Hibahkan Alat Tangkap ke Nelayan, Paman Yani Apresiasi Gubernur Kalsel

KOTABARU – Keinginan nelayan di pesisir Kotabaru dan Tanah Bumbu, Kalsel, akhirnya terwujud. Puluhan lebih bantuan hibah alat bantu tangkap untuk perairan laut berhasil diserahkan.

Yani Helmi (berpeci)didampingi Kadislautkan Kalsel Rusdi Hartono (tengah) saat menyerahkan mesin kepada nelayan di Desa Saran Tiung Kotabaru.

Menanggapi itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menyambut baik serta mengapresiasi adanya bantuan itu. Selain dapat meningkatkan taraf hidup nelayan, aspirasi yang selama ini diperjuangkannnya di gedung parlemen ditingkat provinsi ikut terwujud.

Yani Helmi saat memberikan sambutan kepada nelayan yang hadir di Kantor Desa Sarang Tiung Kotabaru

“Dengan adanya bantuan alat tangkap ini tentu yang kita harapkan adalah produktitas nelayan agar dapat terus bangkit sebagai penopang perekonomian mereka. Keberadaan alat ini tentu sangat menbantu mereka,” ujar Politisi Partai Golkar ini, Minggu (20/6) sore.

Dengan bantuan ini, harap paman Yani (sapaan akrab), mampu meningkatkan semangat para nelayan baik di Kotabaru dan Tanah Bumbu dalam melakukan aktivitas mencari ikan.

“Melalui bantuan Pemprov Kalsel yang jelas hal ini bukan awal atau diakhir dari permulaan tetapi akan terus berkelanjutan,” ungkap legislatif yang membidangi ekonomi dan keuangan itu.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono mengungkapkan bantuan alat untuk nelayan di dua daerah Kalsel yang disalurkan pihaknya itu merupakan wujud nyata kepedulian Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Ini adalah bentuk kepedulian serta perhatian paman Birin kepada nelayan pesisir. Yang mana, sebanyak sepuluh mesin telah diserahkan karena diketahui kelompok di Desa Sarang Tiung Kotabaru ini berjumlah 10 orang begitu juga di Kabupaten Tanah Bumbu,” bebernya.

Rusdi menyebutkan, sementara ini ada dua kelompok yang mendapatkan alat tangkap melalui hibah tersebut salah satunya di Desa Sarang Tiung, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

“Yang jelas ini dapat dimanfaatkan oleh nelayan secara maksimal dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Tak sampai disitu, ia membeberkan bahwa akan ada lagi bantuan lainnya untuk nelayan yang berada di pesisir Kotabaru dan Tanah Bumbu.

“Nanti ada lagi bantuan Gillnet dan Trammel net itu juga diperuntukkan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru,” ungkapnya.

Dilokasi yang sama Kepala Desa (Kades) Sarang Tiung Muhammad Yohanies mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Terlebih, aspirasinya sebagai perwakilan nelayan telah direalisasikan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui perjuangan anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi.

“Terutama kepada Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel serta paman Yani yang telah membantu nelayan pesisir dalam keberlangsungan memenuhi kebutuhan dengan harapan dapat bermanfaat serta berkelanjutan yang diprogramkan oleh Pemprov Kalsel,” tuturnya. (RHS/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Apresiasi Kedatangan Para Investor Mesir

BANJARBARU – Sejumlah pelaku usaha dan investor asal negara republik Arab Mesir, mendatangi Kantor Setdaprov Kalsel pada Senin (20/6), kedatangan para Investor yang didampingi Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir Muhammad Aji Surya dan Atase Perdagangan KBRI Cairo Irman Adi Purwanto Moefthi ini, disambut langsung oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, di Ruang Rapat H Maksid Setdaprov Kalsel.

