Kinerja APBD 2024 Membaik, Pemda di Kalsel Tetap Diingatkan Untuk Percepat Belanja Anggaran
2 min read
Suasana publikasi ALCo Regional Kalsel
BANJARMASIN – Perwakilan Kementrian Keuangan di Kalimantan Selatan, kembali menggelar Publikasi ALCo Regional Kalsel di kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (30/10) sore. Pertemuan bulanan ini, dipimpin Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Kalsel, yang diwakili Kakanwil Ditjen Pajak Kalselteng, Samsinar. Hadir pada pertemuan ini, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi yang juga selaku tuan rumah, Kepala Perwakilan BPK Kalsel, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Kepala OJK Kalsel, dan perwakilan dari sejumlah lembaga vertikal lainnya. Termasuk perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, serta Dinas Perindustrian Kalsel.
Pertemuan rutin bulanan kali ini, masih membahas soal perekonomian Kalsel hingga September 2024, termasuk realisasi pendapatan dan juga belanja APBN serta APBD dari seluruh daerah di Kalsel.
Kepada wartawan usai acara, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan, bahwa kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,14 triliun atau sekitar 67,93 persen dari target. Angka ini meningkat sebesar 28,02 persen dibanding tahun lalu.
Pajak daerah terealisasi 3,91 triliun rupiah dan retribusi daerah sebesar 640,37 miliar rupiah, meningkat 571 persen dibandingkan tahun lalu.
“Secara persentase, kinerja realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten HSS sebesar Rp1,47 triliun atau 89,51 persen”, ujarnya.
Syafriadi menambahkan, retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 571 persen, disebabkan meningkatnya retribusi jasa layanan umum dari pendapatan BLUD. Disisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 9 persen disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
” Tapi komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar 23,45 T, dengan kontribusi 80,48 persen terhadap total pendapatan daerah”, tambahnya.
Sedangkan dari sisi belanja daerah, menurut Syafriadi, realisasinya telah mencapai Rp25,06 triliun atau 52,22 persen dan tumbuh 35,24 persen. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp7,63 triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp6,73 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp5,09 triliun.
“Yang jelas semua jenis belanja mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2023,” tutupnya.
Sampai dengan September 2024, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 75,57 persen dibanding tahun lalu. Sementara jinerja realisasi belanja tertinggi ada pada Kabupaten Batola sebesar 65,17 persen terhadap pagu. Sedangkan secara nominal, realisasi terbesar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp7,28 triliun atau mencapai 61,35 persen dari pagu. (RIW/RDM/RH)
