Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Perwakilan Kementrian Keuangan di Kalimantan Selatan, kembali menggelar Publikasi ALCo Regional Kalsel di kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (30/10) sore. Pertemuan bulanan ini, dipimpin Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Kalsel, yang diwakili Kakanwil Ditjen Pajak Kalselteng, Samsinar. Hadir pada pertemuan ini, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi yang juga selaku tuan rumah, Kepala Perwakilan BPK Kalsel, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Kepala OJK Kalsel, dan perwakilan dari sejumlah lembaga vertikal lainnya. Termasuk perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, serta Dinas Perindustrian Kalsel.

Pertemuan rutin bulanan kali ini, masih membahas soal perekonomian Kalsel hingga September 2024, termasuk realisasi pendapatan dan juga belanja APBN serta APBD dari seluruh daerah di Kalsel.

Kepada wartawan usai acara, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan, bahwa kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,14 triliun atau sekitar 67,93 persen dari target. Angka ini meningkat sebesar 28,02 persen dibanding tahun lalu.

Pajak daerah terealisasi 3,91 triliun rupiah dan retribusi daerah sebesar 640,37 miliar rupiah, meningkat 571 persen dibandingkan tahun lalu.

“Secara persentase, kinerja realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten HSS sebesar Rp1,47 triliun atau 89,51 persen”, ujarnya.

Syafriadi menambahkan, retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 571 persen, disebabkan meningkatnya retribusi jasa layanan umum dari pendapatan BLUD. Disisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 9 persen disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

” Tapi komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar 23,45 T, dengan kontribusi 80,48 persen terhadap total pendapatan daerah”, tambahnya.

Sedangkan dari sisi belanja daerah, menurut Syafriadi, realisasinya telah mencapai Rp25,06 triliun atau 52,22 persen dan tumbuh 35,24 persen. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp7,63 triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp6,73 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp5,09 triliun.

“Yang jelas semua jenis belanja mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2023,” tutupnya.

Sampai dengan September 2024, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 75,57 persen dibanding tahun lalu. Sementara jinerja realisasi belanja tertinggi ada pada Kabupaten Batola sebesar 65,17 persen terhadap pagu. Sedangkan secara nominal, realisasi terbesar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp7,28 triliun atau mencapai 61,35 persen dari pagu. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menghadirkan seorang Penulis Nasional asal Banua, Miranda Seftiana, dalam rangka promosi dan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di Kalsel, Kamis (31/10).

Acara Bedah Buku berlangsung di Aula Kantor Dispersip Kalsel, yang dihadiri para penggiat literasi, mahasiswa, hingga pelajar, mengupas novel berjudul “Lalu Tenggelam di Ujung Matamu“ yang dihasilkan Miranda Seftiana pada tahun 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina mengatakan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Nasional asal kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) itu diharapkan dapat memotivasi generasi muda di Kalsel agar menghasilkan karya di bidang menulis.

“Kita sebenarnya punya penulis-penulis lokal yang kiprahnya bahkan di tingkat nasional. Hal itu mungkin bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda di Kalsel yang suka menulis untuk menghasilkan buku,” jelasnya.

Sementara itu, Penulis Nasional, Miranda Seftiana mengungkapkan bahwa novel yang dihasilkannya pada tahun 2019 tersebut mengangkat kebudayaan lokal Kalsel, yakni pemakaman dalam rawa di wilayah Nagara (Hulu Sungai Selatan).

“Masih lokalitas, sama seperti sebelumnya (novel) ‘Jendela Seribu Sungai’. Masih terlalu cinta sama Kalsel,” ucapnya.

Selain itu, menurut Miranda, banyak juga budaya yang diangkat pada novel ini, seperti pemberian duit jujuran Banjar, kaum jaba dan bangsawan, hingga daerah Teluk Selong Martapura.

Adapun jumlah pembaca bukunya ini menurutnya cukup banyak, saat ini saja antrean di eBooks Perpusnas mencapai 600 lebih.

“Itu antreannya saja, yang sudah baca mungkin sudah ribuan, di Twitter (sekarang ‘X’, red) itu reviewnya banyak sekali. Sedangkan di GoodReads itu ratingya hampir 4. Semoga ya bisa dibuat film lagi,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

HSS – Puluhan warga Desa Sungai Raya Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tampak antusias mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desy Oktavia Sari, Rabu (30/10).

