narasumber, Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim berharap, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap nilai indeks SPBE Kalsel yang sempat menurun akibat pandemi.

“Kemarin sempat nilai indeks SPBE kita diatas 3, tetapi sekarang malah dibawah tiga karena pandemi kemarin,” ujarnya disela kegiatan.

Menurut Muslim, penurunan nilai indeks tersebut juga diakibatkan kurangnya laporan SKPD di Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang mereka laksanakan.

Suasana atensi dan bimtek penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, di salah satu hotel kota Banjarbaru.

“Melalui momentum ini kita ingin mendorong agar apa yang dilakukan Pemprov maupun Kabupaten Kota lebih tersampaikan dengan optimal,” tuturnya.

Selain itu Muslim menyebut, melalui kegiatan ini pihaknya ingin menyamakan persepsi antara Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyusun program yang dilakukan untuk penilaian indeks SPBE Provinsi Kalimantan Selatan.

“Ini merupakan pertaruhan kita bersama, mengingat saat ini nilai SPBE kita masih dibawah tiga. Kita harus bekerja keras karena nilai indeks ini merupakan akumulasi dari teman-teman di kabupaten/kota,” tutupnya.(SYA/RDM/EYN)

Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara Tingkat Provinsi Kalsel, Digelar

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, seleksi calon peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tingkat Kalsel, di Kota Banjarmasin, sejak 6 –  8 Mei 2023.

Seleksi dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel, Hermansyah.

Kadispora Kalsel, Hermansyah, saat menyematkan tanda peserta PPAN.

Hermansyah mengatakan, Dispora Kalsel sudah melaksanakan 4 kali seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara ini.

“Seleksi PPAN ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Dispora Kalsel,” ungkap Hermansyah.

Pada seleksi tahun ini diharapkan, terpilih pemuda yang terbaik untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pada seleksi ini ditemukan pemuda yang berpotensi dan bertalenta, untuk mewakili Kalsel, untuk pertukaran pemuda tersebut,” ucap Hermansyah.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, pada seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun ini, terdapat dua program.Yakni, Program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia, serta Program Pertukaran Pemuda Indonesia Korea.

“Pada deleksi ini, diikuti dari 47 pemuda dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Seleksi para peserta ini melalui tahapan 7 kategori diantara menguasai pengetahuan Seni budaya, kepemudaan, kesehatan, psikolog, agama, serta lainnya.

Nantinya, lanjut Rokhyatin, akan tersaring 2 pemuda mewakili masing masing negara pertukaran. Untuk perwakilan ke Australia dan Korea.

“Satu pemuda yang terpilih akan mewakili ke Australia, serta satu pemuda lagi ke Korea,” ujar Rokhyatin. (ADV/SRI/RDM/EYN)

Kebakaran di Banjarmasin, UPZ Bank Kalsel Serahkan Bantuan

BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berikan bantuan musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Aes Nasution Gang Samudin RT 11 RW 02 dan Gang Syuhada RT 12 RW 02 Kelurahan Gadang. Total bantuan yang diserahkan sebesar Rp70 juta rupiah kepada warga terdampak kebakaran. Bantuan secara langsung diserahkan Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi didampingi Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan kepada Abdurrahim selaku Ketua RT atau perwakilan warga  RW 02 Kelurahan Gadang.

Menanggapi bantuan ini, Abdurrahim selaku Ketua RT atau warga yang terdampak kebakaran,  menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian Bank Kalsel yang telah membantu meringankan beban yang sedang dialami saat ini.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Bank Kalsel atas bantuan yang telah diberikan melalui UPZ Bank Kalsel, bantuan ini sangat membantu sekali dalam memperbaiki tempat tinggal kami yang sudah habis, sehingga tidak bisa ditempati lagi” ungkap Abdurrahim.

Pada kesempatan yang sama, Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi menyampaikan turut berduka cita atas musibah kebakaran yang dialami warga Kecamatan Banjarmasin Tengah tersebut, dan  berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan untuk membangun kembali tempat tinggal mereka.

“Pada hari ini telah dilaksanakan penyerahan bantuan musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Aes Nasution Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah melalui UPZ Bank Kalsel. Bantuan diberikan berupa dana tunai untuk perbaikan rumah yang tidak bisa ditempati lagi. Semoga dengan bantuan ini bisa meringankan dalam menjalani keseharian para korban,” terang Fajri.  (ADV-RIW/RDM/EYN)

Timsel Bawaslu Kalsel Perpanjang Pendaftaran Kuota Perempuan

BANJARMASIN – Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, memperpanjang pendaftaran Bakal Calon khusus perempuan.

Hal itu disampaikan, Ketua Tim Seleksi Bawaslu Kalsel, melalui Sekretaris Timsel Muhammad Alif, Kepada Abdi Persada FM, pada Senin (8/5).

Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Kalsel, Muhammad Alif.

Alif mengatakan, sejak resmi dibuka pendaftaran, bakal Calon Anggota Bawaslu Kalsel periode tahun 2023 – 2028, pada 17 April – 3 Mei 2023, dan dilakukan masa perbaikan berkas bagi pelamar hingga tanggal 6 Mei 2023, untuk total keseluruhan jumlah pendaftar yang lengkap berkasnya ada sebanyak 55 orang, terdiri laki-laki 43 orang dan perempuan 12 orang. Sehingga, keterwakilan perempuan dinilai tidak memenuhi 30 persen, maka dilakukan masa perpanjangan pendaftaran khusus bagi perempuan selama tiga hari.

