Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyelenggarakan Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2024.

Acara ini dibuka oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor diwakili oleh Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Suparmi sekaligus membacakan sambutannya, di Gedung Idham Chalid, Rabu (17/1).

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan program Pemagangan Dalam Negeri ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Sehingga diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bersangkutan memiliki daya saing dan dapat lebih mudah terserap di dunia kerja yang sesungguhnya.

Berdasarkan evaluasi, lanjut Paman Birin, program pemagangan memberikan kontribusi signifikan dalam penempatan tenaga kerja pada tahun 2023 lalu. Penyerapan peserta pemagangan di tempat kerja/wirausaha sebesar 63,69 persen dari 168 orang.

“Banyaknya penyerapan tersebut tidak lepas dari dukungan perusahan-perusahaan yang terlibat. Karena itu saya ucapkan terimakasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan program pemagangan tahun 2023, dalam rangka peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja yang tentu akan mengurangi pengangguran,” jelasnya.

Paman Birin mengungkapkan di tahun 2024 ini, target peserta pemagangan meningkat menjadi 192 orang. Tentu diharapkan, peningkatan jumlah peserta tersebut diiringi oleh peningkatan penyerapan di tempat kerja/wirausaha.

“Untuk itu, saya mendorong Dinas Tenaga Kerja, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, agar dapat bersama-sama mengoptimalkan faktor-faktor penyerapan tenaga kerja,” terangnya.

Sementara, Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti menambahkan sebelum program ini dilaksanakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) dalam melaksanakan sosialisasi, perekrutan perusahaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemagangan dalam negeri.

Dari anggaran APBN Tugas Pembantuan untuk 2024, tersedia 192 kuota calon peserta pemagangan bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam program ini.

“Kami harapkan ke depan, adanya penambahan jumlah peserta magang melalui APBN maupun APBD Pemerintah Provinsi dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota,” harapnya.

Irfan menerangkan program atau kurikulum pemagangan merupakan program khusus yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Diharapkan karena perusahaan yang membuat kompetensi kurikulumnya sehingga tenaga kerja yang dilatih dan dimagangkan dapat direkrut oleh perusahaan tersebut atau perusahaan sejenis.

Irfan mengungkapkan pelatihan ini terdiri dari teori, simulasi, dan praktik di perusahaan. Durasi pelatihan adalah 160 jam atau satu bulan, yang diselenggarakan oleh instruktur perusahaan.

“Pelatihan ini akan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang tertentu,” terangnya.

Selanjutnya, terdapat praktik kerja selama empat bulan yang dibimbing oleh mentor atau karyawan berpengalaman. Total pelatihan berlangsung selama lima bulan, dimulai pada bulan April dan dijadwalkan berakhir pada bulan September 2024.

Acara tersebut turut dihadiri Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Koordinator Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, Niken Dwi Wijayati, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalsel, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tiga belas dari 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, dipastikan masuk zona hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Penilaian yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, disampaikan kepada masing – masing kepala daerah, pada Rabu (17/1) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM provinsi Kalsel, Husnul Khatimah, menjadi orang pertama yang menerima hasil penilaian Ombudsman RI selama tahun 2023 tersebut.

Dalam sambutannya, yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM provinsi Kalsel, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI, atas evaluasinya terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Hasil evaluasi ini sangat berarti untuk mengukur kinerja kami dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal,” ujar Paman Birin.

Berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman RI, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan memperoleh kenaikan nilai yang signifikan dibanding tahun 2022. Dimana tahun 2022, pemerintah provinsi Kalsel berada pada zona kuning atau kualitas sedang. Namun pada 2023, nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah provinsi Kalsel, naik ke zona hijau atau tinggi, dengan nilai 85,77.

“Saya juga merasa bersyukur, karena hampir seluruh pemerintah kabupaten kota berada di zona hijau dengan penilaian tinggi hingga tertinggi,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, dibanding tahun lalu, nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 14 pemerintah daerah di Kalsel, mengalami kenaikan signifikan. Tahun lalu, hampir semua pemerintah daerah berada di zona kuning atau sedang, dengan rata – rata nilai 72,83.

“Tahun ini, 13 pemerintah daerah masuk zona hijau dengan penilaian tinggi dan tertinggi, dan hanya satu daerah masuk zona kuning atau sedang,” papar Hadi.

