Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel, tahun 2024 ini akan terus menggelar Event unggulan. Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan, ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi.

Syarifuddin menjelaskan, guna memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Banua, tahun 2024 ini mulai melakukan persiapan Event pariwisata unggulan seperti Festival Tour de Loksado, Festival Budaya Pasar Terapung, dan Festival Budaya Internasional.

“Suksesnya digelar secara perdana tahun 2023 lalu, Festival Budaya Internasional dalam rangkaian memeriahkan HUT Provinsi Kalsel, tahun 2024 akan kembali dilaksanakan,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, Festival Budaya Internasional tahun 2023 lalu, pihaknya mampu menghadirkan empat Negara Delegasi diantaranya, Korea Selatan, Romania, Turki, dan Taiwan. Sedangkan untuk tahun 2024 direncanakan mengundang 10 Negara, dan masih dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI, serta stakeholder terkait lainnya.

“Negara yang akan kita datangkan, diantaranya dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Eropa, dan Amerika,” jelas Syarifuddin, yang juga kini menjabat Pj Bupati Tapin

Lebih lanjut ia menambahkan, dengan digelarnya Event unggulan juga dapat semakin memperkenalkan Geopark Meratus, yaitu Kalimantan Selatan memiliki keindahan alam pegunungan. Selain potensi lain seperti
beragam tempat wisata, budaya, dan kuliner yang tersebar di tiga belas Kabupaten dan Kota.

“Event unggulan digelar sebagai ajang promosi, bahwa keindahan wisata di Kalsel, tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Penandatangan Maklumat Pelayanan (MP), Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (PK), di aula kantor Dispersip Kalsel, Jum’at (19/1).

Penandatanganan tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie bersama Sekretaris Dispersip Kalsel, Endang Camsudin beserta seluruh jajarannya.

Kepala Dispersip Kalsel yang akrab disapa Bunda Nunung mengatakan penandatanganan Maklumat Pelayanan tersebut menegaskan komitmen Dispersip Kalsel untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara layanan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Adapun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen dari staf kepada Kepala Dispersip Kalsel untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai dasar Kepala Dinas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja staf,” jelasnya.

Bunda Nunung menerangkan Pakta Integritas adalah untuk memperkuat komitmen Dispersip Kalsel dalam menjaga kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, komitmen menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

“Ada 92 orang ASN dan 2 orang PPPK Dispersip Kalsel yang serempak menandatangani Perjanjian Kinerja. Kemudian juga 94 orang tenaga kontrak yang menandatangani Kontrak Kerja untuk tahun 2024 ini,” ungkapnya.

Diawali penandatanganan tersebut, Bunda Nunung berharap dan berkeyakinan bahwa kinerja dan pelayanan Dispersip Kalsel akan lebih baik. Meskipun, lanjutnya, beberapa indikator kinerja Dispersip Kalsel diantaranya Tingkat Kegemaran Membaca, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengelolaan Kearsipan telah melebihi capaian rata-rata nasional, Dispersip Kalsel akan terus berupaya meningkatkannya.

“Prinsip tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, kami pegang dan komitmen untuk mencapainya,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, terkait Pembinaan, Pengawasan dan Safety Destinasi Wisata, bertempat di ruang rapat Ismail Abdullah Lantai 4 Gedung B DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (18/1).

Rombongan Komisi B DPRD Jatim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi beserta anggota Komisi II DPRD Kalsel, antara lain Habib Musa Assegaf dan Iskandar Zulkarnain.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel yang diwakili Kepala Bidang Destinasi Wisata, Muhammad Noor beserta jajarannya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan bersyukur atas kehadiran wakil rakyat dari Jatim ke DPRD Kalsel karena ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara Pemprov Kalsel dan Jatim harus terus dieratkan. Hal ini mengingat banyak hal bisa dikerjasamakan, terutama di bidang ekonomi, pariwisata, dan sebagainya.

“Kita tahu Jatim juga sudah cukup maju di bidang pariwisata, ini kita bisa sharing, kawan-kawan di Jatim juga bisa melihat bagaimana perkembangan kita terakhir selama Gubernur Kalsel Paman Birin menjabat, banyak pariwisata yang diangkat dam diperkenalkan ke khalayak, terutama Geopark Meratus,” tutur Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Alyadi Mustofa. Menurutnya, Jatim dan Kalsel adalah dua daerah yang memerlukan kolaborasi yang cukup baik dari berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Mengingat, anggota Dewan sebagai bagian dari penyelenggara negara yang berkewajiban untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Salah satunya, melalui pembentukan peraturan daerah dimana saat ini di Jatim sudah memiliki Peraturan Daerah Pemberdayaan Desa Wisata.