“Hasil rapat pleno, perpanjangan pendaftaran khusus kouta perempuan, mulai tanggal 9-11 Mei 2023, bertempat di Sekretariat Timsel Bawaslu Kalsel Lobby Hotel Aria Barito, Banjarmasin, pada saat jam kerja,” ucapnya

Disampaikan Alif, untuk persyaratan tidak ada perubahan, di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 35 tahun, berpendidikan minimal S1 dan berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan. Ia berharap,

dengan diperpanjang masa pendaftaran ini, akan ramai pendaftar khusus perempuan di Kalsel.

“Sejak dibuka masa pendaftaran, rata-rata yang mendaftar ini tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota,” jelasnya

Lebih lanjut Alif menambahkan, untuk tahapan seleksi timsel Bawaslu Kalsel selanjutnya, setelah dilakukan masa perpanjangan khusus perempuan, akan dilanjutkan Penelitian dan Verifikasi Berkas pada tanggal 12 – 16 Mei 2023, dan diumumkan hasilnya Rabu 17 Mei 2023 mendatang.

“Para pendaftar ada yang mengantar dokumen langsung ke sekretariat,  kemudian via email, dan mengirim melalui pos,” tutupnya

Untuk diketahui, sebentar lagi jabatan dua komisioner Bawaslu Kalsel akan berakhir, yaitu Noor Kholis Majid dan Azhar Ridhanie pada tanggal 24 Juli 2023 mendatang. Dengan demikian dibuka pendaftaran dari tim seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, untuk mengisi dua jabatan komisioner tersebut. (NHF/RDM/EYN)

Pemprov Akan Gelar Rakerda Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen untuk menyamakan persepsi dalam upaya penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Komitmen itu ditunjukkan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), yang akan digelar mulai 8 – 10 Mei, di salah satu hotel di kota Banjarbaru.

Kegiatan tersebut mengundang berbagai instansi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Daerah (provinsi/kabupaten/kota), serta instansi lainnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, melalui rakerda ini diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi arah kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita juga menginginkan rakerda ini dapat menghasilkan program yang akuntabel, tepat, dan terarah dalam penyusunan program tahun 2024, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya, Minggu (7/5).

Muslim menyampaikan, materi yang akan dibahas pada rakerda tersebut diantaranya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Manajemen Birokrasi Secara Modern, Transformasi Digital Pelayanan Publik, serta Evaluasi Tahunan LAPOR! Seluruh Bupati/Walikota se Kalsel.

“Nanti juga akan dibahas arah kebijakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik tahun 2024,” terangnya.

Selain itu Muslim menyebut, dalam kegiatan itu juga akan dibentuk sidang kelompok dari masing-masing perwakilan SKPD, untuk membahas isu mengenai urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik, dan urusan Persandian.

“Output dari sidang kelompok ini adalah berupa kesepakatan, yang ditandatangani oleh seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota,” bebernya. (SYA/RDM/RH)

Buka Raimuna Daerah ke XI, Paman Birin : Pramuka di Kalsel Mampu Hadapi Tantangan Zaman

BANJAR – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Raimuna Daerah ke XI tingkat Provinsi di bumi perkemahan wisata alam Kiram Park, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Sabtu (6/5), yang diikuti lebih dari 400 peserta Kwartir Cabang Pramuka seluruh kabupaten/kota.

“Setelah pandemi COVID-19 berlalu, saya mengamati dan memperhatikan bahwa organisasi Gerakan Pramuka di Kalsel sangat aktif dari berbagai sektor kegiatan termasuk bakti sosial,” ujarnya.

Ia berpesan melalui kegiatan Raimuna Daerah ke XI tingkat Provinsi Kalsel yang digelar selama 3 hari dari tanggal 6 – 8 Mei 2023 tersebut bisa meningkatkan kapasitas kemampuan diri dalam menghadapi tantangan zaman di era digitalisasi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota Pramuka sebagai generasi penerus bangsa, berkarakter dan siap berdaya saing,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah (Kewarda) Pramuka Kalsel, Raudatul Jannah, menyebutkan, dari seluruh Kwarcab seluruh kabupaten/kota yang turut mengikuti di bumi perkemahan Kiram Park di antaranya pimpinan kontingen cabang, pembina pendamping, Pramuka penegak pandega putra/putri hingga dokter kontingen cabang.

Ketua Kwarda Pramuka Kalsel Hj Raudatul Jannah saat menyampaikan jumlah peserta dalam kegiatan Raida ke XI tingkat Provinsi yang diikuti seluruh Kwarcab kabupaten/kota

“Total keseluruhannya adalah 428 orang. Putra/putri berjumlah 379 orang, pembina pendamping 12 orang, pimpinan kontingen cabang sebanyak 26 orang, dan dokter kontingen 8 orang,” ucapnya.

Pengibaran bendera kegiatan Raida ke XI di bumi perkemahan wisata alam Kiram Park yang turut diikuti lebih dari 400 peserta se Kalsel

Dalam rangkaian kegiatan, sejumlah atraksi dari seluruh Kwarcab kabupaten/kota turut diperlihatkan. Mulai dari pakaian adat masing-masing daerah, dan kemampuan beradu kreativitas. (RHS/RDM/RH)

Exit mobile version