Investor asal mesir (berjas hitam) saat berbincang bersama pelaku usaha dari Kalsel

Dalam sambutannya, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir Muhammad Aji Surya menyampaikan, kedatangan pihaknya bersama para pelaku usaha dan Investor asal Negara Republik Arab Mesir, yakni untuk mengetahui cara mempererat hubungan antara Negara Mesir dan Indonesia, mempererat tali silaturrahmi ini tidak hanya dinikmati oleh para Investor Indonesia, namun juga Masyarakat Kalimantan Selatan. Perlu disampaikan juga, mayoritas Penduduk Negara Mesir sangatlah mirip dengan mayoritas penduduk Indonesia, dikarenakan makanan yang dikonsumsi penduduk Negara Mesir adalah Roti Gandum, namun sudah beralih menjadi pemakan Mie Instan, dan hal ini merupakan kemiripan dengan Masyarakat Indonesia.

“Kita ingin ada peningkatan perdagangan yang tidak hanya terfokus ke beberapa Daerah di Indonesia, jadi saya kira semua Wilayah Indonesia berhak menikmati perdagangan dengan Mesir, karena perdagangan dengan Mesir Cukup Menjanjikan,” ungkap Aji Surya.

Sementara itu, Roy Rizali Anwar menyampaikan, pihaknya mengucapkan terimakasih terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Mesir, yang telah berdatang ke Provinsi Kalsel dengan membawa sejumlah Pelaku Usaha dan Investor asal Negara Mesir. Harapannya juga Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim, sehingga semua perdagangan, bisnis dan usaha akan dimulai di Provinsi Kalsel terlebih dahulu.

“Kami berharap dari Mesir bisa menginvestasikan sebesar-besarnya investasi di Kalsel, saat ini Bandara Syamsudin Noor sudah berstatus Bandara Internasional, dan akan kita coba apakah memungkinkan terdapat penerbangan dari Banjarmasin ke Mesir,” ungkap Roy Rizali.

Ditempat yang sama, Atase Perdagangan KBRI Cairo Irman Adi Purwanto Moefthi menyampaikan, saat mendengar paparan dari para pelaku usaha asal Kalsel, provinsi Kalsel sangat berpotensi untuk meng ekspor produk-produk pertanian dan perkebunan berupa Kopi, beras, dan teh, karena produk-produk tersebut sangat diminati oleh para penduduk mesir.

“Lainnya seperti kerajinan tangan, ada juga produk berkaitan dengan investasi lahan pertanian, semua sangat berpotensi di Kalsel,” tutup Irman Adi. (MRF/RDM/RH)

Paman Birin Hadiri Rakernas dan Pelantikan Serentak 17 Pengurus Forki Provinsi di Jakarta

JAKARTA – Gubernur Kalsel Sahbirin mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) di Jakarta pada Sabtu (18/6).

Paman Birin, sapaan Gubernur Kalsel ini hadir dalam Rakernas Forki, seiring jabatan sebagai Ketua Umum Forki Kalimantan Selatan.

Selain menghadiri Rakernas Forki, Paman Birin pun juga mengikuti pelantikan 17 pengurus provinsi Forki yang ada di Indonesia.

Pelantikan serentak pengurus 17 Forki provinsi itu, dilakukan langsung Ketua Umum PB. Forki Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto.

Selepas pelantikan 17 pengurus Forki provinsi itu, Paman Birin yang didampingi Staf Khusus Rizal Akbar,  berkesempatan berbincang dengan Hadi Tjahjanto.

“Dalam pembincangan penuh keakraban tadi, pak Hadi menyampaikan harapan agar terus meningkatkan kemajuan olahraga karate di Kalsel,” ujar Gubernur.

Hadi juga menanyakan tentang infrastruktur latihan karate apakah sudah dimiliki oleh Kalsel.

Mendapat pertanyaan itu, Paman Birin pun menyebut saat ini telah difasilitasi sarana untuk latihan atlet.

“Kalsel siap menjalankan kemajuan karate mulai dari pembinaan hingga perhatian terhadap para atlet,” jawab Paman Birin dengan optimis. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Piranha Fun Race Competition, Resmi Digelar

BANJARBARU – Sebanyak 39 tim yang terdiri dari 22 Organisasi Pecinta Alam di seluruh Pulau Kalimantan telah berangkat menuju lokasi perlombaan Piranha Fun Race Competition di Kiram Park, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (17/6).

Sebanyak 78 orang peserta dari utusan Organisasi, Komunitas, Siswa dan Mahasiswa Pecinta Alam itu berangkat dari Kampus Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) ULM menggunakan 5 buah bus dan digiring oleh Patwal menuju Kiram Park Kalsel di Kabupaten Banjar.