“Saya pikir kalau itu dianggap penting, silakan, peraturan-peraturan daerah tersebut segera dibentuk, karena kewenangannya beliau, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengangkat desa-desa yang punya potensi wisata itu bisa kita advokasi, pemerintah dalam hal ini pemprov, tentu lebih intensif lagi untuk hadir memberikan pendampingan termasuk infrastruktur yang diperlukan, perda itulah yang jadi landasan,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Alyadi juga menyampaikan kekagumannya atas terselenggaranya acara Haul Guru Sekumpul dengan tertib dan lancar yang didatangi jutaan orang, yang turut memberikan efek positif bagi pariwisata hingga ekonomi di Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, berhasil melampaui target penerimaan pajak selama 3 tahun berturut-turut. Tahun 2023 lalu, Kanwil Ditjen mPajak Kalselteng, mencatatkan neto penerimaan pajak sebesar 30 trilyun rupiah lebih, atau setara dengan 103,2 persen dari target penerimaan, berdasarkan Perpres 75/2023 sebesar Rp29,46 trilyun. Capaian ini tumbuh 31,4 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Kabar menggembirakan ini, disampaikan Kakanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, saat media gathering di Banjarmasin, pada Rabu (17/1) siang.

“Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya sektor pertambangan tumbuh 46 persen, perdagangan tumbuh 20 persen, dan administrasi pemerintahan tumbuh 40 persen,” ujar Syamsinar.

Syamsinar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, atas kontribusi dalam mengamankan penerimaan negara ini. Terutama kepada para wajib pajak yang sudah secara tertib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

” Termasuk rekan media yang sudah sangat membantu mengembalikan kepercayaan publik kepada kami, pasca kasus awal tahun lalu. Kami juga berharap media terus mensosialisasikan kepada masyarakat, betapa pentingnya pajak bagi pembangunan,” harap Syamsinar.

Awal tahun ini, merupakan waktu untuk wajib pajak menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya secara benar dan tepat waktu. Pelaporan sudah dapat dilakukan wajib pajak mulai 1 Januari 2024. Dimana batas pelaporan hingga 31 Maret 2024, berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 bagi Wajib Pajak Badan.

“Dari segi penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak yang telah lapor pada tahun 2023 sebanyak 459.554 SPT atau capaian sebesar 99,57 persen dari target sebanyak 461.535 SPT,” tambahnya.

Syamsinar berharap tahun 2024 ini, kepatuhan penyampaian SPT berhasil mencapai target 100 psrsen. Karena pelaporan dapat dilakukan secara mudah dimana pun dan kapan pun secara daring melalui e-Filing di laman www.pajak.go.id.

“Sebelum melaporkan SPT Tahunan, saya imbau wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pajak.go.id,” harapnya.

Pemadanan ini, menurut Syamsinar, merupakan program DJP dalam rangka memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk mengurus administrasi perpajakannya, hanya dengan menggunakan satu identitas, yaitu NIK.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak secara umum, juga mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.869,2 trilyun tercapai 108,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 102,8% dari target Perpres 75/2023. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel terus memperkuat upayanya dalam memajukan transaksi keuangan berbasis digital dengan mitra-mitranya. Pada acara terbaru, bank ini mendapat pengakuan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel yang memberikan penghargaan terbaik dalam kategori Jumlah Transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN) terbanyak untuk penilaian tahun 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Digital Treasury And Cashless Society Collecting Agent 2024, yang digelar pada Selasa (16/1) di Ruang Rapat KPPN Banjarmasin.

Penghargaan atas Jumlah Transaksi MPN G3 terbanyak diberikan langsung Kepala DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi, kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, di Ruang Rapat KPPN Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan DJPb Provinsi Kalsel kepada Bank Kalsel. Pada tahun 2023, Bank Kalsel berhasil mencatat sekitar 493.301 transaksi dari Pemerintah Daerah yang langsung terkoneksi dengan MPN.

“Penghargaan ini tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan, teknologi, dan sistem, khususnya dalam mendukung Pemerintah Daerah dan mitra kerja lainnya dalam melakukan transaksi keuangan secara digital sesuai dengan arahan dari DJPb Provinsi Kalsel. Selain penghargaan, kami juga berkesempatan memaparkan rencana kerja dan pengembangan bisnis kami untuk tahun 2024,” ungkap Fachrudin.

Kepala DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Perbankan untuk wilayah Provinsi Kalsel yang berhasil menerapkan MPN kepada nasabahnya. Ia berharap acara tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara DJPb Provinsi Kalsel dan perbankan untuk mendukung program digitalisasi pembayaran berbagai program pemerintah yang didukung oleh APBD maupun APBN.

“Kolaborasi dan sinergi ini sangat penting agar kita dapat memastikan pembayaran berbagai program pemerintah yang disokong oleh APBD maupun APBN memiliki akuntabilitas yang semakin baik di masa mendatang,” pungkas Syafriadi. (ADV-RIW/RDM/RH)

BATOLA – Disambut para santri, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin tiba di Pondok Pesantren Da’wah Islamiyah Mekarsari Barito Kuala.