Desy Oktavia menyatakan bahwa penting untuk memberikan materi dan motivasi tentang isu perempuan dan anak untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas guna menyongsong bonus demografi Indonesia Emas 2045.

“Perempuan yang berdaya dan anak yang terlindungi merupakan kunci suksesi bonus demografi. Bonus demografi sendiri merupakan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif, makanya SDM berkualitas harus kita siapkan,” jelas salah satu srikandi perwakilan rakyat “Rumah Banjar” itu.

Sementara itu, salah seorang narasumber sosialisasi, Juwairiyah, dalam paparannya menekankan agar pendidikan agama tidak disepelekan. Mengingat pendidikan agama merupakan pondasi utama yang membentuk karakter, moral, dan etika seseorang.

“Dengan ditanamkan pendidikan agama, anak-anak kita mengetahui apa yang benar dan apa yang salah sesuai ajaran agama, hal ini tentu menciptakan anak-anak yang tidak hanya cerdas tapi memiliki akhlak yang mulia,” terangnya. (DPRDKalsel-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, Menggelar Sosialisasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin pada Rabu (30/10).

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, diwakili Kabid Ekraf Kelembagaan dan SDM Pariwisata Dispar Kalsel Faisal Amir, didampingi Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kalsel Faturrahman dan jajaran Dispar Kalsel.

Dalam sambutannya Faisal mengatakan, HKI sangat penting untuk memberi perlindungan secara hukum sesuai peraturan perundang undangan, maka pihaknya memberikan sosialisasi dan fasilitasi, agar para pelaku ekonomi kreatif di Banua terlindungi baik diantaranya dari hak paten, merek, desain industri dan cipta karya.

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat meningkatkan sumber penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Kabupaten dan Kota,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Faturrahman menyampaikan, saat ini ada sebanyak 17 sub Sektor yang pihaknya berikan fasilitasi untuk HKI diantaranya Arsitektur, Desain Interior, Musik, Seni Rupa Desain Produk, Fesyen, Kuliner, Film, Animasi dan Video Fotografi. Fatur berharap, para pelaku Ekraf dapat semakin banyak mendaftarkan produk, merek, atau idenya.

“Kami menilai ada banyak talenta melalui konten kreatif terutama di bidang industri, maka manfaatkan kesempatan ini,” pintanya

Lebih lanjut Fatur menambahkan, Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diantaranya Ketua Bidang Hukum Firma Hukum dan Kekayaan Intelektual Muhammad Erfani, Owner Borneou Muhammad Ideris Fahmi dan Dahlia Hardie Brand Identity Design, memberi materi tentang Membangun Kesadaran Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual di Era Kolaborasi dan HAKI”, diikuti peserta UMKM yang sebelumnya sudah mendapatkan hasil Kurasi.

‘Setelah kegiatan sosialisasi ini, kami berikan konsultasi dan fasilitasi kekayaan Intelektual,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sejumlah persoalan dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Selasa (29/10).

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Habib Farhan Husein mengatakan, dalam Raker tersebut, pihaknya membahas persoalan banjir yang kerap terjadi pada sejumlah titik di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

“Salah satu penyebabnya kondisi geografis dari Kabupaten HSU. Ada sejumlah titik cekungan yang menyebabkan sejumlah wilayah sering dilanda banjir,” jelasnya.

Habib Farhan menjelaskan terkait teknis mengatasi persoalan banjir di Kabupaten HSU ini akan ada rapat-rapat berikutnya.

Selain itu, Habib Farhan meminta agar sarana dan prasarana di Kebun Raya Banua (KRB) yang ada di Banjarbaru bisa lebih ditingkatkan.

“Seperti pengadaan Buggy Car, jalan aspal yang mendukung dan penambahan playground yang sesuai dengan perkembangan zaman,” sebutnya.

Karena, menurut dia, jika sejumlah sarana dan prasarana di KRB dapat ditingkatkan maka akan meningkatkan jumlah kunjungan dari masyarakat yang berwisata.

“Tentu ini juga akan mendongkrak terhadap peningkatan PAD dan roda ekonomi bagi warga sekitar juga akan meningkat,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus meningkatkan sinergi dalam pelayanan publik guna mendukung Transformasi Digital di wilayah Kalimantan Selatan.