Meski begitu, Hadi Rahman tetap meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Diantaranya terkait pengelolaan pengaduan, komponen standar pelayanan dan juga meningkatkan kompetensi petugas layanan.

Dari 13 kabupaten kota di Kalsel, kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi meraih nilai tertinggi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 di Kalsel, dengan nilai 95,07. Disusul kota Banjarbaru dengan nilai 92, dan kabupaten Banjar dengan nilai 91,96. Selain itu kabupaten Tanah Laut, Tapin dan Tabalong juga mendapat nilai tertinggi, di atas 90. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, gelaran haul Guru Sekumpul telah berjalan lancar.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, pada Rabu (17/1) mengatakan, haul Ulama Kharismatik Guru Sekumpul ini dihadiri 3 juta orang lebih, telah berjalan aman dan tertib pada Minggu (14/1) malam. Dimana, pihaknya memastikan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan.

“Beberapa hari sebelum digelar haul Guru Sekumpul, wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sudah berkunjung ke Banua,” ucapnya

Ia menyampaikan, kegiatan ini berdampak dalam kemajuan wisata, dan ekonomi kreatif, diantaranya hotel berbintang maupun melati, banyak dimanfaatkan para wisatawan. Meski ada sebagian warga yang bertempat tinggal di wilayah Sekumpul, memberikan penginapan gratis, untuk menampung para jamaah tersebut.

“Gelaran ini tentu meningkatkan perekonomian di Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, adanya rumah makan, tempat wisata bahkan kuliner di Kalimantan Selatan, juga menjadi ramai dikunjungi para wisatawan yang tersebar di Kabupaten dan Kota. Ia mengapresiasi, selama ini tercipta jalinan sinergisitas yang sangat bagus di lapangan.

“Wisatawan tidak hanya berkunjung, juga membeli buah tangan khas Kalsel,” tutupnya yang juga kini menjabat, Pj Bupati Tapin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kehadiran Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin pada acara HUT ke-45 Sekolah Penggerak SMAN 5 Banjarmasin, disambut meriah serta gembira, para murid dan guru pada Rabu (17/1) pagi.

Pun begitu, bagi Paman Birin datang ke SMAN 5 Banjarmasin juga menjadi sesuatu yang istimewa, mengingat Gubernur dua periode ini adalah alumni sekolah tersebut.

Disampaikan Paman Birin, ditetapkannya SMA Negeri 5 Banjarmasin sebagai sekolah penggerak, memberikan kesempatan agar setiap individu di sekolah ini dapat tumbuh dan berkembang dengan kualitas dan integritas yang kuat, siap untuk menghadapi tantangan masa depan.

“Sebagai model satuan pendidikan bermutu, saya harapkan sekolah ini menjadi salah satu agen perubahan yang akan membawa perubahan positif dan dapat memberikan solusi bagi lingkungan disekitarnya,” ungkap Paman Birin.

Menyongsong tahun 2045 nanti, Paman Birin mengatakan, Indonesia genap berusia 100 tahun.

“Menjelang satu abad negara ini, kita harus berkontribusi dengan melakukan persiapan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkualitas dan berkarakter. Semua kalangan dari semua usia dan profesi wajib berperan serta mewujudkan indonesia emas,” jelasnya.

Paman Birin juga berharap, di usia ke-45 tahun, SMAN 5 Banjarmasin akan terus bergerak dan berkembang menjadi lebih baik guna melahirkan generasi berprestasi sebagai penyangga Banua dan mewujudkan Kalsel Babussalam.

“Perjalanan sekolah ini selama 45 tahun sudah pasti mengalami pasang surut perjuangan. Terkadang pahit tapi Insya Allah akan berbuah manis. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap dewan guru atas jasa dan sumbangsihnya mendidik putera puteri bangsa agar tumbuh dan berkembang menjadi kaum intelektual muda yang berkarakter dan berakhlak mulia,” tutup Paman Birin.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin, Mukhlis Takwin, setuju dengan arahan dari Bapak Gubernur Kalsel terkait peningkatan kualitas SDM siswa di sekolahnya.

“SMA Negeri 5 Banjarmasin sudah sangat diperhitungkan di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, bahwa di tahun 2023 tadi, SMAN 5 Banjarmasin menjadi sasaran study banding dari 32 SMA se-Kalsel.