Setelah sehari sebelumnya para peserta telah mengikuti technical meeting di Aula Kampus FPK mendengarkan tata tertib dan juknis perlombaan yang di gelar selama 3 hari dari 17-19 Juni 2022.

Ketua Mapala Piranha FPK, Syaima Melianti menyebutkan, peserta yang berangkat menuju lokasi perlombaan Piranha Fun Rece Competition di Kiram Park berjumlah 39 tim. Satu tim terdiri dari 2 orang peserta. Dalam 39 tim tersebut sedikitnya ada 22 organisasi pecinta alam Se-kalimantan.

“Tingkat perlombaan kita ini se-kalimantan dan memperebutkan juara Gubernur Kalsel. Peserta dari luar Kalsel ada dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Sementara Kalbar dan Kaltara belum bisa berpartisipasi tapi kita sudah berkoordinasi dengan mereka,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan nanti, pembukaan perlombaan ungkap Syaima dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor pada Jumat sore.

Sementara untuk perlombaan Piranha Fun Rece Competition sambung Syaima di gelar pada pada Sabtu (18/6).

“Pembukaan nanti sore bada Ashar sama Bapak Gubernur. Disana (pembukaan<–red) juga dibarengi launching penanaman 10 ribu bibit pohon di kawasan Tahura Kalsel,” terang Syaima.

Secara teknis Ia merincikan, para peserta perlombaan akan lari beradu kecepatan melintasi kawasan perbukitan, hutan, sungai dan sedikit pemukiman warga sekitar Desa Kiram. Perlombaan dimulai dari pagi pukul 07.00 WITA hingga selesai.

“Kita meletakan batas waktu tempuh maksimum selama 8 jam untuk peserta. Karena kondisi cuaca saat kami membuat jalur kemarin tidak menentu. Sebentar hujan sebentar panas bahkan sempat badai,” jelasnya.

“Jadi untuk jaga-jaga andai saja terjadi badai di atas nanti kita akan menghentikan waktu perlombaan sampai badai mereda. Toleransi waktu istirahat andai terjadi badai sudah kita siapkan selama 2 jam,” lebih jauh.

Bagi Syaima, perlombaan ini merupakan awal kembalinya atmosfer kompetisi antar pecinta alam di Kalimantan yang sempat ‘mati suri’ lantaran pandemi COVID-19.

Ia berharap, dari perlombaan yang dilaksanakan Mapala Piranha tersebut dapat memicu kawan-kawan pecinta alam lainnya untuk membuat even-even serupa sebagai ajang silaturahmi antar pecinta alam.

“Kami juga berterima kasih kepada pihak seluruh sponsor yang membatu kelancaran kegiatan kami. Serta instansi pemerintah dari tingkat daerah, Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga kegiatan ini lancar dan tidak ada hambatan serta insiden,” tandasnya.

Sekedar informasi, dalam rangkain kegiatan itu Mapala Piranha juga menyisipkan acara Talk Show bertema lingkungan.

Menurut salah satu peserta Muhammad Arif Budi Prasetyo dari Imapa Universitas Mulawarman (Unmul), kegiatan tersebut adalah kegiatan kali pertama di luar Kalimantan Timur yang diikutinya.

Selain ajang silaturahmi di Kalimantan, bagi Budi ini merupakan momentum awal kegiatan para pecinta alam setelah pandemi COVID-19 lama menyelimuti dunia pendidikan.

“Kegiatannya bagus dan ini bisa jadi momentum awal. Semoga berjalan lancar dan tidak ada kendala,” tuturnya sebelum menaiki Bus. (RILIS-RDM/RH)

Polda Kalsel Gelar Bakti Kesehatan, Sambut Hari Bhayangkara ke-76

BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan menggelar Bakti Kesehatan berupa vaksinasi, donor darah, operasi bibir sumbing, khitanan, dan pengobatan massal untuk masyarakat, dalam rangka memeringati Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022, Jum’at (17/6) pagi.