Komitmen ini diwujudkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, yang melibatkan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang dilaksanakan bertempat salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (29/10).

Pada hari pertama, Rakerda menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat provinsi untuk membahas upaya peningkatan pelayanan publik. Hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Martin Wibisono, Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, serta Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim menjelaskan pentingnya sinergi untuk memperkuat pengawasan terhadap layanan publik.

“Kami terus mendorong agar semua tingkatan, termasuk di level provinsi, dapat memberikan respon lebih cepat dalam menanggapi aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Diskusi pada hari pertama juga meliputi peningkatan kualitas layanan di daerah-daerah yang telah meraih nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tinggi, seperti Pemerintah Kota Banjarmasin yang mencapai Indeks SPBE 4.0. Selain itu, solusi penanganan area blank spot di wilayah Tabalong menjadi contoh yang bisa diikuti oleh kabupaten/kota lainnya.

Kemudian, evaluasi terkait penggunaan aplikasi SPAN Lapor yang berfungsi sebagai kanal aduan masyarakat turut menjadi agenda pembahasan.

“Evaluasi ini untuk memastikan respons pemerintah terhadap apa yang disampaikan masyarakat bisa lebih cepat, dengan beberapa indikator kami upayakan peningkatan respon melalui platform SPAN Lapor,” lanjut Muslim.

Diskusi lainnya berfokus pada penyederhanaan aplikasi pemerintah. Muslim menjelaskan bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait aplikasi pelayanan akan di moratorium mengingat banyaknya aplikasi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu agar lebih efisien dan terintegrasi dalam satu pintu pelayanan.

“Jika ada aplikasi baru yang menambah fitur atau meningkatkan pelayanan, akan tetap diperbolehkan, namun aplikasi yang serupa akan dimoratorium guna mengurangi duplikasi,” tuturnya.

Upaya penyederhanaan ini bertujuan agar berbagai layanan dapat diakses melalui satu aplikasi terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja pemerintah.

“Melalui Rakerda Diskominfo 2024 ini, kita optimis dapat mewujudkan transformasi digital yang semakin maju, sehingga pelayanan publik di wilayah Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan lebih optimal,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

TAPIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pengawasan barang beredar dan jasa, di Gedung Triguna Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Tapin, Kamis (24/10).

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, melalui Kepala Bidang Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disdag Kalsel, Dwi Ayu Mariati, dalam rilisnya pada Jumat (25/10) mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberi edukasi barang yang boleh dan tidak boleh beredar, agar konsumen bisa memilih.

Selain itu, para pengusaha harus menjual barang beredar, sesuai ketentuan baik dari sisi keamanan, kemasan, dan kesehatan untuk dikonsumsi.

“Sosialisasi ini merupakan koordinasi antara Pemprov maupun Kab/Kota serta instansi terkait, untuk melindungi konsumen,” ucapnya

Disampaikan Dwi Ayu, untuk pengawasan barang beredar, kewenangan pemeriksaan dari Dinas perdagangan, tetapi hanya sampai pada kandungan yang tertulis di kemasan, tanggal kadaluarsa dan memeriksa asal produk.

Pihaknya berharap, konsumen dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian dalam melindungi dirinya dari tindakan merugikan.

“Kami ingin konsumen mendapat keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, begitupun pelaku usaha harus jujur dan bertanggung jawab,” ucapnya

Sementara itu, Kadis Perdagangan Kabupaten Tapin, Akhmad Zaini, melalui Kabid Perijinan dan Pengembangan Perdagangan Disdag Tapin menambahkan, kegiatan sosialisasi pengawasan barang beredar dan jasa ini, merupakan tempat untuk saling berbagi informasi antar pelaku usaha, masyarakat/konsumen. Dimana, diskusi tentang barang beredar dan jasa yang beredar, agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Sehingga, terhindar dari akses – akses negatif terhadap penggunaan/pemanfaatan barang dan jasa yang beredar di pasaran yang tidak sesuai ketentuan.

“Dengan terciptanya perlindungan konsumen, dapat meningkatkan indeks keberdayaan konsumen (IKK) di Kalsel, khususnya wilayah Kabupaten Tapin,” tutupnya

Untuk diketahui, sosialisasi pengawasan barang beredar dan jasa di Kabupaten Tapin, mengundang konsumen pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, tokoh agama dan masyarakat, pendidik, serta UMKM di kabupaten tersebut. (DISDAG.KALSEL-NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Bambang Yanto Permono menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, di aula kantor Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Jum’at (25/10) siang.