“Dan ini membuktikan bahwa gerak langkah kami di SMALIE di arah yang benar, dan kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Gubernur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah banyak mendukung sarana dan prasarana demi kemajuan sekolah kami,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga memberikan hadiah umroh kepada 12 orang pensiunan guru di SMAN 5 Banjarmasin. Para pensiunan guru tersebut merupakan para guru pengajar Paman Birin saat masih bersekolah di SMAN 5 Banjarmasin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai Tuan Rumah Pekan Kreativisia Pemuda Indonesia (Kreativisia) Tahun 2024, oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Rokhyatin Effendy menjelaska, pada pelaksanaannya, tentu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan yang terbaik, dalam penyelenggaraan Pekan Kreativisia tersebut.

“Saat ini kami telah mempersiapkan untuk pelaksanaan Pekan Kreativisia Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sedangkan, rencana pelaksanaan Pekan Kreativisia Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus mendatang.

Pada Pekan Kreativisia Tahun 2024 di Kalsel akan diramaikan sebanyak 38 provinsi yang ada di Tanah Air.

“Pekan Kreativisia Tahun 2024 ini, akan banyak pemuda yang datang ke Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Rokhyatin.

Seperti diketahui, Pekan Kreativisia memamerkan beragam program kegiatan, termasuk kompetisi nasional, dan umim dari berbagai sub bidang kreatif seperti musik, film, fashion, kuliner, kriya, teknologi informasi (Perangkat lunak dan perangkat keras), serta desain grafis, dan barista. (SRI/RDM/RH)

SURABAYA – Permasalahan banjir yang hampir selalu terjadi setiap tahun di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini terus menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.

Salah satu upaya wakil rakyat “rumah banjar” untuk mencari solusi yakni melakukan studi komparasi terkait sistem drainase dan pengendalian banjir ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (15/1).

Rombongan Komisi III DPRD Kalsel dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Gusti Abidinsyah diterima oleh Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hadi Dediansyah beserta jajarannya.

Pada pertemuan ini, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hadi Dediyansyah, memaparkan terkait upaya Provinsi Jatim dalam melakukan mitigasi kesiapsiagaan menjelang musim penghujan untuk bisa meminimalkan terjadinya resiko bencana banjir di Jatim. Menurutnya apa yang dilakukan di Jatim bisa jadi dapat diaplikasikan di Kalsel.

“Kemudian perlu sebenarnya kunjungan seperti ini didampingi OPD, agar informasinya sampai. Kalau ada OPD, mereka bisa mendengarkan bahwa inovasi dan kreatifitas dibutuhkan, dan memang misi ini perlu, karena yang ada di Jatim tentunya bisa berlaku juga di Kalimantan, termasuk masalah keseimbangan anggaran,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, mengatakan setelah kunjungan kerja ini, harapannya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kalsel bisa dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur baik dari lingkungan OPD Pemprov Kalsel, pemerintah daerah setempat, juga dari para relawan dan masyarakat sekitar.

“Yang saya garis bawahi tadi, mereka (di Jatim) mencoba mengantisipasi terjadinya banjir, jadi istilahnya ribut diawal, bukan ribut saat banjir, menyalahkan ini itu dan sebagainya. Oleh karena itu kita akan coba melihat ini bagaimana kira-kira program di Kalsel, dinas-dinas terkait ini arahnya bagaimana dalam penanganan banjir agar kita siap menghadapi banjir itu,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Hormansyah. Ia menyatakan DPRD Kalsel sesuai tupoksinya siap untuk mendukung dari sisi anggarannya.

“Mudah-mudahan kedepannya anggaran terkait mitigasi dan penanganan banjir bisa terus ditingkatkan,” harapnya. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada awal tahun 2024 ini tercatat angka inflasi Provinsi Kalimantan Selatan masuk 10 besar dibawah rata-rata nasional.

Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan mengatakan, angka inflasi nasional saat ini tercatat sebesar 2,61 persen, sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 2,43 persen.

“Pemprov Kalsel tentu bersyukur atas capaian tersebut,” ungkap Sulkan, di Balai Kota Banjarmasin, baru baru tadi.

Tentunya, lanjut Sulkan, keberhasilan ini berkat upaya dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta pihak terkait lainnya.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui arahan Gubernur Sahbirin Noor, untuk melakukan penurunan inflasi dengan cara kondusif serta terkendali. Sehingga terbukti saat ini Kalsel masuk 10 daerah terendah angka inflasi,” ujarnya.