Kegiatan ini dipusatkan di Mapolresta Banjarmasin dan RS Bhayangkara, dengan dihadiri Wakapolda, Irwasda dan Pejabat Utama Polda Kalsel, Asisten 1 Kota Banjarmasin, Kapolresta Banjarmasin, Dandim 1007/Bjm beserta Forkopimda Kota Banjarmasin.

Selain itu turut hadir juga Ketua SPSI Kalsel, Ketua TKBM Pelabuhan, Senkom Mitra Polri, LSM Komite Anto Korupsi, dan Ketua HMI Kota Banjarmasin.

Suasana saat Bakti Sosial Kesehatan

Didepan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat dialog interaktif, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono mengatakan, hingga saat ini jumlah peserta yang sudah tervaksinasi dalam kegiatan Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara sebanyak 84.859 orang, donor darah 1.040 orang, operasi bibir sumbing 28 orang, khitanan massal 590 orang dan pengobatan massal 189 orang.

Wakapolda menambahkan, Bakti Kesehatan ini dilaksanakan setiap hari dan dilakukan dari tingkat Polda hingga Polsek Jajaran.

Ucapan terimakasih pun diberikan Kapolri kepada Polda Kalimantan Selatan beserta Forkopimda, Aliansi Mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan yang telah hadir dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-76, yang berlangsung hari ini.

Kapolri pun meminta kepada Polda Kalsel dan Jajaran, untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, termasuk layanan kesehatan. Seperti dengan menjadi penghubung dengan instansi pemerintahan.

“Secara umum saya telah mendapatkan laporan dari Kapusdokkes Polri dan Polda seluruh Indonesia terkait pelaksanaan Bakti Kesehatan yang berlangsung pada hari ini. Laksanakan kegiatan kepolisian khususnya dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-76 sesuai wilayah masing masing dan semoga pelaksanaan berjalan lancar dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tutup Kapolri.

Selain meninjau langsung pelaksanaan Bakti Kesehatan yang berpusat di Mapolresta Banjarmasin dan RS Bhayangkara Banjarmasin, Wakapolda Kalsel juga berkesempatan memberikan Bingkisan secara simbolis kepada anak-anak yang telah melaksanakan Operasi Celah Bibir Lelangit / Bibir sumbing.

Bahkan, bagi masyarakat yang telah divaksinasi pada kegiatan ini juga mendapatkan doorprize yang diundi langsung oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Legislatif dan Eksekutif Daerah Kalsel Kompak Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperjuangkan nasib pegawai honorer. Kali ini rombongan Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/6), untuk menyamakan persepsi terkait solusi dari rencana penghapusan pegawai honorer pada tahun 2023 mendatang.

Suasana Kunker Komisi I DPRD Kalsel ke BKD DKI Jakarta

Dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, rombongan wakil rakyat ini dibersamai oleh pihak eksekutif daerah, di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi, Biro Hukum dan Balitbangda Provinsi Kalsel.

Suripno Sumas mengatakan pertemuan ini sebagai wujud keseriusan legislatif dan eksekutif untuk mencarikan jalan terbaik atas edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Permasalahan ini pastinya tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Kalsel, namun juga di sejumlah daerah lainnya. Makanya perlu ada solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan atas kebijakan dari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini,” ujar politisi fraksi partai PKB tersebut.

Suripno Sumas juga menambahkan bahwa sejauh ini peran tenaga honorer masih sangat dibutuhkan. Sebab, menurutnya banyak dari mereka yang saat ini bertanggungjawab di posisi-posisi krusial, baik tenaga profesi/teknis mau pun bidang administrasi.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Haryanto. Ia mengemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang banyak, jangan sampai malah merugikan banyak orang.

“Tidak kurang dari 11 ribu tenaga honorer di Kalsel saat ini menggantungkan hidup dari pekerjaan mereka saat ini, harus hati-hati dalam membuat kebijakan, mereka itu manusia semua,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BKD Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman juga mengungkapkan yang serupa. Ia menegaskan bahwa saat ini daerah masih membutuhkan para tenaga honorer tersebut. Menurutnya, jumlah aparatur yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang ada sehingga mereka masih sangat dibutuhkan perannya.

“Kami berharap banyak, agar proses perekrutan CPNS dan PPPK nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena daerahlah yang lebih paham terkait keadaan dan kebutuhan di Kalsel,” tambahnya.