Bambang Yanto mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peserta mengenai adanya pemberian bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat miskin.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini juga memberikan pemahaman bahwa adanya persamaan hak atas kedudukan dalam pemerataan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

“Saya memilih Perda Nomor 10 Tahun 2015 untuk disosialisasikan karena banyak warga yang memerlukan bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum, namun kesulitan mendapatkan bantuan hukum karena keterbatasan biaya,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Bambang Yanto, dirinya berinisiatif melalui sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah bisa membantu mereka dalam menangani kasus hukum.

Terlebih lagi, masih ada warga, khususnya di kota Banjarmasin yang belum mengetahui adanya Perda tersebut sehingga dirinya berencana untuk menggencarkan sosialisasi Perda ini ke wilayah-wilayah lainnya agar semakin banyak yang mengetahui Perda ini ke depannya.

“Kita akan keliling wilayah Banjarmasin sehingga diharapkan para Ketua RT, Ketua RW maupun warga yang ikut sosialisasi ini dapat menyebarluaskan kepada masyarakat di sekitarnya,” terangnya.

Sementara itu, salah satu peserta Sosialisasi, Erliani menyambut baik dengan kegiatan yang dilaksanakan Wakil Rakyat Provinsi Kalsel itu. Ia berharap Perda ini lebih sering disosialisasikan agar masyarakat semakin banyak mengetahuinya.

“Saya baru mengetahui ada Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Semoga lebih sering mensosialisasikan Perda yang ada di Kalsel agar dapat diketahui masyarakat,” harapnya.

Untuk diketahui, sosialisasi yang diikuti ratusan warga kota Banjarmasin yang tampak antusias memberikan pertanyaan dan tanggapan terkait Perda yang disosialisasikan. Turut hadir dalam kegiatan itu, antara lain Lurah Surgi Mufti, Ahmad Jazuli dan Lurah Sungai Jingah, Arbain serta Ketua-Ketua RT dan RW setempat. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki harapan, di Hari Ulang Tahun ke 25 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI) ini, dapat terus memperkuat sumber daya kelautan dan perikanan, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

“Tentunya di hari ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, Pemerintah Daerah memiliki harapan,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, pada Kamis (24/10).

Diusia, lanjut Rusdi, yang semakin matang ini, Kementerian Kelautan dapat terus memperkuat sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pemanfaatan melalui kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah.

Dalam rangka menjaga melestarikan dan mengawasi sumber daya laut dan perikanan di Indonesia secara bersama sama.

“Kami juga mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan komitmen dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rusdi.

Menjadikan, Indonesia sebagai foros dunia Kemaritiman.

“Dengan ekonomi biru untuk Indonesia maju,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali berinovasi dalam meningkatkan layanan kepada nasabah, dengan meluncurkan konten tanya jawab interaktif. Program ini bertujuan untuk mempersingkat jalur komunikasi, khususnya dalam menanggapi pertanyaan yang sering diajukan nasabah melalui komentar di media sosial dan pesan langsung (direct message).

Dengan format video, Bank Kalsel berharap informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan komunikasi digital.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah menjelaskan, bahwa penggunaan konten video ini merupakan langkah strategis agar pesan – pesan bank dapat diterima dengan cepat dan jelas.

“Pertanyaan yang sering kali muncul dari nasabah di berbagai media sosial Bank Kalsel dan ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Dengan konten video ini, kami ingin mempermudah nasabah untuk mendapatkan jawaban,” ucap Firmansyah.

Lebih lanjut, Bank Kalsel berharap program ini dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan mempererat hubungan antara Bank Kalsel dengan masyarakat melalui media sosial.

“Kami ingin memastikan bahwa layanan dan informasi dari Bank Kalsel tersampaikan dengan tepat kepada semua lapisan masyarakat, khususnya generasi sekarang yang lebih akrab dengan format video. Harapannya, konten ini tidak hanya mempermudah nasabah, tapi juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk dan layanan kami,” ungkap Firmansyah.

Melalui inovasi ini, Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan layanan terbaik yang relevan dengan kebutuhan zaman. (ADV-RIW/RDM/RH)