Sedang, di tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap fokus mempertahankan angka inflasi tetap rendah.

“Untuk mempertahankan angka inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tetap rendah, maka diperlukan komitmen semua pihak,” ucap Sulkan.

Seperti, lanjutnya, tetap melaksanakan operasi pasar, pengendalian harga melalui monitoring harga.

“Sehingga, semua pihak dapat menyelenggarakan perdagangan tersebut dengan baik. Begitu juga untuk pasokan barang, agar terus di pantau agar ketersediaan tetap terjaga di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menghimbau Masyarakat Waspada terhadap Akun Palsu yang Mengatasnamakan Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto.

Imbauan ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, sebagai langkah preventif untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan.

Kabid Humas menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Belakangan ini, terdapat beberapa akun media sosial dan pesan elektronik palsu yang menggunakan nama dan foto Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto untuk melakukan penipuan.

“Kami ingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap informasi yang diterima melalui media sosial atau pesan elektronik yang mencurigakan,” ucapnya.

Kapolda Kalsel atau aparat kepolisian tidak akan pernah meminta uang atau informasi pribadi melalui platform tersebut.

Polda Kalsel juga menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan platform media sosial dan penyedia layanan pesan untuk mengidentifikasi dan menutup akun-akun palsu tersebut. Namun, pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor apabila menemukan akun yang mencurigakan.

“Kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini. Tetapi, kami juga membutuhkan bantuan dan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan akun-akun palsu agar dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Polda Kalsel menegaskan bahwa tindakan penipuan menggunakan nama pejabat atau aparat kepolisian adalah tindakan yang melanggar hukum dan akan ditindaklanjuti secara hukum. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan ke pihak berwajib apabila menemui atau menjadi korban penipuan semacam ini.

Dengan memberikan imbauan ini, Polda Kalsel berharap dapat mencegah penyebaran informasi palsu dan melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan bersama. Kabid Humas juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melawan aksi penipuan yang merugikan banyak pihak. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)

DENPASAR – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap hilirisasi investasi bisa lebih maksimal lagi untuk meningkatkan sektor perekonomian yang ada di Banua.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo ketika melakukan kaji tiru ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bali, Senin, (15/1).

Bukan tanpa alasan, lanjut Imam, hilirisasi investasi dianggap dapat menciptakan nilai tambah pada sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, serta merangsang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

“Di Kalsel sendiri, potensinya sangat bagus. Misalnya saja CPO yang banyak sekali di daerah kita. Selama ini justru CPO-nya dibawa ke luar Kalsel dan setelah menjadi minyak goreng kembali lagi ke Kalsel. Kita berharap ada investor yang masuk ke sana sehingga sehingga bisa langsung diolah dan dikelola di tempat kita,” harapnya.

Turut mendampingi kegiatan ini, Sekretaris Dinas PMPTSP Provinsi Kalsel, Fitridani. Ia menilai Provinsi Bali merupakan gudangnya investor yang mengisi potensi-potensi perekonomian sehingga dirinya merasa Bali merupakan tempat yang tepat untuk menimba informasi.

“Kalsel ke depan akan mengadakan High Level Meeting (HLM) di Bali dengan menggandeng Dinas PMPTSP Bali dan Bank Indonesia (BI) wilayah Kalsel maupun Bali. Kita berharap sesegera mungkin akan terlaksana,” jelasnya.

Fitridani menambahkan, HLM tersebut diharapkan sebagai salah satu upaya memicu para investor melirik Provinsi Kalsel. Karena, menurutnya, setidaknya ada tiga potensi yang sangat menjual di Kalsel, salah satunya perhotelan.

“Di Kota Banjarbaru sudah ada dokumen perhotelan yang bisa kita jual, karena hal itu kajiannya sudah lebih baik. Artinya, kita yakin bisa mempromosikan ke investor-investor pada bidang perhotelan ini,” terangnya.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Dinas PMPTSP Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Putra Arimbawa, menyambut baik kedatangan Komisi II DPRD Kalsel dan Dinas PMPTSP Kalsel. Ia sangat menghargai orang-orang yang berkunjung ke Bali karenahal itu akan menambah perputaran ekonomi di daerah yang mengandalkan pariwisata tersebut. (ADV-NRH/RDM/RH)