Hal tersebut didukung oleh Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtya yang juga mengharapkan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa diselenggarakan oleh daerah.

“Kedepan, harapannya Kepala BKD di masing-masing daerah harus merapat bersama untuk membicarakan hal ini, dan menyampaikan kendala-kendala yang hampir sama ini ke Badan Kepegawain Negara, hal-hal ini harus kita carikan jalan keluarnya,” pungkas Maria Qibtya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Disdag Kalsel Kembali Gelar Misi Dagang Bersama UKM di Jabar

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar misi dagang bersama pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Provinsi Jawa Barat.

Suasana misi dagang UKM di Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada Abdi Persada FM pada Jumat (17/6) mengatakan, setelah sukses menggelar misi dagang pada bulan April 2022 lalu, antara Kalimantan Selatan dengan Jawa Timur, kini Disdag Kalsel kembali melanjutkan ke Jawa Barat. Kegiatan diikuti 11 pelaku usaha Provinsi Kalsel dengan menawarkan berbagai komoditi dan produk unggulan di banua, yang bertujuan memperluas akses pasar produk Kalsel ke berbagai daerah di Indonesia, guna saling mendukung pemenuhan keperluan masyarakat bagi ke dua daerah.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani, saat memberikan sambutan

“Kami mendapatkan arahan dan restu dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk kembali melaksanakan kerjasama perdagangan,” katanya

Birhasani menjelaskan, kegiatan ini sebagai pengembangan usaha baik perdagangan maupun industri, dan tentu dapat memberi peluang positif, apalagi pelaku usaha begitu semangat dan bahkan memotivasi yang lain untuk ikut, dengan rela mengeluarkan biaya secara mandiri. Sebelumnya juga dilakukan analisa peluang pasar komoditi dan produk Kalsel di Jawa Barat, seperti kain sasirangan, kemiri, kayu manis, produk shorgun, arang halaban, hasil perikanan air tawar, produk kerajinan dan lain-lain.

“Begitu pula beberapa barang dari Jawa Barat yang diperlukan untuk masyarakat Kalsel, seperti konveksi, fashion, produk kerajinan dan bahan pendukung industri di Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, untuk analisa peluang pasar ternyata cukup tepat, secara real kegiatan misi dagang kali ini setelah terjadi negosiasi mampu memberi dampak positif dengan terjadinya transaksi sebesar Rp. 199.243.640.000, dengan target kontrak satu tahun ke depan.

“Ke depan Kalsel posisinya diupayakan seperti Jawa Barat, sebagai pintu gerbang dan penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” tutup Birhasani.

Untuk diketahui, dalam kegiatan misi dagang bersama pelaku usaha kecil menengah (UKM), dihadiri Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jabar, beserta staf dan didampingi sekitar 30 pelaku usaha dengan berbagai produk. (NHF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Lepas Kontingen Kalsel Menuju PESPARAWI Nasional ke 13

BANJARBARU – Pelepasan Kontingen Provinsi Kalsel untuk mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional ke-13 di Yogjakarta, digelar di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel pada Jum’at (17/6). Pelepasan dilakukan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalsel Sulkan.

Pelepasan Kontingen PESPARAWI Kalsel

Membacakan sambutan Gubernur Kalsel, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalsel Sulkan menyampaikan, pihaknya mengharapkan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Kalsel dapat tumbuh dan semakin maju dalam membina mental spritual etika umat kristen, sekaligus sebagai wahana dalam mewujudkan iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalsel Sulkan.

“Karena dalam kutipan UUD 45 dinyatakan, bahwa hanya atas berkat rahmat tuhanlah, bangsa yang besar ini dapat meraih kemerdekaanya,” ucapnya.

Masih membacakan Sambutan Gubernur Kalsel, Sulkan menambahkan dukungan dari Provinsi Kalsel diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kemerdekaan bagi bangsa ini untuk hidup rukun, aman, dan damai bersama dengan Masyarakat lainnya dari berbagai suku, agama, dan ras dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutup gubernur.