Menggunakan sepeda motor trail, Paman Birin bersama rombongan tiba sekitar jam 12.03 WITA. Agendanya, menghadiri Peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-19 di Pondok Pesantren Da’wah Islamiyah Desa Mekar Sari, Kecamatan Mekar Sari, Batola, Rabu (17/1) siang.

Setiba di tempat acara, Paman Birin terlebih dahulu melakukan pengecekan ke salah satu ruangan ponpes yang sedang direnovasi, selanjutnya Paman Birin menuju panggung utama didampingi tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Banua atas antusiasnya menyambut haul ke-19 Abah Guru Sekumpul yang beberapa hari lalu sukses diselenggarakan.

Menurut Paman Birin, hadirnya jemaah yang diperkirakan sampai 3,3 juta tersebut, merupakan bukti kecintaan masyarakat kepada alim ulama, khususnya ulama kharismatik Abah Guru Sekumpul, begitu sangat besar.

“Alhamdulillah, pada hari ini kita juga berkumpul di Halaman Pondok Pesantren Da’wah Islamiyah dalam rangka memperingati Haul Abah Guru Sekumpul dan juga Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW, merupakan bukti nyata bahwa masyarakat kita memiliki kepedulian atas hari-hari besar Islam,” ujar Paman Birin.

Dirinya berharap, masyarakat Kalsel dapat terus menghidupkan syiar-syiar islam mulai dari kota hingga pelosok desa. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para ustad maupun ustadzah yang tak kenal lelah membimbing para santri dalam menimba ilmu di pondok-pondok pesantren maupun di sekolah madrasah.

“Sebab dari merekalah, akan lahir SDM-SDM hebat yang nantinya dapat membawa perubahan nyata bagi kemajuan Banua kita, sehingga Kalsel nantinya dipimpin orang-orang yang amanah dan membawa perubahan nyata dalam menyambut gerbang ibu kota negara,” tandasnya.

Pada acara tersebut, Paman Birin berpesan kepada para kepala daerah, agar benar-benar memperhatikan keberadaan pondok pesantren. Sebab menurutnya, dari pondok pesantren inilah lahir ribuan santri tiap tahunnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin memberikan bantuan sebesar Rp500 juta untuk pembangunan pondok pesantren Da’wah Islamiyah.

“Mudah-mudahan ini benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pesantren Da’wah Islamiyah, Said Ramadhan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Paman Birin atas waktunya sehingga dapat berkunjung ke ponpes Da’wah Islamiyah.

“Alhamdulillah, kami senang karena ini pertama kali kita kedatangan orang nomor satu di Kalimantan Selatan. Mari kita doakan mudahan beliau dipanjangkan umurnya, dan dimurahkan rejekinya” ujarnya.

Menurut Said, Pondok Pesantren Da’wah Islamiyah merupakan salah satu pondok pesantren terbesar yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Setidaknya, ada 700 lebih santriwan – santriwati yang mondok di pondok tersebut.

“Alhamdulillah, berkat dukungan wali santri, pemerintah dan beberapa pengusaha yang begitu dermawan, banyak gedung-gedung disini tegak berdiri karena bantuannya. Ini Insya Allah akan bermanfaat bagi para santri dan menjadi amal jariyah bagi para donatur,” ucapnya.

Tidak hanya Paman Birin, Penjabat Bupati Barito Kuala Mujiyat juga memberikan bantuan sebesar Rp200 juta untuk pembangunan ponpes tersebut.

Tampak hadir dalam acara itu Tenaga Ahli Gubernur, Camat Mekarsari, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan para wali-wali santri. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

SURABAYA – Dalam rangka memperdalam mengenai Raperda Inisiatif yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke DPRD Jawa Timur (Jatim), Senin (15/1).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan selaku komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum, pihaknya perlu untuk mendalami berkenaan dengan raperda yang relevan dengan tugas pokok komisinya.

“Ada beberapa hal yang kita dapatkan hari ini, di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ada beberapa raperda yang sudah selesai tinggal pelaksanaannya, ada Perda Narkotika, Perda Organisasi Kemasyarakatan dan Perda Pelayanan Publik yang sedang diselesaikan sekarang karena ada penyesuaian Undang-Undang,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Rachmah, ada yang menarik yaitu di DPRD Jatim ada TA (Tenaga Ahli) tersendiri untuk masing-masing komisi. Sedangkan di Kalsel, tidak ada TA untuk komisi, yang ada untuk setiap fraksi di Dewan.

Rachmah menambahkan DPRD Kalsel berkomitmen untuk memberikan yang terbaik sesuai apa yang dibidangi agar nantinya produk-produk hukum berupa perda bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Kalsel.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Adam Rusydi mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Kalsel. Ia berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut sebagai sarana untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman.

“Tentu kami berharap kerja sama ini bisa berlanjut karena kami meyakini setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangannya begitu juga kami di DPRD Provinsi Jawa Timur ini, sehingga studi komparasi ini tentu bisa saling mengisi,” tutupnya. (ADV/NRH/RDM/RH)