Untuk diketahui, sebanyak 148 Personil PESPARAWI Kalsel dilepas untuk mengikuti ajang pertandingan PESPARAWI tingkat Nasional yang dilaksanakan pada 17-26 Juni 2022 di Yogyakarta. (MRF/RDM/RH)

Lansia di Kalsel Berperan Penting Dalam Pembangunan Daerah

BANJAR – Lebih dari 29 juta lanjut usia telah menghuni Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka ini setara dengan 10,28 persen dari total jumlah penduduk di 2021.

Peringatan HLUN ke 26 Tahun 2022 diwarnai dengan pemberian bantuan kepada puluhan lansia di Kalsel

Pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 26 Tahun 2022, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan hampir tiga dari sepuluh rumah tangga di Indonesia mayoritas ternyata dihuni lanjut usia.

“Melihat kondisi ini, perlu dilakukan pendekatan melalui ketahanan keluarga. Terlebih, harus diiringi dengan kebijakan strategis yang komprehensif supaya penduduk lanjut usia khususnya Kalsel dapat hidup aman, nyman dan sejahtera,” ujarnya, Jumat (17/6) siang.

Terkait hal itu, selaku yang memberi dukungan tentang keberadaan mereka, pihaknya pun meminta agar turut serta memberikan perhatian lebih terhadap kualitas hidup lanjut usia.

Ketua TP PKK Kalsel Raudatul Jannah (kanan) saat mendampingi lansia melakukan penanaman di lokasi PPRLU Budi Sejahtera di Martapura.

“Mengingat lansia sangat membutuhkan dukungan orang yang dukungan orang yang tinggal bersamanya,” ungkapnya.

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, penduduk lanjut usia (lansia) tentu berperan penting dalam subjek pembangunan daerah.

“Pengalaman hidup menempatkan mereka bukan hanya orang yang dituakan tetapi dihormati dilingkungannya. Namun sebaliknya juga bisa menjadi agen pembawa perubahan dilingkup keluarga dan masyarakat sekitar,” tutur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira.

Selain itu dari hasil survey menunjukkan, penduduk lajut usia di Kalsel berada pada angka 4,51 persen dengan jumlah 185,11 ribu jiwa yang juga merupakan kelompok usia tidak produktif yakni berkisar antara 65 tahun keatas.

“Selama kurun waktu 50 tahun terakhir persentase penduduk lansia di Indonesia meningkat dari empat setengah persen pada 1971 menjadi sekitar 10,7 persen di tahun 2020,” bebernya.

Sementara itu Kepala Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera Kalsel Surya Fujianorrochim mengungkapkan meski sudah tak produktif lagi dalam beraktivitas. Namun, keberadaan haknya masih setara.

“Jadi perlu perhatian lebih dari keluarga dan masyarakat. Terlebih dari kami sebagai pemerintah yang menaungi lansia tentu menjadi skala prioritas untuk terus memberikan perlindungan untuk rasa nyaman dan nyaman,” paparnya. (RHS/RDM/RH)

DPRD Kalsel Apresiasi KPK Gelar Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi di “Rumah Banjar”

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas digelarnya Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi yang bertempat di Aula Ismail Abdullah Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (15/6).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Kalsel serta dari pihak KPK Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Kepala Satuan Tugas Korsupwil III Uding Juharudin, Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK Ben Hardy Saragih.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK (kiri) dan KPK Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama (kanan).

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kehadiran KPK di Bumi Lambung Mangkurat, serta meyakini bahwa semua punya kesamaan pandangan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

“DPRD Provinsi Kalsel juga terus berupaya untuk mencegah berbagai potensi korupsi, pengawasan melalui fungsi pengawasan, kami berupaya memastikan dan mengawal Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat, kami ingin agar anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan moralitas yang baik,” katanya.

Sementara itu, KPK Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan ada enam hal strategi pemberantasan korupsi diantaranya peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi, penegakkan hukum yang konsisten dan terpadu, penguatan kepemimpinan, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dan proses pembangunan.

“Dalam hal ini perlu adanya peran DPRD antara lain komitmen dukungan program pemberantasan korupsi integritas, bersama kepala daerah menyusun dan menyetujui APBD, membuat kebijakan strategis, dan ikut serta melakukan pengawasan secara aktif,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

Exit mobile version